REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (26/6), mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap ekspor dari negara mana pun yang menerapkan pajak jasa digital bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Trump mengeluhkan melalui media sosial bahwa banyak negara Eropa telah menerapkan atau tengah menjajaki pajak tersebut, yang akan memengaruhi pendapatan perusahaan teknologi besar Amerika Serikat di Eropa.

Ia mengatakan tarif baru pemerintahannya akan "menggantikan" perjanjian perdagangan apa pun dengan Amerika Serikat, "baik yang telah diterapkan, ditandatangani, maupun yang belum."

"Selain itu, TARIF 100 PERSEN akan segera diberlakukan jika mereka tetap melanjutkan," tulis Trump, tanpa merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, termasuk dasar hukum yang akan digunakannya.

Ancaman yang ditujukan kepada sejumlah negara besar di Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, itu muncul setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara tersebut sempat mereda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) pada awal Juni di kota resor Evian-les-Bains, Prancis.

Dalam pertemuan tersebut, Trump dan para pemimpin negara anggota G7 sepakat memperkuat dukungan bagi Ukraina serta memperketat sanksi terhadap Rusia.

Meski demikian, sikap Trump yang memandang rendah negara-negara Eropa dalam isu perdagangan dan keamanan tetap terlihat.

Ia berulang kali mengkritik Eropa sebagai "jalan satu arah" karena dinilai tidak memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan tidak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keamanan kawasan mereka sendiri.

IDXChannel- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan kebijakan pembebasan tarif jasa pelabuhan sebesar 100 persen untuk seluruh pembelian tiket penyeberangan laut. Diskon penuh ini dapat dinikmati masyarakat untuk jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, bertepatan dengan momentum libur sekolah tahun ini.

Sekretaris Perusahaan ASDP, Windy Andale, mengatakan kebijakan penghapusan tarif tersebut berdampak signifikan karena menurunkan harga tiket penyeberangan untuk semua kategori rata-rata hingga 21,9 persen.

Adapun akses pemesanan tiket dengan promo khusus ini sudah mulai dibuka bagi calon penumpang sejak 6 Juni 2026 yang lalu.

"Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui kanal resmi ASDP," ujarnya lewat keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Windy menjelaskan program potongan tarif ini ditujukan khusus bagi penumpang pejalan kaki, pengguna kendaraan Golongan II, serta kendaraan Golongan IVA. Kebijakan ini berlaku di tujuh rute penyeberangan lintas laut, baik untuk penyediaan layanan kapal reguler maupun eksekutif (ekspres).

Tujuh lintasan penyeberangan tersebut meliputi rute Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Sejalan dengan program ini, Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, memberikan jaminan bahwa seluruh unit operasional di lapangan berada dalam tingkat kesiapan optimal untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan selama periode liburan sekolah tersebut.

"Memastikan seluruh aspek operasional berada dalam kondisi siap melayani kebutuhan masyarakat selama musim liburan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang andal di tengah meningkatnya volume kendaraan dan penumpang," kata Heru.

Berikut Perincian Tarif Diskon Lintasan Merak–Bakauheni

Layanan Ekspres

* Penumpang: dari Rp84.800 menjadi Rp44.000
* Golongan II: dari Rp129.677 menjadi Rp83.616
* Golongan IVA: dari Rp749.128 menjadi Rp550.937

Layanan Reguler

* Penumpang: dari Rp22.700 menjadi Rp18.100
* Golongan II: dari Rp62.100 menjadi Rp46.400
* Golongan IVA: dari Rp481.800 menjadi Rp431.200.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Condet, Jakarta Timur, mulai merasakan manfaat layanan air minum perpipaan PAM Jaya yang kini menjangkau wilayah mereka. Selain memperoleh kualitas air yang lebih baik, sejumlah warga mengaku pengeluaran rumah tangga juga menjadi lebih hemat.

Salah satu warga Condet, Darkat, mengatakan kualitas air PAM Jaya yang diterimanya lebih baik dibandingkan air sumur yang selama ini digunakan. Menurut dia, air sumur di lingkungannya cenderung berwarna kekuningan.

"Air PAM sekarang cukup bagus, jernih dan saya merasa puas. Di daerah saya rata-rata air sumurnya kuning," kata Darkat, Kamis (11/6/2026).

Darkat mengaku penggunaan air perpipaan juga membantu menekan biaya bulanan rumah tangganya. Sebab, kebutuhan listrik untuk memompa air tanah menjadi berkurang.

"Dulu kebutuhan pokok seperti listrik dan air bisa sampai sekitar Rp600 ribu per bulan, sekarang sekitar Rp400 sampai Rp450 ribu. Jadi saya berterima kasih kepada PAM JAYA karena sudah masuk ke lingkungan kami," ujarnya.

Warga lainnya, Siti Nur, juga mengaku puas dengan kualitas layanan yang diterimanya. Menurut dia, air yang mengalir cukup jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selama ini tidak mengalami gangguan distribusi.

"Air PAM bagus, bening, jernih untuk sehari-hari, terus tidak ada gangguan juga selama ini. Biayanya juga murah, cuma sekitar Rp50 ribu sebulan," kata Siti.

PAM Jaya saat ini terus memperluas jaringan perpipaan di berbagai wilayah Jakarta untuk mengejar target cakupan layanan 100 persen pada 2029. Perluasan jaringan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah.

Pengurangan penggunaan air tanah dinilai penting karena eksploitasi yang berlebihan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Karena itu, pengembangan layanan air minum perpipaan menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan akses air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di ibu kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Laksmi Widyajayanti mengatakan pemerintah menargetkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui Gerakan Indonesia ASRI.

"Pemerintah sudah mencanangkan menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui platform gerakan ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Harapannya nilai ekologis tidak lagi menjadi narasi makro yang abstrak tetapi sudah menjadi gaya hidup baru yang melekat pada seluruh individu di Indonesia," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 dimanfaatkan untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di berbagai daerah. Program tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap agenda lingkungan global.

"Melalui Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional ASRI secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," katanya.

KLH juga meminta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Laksmi menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI dibangun atas empat pilar utama. Pilar Aman berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Pilar Sehat menitikberatkan pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Sementara itu, pilar Resik diarahkan pada pengelolaan kebersihan dan sampah secara terintegrasi. Adapun pilar Indah berfokus pada penciptaan lingkungan dan ruang publik yang nyaman serta memiliki nilai estetika.

"Hal ini mencakup Aman, yaitu berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat, yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Resik berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi, serta Indah yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman," ujarnya.

Menurut Laksmi, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam implementasi Gerakan Indonesia ASRI. Pemerintah menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada 2029 sesuai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Melalui kegiatan Indonesia ASRI ini kita juga ada program-program prioritas yang harus kita kerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," tandasnya.

untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen di sejumlah lintasan penyeberangan strategis selama libur sekolah 2026, guna mendukung mobilitas masyarakat dan program stimulus pemerintah.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo mengatakan selama libur sekolah tahun ini pihaknya berupaya menghadirkan momentum yang lebih ramah bagi masyarakat untuk bepergian dan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia ketika mengakses transportasi penyeberangan.

"Melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

Heru menegaskan langkah itu merupakan bentuk sinergi nyata ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

“ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia berharap kebijakan itu dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau selama periode libur sekolah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Kebijakan itu mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.

Khusus lintasan Merak–Bakauheni, stimulus tarif diberlakukan baik untuk layanan reguler ekonomi maupun Express. Kehadiran kebijakan ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan terjangkau pada salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan seluruh pembelian tiket dilakukan secara daring melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com guna memastikan proses layanan berjalan lebih praktis dan tertib.

Sejalan dengan implementasi tiket elektronik, ASDP mengimbau masyarakat untuk melakukan reservasi sejak jauh hari sebelum keberangkatan.

Windy menuturkan perencanaan perjalanan yang lebih awal akan membantu pengguna jasa memperoleh jadwal sesuai kebutuhan sekaligus menghindari kepadatan pada periode puncak libur sekolah.

"Kami juga mengingatkan agar pengguna jasa telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan agar proses perjalanan berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman,” tutur Windy.

Windy menambahkan, bagi pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai program diskon tarif penyeberangan dapat mengakses kanal resmi media sosial Instagram ASDP melalui akun @asdp191.

Melalui kanal tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh informasi terkini, detail program, serta layanan bantuan terkait mekanisme dan ketentuan pemberlakuan diskon.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar distribusi logistik, serta menghadirkan layanan transportasi yang semakin inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Kami memastikan seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan,

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan pengembalian biaya tiket (refund) sebesar 100 persen seluruh penumpang kereta api jarak jauh yang terdampak pembatalan perjalanan akibat insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, kebijakan refund diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan.

“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Kami memastikan seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Peristiwa di wilayah Stasiun Bekasi Timur menghadirkan duka yang mendalam. PT KAI menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak, sembari terus memastikan setiap proses penanganan berjalan dengan kehati-hatian.

Dalam situasi ini, KAI memastikan hak pelanggan tetap terpenuhi melalui pengembalian tiket bagi perjalanan KA jarak jauh yang terdampak. Hingga 28 April 2026 pukul 11.00 WIB, sebanyak 4.878 tiket telah berhasil direfund.

Secara rinci, pengembalian tiket diberikan kepada pelanggan yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu jam, perubahan rute perjalanan, hingga pelanggan yang memilih tidak menggunakan kereta api pengganti atau moda lanjutan.

Kebijakan itu juga mencakup tiket pulang-pergi, tiket lanjutan (connecting), serta tiket layanan KAI Group dalam satu kode booking yang terdampak.

Bagi pelanggan yang tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama atau lebih tinggi, tidak dikenakan biaya tambahan.

Sementara itu, apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan apabila tidak tersedia, pengembalian tiket tetap diberikan secara penuh.

Proses refund dapat dilakukan melalui beberapa kanal. Di loket stasiun, pelanggan dapat mengajukan pembatalan dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding untuk diverifikasi, dengan pengembalian dana melalui tunai atau transfer.

Melalui Contact Center 121, pelanggan cukup menyampaikan kode booking dan data identitas, kemudian dana akan ditransfer langsung ke rekening yang didaftarkan. Untuk perjalanan yang dibatalkan oleh perusahaan, refund juga dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI .

Batas waktu pengajuan refund diberikan hingga 7 hari sejak jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, sementara proses pencairan dana diupayakan selesai maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan dilakukan.

Selain itu, pengembalian bea bagasi juga diberikan secara penuh apabila pelanggan tidak melakukan perjalanan.

Sementara itu, berdasarkan pembaruan data hingga pukul 13.26 WIB, tercatat 15 orang meninggal dunia dan 88 orang mengalami luka-luka.

Seluruh korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sedangkan korban luka mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dalam situasi ini," kata Anne.

Di tengah kondisi yang tidak mudah, KAI berupaya memastikan setiap korban tertangani dengan baik, keluarga tetap mendapatkan informasi yang jelas, dan pelanggan memperoleh haknya melalui proses pengembalian tiket secara penuh.

KAI akan terus menyampaikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lapangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperpanjang insentif Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga akhir 2026. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

PMK ini ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Dengan adanya insentif tersebut, masyarakat yang membeli rumah tapak maupun satuan rumah susun tidak perlu menanggung PPN atas bagian harga tertentu selama transaksi dan penyerahan dilakukan sepanjang 2026.

Sebaliknya, pembelian yang dilakukan sebelum 1 Januari 2026 tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini.

PPN Ditanggung Pemerintah hingga Rp 2 Miliar

Dalam PMK tersebut, pemerintah menanggung PPN sebesar 100 persen dari PPN terutang atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

“PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp 2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar,” bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 90 Tahun 2025.

Artinya, apabila harga rumah melebihi Rp 2 miliar, maka PPN atas selisih harga di atas Rp 2 miliar tetap menjadi kewajiban pembeli. Meski demikian, insentif tetap dapat dimanfaatkan selama harga jual tidak melampaui Rp 5 miliar.

Jenis dan Kriteria Rumah yang Mendapat Insentif

Rumah tapak yang dimaksud merupakan bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian digunakan sebagai toko atau kantor.

Sementara itu, satuan rumah susun merupakan unit rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Adapun rumah tapak atau satuan rumah susun yang dapat memperoleh insentif PPN DTP harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni:

• Memiliki harga jual maksimal Rp 5 miliar
• Merupakan rumah baru
• Diserahkan dalam kondisi siap huni
• Belum pernah dipindahtangankan
• Merupakan penyerahan pertama oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual
• Telah memiliki kode identitas rumah yang terdaftar melalui aplikasi kementerian di bidang perumahan dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

Berlaku untuk Transaksi Sepanjang 2026

Insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Penyerahan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Selain itu, harus dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dalam periode yang sama.

Syarat Penerima Insentif PPN Rumah

Insentif PPN DTP hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang pribadi untuk perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun.

Warga negara Indonesia wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan.

Sementara itu, warga negara asing harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan memenuhi ketentuan kepemilikan rumah bagi WNA sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang telah menerima insentif PPN DTP pada masa insentif sebelumnya tetap dapat memanfaatkan kembali fasilitas ini sepanjang transaksi dan penyerahan rumah dilakukan pada 2026 dan memenuhi seluruh persyaratan.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat nama dan nomor pokok wajib pajak PKP penjual, nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli, harga jual rumah, tanggal serah terima, kode identitas rumah, pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan, serta nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut wajib didaftarkan oleh PKP penjual dalam aplikasi di kementerian terkait dan/atau BP Tapera paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

PMK Nomor 90 Tahun 2025 menegaskan insentif PPN DTP hanya diberikan untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut dan dilakukan sepanjang tahun 2026.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siapa yang Berhak Beli Rumah Bebas PPN?

IDXChannel - Pemerintah melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

"Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dalam Pasal 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa PPN rumah tapak yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah, merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

Sementara syarat PPN satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah, merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

PPN DTP sebesar 100 persen berlaku untuk pembelian rumah tapak dengan harga jual hingga Rp2 miliar, atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Adapun insentif ini hanya dapat dimanfaatkan satu orang untuk satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun selama periode insentif, yaitu hingga 31 Desember 2026.

Namun, apabila masyarakat membatalkan pembelian rumah yang transaksinya dilakukan sebelum 1 Januari 2026, fasilitas PPN DTP tidak bisa diterapkan untuk pembelian unit rumah yang sama.

Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah sudah diimplementasikan sejak 2023 dengan besaran yang berbeda.

Pada tahun lalu, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025. Sementara untuk penyerahan unit pada 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 50 persen.

Namun, pada Agustus 2025, pemerintah memutuskan memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan 100 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan mulai berlaku pada tahun ini.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan baru yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, baik pada era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, maupun Anies Baswedan.

“Dari zaman Pak Jokowi enggak bisa, Pak Ahok enggak bisa, Pak Anies enggak bisa. Baru kali ini, di era Pak Pramono Anung, bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta, dari SD, SMP, SMA, mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100 persen,” ujar Prastowo lewat rilisnya, Senin (22/12/2025).

Prastowo menjelaskan, gagasan pembebasan PBB-P2 bagi sekolah swasta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan fiskal yang berlaku di Jakarta sejak awal bertugas di lingkungan Pemprov DKI.

Dia juga mengaku banyak menerima keluhan dari pengelola sekolah swasta terkait besarnya beban pajak PBB yang harus ditanggung setiap tahun.

“Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan adalah melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tuturnya.

Menurut Prastowo, beban pajak tersebut berpotensi menggerus anggaran sekolah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama peningkatan mutu pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Atas dasar itu, ia mengusulkan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta agar sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2.

“Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo menirukan dialognya dengan Gubernur DKI Jakarta.

Usulan tersebut, kata dia, langsung mendapat respons positif dari Gubernur untuk segera dirampungkan secara aturan.

Prastowo berharap kebijakan pembebasan PBB 100 persen ini dapat meringankan beban operasional sekolah-sekolah swasta, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Ibu Kota.

Dia menegaskan, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.

“Kebijakan ini bukan sekadar soal pajak, tetapi soal keberpihakan. Negara tidak boleh mengambil dari mereka yang justru sedang menjalankan fungsi sosial paling mendasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Prastowo.

Bisnis.com, PURWAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi capaian Kabupaten Purwakarta yang berhasil mencapai 55 persen dalam Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 42 persen.

Zuhri menilai capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dirinya optimistis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, jika dukungan pemerintah, masyarakat serta stakeholder bisa maksimal, maka hal itu dapat tercapai, tidak sampai lima tahun bisa 100 persen,” kata Zuhri saat menghadiri Launching UCJ di Bale Sawala Yudhistira Pemda Purwakarta, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, Zuhri menegaskan bahwa peran pemerintah daerah bukan sekadar membantu, melainkan merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja.

“Negara berkewajiban memberikan perlindungan, tapi harus dipahami juga kondisi ekonomi dan politiknya. Sepanjang situasi ini belum kondusif maka negara belum dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Ini harus dipahami,” ujar Zuhri.

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah agar Purwakarta dapat mencapai UCJ 100 persen, Zuhri menyebutkan dua hal utama: peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen perlindungan yang lebih kuat.

Acara Launching UCJ Kabupaten Purwakarta yang mengusung tema “Kerja Aman, Keluarga Nyaman – Purwakarta Menuju UCJ” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Purwakarta, Nina Herlina. Dalam sambutannya, Nina mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret melalui kerja sama lintas sektor.

“Tingkatkan juga literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tak sekadar kepatuhan tapi menjadi gaya hidup yang aman,” kata Nina.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kanal pembayaran serta mempercepat dan mempermudah proses pencairan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira J. Sirait, menegaskan bahwa program UCJ bagi pekerja informal maupun pekerja rentan sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan perlindungan bagi tiga juta pekerja informal di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur ingin memberikan perlindungan kepada 3 juta pekerja informal se-Jawa Barat. Adapun UCJ ini merupakan jalan keluar guna mencapai kesejahteraan pekerja, tak terkecuali di Purwakarta. Kami berharap kerja sama UCJ ini bisa berjalan dengan baik guna memastikan Purwakarta Istimewa,” ujar Wira.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, turut digelar Diskusi Buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Muhammad Zuhri, yang mengangkat pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan sepanjang siklus kehidupan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal guna mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh pelosok negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu buka-bukaan mengenai Pabrikan Kendaraan asal Jepang, yakni Toyota yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

"Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol," usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Di sisi lain, ia juga membeberkan bahwa ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol di Indonesia menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menyampaikan kemungkinan masuknya investor asal Brasil terkait rencana pembangunan pabrik etanol di Indonesia. Hal ini menyusul mandatori penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin sebanyak 10% (E10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahan baku etanol diperoleh dari tanaman seperti singkong, jagung, dan tebu. Adapun program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

"Nah ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu, mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma intilah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah begitu ditanam, selesai, baru kita bangun pabrik etanolnya," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Ia lantas mengungkapkan adanya peluang investasi dari Brasil di sektor bioetanol Indonesia. Terlebih, Indonesia dan Brasil baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru di bidang ESDM.

Pengajuan klaim dapat dilakukan hingga maksimal H+7 dari tanggal keberangkatan

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan pengembalian tiket 100 persen kepada penumpang terdampak pembatalan perjalanan sejumlah kereta akibat banjir yang menggenangi jalur rel antara Stasiun Alastua dan Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan, KAI memberikan pengembalian biaya tiket 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang memilih untuk membatalkan perjalanan akibat keterlambatan lebih dari satu jam atau karena perubahan rute perjalanan," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan mekanisme kompensasi itu berlaku bagi pelanggan yang tidak berkenan melanjutkan perjalanan karena keterlambatan atau pola operasi memutar. Proses pengembalian dapat dilakukan di loket stasiun atau melalui Contact Center 121.

Pengajuan klaim dapat dilakukan hingga maksimal H+7 dari tanggal keberangkatan. Sementara itu, untuk pengembalian bea akibat turun kelas pelayanan, proses hanya dapat dilakukan melalui loket stasiun.

KAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem di wilayah Daerah Operasi 4 Semarang, yang menyebabkan luapan air di kilometer 2+3 hingga 3+0 pada jalur hulu dan hilir antara Stasiun Alastua dam Semarang Tawang.

"Kondisi tersebut terpantau sejak Selasa, 28 Oktober 2025 pagi, dan berdampak pada keterlambatan serta pembatalan beberapa perjalanan kereta api," ucap Anne.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, termasuk seluruh pelanggan di dalamnya, menjadi prioritas KAI.

“Keselamatan pelanggan selalu menjadi hal yang utama. Kami berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan, keluarga yang menunggu dan masyarakat dalam situasi ini,” ujar Anne.

Petugas prasarana KAI Daop 4 Semarang telah berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan. Upaya normalisasi lintas terus dilakukan agar jalur Alastua – Semarang Tawang dapat segera dilalui dengan aman.

KAI juga menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian air, stabilitas jalur, serta sistem drainase di sekitar rel.

Selain itu, KAI mengoperasikan lokomotif Diesel Hidrolik BB 304 sebagai langkah antisipatif agar perjalanan kereta tetap dapat berjalan dengan aman.

Ia menambahkan selain fasilitas pembatalan, KAI juga menyiapkan layanan kompensasi tambahan bagi pelanggan yang tetap melanjutkan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain pemberian minuman dan makanan ringan untuk keterlambatan lebih dari tiga jam, serta tambahan makanan berat jika keterlambatan mencapai lebih dari lima jam.

"Hingga sore ini, terdapat tiga perjalanan yang dibatalkan, yakni dua rangkaian KA Kedung Sepur relasi Semarang Poncol – Ngrombo dan satu rangkaian KA Joglosemarkerto relasi Semarang Tawang – Solo," jelasnya.

Selain itu, terdapat empat rangkaian KA dari dan menuju Stasiun Alastua yang mengalami pembatalan sebagian.

Untuk menjaga keselamatan dan ketepatan waktu, lanjut Anne, sejumlah perjalanan diberlakukan pola operasi memutar, antara lain dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi melalui lintas Tegal – Purwokerto – Solo Balapan – Gundih, serta dari Surabaya menuju Pasar Senen melalui lintas Gambringan – Gundih – Solo Balapan – Cirebon Prujakan.

“Kami memohon maaf atas potensi keterlambatan yang terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem. KAI terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memantau kondisi jalur secara berkelanjutan demi menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025