Bisnis.com, INDRAMAYU- Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mengintensifkan upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah program prioritas daerah.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memerlukan dukungan dan intervensi pemerintah pusat.

Beberapa prioritas yang membutuhkan pemerintah pusat mencakup sektor pangan, maritim, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur kewilayahan yang dianggap menjadi kebutuhan mendesak daerah.

Langkah pemerintah daerah mencari dukungan ke pemerintah pusat memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Kami hadir bersama seluruh jajaran kepala dinas teknis untuk memastikan setiap program prioritas yang kami rancang di Kabupaten Indramayu dapat berjalan beriringan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Lucky, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar dapat segera direalisasikan.

Pemerintah daerah juga berharap sektor pangan, maritim, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi fokus pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap target pembangunan nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah belum merinci proyek apa saja yang diajukan kepada pemerintah pusat. Pemkab juga belum mengungkap nilai kebutuhan anggaran, skema pendanaan yang diharapkan, maupun target pelaksanaan program yang dibahas dalam audiensi tersebut.

Lucky mengatakan, upaya mencari dukungan ke pemerintah pusat bukan hal baru bagi pemerintah daerah.

"Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah mengandalkan transfer pusat, dana alokasi khusus, hingga bantuan kementerian untuk membiayai proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang tidak dapat ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah," ujar Lucky.

Luck mengatakan, pihak Bappenas menyatakan akan menindaklanjuti berbagai poin yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Langkah tersebut membuka peluang agar sejumlah program yang diusulkan daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat pada periode perencanaan berikutnya.

"Ukuran keberhasilan dari upaya tersebut bukan terletak pada pertemuan antarinstansi, melainkan pada realisasi program yang dapat dirasakan langsung," tutupnya.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sistem yang diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan terjangkau dalam menangani persoalan sampah.

“Saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran dinas. Ini suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik,” ujar Prabowo di lokasi.

Presiden Ke-8 RI itu menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif, dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah, dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target zero sampah 2028.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten, bahkan negara lain. Saya mendapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah bahwa sudah ada 13 kabupaten yang mulai mengikuti model ini,” tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem, sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah.

“Bupati menargetkan pada akhir 2028 bisa mencapai zero sampah. Dari pemerintah pusat, kita akan dorong dan bantu agar ini bisa tercapai,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk seperti paving block dan genteng plastik.

Residu kemudian diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan 3,5 hektar, fasilitas ini berkapasitas sekitar 160 ton sampah organik dan 60 ton RDF per hari. Kehadirannya juga membantu menekan biaya pengelolaan sampah daerah dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.

Keberhasilan ini turut didukung partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Selatan (BPBD Sumsel) memperkuat langkah antisipasi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, seiring musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita sudah menyurati pemerintah pusat untuk permohonan bantuan helikopter, baik helikopter patroli maupun helikopter waterbombing,” ujarnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Bantuan yang diajukan terdiri dari delapan helikopter waterbombing dan dua helikopter patroli. Namun, kepastian jumlahnya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Selain itu, Iqbal menyebut Pemerintah Provinsi Sumsel juga mengusulkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipasi kekeringan.

Pengajuan ini mempertimbangkan kondisi lahan di Sumsel yang sekitar 2 juta hektare atau 24% dari total wilayah merupakan lahan gambut.

“Kita juga mengajukan OMC untuk membasahi lahan, khususnya gambut, sehingga saat puncak kemarau masih ada cadangan air,” jelas Iqbal.

Lebih lanjut, BPBD Sumsel mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pencegahan karhutla. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diminta mengaktifkan kembali sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

“Kita mengimbau perusahaan mengaktifkan RPK (regu pemadam kebakaran), memastikan embung dan kanal berfungsi dengan baik. Ini penting agar saat kemarau kita punya sumber air,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan membutuhkan anggaran dengan nilai yang mencapai Rp21,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini bersama unsur Forkopimda yakni bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.

“Kami bersama Forkopimda Sumbar dapat bergerak kompak, sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat. Kini untuk melakukan pemulihan, seperti infrastruktur lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Kami butuh juga bantuan dari pemerintah pusat,” katanya, Sabtu (7/3/2026).

Di menyampaikan Pemprov Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar,” jelasnya

Bahkan belum lama ini, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp18,9 triliun pada 2026 dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Menurutnya, angka tersebut menjadi anggaran pembangunan terbesar sepanjang sejarah di Sumbar.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumbar mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dia menegaskan anggaran besar tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pemulihan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama.

“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, Vasko juga menyampaikan bahwa Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini kembali dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota di Sumbar.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut dengan serius, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.