Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Prabowo mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat mesti digenjot. Sebab, peminatnya tinggi. Dari proses penjangkauan di Bali, terdapat sebanyak 400 calon siswa pendaftar, padahal alokasi 270 siswa.

Alhasil, Prabowo meminta untuk dilakukan penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bali. Terlebih, Prabowo menginstruksikan Teddy untuk mengambil langkah-langkah taktis.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah [Sekolah Rakyat] yang permanen jadi," ujarnya.

Sebelumnya, Seskab Teddy menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat bulan lalu (22/4/2026).

Dia menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah bahkan di wilayah dekat pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada ada-ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin,” kata Teddy.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa agar dapat belajar secara optimal. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegasnya.

Sementara itu, pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, telah terdapat lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di Indonesia. Kemudian, pada 2026 sampai 2027 terdapat alokasi tambahan 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat hingga awal Juni diklaim mencapai 61,60%. Pemerintah daerah memastikan bangunan tersebut selesai pada 25 Agustus 2026.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengatakan, belum lama ini ia melakukan peninjauan terkait pembangunan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal sekaligus mengevaluasi kesiapan infrastruktur pendukung yang akan menunjang operasional sekolah setelah selesai dibangun.

Selain meninjau bangunan utama, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada akses menuju kawasan sekolah. Menurut Lucky, keberadaan jalan yang memadai menjadi faktor penting agar kegiatan pendidikan dapat berjalan optimal dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kita ingin memastikan akses menuju Sekolah Rakyat makin baik. Ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan pendidikan ke depan," kata Lucky, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, kawasan menuju lokasi sekolah masih memiliki ruang yang cukup untuk dilakukan penataan maupun pelebaran jalan.

Karena itu, pemerintah daerah akan mengkaji berbagai langkah yang diperlukan agar akses menuju sekolah menjadi lebih nyaman dan aman bagi siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.

Lucky menegaskan, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik yang megah. Lebih dari itu, sekolah tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Menurut dia, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan peserta didik, sehingga saat sekolah mulai beroperasi seluruh layanan pendidikan dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Ade Suhayati mengatakan proses penjangkauan calon siswa terus dilakukan.

Pendataan dan sosialisasi melibatkan berbagai unsur yang selama ini mendampingi keluarga miskin, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PKSK).

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam data kesejahteraan sosial nasional.

"Kita berharap, makin banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut sebagai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik," ujar Ade.

Dari sisi pembangunan fisik, perwakilan pelaksana proyek, Operational Manager PT Abipraya Uno KSO, Fahri menyebut sejumlah bangunan utama telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

"Progres pembangunan saat ini sudah mencapai sekitar 61,60 persen dan sesuai kontrak ditargetkan selesai pada 25 Agustus 2026," kata Fahri.

Ia menjelaskan, gedung serbaguna, masjid, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya telah memasuki tahap penyelesaian lanjutan. Di saat bersamaan, pekerjaan pembangunan gedung sekolah untuk jenjang SMP dan SMA masih terus dikebut.

Selain itu, pembangunan gedung SD, asrama siswa, asrama guru, kantin, hingga lapangan sepak bola juga terus berlangsung. Bahkan area lapangan telah memasuki tahap penanaman rumput sebagai bagian dari penyelesaian fasilitas olahraga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan akan menelusuri isu pengadaan sepatu senilai Rp700.000 dalam program Sekolah Rakyat, meski hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Nanti itu juga akan kita cek. Saya belum menerima laporan itu,” ujar Dudung menanggapi pertanyaan awak media terkait dugaan pengadaan sepatu dengan nilai yang dinilai tinggi tersebut.

Dia menegaskan, setiap informasi yang beredar tetap akan menjadi perhatian dan akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kantor Staf Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan pihaknya terbuka untuk melakukan langkah proaktif dalam konteks pencegahan, termasuk terkait isu pengadaan di program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, KPK tidak akan melihat persoalan secara parsial, melainkan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi barang dalam program tersebut.

Pendekatan ini, lanjut Agus, penting untuk memastikan tata kelola program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menutup potensi celah penyimpangan sejak dini.

“Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya dicakupan kepada kaos kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses,” ujar Agus.

Menurut catatan Bisnis, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pengembangan Program Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan program yang mulai digagas pada Januari 2025 tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam waktu singkat.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

“Sekarang telah beroperasi secara keseluruhan berjalan dengan baik meskipun pada 3 bulan pertama menghadapi tantangan yang luar biasa,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, fase awal pelaksanaan diwarnai proses adaptasi oleh tenaga pengajar, siswa, serta pemerintah daerah terhadap sistem pendidikan berasrama. Namun, seiring waktu, operasional dinilai semakin stabil dengan meningkatnya kepercayaan diri peserta didik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, pemerintah mulai membangun fasilitas permanen yang dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dalam satu lokasi.

Apabila pembangunan selesai pada Juli mendatang, kapasitas tambahan diperkirakan mencapai sekitar 32.000 siswa pada tahun ini, sehingga total peserta didik pada 2025 diproyeksikan menembus 45.000 orang.

Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan target tambahan sekitar 60.000 siswa pada 2026, sehingga total melampaui 100.000 peserta didik.

Ekspansi selanjutnya diproyeksikan mencapai lebih dari 200.000 siswa pada 2028 sebelum akhirnya ditargetkan menembus 400.000 siswa pada tahun berikutnya.

Gus Ipul menegaskan perluasan program tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga mencakup intervensi terhadap keluarga, khususnya orang tua, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

“Secara umum orang tua mengatakan bersyukur dan merasakan perubahan-perubahan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup, pembentukan karakter, serta penguatan pola pikir.

Model tersebut diharapkan mampu menciptakan lulusan yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus mendorong peningkatan mobilitas ekonomi keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

Dalam pesannya kepada calon siswa dan orang tua, Teddy menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya.

Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujarnya.

Dia menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah bahkan di wilayah dekat pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada ada-ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin,” kata Teddy.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa agar dapat belajar secara optimal. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

“Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Teddy juga berdialog langsung dengan para calon siswa, termasuk Muhammad Al-Jabbar yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal dan harus mengamen di jalan.

Dia pun memberikan pesan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat meraih cita-cita.

“Di sini nanti adik-adik tidak boleh sedih lagi. Belajar yang baik, insyaallah bisa membanggakan keluarga dan meraih cita-cita,” ujarnya.

Sejumlah siswa turut mengungkapkan impian mereka, mulai dari menjadi anggota TNI hingga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), mencerminkan tumbuhnya harapan baru melalui akses pendidikan yang lebih terbuka.

Dalam peninjauan tersebut, Teddy didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Kepala LAN Taufik untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sistem pembelajaran Sekolah Rakyat berjalan optimal.

Bisnis.com, BATAM — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membantah anggapan bahwa program Sekolah Rakyat hanya akan berjalan selama lima tahun atau bergantung pada masa jabatan presiden.

Menurutnya, program tersebut dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang akan terus berlanjut selama manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Ya mudah-mudahan tidak. Kalau sudah terasa manfaatnya, pasti akan dilanjutkan siapa pun presidennya,” ujar Gus Ipul di Batam, Selasa 20 Januari 2025.

Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, khususnya untuk menjawab persoalan anak-anak dari keluarga paling tidak mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, dia meyakini program ini akan terus mendapat dukungan lintas pemerintahan.

“Ini bukan sekadar program, tapi upaya negara memastikan anak-anak dari keluarga miskin bisa mengakses pendidikan yang layak dan bermutu,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dalam bentuk pendidikan berasrama dengan standar kualitas yang jelas, mulai dari kurikulum hingga tenaga pendidik. Guru-guru yang mengajar diseleksi secara ketat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan wajib lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kalau manfaatnya dirasakan, masyarakat akan menjaga program ini. Pemerintah mana pun tentu akan melanjutkannya,” ujar Gus Ipul.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat juga menggandeng pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur, untuk memastikan Sekolah Rakyat tepat sasaran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hingga 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen secara bertahap, dengan target 100 gedung baru setiap tahun yang didanai melalui APBN.

Gus Ipul menegaskan, keberlanjutan Sekolah Rakyat tidak ditentukan oleh siklus politik, melainkan oleh manfaat nyata yang dirasakan anak-anak dan keluarga penerima. “Selama rakyat merasakan manfaatnya, Sekolah Rakyat akan terus berjalan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui keterlibatan aktif pada Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas pemerintah. Dukungan tersebut mencakup penguatan ekosistem layanan keuangan inklusif dan tata kelola administrasi pendidikan yang modern, transparan, dan berbasis digital.

Program Sekolah Rakyat diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Peluncuran ini dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian/lembaga, serta perwakilan BUMN, termasuk Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa memperoleh hak pendidikan yang layak, tanpa terkendala latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

"Terima kasih semuanya. Kita telah mewujudkan upaya ini melalui Program Sekolah Rakyat. Saya terus terang merasa bahagia dan cukup terharu melihat dampak nyata dari upaya bersama ini," ujar Prabowo.

Presiden menilai Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam memperkuat keadilan sosial serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Menurut Prabowo, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan mobilitas sosial yang berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.

"Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Itu tujuan bernegara," tegas Prabowo.

Di hadapan Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan, hingga awal 2026 Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik pada 34 provinsi. Rinciannya meliputi 70 titik di Jawa, 35 di Sumatra, 28 di Sulawesi, 13 di Kalimantan, tujuh di Maluku, enam di Papua, serta tujuh di Bali dan Nusa Tenggara. Program ini melayani 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidik.

"Semua yang kami laporkan adalah bagian dari upaya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden karena sekolah rakyat pada dasarnya adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo," tegas Gus Ipul.

Sebagai mitra strategis, BNI berkontribusi pada penguatan operasional Sekolah Rakyat melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening siswa, serta Kartu Siswa berbasis reader untuk absensi elektronik.

BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kementerian Sosial ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra (catering dan laundry), serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya cashless melalui QRIS dan BNIdirect.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan, dukungan tersebut bertujuan menghadirkan layanan keuangan inklusif sekaligus mendorong tata kelola pendidikan yang akuntabel. "Melalui dukungan ini, BNI ingin memastikan pengelolaan administrasi pendidikan di Sekolah Rakyat berjalan modern, transparan, dan efisien," ujar Eko.

Contoh implementasi terlihat di Sekolah Rakyat 9 Banjarbaru yang dilengkapi sarana pembelajaran dan penunjang, seperti gedung pendidikan, aula serbaguna, GOR, musala, amphitheater, hingga ruang makan, guna mendukung proses belajar yang berkelanjutan.

Dengan sinergi lintas kementerian dan BUMN, keterlibatan BNI dalam Program Sekolah Rakyat diharapkan mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Ke depan, dukungan berkelanjutan dari sektor perbankan menjadi kunci agar program ini memberikan dampak nyata dan inklusif bagi generasi penerus bangsa

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui keterlibatan aktif pada Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas pemerintah. Dukungan BNI difokuskan pada penguatan ekosistem layanan keuangan inklusif serta penerapan tata kelola administrasi pendidikan yang modern, transparan, dan berbasis digital.

Program Sekolah Rakyat resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1). Peluncuran tersebut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, serta perwakilan BUMN, termasuk Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa memperoleh hak pendidikan yang layak, tanpa terkendala latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

"Terima kasih semuanya. Kita telah mewujudkan upaya ini melalui Program Sekolah Rakyat. Saya terus terang merasa bahagia dan cukup terharu melihat dampak nyata dari upaya bersama ini," ujar Prabowo.

Presiden menilai Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam memperkuat keadilan sosial serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Menurut Prabowo, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan mobilitas sosial yang berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.

"Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Itu tujuan bernegara," tegas Prabowo.

Di hadapan Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan, hingga awal 2026 Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik pada 34 provinsi.

Rinciannya meliputi 70 titik di Jawa, 35 di Sumatra, 28 di Sulawesi, 13 di Kalimantan, tujuh di Maluku, enam di Papua, serta tujuh di Bali dan Nusa Tenggara. Program ini melayani 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidik.

"Semua yang kami laporkan adalah bagian dari upaya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden karena sekolah rakyat pada dasarnya adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo," tegas Gus Ipul.

Sebagai mitra strategis, BNI berkontribusi pada penguatan operasional Sekolah Rakyat melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening siswa, serta Kartu Siswa berbasis reader untuk absensi elektronik.

BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kementerian Sosial ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra (catering dan laundry), serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya cashless melalui QRIS dan BNIdirect.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan, dukungan tersebut bertujuan menghadirkan layanan keuangan inklusif sekaligus mendorong tata kelola pendidikan yang akuntabel.

"Melalui dukungan ini, BNI ingin memastikan pengelolaan administrasi pendidikan di Sekolah Rakyat berjalan modern, transparan, dan efisien," ujar Eko.

Implementasi dukungan tersebut salah satunya terlihat di Sekolah Rakyat 9 Banjarbaru yang dilengkapi berbagai sarana penunjang pembelajaran, seperti gedung pendidikan, aula serbaguna, GOR, musala, amphitheater, hingga ruang makan untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan.

Dengan sinergi lintas kementerian dan BUMN, keterlibatan BNI dalam Program Sekolah Rakyat diharapkan mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Ke depan, dukungan berkelanjutan dari sektor perbankan menjadi kunci agar program ini memberikan dampak nyata dan inklusif bagi generasi penerus bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Kunjungan kerja Presiden kali ini dilakukan untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Setibanya di Banjarbaru, Presiden Prabowo langsung menuju Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di lokasi tersebut, Presiden meresmikan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru sebagai pusat acara peluncuran program Sekolah Rakyat secara nasional.

Peresmian ini menjadi penanda langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar acara peluncuran Sekolah Rakyat yang dipusatkan di lingkungan BBPPKS Banjarbaru. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah. Sekitar dua ribu peserta dari berbagai unsur turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Acara peresmian juga dimeriahkan oleh penampilan khusus para siswa Sekolah Rakyat dari berbagai daerah, antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Aceh Besar, Malang, Probolinggo, Jombang, Pasuruan, Kupang, Makassar, hingga Jayapura. Para siswa menampilkan paduan suara, teater, pidato, serta atraksi baris variasi di hadapan Presiden.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Ke-8 RI itu yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diharapkan menjadi pintu masuk mobilitas sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Pada 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di seluruh Indonesia. Sekolah tersebut tersebar di Sumatera sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, serta Papua 6 lokasi.

Saat ini, Sekolah Rakyat Rintisan menampung 14.846 siswa yang didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Seiring berjalannya program rintisan, pemerintah juga telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ini di 104 titik lokasi.

Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.

Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, Sekolah Rakyat terintegrasi dengan berbagai program prioritas nasional. Para siswa memperoleh dukungan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis, serta perlindungan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Tak hanya menyasar siswa, program Sekolah Rakyat juga menjangkau keluarga mereka. Keluarga siswa mendapatkan akses bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta Program ATENSI.

Selain itu, keluarga juga didorong mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi agar mampu mandiri dan meningkatkan taraf hidup.

Dukungan lainnya mencakup penyediaan hunian layak melalui Program Tiga Juta Rumah serta penguatan ekonomi keluarga melalui keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan berbasis keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat (SR) telah mencapai Rp6,6 triliun hingga tutup tahun anggaran 31 Desember 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan 85% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun untuk memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

"Per 31 Desember 2025, realisasi program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun atau 85% dari pagu," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).

Thomas melanjutkan, penyerapan anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor infrastruktur pendidikan. Tercatat, sebesar Rp5,4 triliun direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan renovasi pada berbagai sentra pendidikan.

Sementara sisanya yakni sebesar Rp1,1 triliun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyelenggaraan pendidikan di 166 unit Sekolah Rakyat. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara secara demografis, intervensi anggaran ini menyasar 15.895 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di kategori desil 1 dan desil 2. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapisan masyarakat paling bawah.

"Operasional Sekolah Rakyat melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependdikan, dengan mengoperasionalisasikan 166 Sekolah Rakyat dari tingkat SD-SMA," pungkasnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) pada 2026 disiapkan sebesar Rp20 Triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025 - 2026.

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026 - 2027.

"Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Bisnis.com, PADANG - Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menyatakan bahwa pemerintah pusat secara resmi telah memberikan kabar baik untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ranah Minang yang terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Solok, dan Dharmasraya.

Dia menyampaikan adanya kepastian dari pemerintah pusat ini, merupakan sebuah kabar yang sangat positif bagi pendidikan di Sumbar. Karena melalui program Sekolah Rakyat, akan dapat menambah peluang bagi masyarakat kurang mampu lainnya untuk bisa menyekolahkan anaknya, tanpa harus mengeluarkan biaya.

“Sebenarnya lebih dulu pemerintah pusat hanya mengalokasikan untuk dua daerah di Sumbar yang membangun Sekolah Rakyat yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya. Tapi sekarang bertambah satu daerah lagi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jadi, ada tiga daerah di Sumbar bakal menjalankan program Presiden Prabowo ini,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Vasko menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah. Kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi ini, lanjutnya, bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Bupati Lima Puluh Kota, Safni juga menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lima Puluh Kota nantinya itu, akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Lima Puluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ucapnya.

Perlu diketahui bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah ini dirancang berkonsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara.

Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendkdasmen turut merancang kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya merancang kurikulum multi entry multi exit (MEME) untuk Sekolah Rakyat yang memberi kesempatan bagi peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sekolah Rakyat itu untuk mereka ya memang desil 1, desil 2. Tidak dilihat kemampuan akademiknya. Kami yang merancang kurikulum dan juga penyiapan gurunya. Sekolah rakyat menggunakan kurikulum yang saya sebut MEME [Multi Entry Multi Exit],” ujarnya saat wawancara dengan Bisnis, pekan lalu.
Dengan kurikulum tersebut, katanya peserta didik bisa mengikuti kegiatan pendidikan kapan saja.
Selain itu, model pendidikan yang dijalankan Sekolah Rakyat tidak mesti sama dengan sekolah pada umumnya yang memulai awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan.
“Jadi Sekolah Rakyat ini, mereka bisa masuk kapan saja dan tidak harus bersamaan pada awal tahun ajaran. Tidak harus mulai dari kelas 1 juga, karena latar belakang mereka [peserta didik] bervariasi,” kata Abdul Mu’ti.

Segera Diresmikan

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung menyentuh rakyat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia.
“Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan,” ujar Teddy saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025) seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Menurut Seskab Teddy, Sekolah Rakyat memberikan dukungan pemenuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa.
“Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah, dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, di sinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan program stimulus ekonomi melalui bantuan langsung tunai (BLT) tambahan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Bantuan tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan akan segera disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos.
“Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang tiga bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini, jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu Rp30 triliun, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi, jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini.” (*)