Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat jangka panjang yang diberikan hutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama itu mencakup peningkatan integrasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dan sertifikasi FSC.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola kehutanan, serta memperluas peluang pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pendekatan nasional dan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha berbasis kehutanan,” kata Laksmi.

Ditjen PHL dan FSC memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia melalui pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC.

Audit gabungan memungkinkan dua atau lebih sistem pengelolaan dinilai secara bersamaan oleh satu tim auditor dalam satu proses audit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya serta menghindari duplikasi proses, tanpa mengurangi kredibilitas maupun integritas masing-masing sistem sertifikasi.

Ia menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup pengembangan mekanisme audit gabungan mulai dari hutan hingga eksportir dan importir, peningkatan kinerja pengelolaan hutan, penyelarasan remedy framework dalam rangka pencapaian target Forestry and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, pertukaran data dan informasi pasar, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia yang memenuhi standar SVLK dan FSC.

“Kami berharap pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC dapat mendorong peningkatan tata kelola kehutanan serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk hasil hutan Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pengelola hutan lestari di Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal FSC International Subhra Bhattacharjee menegaskan kemitraan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen global FSC untuk menunjukkan nilai dan manfaat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

“Melalui pengembangan mekanisme audit gabungan SVLK-FSC, kami menyelaraskan berbagai upaya yang ada sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Subhra.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berkomitmen membuka akses gudang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, sebagai sarana edukasi tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

“Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Rizal dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Rizal memimpin langsung penerimaan kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Rizal mengatakan pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Rizal juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) memperkuat pengelolaan sampah pesisir berbasis masyarakat melalui program Waste for Waste yakni sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali sampah agar bernilai ekonomi.

Senior Vice President Geoengineering and Environmental PT Freeport Indonesia Ardhin Yuniar mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga aksi bersih lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Melalui Waste for Waste kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi menjadi sumber daya yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pantai Kemukem, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur, Senin.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar PTFI karena memadukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan edukasi lingkungan sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

"Perubahan iklim harus diimbangi dengan aksi nyata seperti penanaman mangrove untuk menjaga kawasan pesisir utara. Sinergi seperti ini perlu terus diperkuat," katanya.

Yani juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kawasan yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya.

Rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PTFI melibatkan sekitar 2.000 peserta melalui berbagai kegiatan, antara lain penanaman mangrove, Environmental Awareness Workshop, Student Exhibition, dan aksi bersih Pantai Kemukem.

Aksi bersih pantai tersebut melibatkan sekitar 350 peserta dan berhasil mengumpulkan 1.626,2 kilogram sampah. Seluruh sampah dipilah untuk didaur ulang, diolah menjadi kompos, atau dibawa ke tempat pemrosesan akhir sesuai ketentuan.

Sebagai penguatan program, PTFI juga menyerahkan bantuan Bank Sampah Induk kepada desa penerima manfaat guna mendukung keberlanjutan program Waste forWaste.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Saptadi Darmawan menilai tanaman aren berpotensi menjadi salah satu sumber bioetanol nasional karena mudah diolah, memiliki produktivitas yang berkelanjutan, serta dapat tumbuh di lahan marginal.

Dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Bogor, Jabar, Jumat, Saptadi mengatakan nira aren merupakan bahan baku bioetanol yang relatif mudah diproses karena mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang tinggi.

Berbeda dengan bioetanol berbahan pati maupun biomassa kayu yang memerlukan proses pengolahan lebih kompleks, bioetanol dari nira aren menurutnya cukup diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan.

Selain itu, menurut dia, bioetanol berbasis aren memiliki angka oktan sekitar 108, lebih tinggi dibandingkan bensin beroktan tinggi.

Pohon aren juga mampu menghasilkan nira hingga sekitar 20 tahun sehingga menjadi sumber bahan baku energi terbarukan yang berkelanjutan.

"Nilai ekonominya cukup bagus. Sifatnya juga terbarukan,” ujar dia.

Saptadi menjelaskan aren dapat dikembangkan di lahan marginal atau lahan yang kurang produktif untuk pertanian sehingga tidak bersaing dengan komoditas pangan.

Di sisi lain, tanaman ini juga berkontribusi terhadap konservasi karena memiliki sistem perakaran yang membantu menjaga tanah dan air, mengurangi risiko erosi, serta menghasilkan nektar sebagai sumber pakan lebah.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan bioetanol aren masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Saptadi, kualitas bahan baku dan proses produksi bioetanol masih perlu lebih distandarkan. Selain itu, di sejumlah daerah nira aren juga bersaing dengan pemanfaatannya sebagai bahan baku minuman beralkohol tradisional yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Ia menilai pengembangan aren untuk kebutuhan bioetanol perlu dibedakan dari pemanfaatan untuk pangan agar tidak terjadi persaingan penggunaan bahan baku.

Menurut dia, pengelolaan aren untuk kebutuhan pangan dapat tetap dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pengembangan aren sebagai sumber energi memerlukan kawasan budidaya dengan skala yang ekonomis agar pasokan nira tersedia secara berkelanjutan.

"Untuk pengembangannya kita harus membuat dua klaster, yaitu aren untuk pangan dan aren untuk energi. Kalau tidak dipisahkan, pengembangannya tidak akan berjalan dengan lancar," katanya.

Dari sisi keekonomian, Saptadi menilai usaha bioetanol aren layak dikembangkan pada skala koperasi maupun industri kecil.

Berdasarkan hasil penelitian timnya, harga pokok produksi (HPP) bioetanol aren berkisar Rp8.500-Rp10.000 per liter, sedangkan harga jual diperkirakan mencapai Rp14.000-Rp16.000 per liter, dan margin kotor diperkirakan mencapai 35-45 persen.

Ia menambahkan pengembangan industri bioetanol juga perlu didukung pemanfaatan seluruh bagian tanaman aren agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Selain nira sebagai bahan baku bioetanol, buah aren dapat diolah menjadi kolang-kaling, ijuk dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, sedangkan limbahnya dapat diolah menjadi biopelet maupun biobriket aren.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tanaman aren tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan luas areal aren terbesar, disusul Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang juga memiliki potensi pengembangan aren cukup besar.

Saptadi juga menyoroti tren penyusutan areal tanaman aren di Indonesia. Berdasarkan data BPS, luas areal tanaman aren sedikit menyusut dari 64.544 hektare pada 2019 menjadi 60.557 hektare pada 2023.

Produksi juga turun dari puncaknya sebesar 107.415 ton pada 2021 menjadi 100.273 ton pada 2023, sementara produktivitas menurun dari 2,8 ton per hektare menjadi 2,7 ton per hektare pada periode yang sama.

Menurut Saptadi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian apabila aren akan dikembangkan sebagai salah satu sumber bioetanol nasional.

Sebagai bagian dari pengembangan bioenergi berbasis aren, Kementerian Kehutanan pada Desember 2025 telah meresmikan Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Garut, Jawa Barat.

Saat peresmian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan proyek tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren yang sejalan dengan agenda transisi energi pemerintah.

Menurut Raja Juli, aren merupakan salah satu komoditas yang berpotensi menopang kebutuhan bioetanol nasional karena dapat tumbuh dengan baik di kawasan hutan maupun lahan berlereng.

Proyek percontohan tersebut memanfaatkan nira aren yang dipasok oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Baru Bojong di Desa Bojong, Garut. Fasilitas itu memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter bioetanol per hari dengan kebutuhan bahan baku 300-500 kilogram nira aren per hari.

Kementerian Kehutanan memperkirakan satu hektare tanaman aren mampu menghasilkan sekitar 24.000 liter bioetanol per tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat budaya tanpa sampah (zero waste) melalui pengelolaan sampah terpilah dan daur ulang produk tekstil.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terus memperkuat penerapan prinsip environmental, socialand governance (ESG) melalui pengelolaan sampah terpadu di lingkungan kerja.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, PLN EPI mengelola 460 kilogram sampah terpilah, yang terdiri atas 69 kilogram sampah organik, 390,9 kilogram sampah anorganik dan 226 kilogram sampah residu.

Seluruh sampah yang telah dipilah kemudian dikelola sesuai karakteristiknya, mulai dari pengolahan menjadi kompos, didaur ulang menjadi bahan baku baru, hingga penanganan residu secara bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan beban TPA.

Pemilahan sampah bekerja sama dengan Waste4Change dan Eco Touch.

Selain pengelolaan sampah harian, PLN EPI juga menginisiasi pengumpulan pakaian layak pakai melalui kolaborasi dengan Eco Touch sebagai bagian dari upaya memperpanjang siklus produk tekstil dan mengurangi limbah fesyen.

Hingga Mei 2026, secara akumulatif PLN EPI mengumpulkan 182,95 kilogram pakaian bekas yang selanjutnya didaur ulang.

Mamit mengatakan pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas operasional, tetapi merupakan bagian dari budaya keberlanjutan yang terus dibangun perusahaan.

"Keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sehari-hari, melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan," ujar Mamit.

Menurut Mamit, kolaborasi dengan Waste4Change menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan dan bertanggung jawab.

Tidak hanya memastikan sampah dikelola sesuai prinsip lingkungan, kerja sama ini juga memungkinkan perusahaan memantau capaian pengurangan sampah secara berkala sebagai bagian dari implementasi ESG.

Selain penyediaan fasilitas pemilahan sampah, PLN EPI juga secara rutin mengedukasi pegawai mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Ke depan, menurut Mamit, PLN EPI terus memperluas berbagai inisiatif keberlanjutan di lingkungan perusahaan, mulai dari edukasi pegawai untuk bijak dalam mengelola sampah, implementasi program pengurangan sampah, hingga peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai program pelestarian lingkungan.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan operasional yang semakin ramah lingkungan sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan di kawasan itu.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan bahwa kolaborasi ini penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

"Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri," ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam.

“Sebanyak sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap,” kata dia.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

"Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam," katanya.

Sementara Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam," imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam harap hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menghadirkan Program Waste Management yang memberdayakan mustahik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan sampah anorganik menjadi tabungan emas.

Melalui program ini, dana zakat dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik di sektor pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat dapat menyetorkan sampah anorganik yang kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan BSI Emas.

“Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Program Waste Management ini merupakan implementasi Green Zakat. Bob mengatakan bahwa Green Zakat menjadi jembatan yang menghubungkan pemberdayaan mustahik, pelestarian lingkungan, serta peningkatan literasi investasi masyarakat.

Ia juga mengatakan inovasi dalam pengelolaan zakat menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

“BSI meyakini pengelolaan zakat yang inovatif dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan,” kata Bob.

Perseroan menyampaikan model pemberdayaan mustahik dalam Program Waste Management membuka peluang usaha baru, menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, serta mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

Sebab sampah yang dikumpulkan dan dipilah, akan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti goodie bag, plakat, kursi, dan meja hasil daur ulang yang memiliki nilai jual.

Program Waste Management juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam membangun budaya ekonomi sirkular. Masyarakat dapat menukarkan sampah anorganik melalui kios daur ulang yang disediakan BSI.

Setelah nilai sampah yang terkumpul mencapai minimal Rp55 ribu, masyarakat akan menerima saldo dalam bentuk rekening emas, sehingga sampah yang sebelumnya tidak bernilai dapat bertransformasi menjadi instrumen investasi masa depan.

Program ini hadir sebagai respon atas tantangan pengelolaan sampah nasional yang semakin kompleks. Dengan produksi sampah Indonesia yang mencapai sekitar 30 juta ton per tahun, BSI melihat peluang untuk menghadirkan solusi berbasis keuangan sosial syariah yang mampu memberikan dampak nyata, mulai dari pengurangan timbunan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap awal implementasi, program ini menyasar lebih dari 20 kepala keluarga atau 73 penerima manfaat di kawasan Bantar Gebang dan Tangerang Selatan, dengan target mengelola lebih dari 27 ton sampah daur ulang serta memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Untuk memperluas jangkauan manfaat, BSI akan mengoperasikan lima kios Waste Management secara bertahap mulai Juni hingga Agustus 2026 di 5 titik lokasi antara lain Pondok Pesantren Hafidz Indonesia Center Bekasi, Perumahan Malibu Village Tangerang, Pasar Paramount Serpong, Perumahan Villa Dago Pamulang, dan Perumahan Kampung Utan Pertamina Ciputat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program, BSI mengalokasikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan keterampilan produksi barang daur ulang, serta pembangunan fasilitas kios Waste Management yang menjadi pusat aktivitas ekonomi para mustahik.

Perseroan menyampaikan Green Zakat BSI selaras dengan agenda pembangunan nasional melalui Astacita, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Green Zakat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Perseroan menyatakan akan terus mengembangkan inovasi pendayagunaan Green Zakat sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan keuangan sosial syariah, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, perseroan optimistis zakat dapat menjadi katalis transformasi yang mampu mengubah sampah menjadi berkah, memperkuat kemandirian mustahik, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau, inklusif dan sejahtera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat peran keuangan syariah sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial dan lingkungan melalui implementasi Green Zakat. Mengusung konsep ekonomi sirkular, BSI menghadirkan program Waste Management yang memberdayakan mustahik sekaligus mengajak masyarakat mengubah sampah anorganik menjadi aset bernilai melalui tabungan BSI Emas.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memandang zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejak merger hingga 2025, BSI bersama BAZNAS RI telah menyalurkan dana zakat sekitar Rp1 triliun untuk mendukung berbagai program di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nilai kemanfaatan tersebut diyakini akan terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja perseroan.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, mengatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan zakat menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. "Zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. BSI meyakini pengelolaan zakat yang inovatif dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan," ujarnya.

Melalui Program BSI Waste Management, dana zakat dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik di sektor pengelolaan sampah. Sampah yang dikumpulkan dipilah dan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti goodie bag, plakat, kursi, dan meja hasil daur ulang yang memiliki nilai jual. Model pemberdayaan ini membuka peluang usaha baru, menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, serta mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam membangun budaya ekonomi sirkular. Melalui kios daur ulang yang disediakan BSI, masyarakat dapat menyetorkan sampah anorganik yang kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan BSI Emas. Setelah nilai sampah yang terkumpul mencapai minimal Rp55 ribu, masyarakat akan menerima saldo dalam bentuk rekening emas, sehingga sampah yang sebelumnya tidak bernilai dapat bertransformasi menjadi instrumen investasi masa depan.

"Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Green Zakat menjadi jembatan yang menghubungkan pemberdayaan mustahik, pelestarian lingkungan, serta peningkatan literasi investasi masyarakat," tambah Bob.

Program ini hadir sebagai respons atas tantangan pengelolaan sampah nasional yang semakin kompleks. Dengan produksi sampah Indonesia yang mencapai sekitar 30 juta ton per tahun, BSI melihat peluang untuk menghadirkan solusi berbasis keuangan sosial syariah yang mampu memberikan dampak nyata, mulai dari pengurangan timbunan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap awal implementasi, program ini menyasar lebih dari 20 kepala keluarga atau 73 penerima manfaat di kawasan Bantar Gebang dan Tangerang Selatan, dengan target mengelola lebih dari 27 ton sampah daur ulang serta memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Untuk memperluas jangkauan manfaat, BSI akan mengoperasikan lima kios Waste Management secara bertahap mulai bulan juni hingga agustus 2026 di 5 titik lokasi Pondok Pesantren Hafidz Indonesia Center Bekasi, Perumahan Malibu Village Tangerang, Pasar Paramount Serpong, Perumahan Villa Dago Pamulang, dan Perumahan Kampung Utan Pertamina Ciputat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program, BSI mengalokasikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan keterampilan produksi barang daur ulang, serta pembangunan fasilitas kios Waste Management yang menjadi pusat aktivitas ekonomi para mustahik.

Program Green Zakat BSI juga selaras dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Ke depan, BSI akan terus mengembangkan inovasi pendayagunaan Green Zakat sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan keuangan sosial syariah, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, BSI optimistis zakat dapat menjadi katalis transformasi yang mampu mengubah sampah menjadi berkah, memperkuat kemandirian mustahik, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera.

JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan limbah tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban operasional perusahaan. Bagi banyak korporasi, limbah kini menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan yang dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Kesadaran inilah yang mendorong PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memperkuat berbagai inisiatif pengelolaan limbah di seluruh lini bisnisnya. Presiden Direktur LPKR, Indra Yuwana menekankan, penerapan prinsip ekonomi sirkular tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan perseroan. ”Ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026). Wamen LH Tekankan Pentingnya Kolaborasi Regional dalam Hadapi Tantangan Pengelolaan Limbah

Melalui Agenda Keberlanjutan 2030, perusahaan menargetkan pengalihan sedikitnya 3.000 ton limbah dari tempat pembuangan akhir (TPA) setiap tahun. Target tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong efisiensi sumber daya, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mendukung praktik ekonomi sirkular.

Pendekatan yang diterapkan berlandaskan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Tidak hanya melibatkan karyawan, program ini juga mengajak penghuni kawasan, pengunjung, tenant, hingga mitra pengelolaan limbah dari sektor publik maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pengurangan timbulan sampah.

Di sektor perhotelan, Aryaduta menjalankan berbagai langkah untuk meningkatkan sirkularitas sumber daya. Hotel-hotel dalam jaringan tersebut menerapkan sistem pemilahan sampah yang terstandarisasi, termasuk pemisahan limbah kering, basah, dan material yang dapat didaur ulang.

Berbagai material seperti botol plastik, kardus, dan minyak jelantah dikumpulkan untuk diproses kembali. Selain itu, penggunaan botol sabun dan sampo sekali pakai telah digantikan dengan dispenser isi ulang, sementara sistem berbasis QR code membantu mengurangi konsumsi kertas dalam operasional sehari-hari.

Upaya keberlanjutan juga menyentuh aspek sosial. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, kelebihan makanan dan minuman dari operasional hotel disalurkan kepada komunitas yang membutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah makanan, tetapi juga memperluas dampak sosial dari program keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, di kawasan residensial dan township, LippoLand mengembangkan berbagai inovasi berbasis pengolahan limbah organik. Program pengomposan dijalankan di sejumlah lokasi, termasuk pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk, budidaya maggot untuk mengolah sampah makanan, hingga penerapan teknologi biopower. Perusahaan juga tengah menguji pemanfaatan limbah lanskap menjadi kompos guna memperluas pemanfaatan kembali material yang sebelumnya berpotensi berakhir di TPA.

Transformasi limbah menjadi sumber daya juga dikembangkan pada skala industri. Departemen Wastewater Treatment Plant (WWTP) mengeksplorasi pemanfaatan produk sampingan biodegradable sebagai pupuk organik, sekaligus mengkaji penggunaan sludge cake sebagai bahan konstruksi, termasuk untuk pembuatan blok beton. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana limbah dapat dipandang sebagai material bernilai yang berpotensi mendukung ekonomi sirkular. Lindungi Seluruh Tenaga Kerja, Lippo Karawaci Perkuat Sistem K3 Terintegrasi

Di sektor ritel, Lippo Malls terus meningkatkan tingkat pengalihan limbah dari TPA. Saat ini sekitar 18 persen dari total limbah yang dihasilkan telah berhasil didaur ulang. Selain kertas, plastik, dan aluminium, perusahaan juga menggandeng mitra khusus untuk menangani limbah refrigeran dari sistem pendingin berskala besar yang membutuhkan pengelolaan khusus. Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai yang telah diterapkan di Jakarta dan Bali turut diperkuat melalui kolaborasi dengan tenant di pusat-pusat perbelanjaan.

Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan perubahan cara pandang terhadap limbah. Jika sebelumnya sampah identik dengan biaya dan beban lingkungan, kini limbah semakin dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui inovasi dan kolaborasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Pemerintah Singapura melalui Ministry of Sustainability and the Environment (MSE) memperkuat kerja sama bilateral di bidang ekonomi sirkular.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Bappenas mengatakan Indonesia dan Singapura berbagi pengalaman, praktik baik, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah menjadi energi, guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

“Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular menjadi fokus strategis Indonesia saat ini. Pendekatan yang digunakan mencakup pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, penciptaan green job, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo dalam acara Policy Dialogue on Circular Economy and Waste-to-Energy.

Dia menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru, memperkuat ketahanan sumber daya, serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Dialog itu disebut sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia dalam mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan sampah, dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pengalaman Singapura, lanjutnya, menjadi rujukan penting karena telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan pemulihan sumber daya yang terintegrasi melalui kebijakan yang kuat, teknologi maju, serta perencanaan jangka panjang.

Permanent Secretary MSE Melvyn Ong menyampaikan bahwa ada sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan dalam pendekatan kedua negara terhadap isu ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah. Dirinya juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama yang konkret dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di kedua negara.

Kegiatan itu ditutup dengan kunjungan ke PT Amandina Bumi, salah satu perusahaan yang telah menerapkan ekonomi sirkular di sektor industri, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya penanganan persoalan sampah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini, tiga unit insinerator yang telah diadakan KKP masih menunggu penyelesaian proses perizinan sebelum dapat dioperasikan secara penuh.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, keberadaan insinerator tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani kawasan wisata sekaligus kawasan konservasi perairan tersebut. Menurutnya, Gili Trawangan merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang dikelola KKP dan setiap tahunnya diperkirakan dikunjungi sekitar 810 ribu wisatawan.

Tingginya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap hari. "Saat ini Gili Trawangan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Diperkirakan sekitar 175 ribu ton sampah tertumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan dan belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan alat pengolah sampah," ujar Ahmad Aris dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (10/6/2026).

Ia menjelaskan, timbunan sampah tersebut terus bertambah sekitar 17 hingga 20 ton per hari yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut.

Dampak yang muncul antara lain meningkatnya kandungan bakteri E. coli di kawasan pesisir akibat residu sampah yang menumpuk. Selain itu, pertumbuhan alga juga ditemukan di zona inti kawasan konservasi perairan Gili Trawangan.

Tumpukan sampah di TPST bahkan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. "Karena itu diperlukan penerapan teknologi dan langkah konkret dalam penanganan sampah di Gili Trawangan agar dampak lingkungan dapat diminimalkan," katanya.

Sebagai bagian dari solusi, KKP telah melakukan pengadaan tiga unit insinerator pada akhir tahun 2025. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu mengurangi volume sampah secara signifikan dengan kapasitas pembakaran mencapai sekitar 10 hingga 20 ton sampah per hari.

Namun demikian, ketiga unit insinerator tersebut belum dapat langsung dioperasikan karena masih harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. "Saat ini seluruh insinerator telah melalui tahap uji emisi. Sesuai regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap insinerator wajib melewati sejumlah tahapan perizinan hingga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO)," jelas Ahmad Aris.

Ia menegaskan, KKP tengah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sehingga insinerator dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya ketiga unit insinerator tersebut, diharapkan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di Gili Trawangan dapat segera teratasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem laut di kawasan konservasi yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.