Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.

"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.

Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.

Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MOSKOW - Ukraina mengatakan bahwa mereka menghantam salah satu pusat komunikasi satelit terbesar Rusia untuk kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu. Itu dilakukan saat Kyiv meningkatkan serangan drone jarak jauh untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat tahun.

Pusat Komunikasi Satelit Dubna di utara Moskow, sekitar 500 km (310 mil) dari perbatasan Ukraina, digunakan untuk pengumpulan intelijen dan koordinasi pasukan bersenjata Rusia yang berperang di Ukraina, kata Presiden Volodymr Zelensky.

Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pusat komunikasi Dubna telah diserang, tetapi gubernur wilayah Moskow, Andrey Vorobyov, mengatakan sebuah drone telah menghantam "gedung administrasi" di kota tersebut tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan.

Vorobyov juga mengatakan seorang bayi berusia enam bulan meninggal pada hari Selasa setelah sebuah drone jatuh ke sebuah rumah di Yegoryevsk, tenggara Moskow, menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Petugas penyelamat mengeluarkan dua orang dewasa dan dua anak, tetapi bayi tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, kata Vorobyov di saluran Telegram-nya.

Di tempat lain, seorang wanita berusia 61 tahun tewas di wilayah Tver barat Rusia setelah sebuah "drone musuh," yang telah ditembak jatuh, menghantam sebuah rumah liburan musim panas, kata pihak berwenang setempat.

Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 60 drone setelah beberapa gelombang drone diluncurkan ke arah ibu kota Rusia mulai Senin malam. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat atau menghancurkan 419 drone.

Ukraina telah meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia, terutama menargetkan kilang minyak, tetapi juga melakukan serangan drone skala besar di ibu kota Rusia dan St. Petersburg. Ketidakpuasan yang semakin meningkat telah disuarakan oleh sebagian warga Rusia karena perang perlahan-lahan merayap ke depan pintu mereka dan minggu lalu, Zelensky mengumumkan operasi 40 hari yang bertujuan untuk "memaksa" Rusia mengakhiri perang.

Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan terhadap Moskow dan St. Petersburg dimungkinkan karena "koridor terbuka dalam sistem pertahanan udara musuh yang padat."

Operator militer Ukraina "secara sistematis menghancurkan" radar di wilayah perbatasan Rusia Bryansk yang memantau wilayah udara menuju ibu kota, tambahnya.

Ini adalah kali kedua Kyiv mengklaim serangan terhadap pusat komunikasi satelit Dubna setelah militer Ukraina mengatakan pada 22 Juni bahwa mereka telah menyerang fasilitas tersebut. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa mereka telah menjadi sasaran "serangan drone besar-besaran" selama insiden tersebut, tetapi mengatakan bahwa komunikasi dan siaran televisi tidak terpengaruh, dan tidak ada staf yang terluka.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam Kyiv atas serangan di wilayah Moskow, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa "warga sipil menderita, anak-anak meninggal."

REPUBLIKA.CO.ID,LIMA, Peru -- Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut melalui partisipasi pada Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026). Langkah tersebut bagian dari upaya Indonesia mendorong perlindungan gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

LONDON - Perusahaan rokok global British American Tobacco (BAT) akan memangkas sekitar 9.000 tenaga kerja sebagai bagian dari transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dilakukan di tengah menurunnya permintaan rokok konvensional di pasar global.

"Kami sedang membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan, lebih lincah, disiplin dalam biaya, dan berbasis teknologi," ujar Chief Executive Officer BAT Tadeu Marroco dalam pernyataannya dikutip The Guardian, Selasa (30/6/2026).

Produsen rokok merek Dunhill dan Peter Stuyvesant itu menyebutkan pengurangan tenaga kerja mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5.500 karyawan serta pengalihan sekitar 3.500 pekerjaan ke pihak ketiga hingga akhir 2026.

Menurut perusahaan, restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari program transformasi bisnis yang ditargetkan mampu menghasilkan penghematan biaya tahunan hingga 600 juta poundsterling pada akhir 2028.

Marroco mengatakan BAT akan tetap memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak selama masa transisi. Ia menilai perubahan tersebut diperlukan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi dinamika industri tembakau global.

BAT saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan rokok tradisional di berbagai negara. Di sisi lain, perusahaan juga harus meningkatkan investasi pada produk alternatif nikotin dan pengembangan teknologi digital.

Pada tahun lalu, BAT menggandeng perusahaan konsultan teknologi Accenture untuk mengalihdayakan sebagian pekerjaan guna memperoleh akses terhadap solusi AI. Sejumlah pekerjaan di Inggris, Polandia, Rumania, Kosta Rika, Meksiko, Singapura, dan Malaysia telah dialihkan kepada Accenture sejak kerja sama dimulai.

Selain mempercepat digitalisasi, BAT juga mulai menutup sejumlah fasilitas produksi rokok konvensional. Pada Januari 2026, perusahaan mengumumkan penutupan pabrik kedelapan terbesarnya di Afrika Selatan akibat persaingan dengan perdagangan ilegal. BAT memperkirakan volume industri rokok global akan turun sekitar 2,5% sepanjang tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan akan mempercepat proses hibah tanah untuk program 3 juta rumah agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan.

"Kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama," kata Nusron di Jakarta, Senin.

Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai langkah konkret untuk mempercepat proses hibah, Kementerian ATR/BPN kata Nusron, akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan pihak terkait guna menyelesaikan proses administrasi hibah.

Dengan begitu, lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Besok kami langsung rapat dengan jajaran bersama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya, mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai. Selama bahan bakunya 'clean and clear', mana yang bisa kita laksanakan akan langsung kita laksanakan," ujarnya.

Dokumen pernyataan komitmen penghibahan lahan ditandatangani oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara, serta jajaran Direksi PT Lippo Group.

Rencananya, di atas lahan yang berada di kawasan Meikarta, Cikarang itu akan dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun ini merupakan bagian dukungan terhadap program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap modus sindikat judi online (judol) jaringan internasional di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat menyamarkan aktivitas ilegalnya. Sindikat judol menyamarkan kegiatan sebagai perusahaan teknologi.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra mengatakan, sindikat judi online menyamarkan kegiatannya dengan mengaku sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital. "Menyamarkan aktivitas ilegal sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital," kata Wira, Senin (29/6/2026).

Para pelaku juga mengoperasikan perjudian online dengan mengelola ratusan situs atau web judi online di mana dalam kegiatannya dilakukan melalui promosi melalui media sosial.

"Penggunaan rekening nominee, pemanfaatan aset digital, serta USDT (token untuk beli kripto) untuk transaksi," ujar Wira.

Dalam penindakan tersebut, polisi juga menemukan dokumen keimigrasian berupa visa, izin kerja, izin masuk kembali, dan dokumen tinggal milik para WNA yang berada di Indonesia.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk usai melakukan penggerebakan pada 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya 287 WNA ditetapkan tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka di antaranya 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand, dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Empat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA. Mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu sindikat judol itu.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.