Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah atau utang sebesar Rp2 triliun demi melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayanya di tengah defisit APBD yang mencapai Rp3 triliun.

Menurut Dedi pembangunan yang sudah berlangsung harus tetap dijalankan agar tak jadi proyek mangkrak. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka utang jadi solusi tercepat.

"Karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," kata Dedi di Bandung yang dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

Kendati, Dedi menegaskan bahwa utang tersebut diambil jangka pendek dan akan dilunasi selama masa pemerintahannya. Ia menyebut tak akan mewariskan utang tersebut ke pemimpin Jabar yang akan datang.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," jelasnya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang dimaksud mendesak harus dilanjutkan adalah Jalur Puncak II, hingga proyek underpas dan jembatan layang di berbagai daerah Jabar.

Adapun pinjaman akan diajukan melalui skema kredit indikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Permohonan pengajuan utang baru ini juga sudah disampaikan Dedi ke DPRD Jawa Barat. Tinggal menunggu waktu untuk dibahas dan diambil keputusan.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.