Bisnis.com, PURWAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi capaian Kabupaten Purwakarta yang berhasil mencapai 55 persen dalam Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 42 persen.

Zuhri menilai capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dirinya optimistis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, jika dukungan pemerintah, masyarakat serta stakeholder bisa maksimal, maka hal itu dapat tercapai, tidak sampai lima tahun bisa 100 persen,” kata Zuhri saat menghadiri Launching UCJ di Bale Sawala Yudhistira Pemda Purwakarta, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, Zuhri menegaskan bahwa peran pemerintah daerah bukan sekadar membantu, melainkan merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja.

“Negara berkewajiban memberikan perlindungan, tapi harus dipahami juga kondisi ekonomi dan politiknya. Sepanjang situasi ini belum kondusif maka negara belum dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Ini harus dipahami,” ujar Zuhri.

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah agar Purwakarta dapat mencapai UCJ 100 persen, Zuhri menyebutkan dua hal utama: peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen perlindungan yang lebih kuat.

Acara Launching UCJ Kabupaten Purwakarta yang mengusung tema “Kerja Aman, Keluarga Nyaman – Purwakarta Menuju UCJ” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Purwakarta, Nina Herlina. Dalam sambutannya, Nina mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret melalui kerja sama lintas sektor.

“Tingkatkan juga literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tak sekadar kepatuhan tapi menjadi gaya hidup yang aman,” kata Nina.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kanal pembayaran serta mempercepat dan mempermudah proses pencairan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira J. Sirait, menegaskan bahwa program UCJ bagi pekerja informal maupun pekerja rentan sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan perlindungan bagi tiga juta pekerja informal di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur ingin memberikan perlindungan kepada 3 juta pekerja informal se-Jawa Barat. Adapun UCJ ini merupakan jalan keluar guna mencapai kesejahteraan pekerja, tak terkecuali di Purwakarta. Kami berharap kerja sama UCJ ini bisa berjalan dengan baik guna memastikan Purwakarta Istimewa,” ujar Wira.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, turut digelar Diskusi Buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Muhammad Zuhri, yang mengangkat pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan sepanjang siklus kehidupan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal guna mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh pelosok negeri.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan perlunya penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menyampaikan bahwa pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja perlu menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menambahkan bahwa pelaksanaan program UCJ merupakan salah satu agenda prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Karena itu, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam upaya pencapaiannya.

"Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5%, tentu dengan dukungan kebijakan, regulasi dan penganggaran salah satunya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, miskin ekstrem dan rentan, hal ini tidak hanya mendorong capaian UCJ tapi juga berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).

Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 37,01 persen. Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui pengembangan inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong Pemda untuk tidak hanya bergantung pada pendanaan dari APBD atau APBDes. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pembiayaan lain yang lebih kreatif dan inklusif agar pelindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan.

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp54,7 triliun. Selain itu, lembaga ini juga menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp416,9 miliar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Eko menegaskan, capaian tersebut menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga pekerja serta memperkuat peran lembaga ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan.

"Program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen seluruh Pemda, kami optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan terus meningkat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan sosial," pungkas dia.

Dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Purwakarta: Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, mengapresiasi capaian Kabupaten Purwakarta yang berhasil mencapai 55 persen dalam Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 42 persen.

Zuhri menilai capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dirinya optimistis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, jika dukungan pemerintah, masyarakat serta stakeholder bisa maksimal, maka hal itu dapat tercapai, tidak sampai lima tahun bisa 100 persen,” kata Zuhri saat menghadiri Launching UCJ di Bale Sawala Yudhistira Pemda Purwakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Zuhri menegaskan peran pemerintah daerah bukan sekadar membantu, melainkan merupakan representasi hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja.

“Negara berkewajiban memberikan perlindungan, tapi harus dipahami juga kondisi ekonomi dan politiknya. Sepanjang situasi ini belum kondusif maka negara belum dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Ini harus dipahami,” ujar Zuhri.

Saat disinggung mengenai pekerjaan rumah agar Purwakarta dapat mencapai UCJ 100 persen, Zuhri menyebutkan dua hal utama yakni peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen perlindungan yang lebih kuat.

Acara Launching UCJ Kabupaten Purwakarta yang mengusung tema “Kerja Aman, Keluarga Nyaman-Purwakarta Menuju UCJ” ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Purwakarta, Nina Herlina. Dalam sambutannya, Nina mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret melalui kerja sama lintas sektor.

“Tingkatkan juga literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tak sekadar kepatuhan tapi menjadi gaya hidup yang aman,” kata Nina.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kanal pembayaran serta mempercepat dan mempermudah proses pencairan manfaat bagi peserta.

Selanjutnya, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, Wira J. Sirait, menegaskan bahwa program UCJ bagi pekerja informal maupun pekerja rentan sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menargetkan perlindungan bagi tiga juta pekerja informal di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur ingin memberikan perlindungan kepada 3 juta pekerja informal se-Jawa Barat. Adapun UCJ ini merupakan jalan keluar guna mencapai kesejahteraan pekerja, tak terkecuali di Purwakarta. Kami berharap kerja sama UCJ ini bisa berjalan dengan baik guna memastikan Purwakarta Istimewa,” ujar Wira.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, turut digelar Diskusi Buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Muhammad Zuhri, yang mengangkat pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan sepanjang siklus kehidupan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal guna mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh pelosok negeri.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)