Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mendorong investor memperbesar diversifikasi portofolio ke instrumen berdenominasi dolar AS. Sepanjang tahun berjalan hingga pertengahan Juni 2026, dana kelolaan reksa dana dolar AS di industri tercatat meningkat sekitar US$388 juta atau 13%.

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) menilai tren tersebut mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap aset berdenominasi dolar AS sebagai upaya mengurangi risiko pelemahan nilai tukar di tengah tingginya volatilitas pasar global.

Direktur Investasi Sucor AM Dimas Yusuf mengatakan pergerakan rupiah yang melemah sekitar 6% sejak akhir 2025 dipengaruhi kombinasi sentimen global maupun domestik, mulai dari sikap wait and see investor terhadap emerging market, arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia, hingga ekspektasi kebijakan bank sentral global.

"Dalam jangka panjang, investasi pada instrumen berdenominasi dolar AS tetap relevan karena dapat membantu investor meningkatkan diversifikasi portofolio dari sisi nilai tukar. Ketika salah satu mata uang mengalami tekanan, portofolio dolar AS berpotensi menjadi penyeimbang risiko," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pilihan instrumen investasi dapat disesuaikan dengan profil risiko investor. Reksa dana pasar uang dolar AS dinilai lebih sesuai bagi investor konservatif karena menawarkan likuiditas yang tinggi, sedangkan investor dengan profil risiko lebih agresif dapat mempertimbangkan reksa dana campuran maupun saham global.

Sucor AM memperkirakan volatilitas pasar keuangan masih akan berlanjut sehingga strategi pengelolaan investasi akan difokuskan pada pengelolaan durasi, pemilihan aset dasar yang selektif, serta menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Manajemen juga mengingatkan investor untuk tetap mencermati sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi pasar ke depan, antara lain arah kebijakan suku bunga domestik dan global, dinamika geopolitik, perkembangan indikator ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pesawat yang berangkat dan datang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Mei 2026 mengalami penurunan yang cukup besar biladibandingkan pada Mei 2025 lalu.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan penurunan pesawat yang berangkat dan yang datang di BIM dampak dari kenaikan harga tiket pesawat yang didorong oleh naik harga bahan bakar avtur. Kondisi diduga menjadi alasan, banyak orang mengurangi menggunakan maskapai penerbangan untuk transportasi antar wilayah.

“Pada Mei 2026 itu harga tiket pesawat naik, jadi sepinya aktivitas keberangkatan dan kedatangan pun dirasakan di BIM,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan melihat dari jumlah pesawat udara penerbangan domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 adalah sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,31% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 586 penerbangan, dan jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 14,62%.

Kemudian jumlah pesawat udara pada penerbangan internasional yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 108 penerbangan. Secara keseluruhan jumlah pesawat yang berangkat dari BIM sebanyak 616 penerbangan mengalami penurunan sebesar 14,09% dibanding bulan sebelumnya, dan apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pesawat penerbangan domestik yang datang di BIM pada Mei 2026 sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,61% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 588 penerbangan, bila dibandingkan Mei 2025, terjadi penurunan sebesar 16,45%.

Nurul memerinci jumlah penerbangan internasional yang menuju BIM pada bulan Mei 2026 tercatat 110 penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah pesawat yang datang ke BIM sebanyak 618 penerbangan, terjadi penurunan sebesar 14,17% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,68%,” ujarnya.

Selanjutnya dilihat pada jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 60,35 ribu orang atau turun 30,44% dibanding bulan sebelumnya 86,76 ribu orang, dan jika dibandingkan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 21,16% .

Dia menjelaskan jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat ke luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 15,56 ribu orang. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dengan penerbangan domestik dan internasional pada Mei 2026 sebanyak 75,91 ribu orang atau turun 27,41% dibanding bulan sebelumnya.

“Untuk keberangkatan ini jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 23,82%,” sebutnya.

Nurul menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke BIM pada Mei 2026 sebanyak 66,28 ribu orang atau turun 1,65% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 67,39 ribu orang, serta jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 11,25%.

Begitupun untuk jumlah penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 14,25 ribu orang.

Menurutnya bila dilihat secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang datang dengan penerbangan domestik dan internasional sebanyak 80,52 ribu orang atau turun 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 12,37%.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai strategi utama untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus target optimistis sebesar Rp2,7 triliun.

Pada APBD 2026, target PAD Kota Makassar sejatinya ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun. Namun, lewat Rapat Koordinasi PAD 2026, jajaran pemerintah kota sepakat mendorong seluruh potensi pendapatan dan inovasi digitalisasi guna mengejar tambahan potensi hingga menyentuh angka Rp2,7 triliun.

Untuk mengeksplorasi potensi tersebut, Pemkot Makassar menggandeng sektor perbankan guna merumuskan kerja sama strategis, khususnya dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen kuat pemkot dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, Makassar sejauh ini konsisten berada di jalur progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujar Andi Zulkifly kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan Lontara+, sebuah aplikasi integrasi layanan publik yang diproyeksikan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas Andi Zulkifly.

Meskipun menunjukkan tren positif pada sektor pajak, dia mengakui masih ada ruang evaluasi dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama pada pos retribusi. Sektor seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi kebersihan dinilai masih memerlukan penetrasi digital yang lebih kuat untuk meminimalkan kebocoran dan menggenjot capaian.

Langkah digitalisasi ini mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dodi M. Reza menyatakan kesiapan perseroan untuk mendukung penuh ekosistem digital Pemkot Makassar.

Salah satu langkah awal yang diakselerasi adalah integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pembayaran PBB kini bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” kata Dodi.

Dodi optimistis perluasan digitalisasi ini akan berjalan mulus mengingat tingkat literasi digital masyarakat ibu kota Sulawesi Selatan ini tergolong tinggi.

“Masyarakat Makassar sudah sangat adaptif terhadap ekosistem digital, termasuk dalam penggunaan QRIS. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intensif agar kolaborasi ini berjalan optimal,” imbuhnya.

Ke depan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama lanjutan, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik yang lebih komprehensif, guna mendukung target fiskal Pemkot Makassar tahun ini.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan sebanyak 367 jemaah haji dan seorang petugas asal RI meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 H.

Irfan mengakui bahwa jumlah jemaah haji yang meninggal dunia turun dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, baginya angka tersebut tetap tergolong besar sehingga Kemenhaj akan terus berupaya menekan jumlah jemaah wafat.

"Tercatat 367 jemaah dan satu petugas haji wafat di Arab Saudi. Ini angka yang menurut kami masih cukup besar, walaupun masih jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi jemaah yang wafat, tentu kita doakan semoga insyaAllah mereka menjadi husnul khatimah," ungkap Irfan saat konferensi pers di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Lebih lanjut, Irfan menyebut hingga saat ini masih terdapat 60 jemaah yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit yang tersebar di Arab Saudi. Rinciannya, 31 orang dirawat di Madinah, dan 22 orang di Makkah, dan tujuh orang sisanya di Jeddah.

Dia menyatakan Kemenhaj sekali-kali tidak akan meninggalkan para jemaah yang masih menjalani pengobatan di tanah suci, dan senantiasa menjalin komunikasi secara intensif mengenai perkembangan kondisi medis terkini mereka dengan pihak keluarga yang berada di Indonesia.

"Kami akan selalu komunikasi dengan keluarga karena kami masih meninggalkan beberapa tim untuk selalu memantau perkembangan kesehatan mereka di sana," ujarnya.

Tidak hanya itu, Irfan juga memastikan para ahli waris maupun keluarga jemaah haji yang tutup usia berhak untuk memperoleh santunan berupa klaim atas asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan difasilitasi sepenuhnya oleh Kemenhaj.

"Keluarga bisa mengajukan klaim asuransi jiwa yang akan kami bantu juga. Nilai pertanggungan sebesar Bipih yang langsung dikirimkan oleh perusahaan asuransi masing-masing kepada rekening keluarga jemaah," ucapnya.

Sebagai upaya untuk menekan angka mortalitas terhadap para jemaah maupun petugas, Irfan menyatakan pihaknya akan melakukan pengetatan terhadap istitha'ah kesehatan haji.

Menurut dia, istitha'ah kesehatan haji merupakan sesuatu yang mutlak dan sentral bagi para jemaah, walaupun angka kematian dapat ditekan hingga sekitar 20% pada musim haji tahun ini.

"Pertama, istitha'ah kesehatan. Kita tahun ini sudah berhasil menurunkan tingkat kematian sekitar 20%, tapi itu belum angka yang memuaskan. Kita akan lebih ketatkan lagi pelaksanaan istitha'ah kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan pihaknya tebgah menyusun langkah strategis lainnya untuk menekan angka kematian jemaah haji, khususnya saat fase puncak haji di Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Irfan mengungkapkan penanganan di kawasan Mina menjadi tantangan terbesar pihaknya mengingat kapasitas wilayahnya yang sangat terbatas bila dibanding dengan Arafah.

Melalui pemetaan data yang lebih akurat dan penanganan spesifik di titik-titik krusial Mina, Kemenhaj optimistis keselamatan dan manajemen pergerakan jemaah pada musim haji periode berikutnya dapat berjalan lebih mitigatif dan terukur.

"Mina memang tempatnya sangat terbatas, mungkin hanya seperempat dari luasan Arafah, sehingga diperlukan penanganan dan perhatian khusus. Insyaallah, kami akan membentuk tim data khusus untuk Armuzna guna mengantisipasi hal tersebut," jelasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaku usaha di Sumatra Selatan (Sumsel) mulai membuka ceruk ekspor baru melalui perdagangan dan hilirisasi kelapa. Komoditas tersebut kini secara rutin dikirim ke sejumlah negara Asia, termasuk Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen kelapa dunia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan potensi besar komoditas kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah sekaligus peluang peningkatan pendapatan petani.

Dia menilai, keberhasilan pengusaha binaan Program Sultan Muda Sumsel yang telah menembus pasar internasional perlu diikuti dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat.

"Kita tidak menyangka, negara seperti Thailand yang juga merupakan penghasil kelapa, justru sekarang menjadi tujuan ekspor kita. Karena itu, saya mengajak pimpinan OJK dan Bank Indonesia untuk turun langsung mendukung anak-anak muda ini. Inilah esensi penggerak ekonomi kita yang sebenarnya," katanya, saat meninjau aktivitas pengolahan dan ekspor kelapa di Dermaga Kelapa Musi II Palembang, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di lokasi tersebut, kelapa dari berbagai daerah di Sumsel dipilah dan diproses sesuai kebutuhan pasar ekspor, mulai dari kopra hingga kelapa bulat utuh.Aktivitas itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas akses pasar luar negeri.

Deru menambahkan, tantangan utama yang kini dihadapi pelaku usaha bukan lagi mencari pasar, melainkan memperbesar kapasitas usaha agar mampu memenuhi permintaan ekspor yang terus meningkat.Oleh karena itu, Pemprov Sumsel akan memperkuat sinergi untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

"Dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan permodalan. Urusan perbankan, kita akan bimbing dan navigasi mereka agar skala usahanya bisa semakin besar," ujarnya.

Pengembangan hilirisasi kelapa dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah karena melibatkan petani, pelaku logistik, pengolahan, hingga eksportir dalam satu rantai pasok.

Dengan pasar ekspor yang terus berkembang, Deru optimistis kelapa dapat menjadi salah satu komoditas unggulan baru Sumsel yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kinerja ekspor nonmigas daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan seluruh jemaah haji asal Republik Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi telah kembali dan tiba di Tanah Air.

Kelompok terbang (kloter) terakhir yang tiba di tanah air adalah jemaah Debarkasi Ujung Pandang, yakni UPG 43 yang telah tiba pada hari ini, Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 16.30 WITA sehingga menandai berakhirnya segenap rangkaian operasional haji pada tahun ini.

Dengan perasaan terharu, Irfan menyatakan dengan mendaratnya para jemaah haji asal Debarkasi Ujung Pandang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar tersebut menjadi penanda berakhirnya segenap proses pemulangan jamaah haji asal RI yang telah berjalan sejak pertengahan Juni silam.

"Alhamdulillah, kloter Ujung Pandang 43 sudah mendarat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita," ungkap Irfan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Ia menyebut kesuksesan penyelenggaraan operasional haji, mulai dari fase kedatangan calon jemaah di 16 embarkasi hingga pemulangan ke wilayah masing-masing tersebut dapat terealisasikan berkat kerja sama dari seluruh petugas di tanah air dan Arab Saudi.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras, bahu-membahu, membantu kami dalam melaksanakan penyelenggaraan haji tahun ini," katanya.

Irfan menjelaskan Kemenhaj yang kali perdana mengkoordinir pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Proses pemulangan dapat dilakukan dengan lancar, meski terdapat sejumlah hambatan di lapangan, seperti cuaca ekstrem di Arab Saudi, pengaturan transportasi, hingga penanganan bagi jemaah lanjut usia dan rentan.

Tak hanya itu, Irfan juga mengungkapkan sejumlah kebijakan yang digagas pihaknya dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya alokasi kuota berdasarkan antrean agar lebih berkeadilan, penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta tanpa menurunkan kualitas layanan, embarkasi tanpa asrama haji di Yogyakarta, dan petugas yang menjalani diklat semi militer.

"Bahkan menurut pengakuan para jemaah haji, justru peningkatan layanan terasa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah ternyata respons dari jemaah luar biasa. Mereka sangat mengapresiasi kinerja para petugas haji kita di sana," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyebut penyelenggaraan haji oleh jemaah asal RI dapat diselesaikan lebih awal, sehingga visa dapat keluar pada pertengahan Ramadan lalu. Kemenhaj juga menggunakan dua layanan syarikah dan mewajibkan keduanya untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta.

"Kita menggunakan dua layanan syarikah dan semua syarikah itu kita wajibkan untuk membuka kantor di Jakarta agar komunikasi lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan," ujarnya.

Dengan tuntasnya rangkaian pemulangan jemaah haji menuju tanah air, Irfan menyatakan pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tata kelola haji pada akhir pekan ini. Hal tersebut ditujukan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan.

Ia mengatakan dengan jumlah fungsionaris di Kemenhaj yang masih terbatas, yakni hanya 50% dari kebutuhan yang sesungguhnya, seluruh rangkaian operasional haji pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik.

"Dengan demikian, maka operasional haji di seluruh Indonesia saya nyatakan selesai, dan kita akan segera dan sudah menyiapkan operasional haji untuk tahun 2027. Tim kita tidak pernah beristirahat karena selesai haji 2026, kita menyiapkan operasional untuk haji 2027," tuturnya.

Bisnis.com, BATANG - Sepuluh tahun yang lalu, Kabupaten Batang hanyalah daerah kecil yang berlokasi di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Alas Roban, jalur hutan legendaris yang melintang dari Gringsing di Kabupaten Kendal hingga ke Banyuputih dan Subah di Kabupaten Batang, barangkali menjadi satu-satunya destinasi penting bagi wilayah itu. Selain menjadi salah satu ikon jalan Pantura, kawasan hutan itu ikut menggambarkan bagaimana Kabupaten Batang masih mengandalkan hasil alam berupa kayu dan aneka komoditas perkebunan sebagai penopang perekonomiannya.
Kini ceritanya sudah jauh berbeda, Kabupaten Batang telah menjelma menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, realisasi investasi di wilayah itu hanya berkisar di angka Rp4 triliun. Jumlah itu kini bisa diraih dalam tiga bulan, sebagaimana laporan realisasi investasi per kuartal I/2026 yang realisasinya sudah mencapai Rp3,88 triliun.
Tol Trans Jawa sudah membentang. Kawasan-kawasan industri, lengkap dengan perumahan dan infrastruktur penunjangnya, sudah ikut dibangun. Di wilayah pesisir Batang, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau Central Java Power Plant (CJPP) yang dioperasikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan urunan antara J-Power, PT AlamTri Power Indonesia (ADRO), serta ITOCHU Corporation.
Investasi dan industrialisasi tak hanya mengubah struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Lebih daripada itu, yang jauh lebih mendasar, gelombang pembangunan yang masif ikut mengubah lanskap dan kondisi ekologis di sekitarnya. Kondisi tersebut dipahami betul oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Ahmad Lukman, Corporate Social Responsibility (CSR) & Community Manager BPI, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memitigasi dampak aktivitas usaha yang dilakukannya.
"Visi strategis dari program CSR kami adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program yang berdampak tinggi, yang terukur dan berkelanjutan. Ada lima pilar pelaksanaan, yaitu bidang ekonomi dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial lingkungan, dan infrastruktur," tutur Lukman pada Selasa (30/6/2026).
Program TJSL tersebut tak cuma menyasar warga di sekitar PLTU Batang, tetapi juga lingkungan yang ikut terdampak, terutama pada lokasi utama pembangkit. Bagus Dona Doni, External Relations Manager BPI, menjelaskan bahwa sejumlah upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan perusahaan telah menampakkan hasil yang positif. Sepanjang pengamatan yang dilakukan BPI bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada periode 2018-2025, tercatat sebaran ratusan jenis flora dan fauna di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Perinciannya, ada 204 jenis flora, 108 jenis burung, 30 jenis herpetofauna atau reptil dan amfibi, 36 jenis ordonata atau capung, serta 80 jenis lepidoptera atau kupu-kupu yang hidup di sekitar kawasan.
"Ada beberapa jenis yang dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran serta beberapa satwa penting lainnya," jelas Bagus. Temuan itu ikut dipublikasikan dalam buku berjudul "Biodiversitas PLTU Jawa Tengah".
Hidayat Ashari, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut keberadaan ratusan flora dan fauna di sekitar kawasan PLTU Batang merupakan temuan yang menarik. Menurut Ashari, temuan itu mengindikasikan keberhasilan pemulihan kawasan yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas pembangunan dan industri. "Dalam ilmu ekologi, ada istilahnya suksesi ekologis. Ketika ekologi mulai membaik, akan terjadi pertumbuhan dan penambahan jenis-jenis hewan dan tanaman. Ada juga teori refugee area, atau kawasan refugia, dimana hewan-hewan yang berasal dari kawasan terdegradasi akan bergeser ke kawasan lain yang dirasa aman. Kawasan ini dipilih karena lingkungannya dijaga dan dirawat," jelasnya.
Periferi PLTU Batang menjadi kawasan refugia bagi flora dan fauna di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Aktivitas manusia di kawasan tersebut memang telah mengubah lanskap ekologis yang sejak dulu ada. Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, Ashari menyebut flora dan fauna yang pada mulanya terganggu oleh aktivitas tersebut, kini mulai bergeser ke area yang telah diperbaiki.
Ashari menyebut, keberadaan beberapa jenis satwa endemik seperti Kepodang kuduk-hitam (Oriolus chinensis) menjadi temuan yang penting. "Kepodang kuduk hitam adalah satwa identitas provinsi Jawa Tengah. Dia adalah indikator dari kelestarian habitat lokal yang sayangnya sudah banyak diburu dan ditangkap," tuturnya. Dalam hal ini, kawasan refugia baru di Kabupaten Batang itu boleh dikatakan telah berhasil menjadi rumah baru bagi satwa-satwa langka seperti Kepodang kuduk-hitam tersebut.
Tentunya, temuan itu diharapkan tak cuma berhenti dalam bentuk publikasi. Ashari berharap, keanekaragaman hayati di kawasan PLTU Batang bisa terus lestari dan menjadi bukti bagi pembangunan yang menerapkan aspek keberlanjutan. "Keanekaragaman hayati bukan sekedar daftar spesies, melainkan instrumen diagnosis alami yang membuktikan bahwa kawasan industri dapat berdampingan dengan fungsi pelestarian ekosistem. Setelah mendapatkan daftar spesies ini, seharusnya, ada publikasi ilmiah yang diterbitkan untuk mendukung datanya. Supaya temuan ini menjadi data saintifik dan bisa dipopulerkan," imbuhnya
Heru Djatmika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas upaya pemulihan lingkungan yang terus dilakukan BPI di Kabupaten Batang. "Menurut saya, BPI ini cerdas karena ingin menunjukkan keberhasilan pemulihan kawasan penyangga PLTU Batang melalui peluncuran buku ini," tuturnya.
Temuan biodiversitas di kawasan PLTU Batang juga mendapatkan apresiasi yang lebih dalam lagi oleh Heru. Sebab, mengundang satwa untuk berpindah dan hidup di lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. "Tanpa air dan makanan, dia tidak akan datang. Walaupun kita bisa membuat hutan, tetapi tanpa ekosistem yang bagus, satwa itu tidak akan mau datang," jelas Heru.
Di sisi lain, keberhasilan itu coba dimaknai secara berbeda oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan. Menurutnya, keberadaan PLTU Batang memang cukup vital bagi pemenuhan kebutuhan energi di Jawa-Bali. "Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus kita hadapi. Potensi emisi, potensi pencemaran air, abrasi pantai, serta dampak terhadap mata pencaharian petani dan nelayan di sekitar. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa pembangunan sebesar ini tetap memiliki risiko, ini adalah bagian dari kejujuran kita sebagai pemimpin dan warga," ungkapnya.
Namun demikian, Faiz menyebut tantangan besar itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, tantangan itu menjadi panggilan untuk membuktikan komitmen bersama, sebagaimana upaya kolaborasi yang terus dilakukan BPI bersama pemerintah daerah, akademisi, serta instansi terkait lainnya dalam tiap program TJSL yang dilakukan.
"Ini adalah momentum dimana kita membuktikan kepada diri sendiri dan generasi mendatang bahwa batang bukan korban pembangunan, melainkan pemimpin dari pembangunan berkelanjutan. kita tidak memlih antara listrik atau keberlanjutan, kita memilih keduanya," tegas Faiz.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) untuk menambah kapasitas listrik di Bali yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya investasi dan pariwisata Bali.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan proyek pembangkit arus laut sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Dewa Indra menyebut bahwa proyek energi baru terbarukan (EBT) laut dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif di Bali yang mendukung penerapan Bali mandiri energi.

“Di sisi energi, salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Bali Mandiri Energi. Bahkan, Bapak Gubernur selalu mendukung penggunaan EBT, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan usaha pariwisata,” jelas Dewa Indra, Rabu (1/7/2026).

Walaupun demikian, ia juga menekankan bahwa studi pembangunan pembangkit harus mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan, pariwisata, pelayaran, dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata sebelum proyek tersebut dijalankan.

“Kehadiran masyarakat Nusa Penida diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pra-studi ini, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu sektor lain sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu R. Dwi Susanto, Senior Research Scientist di University of Maryland, menjelaskan bahwa berdasarkan studi USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, terdapat 32 selat di Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai PLTAL, salah satunya adalah Nusa Penida.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.