Bisnis.com, PURWOKERTO – Pemerintah kini bergegas untuk menuntaskan persoalan sampah nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Dari Banyumas, Jawa Tengah, sebuah kabupaten yang selama ini tak selalu berada di pusat sorotan, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan optimisme besar bahwa Indonesia bisa mencapai kondisi zero waste to money pada 2028.

Di balik pernyataan itu, tersimpan harapan besar sekaligus pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari replikasi teknologi sederhana berbasis lokal hingga pembenahan kebijakan struktural yang selama puluhan tahun belum sepenuhnya terselesaikan.

“Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik, kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” ujar Prabowo kepada wartawan usai peninjauan.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 68–70 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah organik, sementara plastik menyumbang sekitar 15–17%. Namun, tingkat pengelolaan yang memadai masih berkisar di angka 50–60%, dengan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau bahkan mencemari lingkungan.

Dalam konteks itu, pendekatan Banyumas menjadi menarik karena mengintegrasikan pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan dalam satu sistem yang berkelanjutan. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan berhenti pada tahap apresiasi.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi banyak kabupaten bahkan dari negara lain ada yang kesini jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya, jadi ini kita dari pemerintah pusat kita akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan ya perbaiki kembangkan dan bikin lebih efektif janji bupati tahun 2028 zero sampah ya,” katanya.

Optimisme itu diperkuat dengan target waktu yang jelas. Pemerintah menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Dari Sampah Menjadi Material Bernilai Ekonomi

Salah satu aspek yang mencuri perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pemanfaatan limbah menjadi produk konstruksi seperti paving block dan genteng. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Presiden Prabowo merespons positif terhadap hasil produksi tersebut yang menurutnya dapat menjadi solusi baru dalam kebutuhan material perumahan tingkat nasional.

“Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untung gentengnya,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan secara sederhana, substitusi material konvensional dengan produk daur ulang dapat menekan biaya pembangunan rumah hingga 20–25%. Ini menjadi relevan dalam program bantuan perumahan pemerintah yang setiap tahunnya menjangkau ratusan ribu unit.

Lebih jauh, Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung aspek kesehatan dan estetika. “Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus,” ucapnya.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah, jadi pariwisata tuh bagus dan kita nyaman tinggalnya ya,” tutup Prabowo.

Strategi Pemerintah, Replikasi dan Skala Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, yang mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, menegaskan bahwa TPST BLE Banyumas akan dijadikan prototipe untuk daerah lain.

“Ya harus betul-betul kita kerja keras memastikan penyelesaian sampah itu. Nah ini kan satu contoh baik, contoh baik ini kita akan duplikasi di berbagai daerah, terutama khususnya ya Jawa ini yang paling padat ya. Dan relatif kan harganya terjangkau lah, tadi udah ada angka-angkanya gitu ya,” ujarnya.

Pulau Jawa memang menjadi fokus utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini, menjadikannya wilayah dengan tekanan sampah tertinggi.

Jumhur optimistis bahwa dengan replikasi model yang tepat, target 2028 bukan hal yang mustahil.

“Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tahun 2028 mudah-mudahan selesai gitu, urusan yang selama ini berlarut-larut puluhan tahun udah selesai,” kata Jumhur.

Namun, strategi tersebut tidak akan diterapkan secara seragam. Pemerintah akan memprioritaskan wilayah dengan kepadatan tinggi, khususnya kawasan perkotaan.

“Ya utamanya kan pasti yang padat-padat penduduk dulu ya paling utama, itu yang paling dirasakan, kota ya pasti kota dong. Kota sudah pasti, kemudian yang paling padat itu yang ditebalkan, dan saya rasa sekarang kita semua bekerja,” imbuhnya.

Tantangan Metana dan Kompleksitas TPA Besar

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan sampah nasional adalah emisi gas metana dari tempat pembuangan akhir besar seperti Bantargebang. Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam periode 100 tahun.

Berdasarkan laporan bertajuk 'Spotlight on the Thop 25 Methane Plumes in 2025: Landfills' yang dirilis UCLA School of Law pada 20 April 2026, TPST Bantargebang menghasilkan 6,3 ton gas metana per jam, menjadikannya sebagai lokasi yang terburuk di kawasan Asia.

Laporan ini merangkum 25 lokasi tempat pembuangan sampah dengan tingkat emisi metana tertinggi di dunia sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Tingkat persistensinya mencapai 100 persen, yang berarti emisi selalu terdeteksi setiap satelit melintas di lokasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Jumhur mengakui bahwa pemerintah masih dalam tahap perumusan solusi teknis. Pendekatan yang diambil tidak bersifat top-down semata. Pemerintah pusat mendorong koordinasi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dengan Gubernur [DKI Jakarta Pramono Anung] pun dia lagi di luar negeri sekarang, pulang udah janjian [untuk bertemu]. Jadi nggak usah semuanya serba ke Presiden gitu ya, kalau kita kerja dulu di bawah seperti itu,” katanya.

Teknologi, Tenaga Kerja, dan Ekonomi Sirkular

Dalam pandangan pemerintah, pengelolaan sampah tidak hanya soal teknologi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Jumhur menekankan pentingnya pendekatan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, lokal, produk yang lokal, dan bisa menyerap tenaga kerja. Dan kali ini kayak begini kita banyak loh menyerap tenaga kerja,” ucapnya.

Model TPST berbasis komunitas seperti di Banyumas melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang berperan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah diproses kembali menjadi bahan baku atau produk bernilai tambah, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Karena KSM-KSM itu mereka swadaya kan, dia dibayar oleh penduduk, kemudian dia ada tenaga kerja, sampai UMK upahnya. Jadi kayak gini-ginian dari sisi sampahnya bagus, teknologinya mumpuni, dan menyerap tenaga kerja. Kira-kira arahnya ke sana,” tandas Jumhur.

Butuh Pembenahan Fundamental

Di tengah optimisme pemerintah, kalangan masyarakat sipil mengingatkan bahwa target zero waste 2028 memerlukan pembenahan fundamental. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even Sembiring, menyoroti tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas.

“Pertama terkait dengan pengolahan itu pengurangan, kebijakan pengurangan dan penanganannya. Nah maka yang terlebih dahulu kalau kita bicara zero waste, pemerintah harus memastikan ada kebijakan, penguatan kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ya,” kata Boy

Data KLHK menunjukkan bahwa sampah plastik Indonesia mencapai sekitar 11 juta ton per tahun. Namun, implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai masih terbatas di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bali.

“Belum semua daerah di Indonesia atau belum sampai 50% daerah di Indonesia yang menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai,” lanjut Boy.

Aspek kedua adalah sistem pengelolaan di TPA. Dia melihat bahwa baru 10% TPA di Indonesia yang menggunakan sistem sanitary landfill. Bahkan, mayoritasnya masih menggunakan skema open dumping.

Padahal, kata Boy, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan transformasi menuju sanitary landfill.

Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah pengendalian impor sampah. Kasus masuknya ratusan kontainer limbah B3 ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa pengawasan masih lemah.

“Kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa kita bakal Zero Waste itu juga harus diikuti dengan komitmen memastikan bahwa sampah-sampah import itu nggak kembali masuk ke Indonesia,” katanya

Walhi juga mengingatkan potensi risiko dari kebijakan pengolahan sampah berbasis pembakaran, seperti waste-to-energy.

“Pemerintah juga jangan melakukan mengimplementasikan kebijakan covering sampah. Ya itu juga sebenarnya kan sampah berbahaya dengan pembakaran fossil fuel. Nah lalu terkadang emisi juga itu capek. Jumlah emisi yang dilepaskan dengan pembakaran sampah itu juga cukup tinggi,” imbuhnya.

Dalam konteks global, teknologi insinerasi memang masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Namun di sisi lain, emisi yang dihasilkan dapat menimbulkan dampak lingkungan baru jika tidak dikelola dengan baik.

Meski tidak merinci angka, Boy menegaskan bahwa manfaat terbesar dari pengelolaan sampah bukan hanya ekonomi, tetapi juga lingkungan.

“Yang pasti itu kan melepaskan Indonesia dari salah satu model ancaman triple planetary crisis, yang satunya itu kan polusi ya. Karena kan mayoritas laut, tanah kita itu kan tercemar oleh mikroplastik,” tuturnya.

Konsep triple planetary crisis merujuk pada tiga krisis utama: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sampah plastik menjadi salah satu kontributor utama ketiganya.

Bank Dunia dalam laporan What a Waste 2.0 menyebutkan bahwa tanpa intervensi signifikan, volume sampah global akan meningkat 70% pada 2050. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, memiliki peran strategis dalam menentukan arah tersebut.

Target Indonesia mencapai zero waste pada 2028 adalah ambisi besar yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Model Banyumas menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau kompleks. Teknologi sederhana, jika dirancang dengan baik dan melibatkan masyarakat, dapat menjadi jawaban.

Namun, jalan menuju target tersebut tidaklah lurus. Tantangan struktural seperti minimnya sanitary landfill, lemahnya pembatasan plastik, hingga isu impor sampah dan emisi dari pengolahan menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah masih banyak.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Banyumas mungkin telah memberi gambaran tentang masa depan, tetapi apakah gambaran itu bisa diwujudkan secara nasional dalam waktu singkat, menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab oleh waktu.