Bisnis.com, JAKARTA — PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 71,9 megawatt (MW) di tiga kompleks pabrik sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi industri semen.

Emiten semen anggota grup global Heidelberg Materials itu membangun PLTS di kompleks Citeureup, Cirebon, dan Tarjun. Perseroan menyebut proyek tersebut menjadi instalasi PLTS terbesar di sektor semen di Indonesia.

Direktur Indocement Tunggal Prakarsa Holger Mørch mengatakan pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari transformasi industri semen menuju operasional rendah karbon.

“Indocement menilai pembangunan PLTS terbesar di sektor ini adalah bukti bahwa dekarbonisasi bisa dilakukan secara nyata, dalam skala besar, terukur, dan terintegrasi dengan kebutuhan operasional industri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Indocement memproyeksikan instalasi PLTS tersebut mampu menghasilkan lebih dari 108 juta kWh energi bersih per tahun. Perseroan juga memperkirakan proyek itu dapat menurunkan emisi karbon lebih dari 85.000 ton CO2 per tahun.

Menurut manajemen, penurunan emisi tersebut setara dengan dampak lingkungan dari penanaman sekitar 1,4 juta pohon per tahun.

Langkah pengoperasian PLTS itu dilakukan di tengah tekanan global terhadap industri semen untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi karbon.

Industri semen sendiri masuk kategori hard-to-abate sector atau sektor yang sulit ditekan emisinya karena tingginya penggunaan energi dan emisi proses produksi.

Selain pengembangan energi surya, Indocement juga menjalankan strategi dekarbonisasi lain melalui pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti refuse-derived fuel (RDF), optimalisasi bahan baku alternatif, pengembangan roadmap energi rendah karbon, hingga inovasi produk semen ramah lingkungan.

Dalam merealisasikan proyek tersebut, Indocement menggandeng SUN Energy sebagai mitra penyedia solusi energi terbarukan.

Director of Power SUN Energy Jefferson Kuesar mengatakan kolaborasi tersebut menunjukkan transisi energi di sektor industri berat dapat dijalankan tanpa mengganggu produktivitas operasional.

“Kolaborasi dengan Indocement ini menunjukkan bahwa transisi energi bisa dijalankan tanpa mengganggu produktivitas, bahkan justru memperkuat daya saing industri,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan bagi industri semen meningkat menjelang implementasi tarif karbon lintas negara atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Pedagang komoditas tersebut tak bisa mengelak dari tambahan beban pajak tanpa mengambil langkah-langkah penurunan emisi karbon.

Terbaru, Uni Eropa berencana memperluas sektor-sektor yang disasar CBAM. Dokumen draf yang dilihat Reuters mengungkap bahwa suku cadang mobil, kulkas, hingga mesin cuci diusulkan blok tersebut untuk masuk dalam objek tarif.

Perluasan ini ditempuh untuk menutup ketimpangan yang berisiko timbul ketika industri manufaktur asing mencoba menghindari kewajiban iklim.

Proposal tersebut sekaligus menandai perluasan signifikan dalam CBAM yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Melalui regulasi ini, produk-produk dengan jejak emisi tinggi seperti baja, semen dan pupuk akan dikenai biaya tambahan ketika masuk ke wilayah Uni Eropa.

“Proposal ini akan memperluas cakupan CBAM sehingga menyasar kebocoran karbon dari produk-produk yang berada di dalam rantai pasok baja dan aluminium,” tulis draf tersebut, dikutip dari Reuters.

Berdasarkan rencana dalam draf tersebut, produk konstruksi untuk jembatan, transformator listrik dan kabel, serta mesin-mesin pertanian juga akan masuk dalam cakupan pungutan tersebut.

Uni Eropa memilih produk-produk baru ini berdasarkan tingkat paparannya terhadap risiko “kebocoran karbon”, yakni potensi relokasi industri ke luar Eropa untuk menghindari kebijakan iklim kawasan yang ketat.

CBAM yang diterapkan UE sendiri bertujuan melindungi industri Eropa dari impor murah beremisi tinggi, sekaligus mendorong produsen global beralih ke proses produksi yang lebih bersih.

Namun, kebijakan yang berlaku saat ini telah memicu kritik dari sejumlah mitra dagang, termasuk China, India, dan Afrika Selatan. Mereka menilai CBAM secara tidak adil membebani industri di negara berkembang.

Menanggapi implementasi CBAM awal tahun depan, Head of CCC Indonesia Competence Center Cement PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), Robert Sweigart, mengemukakan bahwa semen yang diproduksi Indocement tidak terdampak langsung. INTP sendiri tercatat tak melakukan ekspor semen langsung ke negara-negara Uni Eropa, tetapi perusahaan mengirim clinker ke Australia.

“Untuk CBAM kami tidak terdampak langsung, tetapi kami mengirim clinker ke Australia,” kata Robert, Kamis (18/12/2025). Sebagai catatan, Australia dikabarkan tengah mempertimbangkan implementasi pajak karbon lintas batasnya sendiri.

Meski tak terimbas CBAM, Sweigart mengemukakan bahwa INTP terus mengupayakan dekarbonisasi melalui adopsi energi terbarukan. Indocement sejauh ini telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas lebih dari 71 megawatt (MW) di fasilitas produksinya di Citeureup, Cirebon, dan Tarjun.

Sweigart menyampaikan bahwa energi terbarukan menjadi elemen penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

“Transisi menuju energi bersih merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim yang kian masif. Pemanfaatan energi surya membantu kami mengelola konsumsi energi secara lebih efisien sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam memenuhi berbagai standar keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun global,” paparnya.

Raksasa Semen Hadapi Gugatan Hukum terkait Iklim

Dalam perkembangan lain, pengadilan di Swiss menyatakan menerima gugatan hukum yang diajukan warga Pulau Pari, Indonesia, terhadap produsen semen asal Swiss, Holcim. Gugatan ini disampaikan terkait dugaan kontribusi perusahaan tersebut terhadap krisis iklim karena kegagalan menekan emisi karbon.

Mengutip Reuters, pengadilan Kanton Zug menyampaikan pada Senin (22/12/2025) bahwa gugatan ini telah diterima untuk diproses lebih lanjut. Kendati demikian, pengadilan menegaskan keputusan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam tahapan banding selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan prosedural.

Gugatan terhadap Holcim mulanya diajukan pada Januari 2023 oleh empat warga Pulau Pari, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu yang berulang kali dilanda banjir seiring meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Mereka menilai aktivitas emisi Holcim turut berkontribusi terhadap dampak iklim yang mereka alami secara langsung.

Holcim menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Perusahaan berpendapat bahwa penentuan mengenai “siapa yang boleh mengeluarkan emisi karbon dioksida [CO₂] dan dalam jumlah berapa” seharusnya menjadi kewenangan pembuat kebijakan, bukan pengadilan perdata.

Lembaga nirlaba Swiss Church Aid, yang mendukung gugatan warga Pulau Pari, menyebut perkara ini sebagai preseden penting. Menurut mereka, ini merupakan pertama kalinya pengadilan di Swiss menerima gugatan iklim yang menyasar korporasi besar.

“Kami sangat senang. Keputusan ini memberi kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan,” ujar Asmania, salah satu warga Pulau Pari yang menjadi penggugat, dalam pernyataan resmi Swiss Church Aid. Dia menambahkan putusan tersebut menjadi kabar baik bagi dirinya dan keluarga.

Sejumlah organisasi nonpemerintah yang mendukung para penggugat menyatakan Holcim dipilih karena perusahaan tersebut termasuk salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia serta dikategorikan sebagai carbon major di Swiss.

Menanggapi gugatan tersebut, Holcim menegaskan komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2050 dengan pendekatan berbasis sains. Perusahaan juga menyatakan telah memangkas emisi CO₂ langsung dari operasionalnya lebih dari 50% sejak 2015.

Dalam gugatan itu, para penggugat menuntut kompensasi atas kerusakan iklim yang mereka alami, partisipasi finansial Holcim dalam upaya perlindungan dari banjir, serta percepatan penurunan emisi karbon. Sebagai konteks, Asosiasi Semen dan Beton Global mencatat bahwa industri semen menyumbang sekitar 7% dari total emisi CO₂ global.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) tidak mengkhawatirkan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa tahun depan. Alih-alih Eropa, industri lokal kini cemas dengan kebijakan serupa yang akan diterapkan Australia.

Ketua ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan Eropa bukan menjadi pasar utama ekspor semen nasional. Namun, Australia masuk dalam 3 besar tujuan ekspor produk semen Indonesia.

“Kita ekspor dua jenis produk, clinker [setengah jadi] dan semen. Ekspor terbesar untuk clinker ke Bangladesh, lalu Taiwan dan Australia,” kata Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Lilik menerangkan bahwa ekspor ke Eropa tidak menjadi pilihan lantaran biaya transportasi yang mahal. Alhasil, produk semen RI kalah bersaing dengan negara-negara lain seperti Turki maupun Timur Tengah.

Dalam catatan ASI, volume ekspor clinker sekitar 10,9 juta ton, sementara semen jadi hanya sekitar 1 juta ton. Adapun, ekspor clinker ke Australia mencapai 1,1 juta ton atau 10% dari total ekspor per tahun.

“Nah, Australia ini, mereka akan menerapkan kebijakan serupa [CBAM] tahun 2027, disebut carbon leakage tariff,” tuturnya.

Kedutaan Besar Australia disebut telah memberikan pengumuman terkait kebijakan tersebut dan memperkenalkan skema perhitungannya. Kendati demikian, kebijakan tarif tambahan berbasis karbon itu juga belum final.

Lilik menuturkan bahwa pemerintah Australia tengah mempersiapkan pengumuman launching kebijakan tersebut. Namun masih menunggu pemilihan umum dan peresmian pemerintahan baru.

“Tapi tarifnya diperkirakan sekitar AU$30 per ton CO₂. Kami sudah mengimbau anggota untuk bersiap,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan roadmap dekarbonisasi bersama Kementerian Perindustrian dan ITB. Bahkan sebelum itu, beberapa perusahaan besar sudah melakukan inisiatif pengurangan emisi.

Dia menyebutkan bahwa saat ini rasio clinker factor dari produksi industri sudah turun ke 68% dari level awal 90%–95%. Artinya, terdapat penurunan emisi cukup signifikan.

“Selain itu, kami melakukan fuel switching dari batubara ke bahan bakar alternatif seperti biomassa, RDF, dan limbah industri,” jelasnya.

Efisiensi energi juga terus ditingkatkan. Secara total, emisi per ton semen sudah turun sekitar 21% dibandingkan tahun 2010. Penggunaan bahan bakar alternatif kini mencapai 11% dari total nilai kalor, naik dari 3% pada 2010.

Di sisi lain, pihaknya juga telah memproduksi blended cement atau semen hijau, yaitu dengan menurunkan porsi clinker. Pembuatan clinker disebut menghasilkan CO₂ tinggi, sehingga pengurangannya membuat proses lebih ramah lingkungan.

“Saat ini sekitar 71% produk kita sudah berupa semen hijau, sisanya 29% masih OPC [ordinary portland cement]. Targetnya, seluruh produksi menjadi semen hijau pada 2050,” terangnya.

Lebih lanjut, Lilik menyoroti sejumlah tantangan dalam upaya dekarbonisasi industri semen. Dari sisi regulasi, misalnya aturan spesifikasi proyek infrastruktur yang masih mengacu pada OPC.

Padahal, pasar umum sudah sangat menerima, sekitar 70% semen kantongan yang beredar di pasaran meripakan semen hijau. Dari sisi harga dan kualitas, tidak ada perbedaan signifikan.

“Kami sedang ajukan terkait regulasi agar proyek-proyek pemerintah juga menggunakan semen ramah lingkungan,” tuturnya.

Pihaknya juga mendorong kemudahan izin untuk penggunaan bahan bakar alternatif dan kebijakan nilai ekonomi karbon yang sedang disiapkan untuk diberikan insentif seperti carbon credit.

“Kami juga berharap ada insentif investasi karena untuk menurunkan emisi butuh biaya besar. Total kebutuhan investasi nasional untuk mencapai target penurunan emisi 2030 diperkirakan sekitar Rp3 triliun,” pungkasnya.