JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pesan sekaligus ajakan moral kepada seluruh keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri di Indonesia. Dia menekankan pentingnya peran para purnawirawan dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika bangsa saat ini.

Sebagai sesama mantan prajurit, dia memberikan penghormatan tertinggi atas dedikasi yang telah diberikan para senior dan sejawatnya. Ia meyakini bahwa pengalaman panjang pengabdian di militer dan kepolisian adalah modal berharga yang sangat dibutuhkan negara hari ini.

"Saat ini bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang memerlukan ketenangan, kebijaksanaan, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Dalam situasi seperti ini, saya meyakini bahwa para purnawirawan memiliki peran moral yang sangat penting sebagai teladan bagi masyarakat," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia mengingatkan agar seluruh purnawirawan tidak melupakan nilai-nilai dasar yang telah membentuk karakter mereka selama aktif berdinas. Nilai-nilai tersebut merupakan kompas moral yang harus terus menyala, bahkan setelah purna tugas.

"Mari kita senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang telah membentuk jati diri kita, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta Tribrata dan Catur Prasetya. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kesetiaan kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada rakyat, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Menyikapi adanya dinamika atau perbedaan pandangan yang mungkin muncul di kalangan purnawirawan, Dudung menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar. Namun, ia menggarisbawahi bahwa komitmen terhadap ideologi negara tidak boleh goyah oleh kepentingan apa pun.

"Perbedaan pandangan dan mungkin ada sebagian kecil di antara kita yang tidak menyuarakan pemikiran kolektif dari seluruhnya. Namun, di atas segala perbedaan itu, kita memiliki kesamaan yang tidak boleh luntur, yaitu kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ia juga mengajak rekan-rekan purnawirawan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dengan cara yang bermartabat. Salah satunya adalah dengan mengawal program pemerintah melalui masukan yang sehat.

"Mari kita dukung setiap program dan kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif, santun, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa."

Mengakhiri pernyataannya, Dudung berharap jiwa korsa dan semangat kebersamaan para purnawirawan dapat bertransformasi menjadi energi positif bagi stabilitas nasional, sekaligus menjadi warisan moral bagi generasi muda Indonesia.

"Kepada seluruh senior dan rekan purnawirawan, mari kita terus menjadi perekat bangsa, penjaga moral kebangsaan, serta sumber keteladanan bagi generasi penerus. Bersama kita jaga persatuan, bersama kita kuatkan Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman bertemu sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu membahas penguatan strategi pencegahan korupsi dan pengawasan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pimpinan KPK yang hadir di antaranya Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono; Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin; Koordinator Harian Stranas PK KPK Sari Anggraeni; dan Koordinator Harian Stranas PK KPK Didik Mulyanto.

“Jadi, saya kedatangan dari pimpinan KPK, Wakil Ketuanya, Pak Agus. Kaitannya membahas tentang Perpres ya Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ujar Dudung.

Pertemuan tersebut juga membahas pengawasan program prioritas Presiden Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG,” katanya.

“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan ekspose secara langsung,” ujarnya.

Dudung juga mendapatkan informasi tentang indikasi praktik jual beli titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian sistem SPPG. Titik dapur ya,” katanya.

Jika ada temuan indikasi korupsi akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini,” ujar Dudung

“Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat pun juga pasti saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat krusial, karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan pihaknya fokus pada sisi pencegahan melalui perbaikan tata kelola (governance). KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait system yang perlu diperbaiki.

“Kita dalam posisi pencegahan. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governancenya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN dan kita menunggu tindak lanjutnya,” ujarnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengumumkan akan membuka layanan aduan yang beroperasi selama 24 jam untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dudung menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tugas pokok KSP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah,” ungkap Dudung usai serah terima jabatan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2026)

Menurutnya, layanan ini mendesak untuk segera direalisasikan guna menyelaraskan berbagai program pemerintah yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dengan adanya aduan langsung dari masyarakat, KSP dapat segera melakukan sinkronisasi dan penanganan.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian nanti banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih,” kata Dudung.

“Nah, ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait. Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat, justru ini akan lebih penting sehingga kita bisa langsung menanganinya,” jelasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Dudung menyebutkan bahwa layanan aduan ini akan hadir dalam bentuk posko fisik dan saluran telepon (hotline) yang dapat diakses oleh siapa saja. “Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat.”

Mengenai pelaporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Dudung memastikan bahwa laporan rutin akan tetap dilakukan. Namun, jika ditemukan masalah yang bersifat mendesak (urgent) atau menjadi titik buta (blind spot) dalam kebijakan prioritas, ia akan melaporkannya secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Kita komunikasikan dulu dengan kementerian tentunya karena yang bisa menangani adalah mereka sesuai dengan fungsinya. Dan kemudian dari hasil komunikasi itu, tindakannya kalau misalnya sudah clear, sudah tidak ada masalah, saya rasa juga kita lanjutkan saja,” pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi.

Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.

"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.

Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.

"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.

Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.

JAKARTA - Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai programbantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum melalui “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026”. Langkah ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran buku ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat memahami hak-hak serta cara mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara terintegrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa arah kebijakan sosial saat ini mengusung paradigma “Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat”. Artinya, dukungan negara diberikan secara berkelanjutan, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia).

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari saat konferensi pers, Rabu (8/4/2026).

Satu terobosan utama yang ditekankan dalam buku saku ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelas Qodari.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan 4 penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya.

Lihat video: Pemerintah Targetkan Data Tunggal Rampung Pada Februari Demi Bansos Tepat Sasaran



Qodari juga memaparkan perkembangan positif kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 74,3% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada Maret 2025.

Meski demikian, kata Qodari, pemerintah tetap waspada terhadap 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin. “Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” tambahnya.

“Buku saku ini adalah panduan praktis menuju kesejahteraan. Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pintu rumah mereka,” pungkas Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.

Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap langkah kebijakan yang diambil demi rakyat.

“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” paparnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.

"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.

Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

JAKARTA - Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Timothy Ivan Triyono menegaskan bahwa penanganan bencana di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dilakukan dengan pendekatan TSM: Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Ivan menjelaskan, pendekatan TSM merupakan arahan langsung Presiden yang telah ditegaskan berulang kali baik dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, maupun saat mengunjungi lokasi terdampak bencana.

Presiden Prabowo menekankan agar tidak ada praktik “wisata bencana” oleh pejabat. Setiap kunjungan ke lokasi bencana harus disertai kerja nyata dan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak.

Arahan tersebut tercermin dalam kunjungan Presiden ke sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Presiden selalu mengajak menteri dan pejabat yang relevan dengan penanganan bencana, seperti Menteri PU, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, Menteri ESDM, hingga Dirut PLN, untuk memastikan percepatan kerja di lapangan.

Ivan mencontohkan pembangunan jembatan darurat yang berhasil diselesaikan aparat TNI dalam waktu kurang dari satu minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Presiden juga menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Jembatan agar penanganan lebih terkoordinasi dan cepat.

Selain pendekatan struktural, Ivan menekankan sisi kepemimpinan lapangan dan empati Presiden Prabowo. Latar belakang Presiden sebagai prajurit tempur membentuk gaya kepemimpinan yang terbiasa turun langsung ke lapangan, mengecek pelaksanaan perintah, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kehadiran Presiden di lokasi bencana juga menjadi bentuk trauma healing, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak. Presiden ingin memastikan rakyat benar-benar merasakan perhatian negara,” ujar Ivan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/1/2025).

Dalam penanganan bencana, Presiden memprioritaskan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, percepatan perbaikan fasilitas publik, bantuan stimulan bagi warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan infrastruktur air bersih, hingga restrukturisasi kredit bagi masyarakat terdampak bencana.

Ivan menegaskan, seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana ala Presiden Prabowo dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. “TSM bukan sekadar istilah. Ini adalah cara kerja agar pemulihan berjalan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

ACEH - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama aparat TNI dan Polri turun langsung ke permukiman warga terdampak banjir di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (3/1/2026). Mereka membersihkan rumah-rumah warga dari lumpur sisa banjir.

Tidak sekadar menyerahkan bantuan, KSP memastikan pompa apung yang dibawa KSP langsung dioperasikan di lapangan untuk membilas lumpur, dan mempercepat pembersihan rumah, lingkungan jalan serta fasilitas umum.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata dan empatik, sekaligus wujud gotong royong bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan warga agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih pascabencana.



KSP memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan warga terdampak banjir di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Aceh. Melalui dukungan keluarga besar KSP, bantuan kemanusiaan disalurkan dan langsung diaplikasikan di lapangan pada sejumlah lokasi di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

Bantuan yang diserahkan meliputi pompa apung (floating pump), pakaian bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, perlengkapan sholat dan al quran, mainan anak-anak, makanan siap saji, serta berbagai kebutuhan dasar alat pembersihan lingkungan.

Tidak berhenti pada penyerahan simbolik, tim KSP bersama aparat TNI dan Polri turun langsung membantu warga membersihkan endapan lumpur sisa banjir menggunakan pompa apung yang dibawa.

Di lokasi pertama, Gampong Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, bantuan KSP dimanfaatkan untuk membersihkan lapangan dan fasilitas olahraga yang tertutup lumpur. Area ini menjadi ruang publik penting bagi warga, sehingga pembersihan diprioritaskan agar aktivitas sosial dapat kembali berjalan.

Di lokasi kedua, Gampong Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, pompa apung digunakan langsung untuk membersihkan rumah-rumah warga dan membilas endapan lumpur yang mengendap di permukiman warga.

Sementara di lokasi ketiga, Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kegiatan serupa dilakukan dengan fokus pada kawasan permukiman warga yang selama ini paling lambat pulih pascabanjir.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Iwan Eka menegaskan bahwa kehadiran KSP di Aceh bukan sekadar membawa bantuan, tetapi memastikan bantuan tersebut benar-benar bermanfaat di lapangan meringankan beban warga terdampak.

“Hari ini kami dari Kantor Staf Presiden hadir langsung di Aceh, memastikan bantuan dari keluarga besar KSP telah tiba dan bergerak ke Pidie serta Pidie Jaya. Bantuan ini sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, dan langsung kami bawa ke lokasi-lokasi terdampak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, total bantuan pompa apung yang dikirim berjumlah 10 unit. Tujuh unit telah tiba dan langsung digunakan bersama aparat dan warga, sementara sisanya masih dalam proses pengiriman.

“Kami memahami betul pasca bencana banjir longsor, banyaknya genangan air, endapan lumpur yang menumpuk, serta tingginya kebutuhan dasar keluarga terutama bayi dan anak-anak adalah persoalan paling mendesak. Karena itu, bantuan ini langsung kami distribusikan dan aplikasikan di titik-titik permukiman warga,” katanya.

Menurut Iwan Eka, pompa apung dipilih karena mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Alat ini portabel, adaptif, dan efektif menjangkau gang-gang sempit serta area padat yang tidak bisa diakses alat berat.

“Pompa apung ini bukan simbol bantuan. Ini alat kerja. Kami gunakan langsung untuk membersihkan lumpur, dan mempercepat pengeringan rumah warga. Tujuannya sederhana tapi krusial: agar rumah bisa segera ditempati kembali, aktivitas harian perlahan pulih, dan beban fisik serta psikologis warga berkurang,” jelasnya.

Selain fokus pada pemulihan fisik, KSP juga menaruh perhatian pada aspek psikologis warga, khususnya anak-anak. Bantuan mainan anak disalurkan di tengah situasi bencana, untuk membantu trauma healing anak-anak, membantu menimbulkan rasa aman, nyaman dan diperhatikan.

KSP menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, relawan, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur yang terlibat di lapangan. “Sesuai arahan Presiden, solidaritas dan kebersamaan adalah kunci. Dengan bergandengan tangan, pemulihan pascabencana akan berjalan lebih cepat dan lebih kuat,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari penguatan respons lanjutan, KSP juga tengah menyiapkan bantuan mesin Reverse Osmosis (RO) purifier untuk penyediaan air minum bersih bagi warga terdampak. Sebanyak enam unit sedang dipersiapkan dan akan segera dikirim ke Pidie dan Pidie Jaya dalam waktu dekat.

JAKARTA - Upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE ) kembali mendapat dukungan. Kali ini, fokus pembahasannya bukan lagi pada teknologi semata, melainkan perubahan paradigma pelayanan Polantas yang lebih transparan, tertib, dan humanis.

Kantor Staf Presiden (KSP) menilai langkah Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membangun tata kelola penegakan hukum berbasis kamera ETLE merupakan fondasi penting menuju pemerintahan digital yang akuntabel. ETLE dinilai mampu menutup ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. ETLE Tonggak Transformasi Penegakan Hukum di Era Digital

“Kami melihat ETLE bukan hanya alat tilang, tetapi simbol kedisiplinan baru. Sistem ini memberi kepastian hukum, mengurangi interaksi fisik, dan memastikan penerimaan negara dicatat jelas melalui PNBP,” ujar Bhinneka Putra Linanta sebagaiTenaga Ahli Utama KSP dari Kedeputian I dalam kunjungan ke RTMC Polda Metro Jaya, Senin (8/12/2025).

KSP mendorong akselerasi penambahan kamera ETLE di wilayah DKI Jakarta, seiring meningkatnya kebutuhan pengawasan berbasis teknologi di titik-titik rawan kecelakaan. Dukungan pemerintah pusat ini diharapkan memperkuat budaya tertib berlalu lintas.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan skema penegakan hukum harus mengedepankan tata kelola digital. Ia menargetkan 95%penindakan dilakukan dengan ETLE, dan hanya 5 persen melalui tilang manual sebagai bentuk tindakan situasional.

“ETLE adalah cara kami menyapa masyarakat secara humanis. Tidak ada interaksi yang berpotensi transaksional, semuanya tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya ketika meninjau pelaksanaan ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.

Saat ini Polda Metro Jaya telah mengoperasikan 127 kamera ETLE statis dan 8 ETLE mobile. Ke depan, Irjen Agus mengusulkan peningkatan hingga 1.000 kamera ETLE pada tahun 2026.

“Target penambahan kamera ini bukan angka semata. Ini wujud keseriusan kami mengubah wajah Polantas menjadi lebih dipercaya, profesional, dan berorientasi pelayanan sesuai harapan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” jelasnya.

Irjen Agus menekankan bahwa seluruh pengembangan ETLE berangkat dari misi tunggal, menyelamatkan nyawa di jalan raya. Banyak kecelakaan terjadi karena pelanggaran yang dianggap kecil dan berulang. KSP Ungkap Tim Reformasi Kepolisian Segera Berjalan

“Dengan ETLE, kami berharap masyarakat tertib dari dirinya sendiri. Semua ini demi keselamatan. Tidak ada tujuan lain,” tegasnya.

Ke depan, sinergi Korlantas Polri, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah akan menjadi kunci memperluas cakupan kamera ETLE di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Transformasi penegakan hukum ini adalah langkah nyata reformasi Polri di lapangan, lebih transparan, lebih modern, dan lebih dekat kepada masyarakat. ETLE bukan sekadar alat rekam pelanggaran tetapi investasi budaya tertib berlalu lintas Indonesia.