Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik aset yang selama ini tidur dan tidak produktif untuk dijadikan sumber penerimaan baru.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelaskan di tengah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp1,2 triliun, pemerintah daerah paradigma pengelolaan aset daerah dari sekadar pusat biaya menjadi sumber penerimaan.

“Logika aset ini kan pemanfaatan, bukan pemeliharaan. Jadi seharusnya tidak jadi beban pengeluaran, tetapi jadi sumber pendapatan. Kami ingin berubah ke paradigma baru bahwa aset itu dikelola semaksimal mungkin untuk membantu menaikkan PAD,” jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Kamis (12/2/2026).

Iqbal menyebut, Pemprov NTB mengelola sekitar 1.700 persil tanah dengan estimasi nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, optimalisasi pemanfaatan masih terkendala akurasi data dan keterbatasan appraisal.

“Kekhawatiran kami adalah keinginan kami untuk melakukan pemanfaatan aset, tapi data kami parah dan appraisal kami lemah. Kami khawatir kalau melompat ke pemanfaatan nanti akhirnya memanfaatkan undervalue,” katanya.

Untuk memperkuat tata kelola, Pemprov NTB telah menyiapkan 19 pejabat fungsional penilai yang akan didampingi secara teknis oleh DJKN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Balinusra Sudarsono menjelaskan siap mendukung NTB untuk mengoptimalkan aset-aset daerah.

Selain itu DJKN akan membantu penyelesaian piutang daerah yang kerap menjadi temuan dalam audit laporan keuangan.

“Piutang daerah itu kalau ada di LKPD akan mengganggu laporan keuangan daerah Bapak, yang biasanya menjadi temuan BPK. Kami siap untuk menyelesaikannya setelah ini diurus oleh Pemprov secara maksimal dan mentok, limpahkan ke kami, kami akan proses melalui KPKNL,” jelasnya.

Saat ini tercatat 34 berkas piutang dengan nilai sekitar Rp11 miliar sedang diproses di KPKNL Mataram.

Selain itu, DJKN juga menawarkan kolaborasi penilaian sumber daya alam untuk pengembangan pasar karbon melalui IDX Karbon serta skema pembiayaan kreatif melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek infrastruktur publik berbasis KPBU.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa batas maksimal defisitAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5% adalah yang berlaku secara akumulatif semua APBD. Itu tidak berlaku untuk masing-masing anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Aturan yang diundangkan dan berlaku mulai 31 Desember 2025 itu mencakup batas maksimal kumulatif APBD 2026 sebesar 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APB dalam suatu tahun anggaran.

Sementara itu, batas maksimal defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah 2026. Berbeda batas maksimal kumulatif, batas maksimal APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit APBD masing-masing daerah dalam suatu tahun anggaran.

Dalam hal ini, batas maksimal defisit APBD 2026 berbeda dengan yang diterapkan pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada aturan tersebut batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Aturannya berbeda-beda mulai dari kategori sangat tinggi yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sampai kategori sangat rendah 3,35% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025.

Akan tetapi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa batas defisit 2,5% untuk APBD itu berlaku sebagai batasan maksimal untuk seluruh APBD.

"Untuk per daerahnya dapat menyesuaikan, ada yang surplus dan ada yang defisit, yang defisit juga bisa berbeda levelnya sesuai dengan kapasitas APBD," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Dengan demikian, Askolani menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) bisa tetap fleksibel dalam menjalankan anggarannya. Akan tetapi, secara akumulasi nasional tetap ada limit maksimal defisit seluruh APBD.

"2,5% tersebut adalah maksimal akumulasi semua APBD. Bukan per APBD," terang pria yang sebelumnya menjabat Dirjen Bea Cukai itu.

Untuk diketahui, apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

PMK No.101/2025 yang merupakan beleid terbaru juga mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026, khususnya pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Untuk diketahui, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah.

Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Untuk diketahui, penghitungan kapasitas fiskal daerah berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH). Sementara itu, Herman menyoroti bahwa DBH yang merupakan bagian dari TKD pun dipotong cukup besar pada APBN 2026.

"Ini perhitungan sederhana, kalau DBH [dikurangi] itu akan mengganggu kapasitas fiskalnya. Otomatis," ujarnya.

Menurut Herman, pemerintah perlu segera mengevaluasi pemangkasan TKD pada APBN 2026 lansung pada akhir kuartal I/2026. Bila perlu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan untuk mengorekasi alokasi TKD dengan melakukan APBN Perubahan (APBN-P).

Aturan Defisit APBD

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PMK No.101/2025 merupakan beleid yang mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024. Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Beleid itu mencabut aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Salah satu perbedaan yang ada pada PMK No.101/2025 dengan aturan sebelumnya yakni batas maksimal defisit APBD pada tahun anggaran 2026 yang dipukul rata untuk seluruh daerah, tanpa perbedaan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pada beleid terbaru yang diundangkan 31 Desember 2025 itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 0,11% terhadap PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Batas maksimal kumulatif yang ditetapkan pemerintah pusat untuk APBD 2026 itu lebih rendah dari APBN 2025 yakni 0,20% terhadap PDB.

Sementara itu, untuk masing-masing daerah, batas maksimal defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026," demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026).

Kemudian, PMK tersebut turut mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi pasal 5 ayat (2).

Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meminjam dana ke pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025. Sejumlah ekonom menilai langkah ini berisiko tinggi karena dapat mengganggu kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan ketergantungan pemerintah pusat terhadap utang.

“Inovasi fiskal yang sangat berisiko dan perlu selalu kita ingatkan adalah pinjaman pemda ke pusat,” ujar Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai kebijakan tersebut diduga ditempuh sebagai solusi atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang masif. Padahal, langkah itu justru berpotensi memperburuk tata kelola fiskal di tingkat daerah maupun pusat.

“Kebijakan yang saya duga ditempuh sebagai solusi defisit APBD akibat pemotongan TKD yang masif ini berpotensi memperburuk kemandirian dan transparansi fiskal daerah, memperburuk transparansi fiskal pusat, serta meningkatkan ketergantungan pusat terhadap utang,” kata Wijayanto.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bentuk financial engineering untuk “mengakali” batas defisit tiga persen. Menurutnya, meskipun Indonesia memasuki era defisit di bawah tiga persen, utang publik justru terus melejit.

“Ini financial engineering yang berisiko,” ujar Wijayanto.