Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pesawat yang berangkat dan datang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Mei 2026 mengalami penurunan yang cukup besar biladibandingkan pada Mei 2025 lalu.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan penurunan pesawat yang berangkat dan yang datang di BIM dampak dari kenaikan harga tiket pesawat yang didorong oleh naik harga bahan bakar avtur. Kondisi diduga menjadi alasan, banyak orang mengurangi menggunakan maskapai penerbangan untuk transportasi antar wilayah.

“Pada Mei 2026 itu harga tiket pesawat naik, jadi sepinya aktivitas keberangkatan dan kedatangan pun dirasakan di BIM,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan melihat dari jumlah pesawat udara penerbangan domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 adalah sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,31% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 586 penerbangan, dan jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 14,62%.

Kemudian jumlah pesawat udara pada penerbangan internasional yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 108 penerbangan. Secara keseluruhan jumlah pesawat yang berangkat dari BIM sebanyak 616 penerbangan mengalami penurunan sebesar 14,09% dibanding bulan sebelumnya, dan apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pesawat penerbangan domestik yang datang di BIM pada Mei 2026 sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,61% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 588 penerbangan, bila dibandingkan Mei 2025, terjadi penurunan sebesar 16,45%.

Nurul memerinci jumlah penerbangan internasional yang menuju BIM pada bulan Mei 2026 tercatat 110 penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah pesawat yang datang ke BIM sebanyak 618 penerbangan, terjadi penurunan sebesar 14,17% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,68%,” ujarnya.

Selanjutnya dilihat pada jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 60,35 ribu orang atau turun 30,44% dibanding bulan sebelumnya 86,76 ribu orang, dan jika dibandingkan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 21,16% .

Dia menjelaskan jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat ke luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 15,56 ribu orang. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dengan penerbangan domestik dan internasional pada Mei 2026 sebanyak 75,91 ribu orang atau turun 27,41% dibanding bulan sebelumnya.

“Untuk keberangkatan ini jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 23,82%,” sebutnya.

Nurul menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke BIM pada Mei 2026 sebanyak 66,28 ribu orang atau turun 1,65% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 67,39 ribu orang, serta jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 11,25%.

Begitupun untuk jumlah penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 14,25 ribu orang.

Menurutnya bila dilihat secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang datang dengan penerbangan domestik dan internasional sebanyak 80,52 ribu orang atau turun 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 12,37%.

Bisnis.com, BANDUNG - Lesunya industri penerbangan nasional disebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Berkurangnya jumlah armada pesawat, tingginya biaya operasional maskapai, hingga melemahnya daya beli masyarakat membuat lalu lintas penerbangan di bandara tersebut masih minim.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BIJB Ronald H. Sinaga mengatakan, persoalan utama yang dihadapi Kertajati saat ini adalah rendahnya arus kas akibat minimnya pergerakan pesawat.

"Problem Kertajati itu kan enggak ada cash flow. Cash flow yang enggak ada, kenapa? Karena enggak ada pergerakan pesawat yang take-off dan landing," kata Ronald, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kertajati, tetapi merupakan dampak dari perlambatan bisnis penerbangan nasional.

Ronald mengungkapkan, jumlah armada pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Pesawatnya juga sedang berkurang sekarang. Dulunya sekitar 750 armada se-Indonesia, sekarang tinggal sekitar 308 yang masih flying," ujarnya.

Selain keterbatasan armada, maskapai juga menghadapi lonjakan biaya operasional. Kenaikan harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga mahalnya harga suku cadang membuat biaya operasional penerbangan semakin tinggi.

"Kemudian total operating cost pesawat juga naik. Harga avtur naik, nilai tukar juga naik, kemudian harga spare part pesawat naik. Otomatis total operating cost pesawat meningkat," katanya.

Kondisi tersebut berdampak pada harga tiket pesawat yang semakin tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat untuk menggunakan transportasi udara dinilai belum sepenuhnya pulih.

"Total operating cost pesawat naik. Kemudian capacity to pay orang buat beli tiket juga berkurang. Oke maskapai mau buka rute, pertanyaannya ada enggak penumpangnya?" ujarnya.

Ronald menilai tantangan Kertajati tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah penerbangan. Kawasan sekitar bandara juga harus dikembangkan agar menjadi tujuan perjalanan yang mampu menciptakan permintaan secara alami.

"Airline akan melihat penumpangnya berapa. Saat ini Kertajati belum menjadi destination airport seperti Denpasar. Orang terbang ke Denpasar karena memang itu destinasi. Kertajati harus punya daya tarik seperti itu," katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Ronald mengakui terdapat wacana pengalihan pengelolaan Kertajati kepada Kementerian Pertahanan sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut dia, PT BIJB hanya bisa menunggu keputusan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. "Saya pelaksana saja. Saya menunggu keputusan pimpinan. Yang disampaikan Pak Gubernur itu benar," katanya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa harga tiket pesawat terasa sulit kembali murah meski harga minyak dunia sudah mulai mereda.

Padahal, harga bahan bakar sering disebut sebagai salah satu faktor utama yang menentukan tarif penerbangan.

Jawabannya ternyata tidak sesederhana melihat naik-turunnya harga minyak mentah.

Dalam analisis McKinsey & Company yang dikutip pada Selasa (30/6/2026), harga bahan bakar pesawat atau jet fuel (avtur) dipengaruhi oleh rantai pasok yang jauh lebih kompleks.

Gangguan distribusi minyak dunia, kapasitas kilang, hingga konflik geopolitik dapat membuat harga avtur tetap tinggi meski tekanan pada harga minyak mulai berkurang.

Kondisi tersebut kembali terlihat setelah terganggunya lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz.

Jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia.

Gangguan terhadap arus kapal tanker bukan hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga mengganggu produksi bahan bakar pesawat yang menjadi kebutuhan utama industri penerbangan.

McKinsey mencatat kilang di Timur Tengah menghasilkan sekitar 14 persen avtur dunia.

Sementara produsen avtur di Asia, seperti China, India, dan Korea Selatan, masih bergantung pada kawasan Timur Tengah untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan minyak mentah mereka.

Akibatnya, ketika pasokan dari kawasan Teluk terganggu, efeknya langsung menjalar ke pasar avtur global.

"Harga avtur telah naik karena dua alasan. Pertama, harga minyak mentah telah naik. Kedua, pasokan bahan bakar jet terbatas karena penurunan produksi kilang dari eksportir bahan bakar jet utama di kawasan Teluk dan Asia," tulis McKinsey.

Bukan sekadar harga minyak

Selama ini banyak orang menganggap harga tiket pesawat hanya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Padahal, menurut McKinsey, yang lebih menentukan adalah harga avtur itu sendiri.

Harga avtur dapat naik lebih tinggi dibandingkan minyak mentah apabila pasokannya terbatas.

Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya jetfuel crack spread, yaitu selisih harga antara minyak mentah dengan bahan bakar pesawat hasil pengolahannya.

Dalam kondisi normal, crack spread avtur biasanya berada di kisaran 20 dollar AS per barrel atau lebih rendah. Namun pada 2026, McKinsey memperkirakan rata-ratanya dapat melampaui 50 dollar AS per barrel.

Artinya, sekalipun harga minyak tidak melonjak drastis, harga avtur masih dapat meningkat jauh lebih tinggi karena pasokan dari kilang tidak mampu mengejar permintaan.

Tekanan tersebut diperkirakan belum akan cepat hilang.

Menurut McKinsey, meningkatnya kembali lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz memang berpotensi mengurangi tekanan harga dalam jangka pendek.

Namun demikian, volatilitas diperkirakan masih berlangsung selama negara-negara pengimpor energi membangun kembali cadangan strategis mereka dan rantai pasok belum sepenuhnya pulih.

Permintaan naik, stok justru menipis

Masalah lain muncul dari sisi permintaan.

Memasuki musim panas di belahan bumi utara, perjalanan wisata biasanya meningkat sehingga konsumsi avtur ikut bertambah.

Di saat bersamaan, pasokan justru menyusut.

Ekspor avtur dari kilang-kilang Timur Tengah turun tajam setelah penutupan efektif Selat Hormuz. Sementara itu, China, India, dan Korea Selatan juga mulai membatasi ekspor bahan bakar pesawat sejak konflik berlangsung.

Menurut McKinsey, kondisi tersebut membuat negara-negara lain sulit menutup kekurangan pasokan karena sebagian besar kilang dunia sebenarnya sudah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi bahkan sebelum konflik pecah.

Untuk menjaga pasokan, berbagai negara mulai mengandalkan stok yang tersimpan.

"Tingkat persediaan avtur di Asia telah turun di bawah level terendah lima tahun sebelumnya," ungkap McKinsey.

Persediaan avtur di Eropa memang masih berada dalam kisaran rata-rata historis dan diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan selama beberapa pekan. Namun cadangan di fasilitas penyimpanan lepas pantai terus berkurang.

McKinsey memperingatkan, apabila stok turun hingga melewati batas kritis, harga avtur dapat naik lebih tinggi lagi sampai maskapai mulai mengurangi jumlah penerbangan untuk membatasi permintaan bahan bakar.

Mengapa harga tiket pesawat tidak langsung berubah?

Meski biaya bahan bakar meningkat, penumpang biasanya tidak langsung melihat kenaikan harga tiket pesawat.

Penyebabnya, maskapai telah menjual sebagian besar tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan. Harga tiket yang sudah dibeli penumpang tidak dapat langsung disesuaikan mengikuti lonjakan biaya avtur.

Selain itu, maskapai juga berhati-hati menaikkan tarif karena harus mempertimbangkan daya beli dan potensi turunnya jumlah penumpang.

Menurut McKinsey, penelitian terhadap maskapai di Amerika Serikat (AS) menunjukkan sekitar 70 persen kenaikan biaya bahan bakar pada akhirnya diteruskan kepada konsumen.

Namun proses tersebut berlangsung bertahap.

McKinsey memperkirakan penyesuaian tarif dan fuel surcharge umumnya baru sepenuhnya mencerminkan kenaikan biaya dalam waktu sekitar tiga hingga empat bulan.

Sebaliknya, ketika harga avtur mulai turun, harga tiket pesawat juga tidak otomatis langsung ikut turun.

Tiket yang sudah dijual sebelumnya masih menggunakan struktur biaya lama sehingga manfaat penurunan harga bahan bakar baru dirasakan setelah siklus penjualan berikutnya.

Inilah yang membuat masyarakat sering merasa harga tiket pesawat lebih cepat naik daripada turun.

Mengapa kenaikan harga tiket pesawat bisa besar?

Menurut McKinsey, sekitar 30 persen harga tiket pesawat berasal dari biaya bahan bakar.

Artinya, ketika biaya avtur meningkat tajam, ruang maskapai untuk menyerap kenaikan biaya menjadi terbatas.

McKinsey memperkirakan apabila biaya bahan bakar meningkat hingga dua kali lipat dan sebagian besar kenaikan tersebut diteruskan kepada pelanggan, harga tiket dapat meningkat sekitar 20 persen hingga 25 persen.

Tekanan biaya juga bertambah karena sejumlah maskapai kini harus menempuh rute yang lebih panjang.

Penutupan wilayah udara Rusia, Ukraina, dan sebagian Timur Tengah membuat beberapa penerbangan memutar hingga menambah jarak tempuh sekitar 20 persen. Semakin jauh pesawat terbang, semakin besar pula konsumsi bahan bakarnya.

Maskapai lebih dulu mencari efisiensi

Sebelum membebankan seluruh kenaikan biaya kepada penumpang, maskapai penerbangan biasanya terlebih dahulu melakukan berbagai langkah efisiensi.

McKinsey menyebut salah satunya adalah mengurangi penggunaan pesawat generasi lama yang lebih boros bahan bakar.

Maskapai juga cenderung memprioritaskan tingkat keterisian kursi (load factor) dibandingkan mengejar frekuensi penerbangan.

Ketika harga avtur tinggi, setiap kursi kosong menjadi semakin mahal. Karena itu, maskapai dapat membatalkan penerbangan yang permintaannya rendah dan menggabungkan penumpang ke penerbangan lain agar kapasitas terisi lebih optimal.

Efisiensi lainnya dilakukan melalui berbagai langkah operasional, mulai dari mengurangi berat pesawat, menerapkan penggunaan satu mesin saat pesawat bergerak di darat, mengurangi pemakaian auxiliary power unit (APU) dengan memanfaatkan listrik dari bandara, menggunakan kendaraan penarik menuju landasan, mengoptimalkan pengisian air dan bahan bakar, hingga menyusun rencana penerbangan yang lebih hemat energi.

Menurut McKinsey, perubahan perilaku operasional tersebut bahkan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar sekitar 1 hingga 2 persen.

Selain efisiensi, maskapai juga terus mengevaluasi strategi harga. Tim pengelola pendapatan perlu memantau apakah kenaikan tarif masih dapat diterima pasar atau justru membuat permintaan turun terlalu dalam sehingga lebih menguntungkan mengurangi frekuensi penerbangan.

Industri penerbangan pernah menghadapi kondisi serupa

Meski harga avtur saat ini kembali melonjak, McKinsey menilai industri penerbangan bukan pertama kali menghadapi situasi tersebut.

Pada periode 2011 hingga 2013, harga nominal avtur rata-rata mencapai sekitar 130 dollar AS per barrel. Jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, nilainya setara sekitar 180 dollar AS per barrel.

Pengalaman tersebut menunjukkan maskapai telah beberapa kali menghadapi periode harga bahan bakar yang tinggi.

Akan tetapi, setiap lonjakan harga tetap membutuhkan waktu sebelum akhirnya tercermin pada harga tiket, karena maskapai harus menyeimbangkan antara kenaikan biaya operasional, daya beli penumpang, dan tingkat permintaan perjalanan.

Dengan kata lain, harga tiket pesawat tidak hanya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Selama harga avtur masih tinggi dan pasokannya belum sepenuhnya pulih, ruang bagi maskapai untuk menurunkan tarif juga akan tetap terbatas.

Itu sebabnya, bagi penumpang, harga tiket pesawat sering kali terasa lebih sulit turun daripada naik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penyesuaian tarif batas bawah/tarif batas atas (TBB/TBA) akan diberlakukan ketika harga avtur sudah berangsur stabil.

Menhub bilang saat ini penyusunan aturan hingga skema penghitungan TBA yang baru sudah rampung dilakukan. Terdapat salah satu komponen pembentukan harga tiket yang dihilangkan dari adanya aturan TBA yang baru ini, yaitu pengenaan fuel surcharge.

Ia menjelaskan, fuel surcharge sebetulnya diterapkan untuk menjaga margin maskapai menghadapi kenaikan harga avtur. Sehingga ketika harga avtur kemudian akan turun, maka TBA baru akan diterapkan dan fuel surcharge ditiadakan.

"Sehingga diharapkan ketika harga avtur kembali normal, maka pemberlakuan TBA baru dilakukan. Angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu pada saat harga fuel stabil," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih jauh, Menhub mengungkapkan TBA tersebut akan diberlakukan ketika harga avtur kembali pada posisinya di Maret 2026 lalu, yakni sekitar Rp14.000 per liter di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun harga avtur yang berlaku Juni 2026 ini tercatat telah mengalami penurunan menjadi Rp22.190 per liter.

"Harapannya kalau misal harga avtur bisa kembali sebelum kita memberlakukan fuel surcharge (Maret), itu yang kemudian kita harapkan untuk memberlakukan TBA yang baru," lanjutnya.

Meski demikian, Menhub masih belum menyebutkan besaran kenaikan harga tiket pesawat yang baru pasca TBA diterapkan. Akan tetapi kenaikan TBA ini diperkirakan tidak membuat harga tiket naik signifikan karena tidak ada lagi pungutan fuel surcharge.

"Kalau nanti diberlakukan TBA, maka fuel surcharge itu ditiadakan. Jadi sudah tidak ada karena kita sudah menyesuaikan dengan kondisi TBA yang baru," tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh maskapai yang melayani penerbangan domestik telah menerapkan diskon tiket pesawat melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) selama periode libur sekolah Juni–Juli 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan penerapan insentif tersebut telah berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) terhadap data penjualan per 24 Juni 2026, penyesuaian harga tiket telah diterapkan pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

“Hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Menurut Lukman, program tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Kemenhub akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan implementasi PPN DTP berjalan sesuai aturan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Program PPN DTP merupakan salah satu stimulus pemerintah untuk menekan biaya perjalanan udara selama periode libur sekolah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional,” katanya.

Selain memantau implementasi insentif tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga mengawasi kepatuhan maskapai terhadap ketentuan PPN DTP, tarif batas atas (TBA), dan fuel surcharge. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi, penumpang yang membeli tiket penerbangan Jakarta–Surabaya pada 29 Juni 2026 untuk keberangkatan 1 Juli 2026 dengan harga normal Rp1.136.756 akan memperoleh insentif PPN DTP sebesar Rp100.276.

Komponen harga tiket tersebut terdiri atas tarif dasar Rp790.000, fuel surcharge Rp121.600, IWJR Rp5.000, passenger service charge Rp119.880, dan PPN Rp100.276.

Karena seluruh PPN ditanggung pemerintah sesuai periode insentif, harga yang dibayar penumpang menjadi Rp1.036.480 per orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat yang mulai mendapatkan diskon pada periode 24 Juni—5 Juli 2026 tetap bergerak dinamis menjelang waktu keberangkatan.

Berbeda dengan tiket kereta api yang relatif stabil, harga tiket pesawat dapat berubah dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam mengikuti permintaan pasar dan ketersediaan kursi.

Fenomena itu terlihat dari harga tiket rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Surabaya (SUB). Berdasarkan pantauan pada Rabu (24/6/2026) pukul 18.00 WIB, harga termurah untuk keberangkatan 25 Juni dan 26 Juni dibanderol mulai Rp1.039.605 per penumpang.

Sementara itu, untuk keberangkatan 30 Juni, harga termurah pada rute yang sama sudah naik menjadi Rp1.203.494. Adapun untuk moda transportasi lain, tarif kereta api Anggrek 2B relasi Gambir—Surabaya Pasarturi pada periode yang sama terpantau senilai Rp720.000

Mengapa demikian?

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan harga tiket pesawat di Indonesia memang bersifat dinamis karena maskapai memiliki ruang untuk menentukan tarif selama masih berada di bawah ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, harga tiket dipengaruhi berbagai faktor mulai dari periode low season dan high season, tingkat permintaan penumpang, hingga segmentasi layanan yang ditawarkan masing-masing maskapai.

"Harga tiket pesawat di Indonesia dibatasi oleh TBA, sehingga masing-masing maskapai dapat menentukan harga tiketnya tergantung periode low season atau high season dan demand penumpangnya," katanya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, maskapai juga memiliki kategori layanan berbeda mulai dari no frills atau low cost carrier(LCC), medium service, hingga full service. Kondisi itu membuat harga tiket antara satu maskapai dan maskapai lainnya dapat berbeda meskipun melayani rute yang sama.

Ketentuannya, untuk maskapai full service, tarif dapat mencapai 100% dari TBA. Maskapai medium servicedibatasi maksimal 90% dari TBA, sedangkan LCC hanya boleh mengenakan tarif maksimal 85% dari TBA.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan No. 106/2019, TBA untuk rute CGK—SUB senilai Rp1.167.000 dan TBB Rp408.000. Artinya, maskapai dapat menentukan tarif dasar (base fare) dalam rentang tersebut.

Jika tarif dasar demikian, mengapa harga tiket yang dibayar lebih mahal?

Harga tiket yang dibayar pelanggan sejatinya terdiri dari tarif dasar, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, iuran wajib jasa raharja (IWJR), passenger service charge atau arif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), serta pajak pertambahan nilai (PPN).

Besaran harga akhir yang dibayar penumpang akan mengikuti perubahan tarif dasar yang menjadi komponen utama dalam sistem penetapan harga maskapai.

Karena tarif dasar tersebut bergerak secara dinamis mengikuti kondisi pasar, harga tiket pesawat pun dapat berubah sewaktu-waktu meski untuk rute dan jadwal penerbangan yang sama.

Harga Bergerak dari Jam ke Jam

Pengamat penerbangan sekaligus Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie menjelaskan harga tiket pesawat saat ini ditentukan melalui sistem dynamic pricing yang membuat harga dapat berubah secara terus-menerus mengikuti kondisi pasar.

Menurutnya, perubahan harga tidak hanya terjadi setiap hari, tetapi juga dapat berlangsung dalam hitungan jam.

"Inilah wujud dari sistem dynamic pricing, harga yang dinamis, yang bisa berubah-ubah, naik dan turun," ujarnya.

Alvin menjelaskan maskapai memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian tingkat keterisian kursi dalam setiap penerbangan. Karena itu, calon penumpang yang membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan biasanya mendapatkan harga lebih murah.

Selain membantu maskapai memperoleh kepastian penjualan, strategi tersebut juga memberikan keuntungan dari sisi arus kas karena dana dari pembelian tiket masuk lebih awal sebelum penerbangan berlangsung.

Seiring mendekatnya jadwal keberangkatan, jumlah kursi yang tersedia akan semakin berkurang. Dalam kondisi tersebut, harga tiket umumnya meningkat mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran.

"Ketika suplainya semakin terbatas tentunya harganya akan naik. Jadi ini hal yang sangat biasa," katanya.

Dia menjelaskan maskapai menerapkan sistem subclass dalam penjualan tiket. Kursi pada kelas tarif termurah akan dijual terlebih dahulu dalam jumlah terbatas. Setelah kuota tersebut habis, sistem otomatis menawarkan subclass berikutnya dengan harga yang lebih tinggi.

Akibatnya, penumpang yang membeli tiket lebih dekat ke hari keberangkatan umumnya hanya memperoleh pilihan kursi pada kelompok tarif yang lebih mahal.

Menurut Alvin, kondisi pada H-1 keberangkatan bahkan dapat menjadi sangat tidak menentu.

Harga tiket bisa melonjak tajam apabila kursi tersisa sangat sedikit. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu maskapai dapat menurunkan harga untuk mengurangi kerugian apabila masih terdapat banyak kursi kosong.

"Bisa sangat mahal atau malah sudah sold out. Bisa juga murah jika masih banyak kursi kosong dalam penerbangan tersebut. Maskapai bisa jual murah untuk kurangi kerugian daripada kosong," katanya.

Meski demikian, dia menilai peluang memperoleh tiket murah pada H-1 keberangkatan relatif kecil.

Berbeda dengan kereta dan bus, Alvin menjelaskan bahwa maskapai harus memperhitungkan banyak aspek operasional sejak jauh hari, mulai dari kebutuhan bahan bakar, perhitungan bobot pesawat, hingga penyediaan layanan makanan dan minuman apabila penerbangan menyediakan fasilitas tersebut.

Karena itu, tingkat keterisian kursi menjadi faktor penting yang harus diproyeksikan sejak awal.

Sementara itu, kereta api dan bus memiliki karakter operasional yang lebih sederhana sehingga tidak membutuhkan pengelolaan kapasitas sekompleks industri penerbangan.

"Kereta dan bus tidak serumit penerbangan. Kereta juga tidak terlalu terkait dengan bobot seperti pesawat," ujarnya

Selain itu, operator kereta masih memiliki ruang untuk menambah kapasitas melalui penambahan gerbong ketika permintaan meningkat. Fleksibilitas tersebut tidak dimiliki maskapai penerbangan yang kapasitas kursinya sudah tetap sejak awal.

Kondisi itu membuat tarif kereta api maupun bus cenderung bergerak lebih stabil dibandingkan dengan tiket pesawat yang sangat dipengaruhi perubahan permintaan dan jumlah kursi yang tersedia.

Sejatinya, pembatasan tarif pesawat dibuat untuk melindungi masyarakat dan menjaga industri tetap sehat. Meskipun, kini pemerintah tengah menggodok ulang TBA TBB yang dinilai telah usang.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan kebijakan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) sebesar 100% untuk tiket pesawat udara. Fasilitas keringanan fiskal ini diberikan khusus bagi penumpang kelas ekonomi pada rute penerbangan domestik di dalam negeri.

Pemberian stimulus ini lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menetapkan batasan komponen biaya apa saja yang berhak mendapatkan pemotongan pajak.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," tulis Pasal 2 ayat (4) beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a, fasilitas diskon pajak ini berlaku untuk transaksi pembelian tiket sejak PMK diundangkan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, untuk jadwal atau periode penerbangannya sendiri dibatasi mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026.

Untuk mengimplementasikan fasilitas tersebut, seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai penerbangan nasional diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak khusus, atau dokumen sejenis yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan masa PPN secara berkala.

Sebagai gambaran penerapan di lapangan, kementerian memberikan contoh simulasi transaksi pada PT PSI selaku maskapai penerbangan yang melakukan penjualan jasa angkutan kepada seorang penumpang bernama Tuan J dengan total harga awal sebesar Rp1.136.756.

Struktur komponen biaya tiket Tuan J sebelum mendapatkan insentif meliputi rincian sebagai berikut:

Tarif dasar (base fare): Rp790.000

Biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge): Rp121.600

Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR): Rp5.000

Tarif pelayanan penumpang (passenger service charge): Rp119.880

Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT): Rp100.276

Berdasarkan data rincian tersebut, nilai PPN terutang yang muncul pada poin value added tax (VAT) sebesar Rp100.276 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Penumpang tidak perlu membayarkan komponen pajak tersebut asalkan tanggal pembelian tiket dan jadwal terbangnya sesuai dengan koridor waktu yang ditetapkan dalam PMK.

Kebijakan penghapusan pajak tiket pesawat ini bukan merupakan langkah tunggal, melainkan bagian dari intervensi makro pemerintah dalam menggulirkan paket stimulus ekonomi sepanjang periode semester II 2026.

Secara total, pemerintah mengalokasikan dana fantastis dari kas negara mencapai sekitar Rp26,34 triliun demi menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan domestik.

Anggaran jumbo tersebut didistribusikan ke dalam tiga pos utama, yaitu sektor transportasi umum Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun dan program jaring pengaman bantuan pangan Rp18,04 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap tiket pesawat selama periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah menyiapkan insentif PPN DTP bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi senilai Rp472,73 miliar untuk lebih dari 2,3 juta penumpang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, kebijakan ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sebagai gambaran, misalnya PT CXA merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. MRP.

Tn. MRP membeli tiket pada tanggal 29 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 1 Juli 2026 seharga Rp1.136.756.

Adapun komponen biaya tiket terdiri dari:

1. tarif dasar (base fare) Rp790.000
2. fuel surcharge Rp121.600
3. IWJR fee Rp5.000
4. passenger service charge Rp119.880
5. Value Added Tax (VAT) Rp100.276
6. total Rp1.136.756

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sejumlah Rp100.276,00 dan seluruhnya ditanggung pemerintah karena tanggal pembelian tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pembelian tiket dan periode penerbangan yang diberikan insentif.

Meski demikian, apakah harga tiket pesawat benar-benar lebih murah?

Melansir dari berbagai laman resmi online travel agent (OTA) dan maskapai, harga tiket pesawat cukup bervariasi untuk berbagai tujuan.

Misalnya untuk tujuan favorit dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar Bali (DPS), harganya dibanderol mulai Rp1,3 juta hingga Rp1,4 jutaan.

Membandingkan dengan harga tiket keberangkatan pada 8 Juni yang lalu, untuk penerbangan Jakarta—Denpasar tanggal 8 Juni 2026, misalnya, harga dibanderol mulai dari Rp1,5 juta. Sementara untuk tujuan Yogyakarta (YIA) dijual mulai dari Rp1 juta per penumpang.

Berikut Daftar Harga Tiket Pesawat Termurah ke Sejumlah Rute:

Jakarta (CGK) — Denpasar Bali (DPS) Rp1.386.720 (TransNusa)

Jakarta (CGK) — Surabaya (SUB) Rp1.206.509 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Makassar (UPG) Rp1.828.693 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Yogyakarta (YIA) Rp996.752 (Citilink)

Jakarta (CGK) — Medan (KNO) Rp1.787.614 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Jayapura (DJJ) Rp4.992.881 (Batik Air Indonesia)

Jakarta (CGK) — Balikpapan (BPN) Rp1.795.481 (Super Air Jet)

Jakarta (CGK) — Lombok (LOP) Rp1.539.720 (TransNusa)

Sumber: online travel agent dan laman resmi maskapai, diolah

Harga diakses pada Rabu (24/6/2026) pukul 13.00 WIB untuk keberangkatan 30 Juni 2026

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,54 triliun untuk program diskon transportasi yang berlaku selama periode libur sekolah pertengahan tahun dan libur Natal Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan insentif diberikan untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah maupun Natal dan Tahun Baru, adalah sebesar Rp1,54 triliun," ujar Dudy dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).

Untuk periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni-5 Juli 2026. Selain itu, tarif dasar kapal milik PT Pelni juga dipangkas 30 persen untuk perjalanan 20 Juni-15 Agustus 2026.

Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry selama 20 Juni-5 Juli 2026.

"Untuk insentif dan diskon transportasi, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus," kata Dudy.

Program diskon transportasi selama libur sekolah tersebut menelan anggaran Rp190,5 miliar dan ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta penumpang.

Selain itu, pemerintah kembali menanggung seluruh Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal. Insentif tersebut disiapkan dengan anggaran Rp472,7 miliar dan ditargetkan menyasar 2,3 juta penumpang.

Tak hanya saat libur sekolah, pemerintah juga memastikan insentif serupa akan diberikan pada periode Nataru.

Untuk angkutan Nataru, diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Sementara diskon 30 persen tarif dasar kapal Pelni diberikan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Program tersebut disiapkan dengan anggaran Rp161,4 miliar dan ditargetkan melayani 2,8 juta penumpang.

Di sektor penerbangan, subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi kembali diberikan dengan anggaran Rp722 miliar untuk sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Dudy, pengumuman insentif transportasi untuk Nataru dilakukan lebih awal agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan dan kebutuhan liburan sejak dini.

"Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru," pungkasnya/

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Wacana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) untuk tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan harga tiket sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan perekonomian nasional secara lebih luas.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai wilayah. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Alvin Lie menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" kata Alvin Lie.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik



Ia juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara transportasi udara dengan moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" ujarnya.

Menurut Alvin, peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan penting dilakukan guna menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya.

Pembebasan PPN diyakini dapat membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diperkirakan akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penumpang domestik.

Peningkatan trafik penumpang tidak hanya menguntungkan maskapai penerbangan melalui naiknya tingkat keterisian kursi dan frekuensi penerbangan, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?



Selain itu, meningkatnya konektivitas antardaerah dapat memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Efek berganda tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Alvin menambahkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," katanya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penghapusan PPN tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga tiket yang lebih murah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespon terkait dengan adanya usulan kenaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Menurutnya, saat ini Kementerian Perhubungan tengah mengkaji terkait dengan penyesuaian TBA tiket pesawat itu.

Hal tersebut dijelaskan oleh Dudy usai memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara (11/6/2026).

Dudy mengatakan bahwa TBA pesawat memang tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Namun, Kementerian Perhubungan telah melakukan pembahasan atas penyesuaian TBA pesawat itu seiring dengan kenaikan harga avtur.

"TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge," kata Dudy.

Fuel surcharge merupakan biaya tambahan yang dikenakan oleh maskapai kepada konsumen. Saat ini, telah terdapat tabel terkait fuel surcharge.

"Jadi sesuai dengan kenaikan avtur atau kurs, itu disesuaikan menyelaraskan fuel surcharge-nya," ujar Dudy.

Adapun, ke depan selain fuel surcharge, Kementerian Perhubungan pun akan mengevaluasi TBA pesawat.

"Itu nanti akan kami evaluasi dan sementara saat ini disepakati oleh para airlines bahwa yang diberlakukan adalah fuel surcharge yang di-adjust," ujar Dudy.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini tengah memfinalisasi formula baru TBA yang tidak hanya memperbarui asumsi kurs dan harga bahan bakar, tetapi juga membuka ruang penyesuaian yang lebih fleksibel ketika terjadi gejolak biaya operasional di masa mendatang.

Dudy sebelumnya mengatakan, pembahasan revisi TBA telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sinkronisasi di tingkat kementerian.

Pemerintah, imbuhnya, berupaya mempercepat penyelesaian revisi tersebut mengingat adanya berbagai tekanan yang saat ini dihadapi industri penerbangan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan revisi TBA tidak semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan maskapai penerbangan. Regulator tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan konsumen. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penerapan skema yang lebih fleksibel terhadap perubahan biaya operasional.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengusulkan agar Kementerian Perhubungan menaikkan TBA tiket pesawat seiring dengan harga bahan bakar avtur yang melonjak.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto mengatakan TBA ditetapkan berdasarkan dua variabel utama yakni harga avtur dan kurs saat ditetapkan pada 2019.

"Ada klausul untuk di-review dan direvisi bila dua variabel tersebut berubah tinggi namun mekanismenya ribet atau kompleks," ujar Bayu.

Dengan revisi TBA sesuai harga terkini dan mekanisme penyesuaiannya lebih fleksibel menurutnya akan membuat industri penerbangan menjadi terjaga keberlangsungannya. Kemudian, pax bisa nendapatkan harga rendah saat low season.