Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan persoalan tumpukan sampah di wilayah Bandung Raya dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari ke depan.

Ia mengaku akan langsung turun ke lapangan untuk mengomandoi penanganan sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 113 ton sampah yang menumpuk dan sebagian di antaranya diduga sudah lama tidak tertangani.

“Pagi hari ini saya akan berangkat ke Bandung untuk mengomandoi seluruh wilayah Bandung Raya agar sampahnya selesai dalam waktu tiga hari ke depan sehingga tidak ada lagi sampah yang menahun,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya kerap meningkat setiap libur panjang karena volume sampah bertambah, sementara proses pengangkutan tidak berjalan optimal.

“Setiap libur panjang pasti melahirkan tumpukan sampah yang mungkin tidak selesai ditangani pascalibur itu,” katanya.

Setelah penanganan darurat selesai, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari skala besar hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan sampah akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni optimalisasi pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) dan penguatan pengolahan sampah berbasis lingkungan permukiman.

“Ke depan kita akan fokus melakukan pengelolaan sampah dengan baik, baik yang berada di TPA maupun yang masih ada di rumah-rumah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah skala kecil di desa dan kelurahan guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung fokuskan penanganan bencana banjir, selain pembangunan infrastruktur fisik baru, normalisasi aliran sungai secara juga dimasifkan.

Langkah ini diambil menyusul temuan tumpukan sampah yang menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air di sejumlah titik vital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan cuaca ekstrem belakangan ini diperparah oleh penyumbatan saluran air. Berdasarkan data lapangan, volume sampah yang menyumbat aliran sungai mencapai angka mengkhawatirkan, yakni hampir 300 meter kubik dalam satu hari pengangkutan.

“Banjir kemarin itu selain karena cuaca ekstrem juga karena saluran pembuangan banyak tersumbat sampah. Jumlahnya sangat besar,” kata Farhan.

Farhan menegaskan infrastruktur pengendali banjir eksisting, seperti kolam retensi, sebenarnya beroperasi dengan optimal. Namun, kapasitas tampung tersebut menjadi tidak berarti ketika aliran sungai menuju kolam terhambat oleh sedimentasi dan tumpukan limbah domestik.

“Kolam retensi berfungsi tapi yang meluap itu sungainya. Karena rata-rata tersumbat sampah,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Bandung memprioritaskan evakuasi sampah dari badan sungai guna mengembalikan kapasitas aliran. Farhan mencatat, penurunan muka air berlangsung cukup signifikan segera setelah penyumbatan dibersihkan, yang mengindikasikan bahwa sistem drainase kota masih memadai jika aliran tidak terganggu.

Guna memperkuat strategi ini, Pemkot Bandung berencana merevitalisasi peran petugas kebersihan di lapangan. Skema penguatan personel akan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih kompetitif dalam APBD untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan sungai.

“Kita akan berdayakan gober ditambah tugasnya dan tentu kita upayakan ada penambahan insentif. Ini sedang kita hitung dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan penambahan kolam retensi baru belum menjadi prioritas utama dalam jangka pendek. Ia menilai efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada manajemen aliran sungai yang bersih dan terjaga.

“Percuma bikin kolam retensi sebanyak mungkin kalau sungainya tidak dikelola. Air tetap meluap karena pendangkalan dan sampah,” katanya.

Melalui rencana revitalisasi sungai secara menyeluruh, Pemkot Bandung berharap dapat menekan risiko banjir secara sistemik. Farhan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah kita lakukan bisa mengurangi risiko banjir dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengangkut sampah seberat 116 ton yang menumpuk di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, setelah menerima aduan masyarakat.

Penanganan dilakukan setelah warga setempat mengeluh mengenai tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar. Kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat, mengganggu aktivitas pedagang dan masyarakat, serta berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

“Kami merespons cepat aduan warga dengan memastikan pengangkutan sampah dan penataan lokasi berjalan. Ke depan, KLH mendorong penguatan sistem penampungan dan pengawasan agar persoalan sampah di pasar dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers dikutip Jumat (19/12/2025).

Sampah yang diangkut berasal dari aktivitas pasar dan timbulan masyarakat sekitar. Area yang sebelumnya dipenuhi tumpukan kini mulai dibersihkan secara bertahap. Sebagai langkah lanjutan, KLH melakukan pengerasan lokasi dan menyiapkan kontainer sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Amrol juga akan ditempatkan di area yang telah dibersihkan untuk memastikan sampah pasar tertangani dengan baik dan tidak kembali menumpuk. Selain itu, KLH meminta pembentukan satuan tugas (satgas) di titik rawan pembuangan ilegal untuk menjaga kebersihan pasar secara konsisten.

Penumpukan sampah di Tangerang Selatan diketahui dipicu oleh penutupan sementara TPA Cipeucang selama sekitar 10 hari akibat penataan dan normalisasi saluran air serta kali yang tertutup sampah. Proses penataan diperkirakan berlangsung hingga satu bulan. Sebagai solusi sementara, timbulan sampah dialihkan ke 54 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dengan kapasitas 99 ton per hari, serta dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas 14 ton per hari, sehingga layanan persampahan tetap berjalan.

KLH menegaskan bahwa penanganan sampah Pasar Cimanggis merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah perkotaan yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat.

“Kami akan mengawal tindak lanjut di lapangan dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Menteri Hanif.

Bisnis.com, PADANG – Pemandangan kawasan wisata Pantai Padang, Sumatra Barat, berubah menjadi tumpukan sampah yang menggunung semenjak hujan deras yang turun dengan intensitas tinggi sepekan ini.

Salah seorang warga, Rio, mengatakan tumpukan sampah itu merupakan pemandangan yang biasa ketika musim hujan melanda Padang dengan intensitas yang tinggi. Sampah-sampah itu terbawa dari arus sungai yang kemudian terbawa hingga ke pintu muara.

“Pantai Padang ini berdekatan dengan Muara Purus atau dikenal dengan Muaro Lasak. Bila hujan turun, air sungai mengalir ke muara ini membawa banyak sampah. Makanya, banyak sampah terdampar dan menumpuk di bibir pantai Padang ini,” katanya, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya kendati persoalan ini merupakan hal yang biasa dilihat pada setiap musim hujan, namun ada keresahan dari masyarakat karena kondisi bibir pantai benar-benar tidak nyaman untuk dilihat, bahkan terkadang menimbulkan aroma yang tidak sedap.

“Sampah yang dibawa 'merah', termasuk ada bangkai hewan juga,” ujarnya.

Rio bilang kondisi ini sebenarnya telah mendapat respons oleh Pemkot Padang. Ada alat berat yang diturunkan untuk membersihkan tumpukan sampah yang ada di Pantai Padang tersebut. Namun, untuk kondisi saat ini, lanjutnya, belum terlihat adanya alat berat untuk membersihkan kondisi pantai.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Padang Fadelan Fitra Masta mengatakan kondisi tumpukan sampah yang terjadi di kawasan Pantai Padang memang sudah menjadi pemandangan yang biasa, terutama saat hujan turun dalam intensitas tinggi yang menyebabkan bencana banjir terjadi di bagian hulu sungai.

“Ketika kondisi seperti ini, memang kondisi di Pantai Padang jadi fokus kami untuk dibersihkan. Bahkan sebagian besar petugas orange DLH melakukan pembersihan, bahkan terkadang turut menurunkan alat berat. Tapi untuk hari ini, alat berat yang ada di Pantai Padang lagi dikerahkan membantu pembersihan material longsor,” jelasnya.

Fadelan menjelaskan pada kondisi bencana seperti ini, rata-rata sampah yang menumpuk di Pantai Padang diperkirakan mencapai 40 ton, dan untuk mengangkut sampah-sampah itu, DLH mengerahkan truk-truk dan kemudian diantar ke tempat pembuangan akhir sampah di Aia Dingin.

“Butuh 20 truk untuk mengangkut. Nah, untuk sekarang mengingat hujan masih turun, petugas DLH turun setiap hari di lokasi Pantai Padang ini,” ungkapnya.

Menurutnya banyak tumpukan sampah di Pantai Padang itu, bukan hanya tentang berbagai jenis sampah yang terbawa arus sungai hingga sampah ke pintu muara. Tapi, apabila banjir melanda kawasan pemukiman, maka sampah-sampah dan barang bekas yang ada di kawasan pemukiman juga akan terbawa arus sungai.

“Jadi, bukan murni sampah-sampah yang ada di sepanjang sungai. Tapi banjir yang meluas hingga ke pemukiman, juga menjadi penyebab banyaknya sampah sampai ke tepi pantai,” sebutnya.

Fadelan bilang bicara soal antisipasi, DLH Padang telah menerapkan jaring apung di beberapa titik aliran sungai. Namun, cara itu hanya mampu untuk menahan sampah harian masyarakat yang dibuang ke sungai. Jaring apung itu, tidak ampuh untuk menahan sampah dalam kondisi banjir.

Bisnis.com, JAKARTA- Karya berjudul “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, karya Saabira Chudhuri menyingkap mengurai detail problem di balik limbah sampah plastik yang membanjiri bumi saat ini. Tumpukan sampah plastik tidak begitu saja terjadi secara alamiah, melainkan terdapat desain industri bermotif profit.

Bloomberg baru saja merilis wawancara khusus dengan Saabira Chaudhuri yang merupakan jurnalis The Wall Street Journal. Sosok Saabira memiliki pengalaman panjang meliput berbagai produsen barang konsumen raksasa, seperti Coca-Cola Co., Mc Donald, maupun PepsiCo Inc.

Dari riwayat karier demikian, Saabira pun terlecut menggarap karya otentik, mempertanyakan tanggung jawab perusahaan besar yang menyisakan limbah produk plastik.

Saabira menyodorkan fakta bagaimana botol plastik jadi senjata perusahaan air minum kemasan guna mendulang untung. Begitupun untuk resto cepat saji yang kini seakan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kehadiran popok sekali pakai.

Semuanya, simpul Saabira, memiliki jalan berujung bencana bagi lingkungan hidup. Terdapat tumpukan sampah plastik sekali pakai di mana-mana.

Dia mengakui bahwa persoalan demikian juga telah menyita perhatian perusahaan-perusahaan besar tersebut. Lewat buku “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, Saabira ingin memulai pencarian solusi jangka panjang.

Berikut petikan wawancara khusus Bloomberg bersama Saabira:

Anda berpendapat bahwa asal mula masalahnya adalah pembuangan — bahwa sampah itu sendiri menjadi model bisnis, bukan produk sampingan?

Setelah Perang Dunia II, industri ini melakukan perubahan yang disengaja. Lloyd Stouffer, seorang tokoh industri, secara terbuka mengatakan bahwa plastik harus beralih dari barang tahan lama menjadi barang sekali pakai karena perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual sesuatu seribu kali lipat daripada sekali.

Jadi, industri ini menjual kita dengan higienis, kemudahan, modernitas, bahkan feminisme — lebih sedikit menyetrika, memasak lebih mudah. ​​Beberapa [manfaat] ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup, jadi plastik tidak seharusnya dibenci secara besar-besaran. Namun, perusahaan juga melihat sampah menumpuk dan sebagian besar mengabaikannya.

Dalam buku Anda, Anda menggambarkan perdebatan tentang wadah kerang dan popok sekali pakai. Mengapa hal itu penting?

Kasus McDonald's di akhir 1980-an tampak seperti kemenangan bagi para aktivis: Perusahaan itu menghentikan wadah kerang polistirena. Namun, itu kosong. Mereka hanya mengganti satu produk sekali pakai dengan yang lain — wadah kertas yang masih sulit didaur ulang setelah makanan meresap. Model bisnis "kemudahan" yang mendasarinya tetap ada.

[Dengan popok], popok sekali pakai menjadi begitu mengakar sehingga pilihan popok kain dianggap tidak praktis. Yang sering terlupakan adalah model layanan popok lama, seperti pengantar susu, di mana perusahaan mengumpulkan, mencuci, dan mengembalikan popok kain. Model bisnis penggunaan kembali itu pun lenyap. Plastik turut menghancurkannya, dan setelah hilang, popok sekali pakai menjadi satu-satunya pilihan.

Perusahaan tidak ingin terlihat mengingkari janji. Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini?

Karena mereka membangun bisnis mereka berdasarkan sekali pakai. Membatalkan hal itu berarti memulai dari awal — yang tidak akan mereka lakukan kecuali regulasi memaksa semua orang untuk bergerak bersama.

Para eksekutif mengakui bahwa jika mereka meluncurkan produk yang dapat digunakan kembali atau terkonsentrasi tetapi pesaing tidak, mereka kehilangan pangsa pasar dan harus kembali. Perusahaan publik takut akan reaksi keras dari pemegang saham jika mereka bertindak sepihak. Itulah mengapa regulasi penting: Regulasi menyeimbangkan persaingan.

Apakah Anda melihat material alternatif sebagai solusi?

Sebagian, tetapi tidak sendirian. Kita perlu mengubah model kembali ke arah penggunaan kembali dan pengurangan kemasan, bukan hanya pertukaran material. Kertas memiliki dampak terhadap iklim. Plastik "biodegradable" seringkali merupakan greenwashing. Plastik tersebut tidak terurai di tempat pembuangan sampah, atau jika pun terurai, akan melepaskan metana.

Infrastruktur juga penting. Sistem pengomposan untuk plastik biodegradable belum ada di AS. Oleh karena itu, material baru hanya bermanfaat jika dipadukan dengan sistem untuk memprosesnya.

Bagaimana dengan daur ulang — adakah solusi sederhana?

Salah satu langkah yang terabaikan adalah standarisasi kemasan. Saat ini, plastik berwarna seperti botol sampo merah atau wadah deterjen hijau tidak dapat didaur ulang secara tertutup. Plastik-plastik tersebut "didaur ulang" menjadi produk abu-abu seperti pipa. Jika setiap botol deterjen berwarna putih dan setiap botol sampo berwarna bening, ekonomi daur ulang akan meningkat pesat.

Semua orang di industri ini tahu ini, tetapi perusahaan-perusahaan menolaknya. Pencitraan merek, zat aditif, dan kerahasiaan tentang bahan kimia, semuanya menjadi penghalang. Jadi ya, daur ulang bisa berjalan lebih baik — tetapi hanya jika perusahaan melakukan perubahan kolektif.

Apa yang Anda harap dapat dipahami oleh pembaca?

Tiga hal utama: Fokus pada perusahaan barang konsumsi. Produsen minyak dan resin jauh [dari konsumen biasa], tetapi merek seperti Coca-Cola dan Procter & Gamble berada di garis depan. Mereka memutuskan bagaimana produk dikemas, dan mereka sangat peduli dengan pendapat konsumen. Tekanan publik dapat mendorong mereka.

Regulasi sangat penting. Tanggung jawab produsen yang diperluas, target penggunaan kembali, dan mandat pengurangan limbah semuanya diperlukan. Eropa memang unggul, tetapi bahkan di AS, undang-undang tingkat negara bagian dapat berdampak luas, seperti halnya reformasi lingkungan di masa lalu.

Kesehatan dapat mengubah perdebatan. Orang-orang mungkin menerima harga yang lebih tinggi atau ketidaknyamanan jika mereka melihat plastik dikaitkan dengan infertilitas, kanker, atau risiko lainnya. Tidak seperti "limbah" yang abstrak, kesehatan bergema di seluruh spektrum politik.

Jadi, Anda tidak mengatakan kita bisa hidup tanpa plastik sepenuhnya?

Tidak, plastik terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan modern, terkadang karena alasan yang baik. Namun, narasi bahwa kita tidak bisa hidup tanpa barang sekali pakai, itu rekayasa. Selama beberapa dekade, kita hidup secara berbeda. Mengingat sejarah itu dapat membantu kita membayangkan masa depan yang tidak terlalu bergantung pada budaya sekali pakai.