Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepahaman antara manajemen dan pekerja.

“Keberhasilan PKB ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada konflik berkepanjangan, melainkan dapat diwadahi melalui solusi yang mengakomodasi semua pihak,” ujar Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Afriansyah, PKB memiliki makna yang melampaui aspek administratif maupun legal formal. Dokumen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan.

Ia menilai ruang komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, proses perundingan yang melibatkan berbagai pandangan merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan industrial.

Dalam proses penyusunan PKB, lanjut dia, perbedaan pandangan juga sempat muncul, terutama pada fase pra-perundingan saat menentukan komposisi keterwakilan tim perunding.

Namun, keberadaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dinilai mampu menjadi pijakan dalam menyelesaikan kebuntuan tersebut.

Lebih lanjut, Afriansyah menekankan pentingnya menjaga kesinambungan hubungan industrial setelah penandatanganan PKB.

Menurutnya, dokumen tersebut perlu menjadi rujukan bersama untuk memperkuat rasa saling percaya dan mempererat kolaborasi antarpihak.

Ia juga berharap setiap persoalan yang muncul di lingkungan kerja dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis sehingga potensi gesekan dapat diredam sejak awal.

“Semoga kesepakatan ini dapat mendorong lahirnya budaya kerja yang semakin produktif sekaligus memperkuat kinerja perusahaan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa PKB merupakan instrumen strategis yang mencerminkan kesamaan pandangan antara manajemen dan pekerja dalam memperkuat arah pengembangan perusahaan ke depan.

Ia menilai hubungan industrial yang kuat perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan yang terus dijaga, serta komitmen bersama untuk tumbuh dan berkembang.

"Hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, serta komitmen untuk tumbuh bersama," ujar Bobby.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Jasa Raharja bersama Serikat Pekerja Jasa Raharja (SPJR) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2026 sebagai komitmen memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Penandatanganan PKB tersebut disaksikan Menaker Yassierli, dan jajaran direksi Jasa Raharja, serta pengurus serikat pekerja .

Perjanjian kerja sama tersebut menjadi pedoman yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan industri di masa depan. Fresh Graduate Merapat! Magang Nasional Angkatan 2 2026 Segera Dibuka

Menaker Yassierli mengapresiasi perjalanan panjang Jasa Raharja yang selama lebih dari enam dekade tetap mampu menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Menurut Yassierli, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya berada pada tahap harmonis.

Hubungan industrial harus berkembang menjadi hubungan yang transformatif. Di mana manajemen dan pekerja mampu berkolaborasi untuk menghadapi tantangan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

“PKB bukan tujuan akhir. Hubungan industrial yang baik harus mampu mendorong kolaborasi antara manajemen dan pekerja untuk menghadapi tantangan perusahaan sekaligus memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa dan negara,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Termasuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok disabilitas serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai perubahan di dunia kerja.

Selain menyoroti hubungan industrial, Yassierli setidaknya menitipkan tiga agenda strategis kepada Jasa Raharja. Pertama, menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai representasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan.

Kedua, mempercepat transformasi digital guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan perusahaan. Ketiga, memperkuat peran preventif dan promotif dalam membangun budaya keselamatan transportasi nasional.

“Jasa Raharja memiliki peran yang sangat strategis. Saya berharap perusahaan terus memperkuat layanannya kepada masyarakat, mengawal transformasi digital dengan baik, dan mengambil peran yang lebih besar dalam membangun budaya keselamatan transportasi. Ketiga hal tersebut akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. “Di balik setiap angka kecelakaan terdapat keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Jasa Raharja tidak hanya memiliki peran dalam memberikan santunan, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun budaya keselamatan transportasi di Indonesia,” jelasnya.

Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan PKB Tahun 2026 merupakan hasil dialog yang dibangun atas dasar kemitraan yang konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja. “PKB ini bukan sekadar dokumen administratif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Lebih dari itu, PKB merupakan instrumen transformasi perusahaan yang dibangun melalui prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan kesediaan untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Karena itu, kami terus mendorong transformasi perusahaan yang melibatkan seluruh insan Jasa Raharja agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan transformasi digital yang dijalankan perusahaan diarahkan untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kualitas perlindungan kepada masyarakat. Di sisi lain, Jasa Raharja juga terus memperkuat berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung terciptanya budaya keselamatan berlalu lintas.

“Perlindungan kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kecepatan dan ketepatan penyerahan santunan, tetapi juga melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan. Karena itu, transformasi digital terus kami dorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun budaya keselamatan transportasi,” tandasnya. Jasa Raharja Sosialisasikan JRKu, Dorong Pelaporan Kecelakaan Lebih Cepat dan Mudah

Ketua Umum SPJR Saleh Ibrahim mengatakan, SPJR sangat berkepentingan dengan kemajuan perusahaan. Untuk itu SPJR mendorong anggotanya memberikan kontribusi dan kinerja positif. Karena dengan adanya kemajuan Perusahaan, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. ”Hal ini sejalan dengan motto SPJR Maju Perusahaannya, Sejahtera Anggotanya,” katanya.

Melalui penandatanganan PKB Tahun 2026, Jasa Raharja dan SPJR menegaskan komitmen bersama untuk membangun hubungan industrial yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara manajemen dan pekerja dalam mendukung transformasi perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi Jasa Raharja dalam membangun budaya keselamatan transportasi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa buruh atau pekerja dan perusahaan harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai kemitraan tersebut penting untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang kuat tidak cukup hanya mengedepankan keharmonisan, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi yang mendorong kemajuan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Hubungan industrial harus naik kelas. Tak hanya harmonis, tetapi juga transformatif sehingga pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama," ujar dia.

Saat ini, Kemnaker telah menetapkan lima tingkat kematangan hubungan industrial, yaitu Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis.

Namun, tantangan ke depan menuntut perusahaan dan pekerja bergerak lebih jauh menuju hubungan industrial yang proaktif dan transformatif.

Ia menilai level transformatif merupakan tingkat kematangan hubungan industrial yang menempatkan pekerja dan perusahaan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama.

"Pada level ini, hubungan industrial dibangun tidak hanya untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Menaker.

Lebih jauh, ia juga memberikan tiga fokus perhatian bagi perusahaan khususnya di bidang pelayanan publik seperti Jasa Raharja guna mendukung terwujudnya hubungan industrial yang lebih proaktif dan transformatif.

"Pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kedua, mempercepat transformasi digital di lingkungan kerja. Ketiga, memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi bangsa dan negara," katanya.

Di sisi lain, Yassierli berharap perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Jasa Raharja dan pekerja dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus kesejahteraan pekerja.

"Lebih dari itu, PKB ini diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaludin menyambut baik arahan Menaker dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan kolaboratif.

"PKB ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara perusahaan dan pekerja, membangun budaya kerja yang positif, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia," kata Awaludin.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan hubungan industrial yang transformatif serta melibatkan partisipasi aktif perusahaan dan pekerja merupakan salah satu kunci guna mewujudkan dunia industri nasional yang tangguh.

“Saya membayangkan bahwa hubungan industrial transformatif menuju kepada industri yang resilien. Industrinya maju, sejahtera pekerjanya,” kata Menaker di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan serikat pekerja di perusahaan ibarat roda gigi kedua, dengan manajemen merupakan roda gigi pertama.

“Kalau dua roda gigi ini bersinergi maka geraknya itu lebih cepat. Akan beda ceritanya kalau mereka bergerak pada arah yang berlawanan,” kata Yassierli.

“Dampaknya juga kepada kita semua, kepada bangsa kita semua. Ini menjadi harapan kita kalau bersinergi maka kemudian tujuan-tujuan, tantangan itu bisa dihadapi bersama,” ujarnya menambahkan.

Ia menilai, saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia tengah berada dalam perjalanan menuju hubungan industrial yang transformatif dan berada di level 1 atau 2 dari skala 5.

“Kalau sekarang mungkin kasus-kasus tadi, PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak, upah yang tidak dibayar, THR (tunjangan hari raya) yang tidak dibayar, ada konflik serikat pekerja, union busting, dan seterusnya. Itu sebagian besar perusahaan kita masih berada pada level 1 atau 2. Yang kita mimpikan adalah bagaimana mereka bisa sampai kepada level 4, level 5,” jelas Menaker.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, hubungan industrial tidak berhenti pada adanya perjanjian kerja bersama (PKB).

“Tantangan-tantangan ke depan adalah bagaimana di dalam korporasi perusahaan itu ada shared goals, shared vision, ada kemitraan strategis membangun industri yang resilien,” kata Yassierli.

Oleh karena itu, ia menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Inilah yang kita butuhkan ke depan. Dan ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama dan ini kita akan sosialisasikan terus sehingga menjadi panduan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal siap membahas dan menyerap aspirasi terkait tantangan pekerja media di era digital pada acara Musyawarah Anggota Serikat Pekerja Antara (SP Antara).

Ketua SP Antara Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa Said Iqbal akan hadir dalam acara Musyawarah SP Antara. Dan kehadiran Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu diharapkan menjadi bukti keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan di industri media yang saat ini menghadapi tantangan serius.

“Industri media sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis media secara drastis. Banyak perusahaan media menghadapi tekanan pendapatan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi pekerjanya,” kata Gofur.

Adapun kehadiran Said Iqbal dalam acara yang akan diselenggarakan di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6) tersebut disebutnya menjadi momentum penting bagi pekerja media di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri media nasional akibat perubahan pola konsumsi informasi, disrupsi teknologi digital, serta tekanan bisnis yang semakin berat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gofur sebut berbagai perusahaan media nasional menghadapi tantangan seperti penurunan pendapatan iklan, perubahan model bisnis, hingga efisiensi operasional yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan media menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama demi menjaga keberlanjutan industri sekaligus melindungi pekerja.

Selain ancaman PHK, pekerja media juga masih menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak normatif dan membangun hubungan industrial yang sehat.

Gofur menilai, keberadaan serikat pekerja di beberapa perusahaan media masih belum sepenuhnya mendapat ruang yang memadai. Keberadaan serikat pekerja pun ia sebut sangat penting karena merupakan bagian penting dari ekosistem hubungan industrial yang modern dan produktif.

“Di tengah tekanan industri media saat ini, dialog sosial antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah menjadi semakin penting. Transformasi bisnis harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja agar tercipta keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Musyawarah Anggota SP Antara merupakan forum tertinggi organisasi yang akan membahas evaluasi program kerja, arah perjuangan organisasi ke depan, serta pemilihan Ketua SP Antara untuk periode kepengurusan 2026-2029.

Forum ini juga akan menjadi ruang diskusi mengenai masa depan pekerja media dan hubungan industrial di sektor industri pers dan penyiaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan upaya mediasi menyusul adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia (AII) di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kemnaker dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada 4 Juni 2026 terkait persoalan PHK yang dialami para pekerja perusahaan garmen tersebut.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Wamenaker mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam perkembangan mediasi tersebut, manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali.Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian,” ujar Afriansyah.

Kepada 133 orang pekerja yang terdampak PHK, Wamenaker pun mengimbau agar mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Wamenaker Afriansyah pun menegaskan kementeriannya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus tersebut serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Indonesia tidak tercantum dalam daftar kasus, baik "long list" maupun "short list of country cases," pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) selama dua tahun berturut-turut.

Menaker dalam keterangannya yang diterima di Badung, Bali, Rabu, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif.

Menurut dia, hal ini tidak lepas dari kerja bersama pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha dalam membangun dialog sosial.

“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Menaker Yassierli.

Menaker menyampaikan capaian ini penting bagi masyarakat karena hubungan industrial yang kondusif berdampak langsung pada dunia kerja sehari-hari.

Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki ruang dialog yang sehat, persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih terbuka, penyelesaian masalah kerja memiliki saluran yang jelas, dan keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.

Sementara itu, Menaker juga menekankan pentingnya soliditas Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114.

Ia menilai komposisi perwakilan dari pekerja, pengusaha dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan dialog sosial sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Kebijakan yang menyangkut pekerja dan dunia usaha, kata Menaker, perlu dibangun melalui keterlibatan para pihak agar lebih adil, realistis dan dapat dilaksanakan.

Ia menilai soliditas tripartit semakin penting di tengah perubahan dunia kerja global. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), ekonomi platform, transisi hijau, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru bagi pelindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, serta keberlangsungan usaha.

“Karena itu, Indonesia memandang transformasi dunia kerja perlu dikelola secara inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan norma internasional,” katanya.

Sementara itu, beberapa agenda strategis ILC Ke-114 juga menjadi perhatian Indonesia, antara lain pembahasan standar kerja layak dalam platform ekonomi, kesetaraan gender di dunia kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta laporan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO.

Menaker menegaskan partisipasi Indonesia dalam ILC tidak hanya untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan global yang inklusif, adaptif dan berkeadilan sosial.

“Seluruh delegasi Indonesia perlu terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan aktif membangun kolaborasi dengan negara-negara sahabat selama pelaksanaan konferensi ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka

Badung, Bali (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merupakan sarana penting dalam mencegah perselisihan hubungan industrial melalui penguatan komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja.

“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya yang diterima di Badung, Bali, Rabu.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), hingga April 2026 tercatat sebanyak 28.236 LKS Bipartit telah terbentuk di berbagai perusahaan di Indonesia.

Keberadaan forum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat dialog sosial dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

Lebih lanjut Afriansyah mengatakan, berbagai perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba.

Perselisihan sering kali berawal dari komunikasi yang tersendat, aspirasi yang tidak tersampaikan, atau kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara utuh oleh para pihak.

“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka.

Aspirasi pekerja dapat didengar lebih awal, sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan kondisi usaha secara terbuka sehingga solusi dapat dicari bersama.

Menurut Ia menambahkan, semangat dialog dan musyawarah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang terus didorong penerapannya di lingkungan kerja.

“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Wamenaker Afriansyah.

Ia berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya oleh pekerja maupun pengusaha.

“Dengan demikian, potensi perselisihan dapat dikenali, dibicarakan, dan diselesaikan sejak dini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan direksi BUMN dituntut tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kemampuan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan global yang semakin kompleks. Dia mengatakan kemampuan leadership, strategic thinking, project management, hingga memastikan implementasi strategi berjalan efektif menjadi syarat penting bagi para pemimpin perusahaan negara.

"Selain kompetensi bisnis dan manajerial, direksi BUMN juga dituntut memiliki integritas, akuntabilitas, ketahanan mental, serta kemampuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/5/2026) lalu.

Dony memaparkan syarat ideal menjadi direksi BUMN tersebut dalam kegiatan Director Onboarding Program. Dony mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sekaligus penyelarasan arah kepemimpinan BUMN ke depan.

“Direksi BUMN harus memiliki kepemimpinan yang kuat, integritas, dan kemampuan mengeksekusi strategi secara disiplin," lanjut Dony.

Dalam kegiatan tersebut, Dony menekankan menjadi seorang direktur bukan sekadar jabatan, melainkan standar kepemimpinan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia mendorong para direksi mampu mengambil keputusan strategis secara etis di bawah tekanan, memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan, serta memastikan transformasi berjalan terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Director Onboarding Program juga menjadi ruang penguatan perspektif kepemimpinan agar para direksi memiliki visi yang selaras dalam mendorong daya saing BUMN," lanjut Dony.

Dony mengatakan penguatan tata kelola, disiplin eksekusi, dan orientasi terhadap keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga kinerja perusahaan negara di tengah perubahan ekonomi global. Melalui program tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin BUMN yang profesional, adaptif, dan visioner agar mampu membawa perusahaan negara menjadi lebih kompetitif serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi faktor penentu kemajuan perusahaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kadin menyampaikan hal ini bertepatan dengan peringatan May Day 2026 di berbagai daerah, termasuk di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Bisnis.com,JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peringatan Hari Buruh atau May Day sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan produktif antara pekerja dan pemberi kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja.

“Kami memandang pekerja sebagai mitra strategis. Kemajuan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi SDM yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perubahan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Dia mengatakan pekerja merupakan bagian integral dari sumber daya manusia (SDM) yang menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan perusahaan, terutama di era ekonomi yang makin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, pekerja tidak lagi dipandang sebagai sekadar faktor produksi, melainkan mitra utama dalam menciptakan nilai tambah.

Lebih lanjut, Kadin menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato May Day 2026, termasuk peningkatan upah minimum, penguatan pelindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan hilirisasi industri.

Anindya menilai sejumlah program seperti bantuan subsidi upah, insentif pajak, pembangunan rumah pekerja, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Kadin juga mendorong dunia usaha untuk terus memperluas penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru, melalui peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, dan adopsi teknologi.

“Kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Ketika perusahaan tumbuh, pekerja akan ikut sejahtera. Ketika pekerja produktif, perusahaan akan semakin kuat,” ujarnya.

Di samping itu, Anindya juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim usaha yang kondusif di tengah ketidakpastian global agar investasi tetap tumbuh dan serapan tenaga kerja meningkat.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan apresiasi terhadap peran buruh dalam menyokong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Gubernur menegaskan bahwa pekerja merupakan pilar utama yang membawa Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37%.

Angka pertumbuhan tersebut tercatat berada di atas rata-rata nasional, sebuah pencapaian yang menurut Luthfi tidak lepas dari kontribusi para serikat pekerja.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh serikat pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi, khususnya di wilayah Ungaran dan Jawa Tengah pada umumnya. Kalianlah pahlawan dalam rangka mengembangkan ekonomi Provinsi Jawa Tengah," ujar Ahmad Luthfi di hadapan ribuan buruh di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (1/5/2026).

Luthfi memaparkan bahwa keharmonisan hubungan industrial di Jawa Tengah menjadi daya tarik utama bagi keberlanjutan investasi dan operasional industri. Stabilitas ini menjadi aset nonfisik yang krusial di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, momentum May Day harus menjadi pengakuan atas perjuangan pekerja dalam memenuhi hak sekaligus menjalankan kewajiban secara profesional.

Senada, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Kabupaten Semarang Sumanta menyatakan bahwa jalur dialog kini jauh lebih efektif dibandingkan aksi massa di jalanan. Hal ini didasari oleh responsivitas pemerintah daerah yang dinilai cukup akomodatif dalam mendengar keluhan para pekerja.
"Penyampaian aspirasi tidak harus selalu turun ke jalan kalau komunikasinya lancar. Kecuali kalau sudah buntu, tidak ada titik temu, baru kita bergerak. Tapi di Kabupaten Semarang, Pak Bupati cukup responsif terhadap tuntutan kami," jelas Sumanta. Ia menambahkan bahwa komunikasi yang terbuka dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit merupakan kunci utama minimnya gejolak industrial di wilayah tersebut.

Sumanta menegaskan bahwa fokus perjuangan buruh saat ini telah bergeser ke ranah teknis yang lebih spesifik, yakni upah sektoral. Sektor garmen dan tekstil, yang merupakan tulang punggung industri di Kabupaten Semarang, menjadi target utama dalam negosiasi kenaikan upah ke depan. KSPN berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% tersebut dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan pekerja.
LKS Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan serikat pekerja diharapkan terus menjadi wadah mediasi yang sehat. Gubernur Luthfi meyakini bahwa kolaborasi antara ketiga pihak ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Dengan upah yang kompetitif dan iklim usaha yang kondusif, Jawa Tengah diproyeksikan tetap menjadi basis industri utama di Pulau Jawa sepanjang tahun 2026.