Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada negara-negara yang memajaki perusahaan digital AS. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara tersebut.

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di platform media sosialnya Truth Social bahwa banyak negara di Eropa telah membahas pemberlakuan pajak terhadap perusahaan digital AS. Beberapa negara pun hampir melakukannya.

Dia pun memperingatkan bahwa sanksi berat akan diterapkan segera apabila negara-negara menerapkan pajak bagi perusahaan digital AS.

"Harap perhatikan pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa negara mana pun yang memberlakukan pajak semacam itu akan segera dikenakan tarif 100% untuk semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump dilansir dari BBC pada Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, Inggris sebenarnya telah menerapkan pajak semacam itu sejak 2020. Pajak jasa digital 2% di Inggris berlaku bagi perusahaan-perusahaan mesin pencari utama, platform media sosial, dan e-commerce dengan pendapatan global dari bisnis digitalnya melebihi £500 juta.

Kondisi tersebut berdampak kepada beberapa raksasa digital AS, termasuk Apple, Google, Meta, dan Amazon yang menghasilkan lebih dari £800 juta pada 2024–2025.

Pada April 2026 pun, Trump sebenarnya telah mengatakan bahwa Inggris menghadapi tarif besar karena diduga menargetkan perusahaan-perusahaan besar AS dengan pajak.

"Mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan mudah, itulah sebabnya mereka semua memanfaatkan negara kami," kata Trump saat itu.

Prancis, Italia, dan Spanyol juga mengenakan pajak layanan digital sebesar 3% kepada perusahaan besar yang beroperasi di negaranya. Kemudian, beberapa negara Uni Eropa lainnya telah menerapkan atau mengusulkan pajak serupa, mengacu data kelompok nirlaba Tax Foundation.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (26/6), mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap ekspor dari negara mana pun yang menerapkan pajak jasa digital bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Trump mengeluhkan melalui media sosial bahwa banyak negara Eropa telah menerapkan atau tengah menjajaki pajak tersebut, yang akan memengaruhi pendapatan perusahaan teknologi besar Amerika Serikat di Eropa.

Ia mengatakan tarif baru pemerintahannya akan "menggantikan" perjanjian perdagangan apa pun dengan Amerika Serikat, "baik yang telah diterapkan, ditandatangani, maupun yang belum."

"Selain itu, TARIF 100 PERSEN akan segera diberlakukan jika mereka tetap melanjutkan," tulis Trump, tanpa merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, termasuk dasar hukum yang akan digunakannya.

Ancaman yang ditujukan kepada sejumlah negara besar di Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, itu muncul setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara tersebut sempat mereda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) pada awal Juni di kota resor Evian-les-Bains, Prancis.

Dalam pertemuan tersebut, Trump dan para pemimpin negara anggota G7 sepakat memperkuat dukungan bagi Ukraina serta memperketat sanksi terhadap Rusia.

Meski demikian, sikap Trump yang memandang rendah negara-negara Eropa dalam isu perdagangan dan keamanan tetap terlihat.

Ia berulang kali mengkritik Eropa sebagai "jalan satu arah" karena dinilai tidak memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan tidak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keamanan kawasan mereka sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai, sejumlah ketentuan dalam Agreement Tarif Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi membatasi ruang kebijakan nasional, khususnya di sektor ekonomi digital.

Farras bahkan mengkritik keras implikasi perjanjian tersebut terhadap kedaulatan kebijakan Indonesia.

"Ini sungguh aneh, ini sungguh secara terang-bentarang menampakkan posisi Indonesia di bawah kendali negara asing. Artinya ini bisa dibilang, Pak Prabowo ini antek asing," katanya dalam diskusi Indef Untung Rugi Perjanjian Dagang AS-RI secara daring pada Jumat (27/2/2026).

Farras menjelaskan, salah satu poin krusial dalam perjanjian tersebut terdapat pada pasal 3.1 dan 3.2 yang berkaitan dengan pajak jasa digital.

Dalam ketentuan itu, Indonesia diminta untuk tidak menerapkan pajak terhadap layanan digital, yang berpotensi menghilangkan sumber penerimaan negara di masa depan.

Padahal, menurut dia, pemerintah sebelumnya telah membahas rencana penerapan pajak jasa digital yang menyasar perusahaan teknologi global seperti layanan streaming, cloud, dan platform digital lainnya.

Jika kebijakan itu batal diterapkan karena perjanjian tersebut, maka potensi tambahan penerimaan negara akan hilang, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih mengalami defisit.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan dalam pasal 3.3 yang dinilai mewajibkan Indonesia mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat sebelum menjalin kerja sama digital dengan negara lain.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan kebijakan nasional.

“Ketika kita ingin membuat perjanjian dengan negara lain, kita harus memperhatikan kepentingan Amerika. Padahal seharusnya kepentingan nasional kita yang menjadi prioritas utama,” kata Farras.

Farras juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari produk digital yang ditransmisikan secara elektronik, seperti e-book, perangkat lunak, dan konten digital lainnya. Ketentuan dalam perjanjian berpotensi menghilangkan kewajiban deklarasi impor atas produk digital tersebut, yang sebelumnya diatur dalam regulasi nasional.

Menurut Farras, dampak lain juga berpotensi dirasakan sektor media nasional.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah telah mendorong platform digital global untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media atas penggunaan konten berita.

Namun, ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi melemahkan kewajiban tersebut.

Hal ini dinilai dapat memperburuk kondisi industri media nasional yang saat ini sudah menghadapi tekanan akibat disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, Farras juga menyoroti ketentuan terkait tata kelola data dan infrastruktur digital yang dinilai dapat mempengaruhi upaya Indonesia dalam memperkuat kedaulatan data nasional, termasuk kebijakan lokalisasi data yang sedang dibahas pemerintah.

Ia menyimpulkan, terdapat setidaknya tiga implikasi utama dari perjanjian tersebut, yaitu potensi hilangnya penerimaan negara, dampak negatif terhadap industri media nasional, serta berkurangnya kedaulatan Indonesia dalam menetapkan kebijakan digital.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut dan memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kerja sama perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi digital.