Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara perihal ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi [hak] prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, berdasarkan beleid tersebut, gubernur menetapkan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) maupun UMSK.

Indah menjelaskan bahwa ketetapan itu mesti berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat daerah. Kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat disebut telah melalui proses ini.

Dia bahkan mengatakan bahwa komunikasi sudah dijalin dengan sejumlah pihak seperti serikat buruh sejak awal 2025, yang juga mencakup perumusan PP No. 49/2025.

“Dan ketika PP itu terbit, kita juga sudah komunikasikan ke Dewan Pengupahan, semua sudah, sudah kita lakukan dialog,” ucap Indah.

Sebelumnya, Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan rencana melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN pada Senin (19/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melayangkan gugatan terkait penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (19/1/2026) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa upaya ini ditempuh usai pihaknya tak mendapatkan jawaban dari surat keberatan yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini telah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara yang mesti didahului dengan pengajuan keberatan.

Dengan demikian, pihaknya akan menuntut besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,73 juta untuk direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh. Gugatan akan dilayangkan ke PTUN Jakarta.

“Kami juga meminta Gubernur DKI dalam kurun waktu paling lambat satu minggu ke depan, sudah ada keputusan terhadap UMSP [upah minimum sektoral provinsi] DKI Jakarta yang nilainya Rp6 juta lebih, atau kira-kira di atas 5% dari 100% KHL DKI Jakarta,” imbuh Said.

Terkait kebijakan pengupahan di Jawa Barat, dia menyebut buruh tetap menuntut revisi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang ditetapkan Dedi Mulyadi agar dikembalikan ke angka rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, gugatan tersebut akan dilayangkan pada waktu yang sama, mengingat surat keberatan yang juga tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota harus sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kotanya. Jadi minggu depan masuk gugatan ke PTUN di Bandung,” tutur Said.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini mulai efektif per 1 Januari 2026 dan menjadi acuan utama pengupahan bagi pekerja dan pelaku usaha di masing-masing daerah.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, besaran upah minimum dihitung berdasarkan sejumlah indikator penting, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Perbedaan karakteristik dan kemampuan ekonomi antarwilayah membuat nilai UMP 2026 tidak sama di setiap provinsi. Ada daerah dengan UMP di atas Rp 5 juta, namun ada pula yang masih berada di kisaran Rp 2 jutaan.

Tak heran jika penetapan UMP 2026 menjadi perhatian luas, baik bagi pekerja yang menanti kenaikan gaji, maupun pengusaha yang harus menyesuaikan struktur pengupahan.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Daftar lengkap UMP 2026

Berikut daftar lengkap UMP terbaru 2026, upah minimum 2026 di setiap provinsi yang berlaku efektif per 1 Januari 2026:

- Daftar UMP 2026 Pulau Jawa dan Bali

Pulau Jawa masih didominasi provinsi dengan jumlah pekerja terbesar, dengan DKI Jakarta sebagai UMP tertinggi nasional. Berikut rinciannya:

• UMP Jakarta 2026/UMP DKI Jakarta 2026: Rp 5.729.876
• UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40
• UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601
• UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07
• UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495
• UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880
• UMP Bali 2026: Rp 3.207.459

Daftar UMP 2026 Wilayah Sumatera

Sebagian besar provinsi di Sumatera menetapkan UMP di atas Rp 3 juta, dengan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Aceh 2026: Rp 3.932.552
• UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.949
• UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955
• UMP Riau 2026: Rp 3.780.495
• UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520

• UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497
• UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250
• UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963
• UMP Lampung 2026: Rp 3.047.734
• UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4.035.000

Daftar UMP 2026 Wilayah Kalimantan

Provinsi di Kalimantan menunjukkan tren UMP yang relatif merata, mayoritas berada di atas Rp 3,5 juta. Berikut rinciannya:

• UMP Kalimantan Barat 2026: Rp 3.054.552
• UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp 3.686.138
• UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp 3.725.000
• UMP Kalimantan Timur 2026/UMP Kaltim 2026: Rp 3.762.431
• UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243

Daftar UMP 2026 Wilayah Sulawesi

Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di kawasan ini. Berikut rinciannya:

• UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630
• UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565
• UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088
• UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3.306.496,18
• UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3.315.934
• UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144

Daftar UMP 2026 Wilayah Maluku dan Papua

Wilayah Papua masih mencatat UMP tertinggi secara nasional, seiring tantangan geografis dan biaya hidup yang lebih tinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490
• UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.510.240
• UMP Papua 2026: Rp 4.436.283
• UMP Papua Tengah 2026: Rp 4.285.848
• UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4.508.714
• UMP Papua Selatan 2026: Rp 4.508.100
• UMP Papua Barat 2026: Rp 3.841.000
• UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000

Dari daftar tersebut, UMP tertinggi di Indonesia 2026 adalah DKI Jakarta. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Angka ini menjadi yang paling tinggi secara nasional, melampaui provinsi lain, termasuk wilayah Papua yang UMP-nya berada di kisaran Rp 4,5 juta.

Itulah rangkuman daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia yang resmi berlaku mulai awal tahun. UMP 2026 menjadi batas minimum pengupahan tahun ini.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar mengubah ketetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa peran Jakarta yang masih berstatus sebagai ibu kota strategis dalam menggapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

Untuk mendorong produktivitas pekerja, dia menuntut agar UMP 2026 di Jakarta dinaikkan sesuai perhitungan 100% KHL atau sekitar Rp5,89 juta, lebih tinggi dari ketetapan saat ini sebesar Rp5.729.876.

“Enggak mungkin kalau upah di Ibu Kota rendah, ada pertumbuhan ekonomi yang sampai 8% itu. Kita datang ke Istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).

Menurutnya, yang perlu digarisbawahi dari kebijakan pengupahan di DKI Jakarta adalah segmen industri yang berbasis pada teknologi (high-tech), sektor jasa, dan perdagangan internasional.

Said berujar bahwa upah minimum di Ibu Kota seharusnya tidak mengacu pada daerah sekitarnya seperti Bekasi dan Karawang yang didominasi sektor padat karya.

Oleh karenanya, buruh KSPI juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Karena tidak masuk akal, upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ujar Said.

Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan revisi terhadap penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketetapan Gubernur Jabar dinilai tak sesuai dengan rekomendasi 19 kepala daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi di Indonesia. Salah satunya jelas adalah Jakarta.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi.

Berikut adalah 10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

Berapa yang Lainnya? lanjut halaman 2...

UMP 2026 Wilayah Lain

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan akan kembali menggelar unjuk rasa terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Jawa Barat pada Kamis (8/1/2026) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak dan daya beli buruh, serta dipandang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi 100% kebutuhan hidup layak [KHL], yaitu sekitar Rp5,89 juta,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, UMP DKI Jakarta tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 kian tertinggal jauh dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Pihaknya menuntut agar Pemprov DKI setidaknya dapat menggunakan indeks tertentu 0,9 dalam formula UMP, sehingga masih mendekati angka 100% KHL. Selain itu, Said juga berharap besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota dapat ditetapkan hingga 5% di atas perhitungan KHL.

“KSPI berharap UMSP DKI Jakarta 2026 sudah ditetapkan paling lambat 7 Januari 2026,” imbuhnya.

Terkait UMSK Jawa Barat, Said mengaku menemukan kejanggalan dalam penetapan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satunya, upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sementara pabrik-pabrik elektronik multinasional berada di bawah angka tersebut.

Dia memandang bahwa ketimpangan ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman.

“Tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing,” ujar Said.

Di samping itu, dirinya berujar bahwa KSPI akan secara resmi mengajukan gugatan penetapan UMP 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan UMSP 2026 ke PTUN Bandung pekan depan, yakni 5 Januari atau 6 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 terus berlanjut. Bahkan, kalangan buruh berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Pasalnya, Said Iqbal menambahkan, gelombang protes ini merupakan representasi suara mayoritas pekerja.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengklaim bahwa penolakan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan internal pemerintahan daerah. Dia menyebut mendapat dukungan tersirat dari beberapa petinggi atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang memahami kondisi riil di lapangan.

"Kami ingin meluruskan, jadi tidak benar jika hanya sekelompok buruh yang menolak. Penolakan ini bersifat masif karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan," tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, selain di DKI Jakarta, pihaknya juga mengkaji gugatan serupa di berbagai daerah lainnya. KSPI menyatakan bakal menggugat penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSP) di Jawa Barat, serta menggelar unjuk rasa di Jakarta pada esok hari, 30 Desember 2025.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penetapan UMP 2026 telah diambil berdasarkan masukan unsur buruh dan pengusaha dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa nilai alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 ialah sebesar 0,75. Dia mempercayai bahwa seluruh pihak dapat menerima keputusan tersebut.

“Penetapan ini berdasarkan PP No. 49/2025 [aturan baru tentang pengupahan] sebagai acuan perhitungan,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

IDXChannel - Ratusan buruh menggelar aksi penolakan atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka menilai UMP DKI Jakarta 2026 tidak memberikan keberpihakan kepada buruh.

Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Winarso menjelaskan, buruh sedianya telah memberikan rekomendasi UMP DKI Jakarta 2026 menggunakan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Nyatanya, UMP DKI Jakarta 2026 hanya ditetapkan Rp5,729 juta, jauh di bawah KHL.

"KHL adalah angka yang harus disepakati antara buruh, pengusaha, dan pemerintah bahwa mekanisme perhitungan UMP harus didahului dengan survei pasar, dengan KHL," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Oleh karenanya, kata Winarso, aksi ini dilakukan untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi UMP DKI 2026 harus memperhitungkan KHL. Sebab, apabila UMP DKI 2026 dihitung berdasarkan KHL, maka angkanya harus menjadi Rp5,8 juta.

"Angka itulah yang kita majukan, oleh karena itu kita aksi supaya didengarkan oleh Pak Pramono, Pak Presiden bahwa buruh menuntut tidak lebih dan tidak kurang dari kebutuhan hidup layak," kata dia.

Winarso pun berharap aksi yang dilakukan buruh ini bisa langsung didengarkan pemerintah. Bahkan, dia juga berharap aksi ini langsung ditindaklanjuti untuk mengubah UMP DKI Jakarta 2026.

"Kita berharap aksi hari ini didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah supaya argumen kita bisa dipertimbangkan," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi buruh DKI Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi yang berpusat di kawasan silang Monas dekat Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).

Demo tersebut dilakukan lantaran kaum buruh tidak puas dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,73 juta atau naik 6,17% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy).

Mereka meminta kenaikan UMP minimal sama dengan tahun lalu yaitu 6,5%. Buruh berharap bahwa UMP DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp5,89 juta.

Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, yang akan dipusatkan di dua titik, yakni Istana Negara, (Jakarta) dan Gedung Sate, Bandung (Jawa Barat).

Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Polisi menerjunkan 1.392 personel terkait dengan aksi sejumlah elemen buruh di Silang Monas, Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan [Polda, Polres, Polsek jajaran] untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan salah satu elemen buruh yang menggelar aksi aksi adalah kelompok Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jakarta. Tak hanya itu, kelompok massa lainnya juga akan melakukan aksi terkait perkara sidang penghasutan yang digelar PN Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Susatyo menekankan bahwa pengamanan bakal dilakukan secara persuasif. Dia juga mengimbau agar pendemo tidak melakukan provokasi hingga merusak fasilitas umum.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung aktivitas arus lalu lintas di lokasi.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.

Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim puluhan ribu buruh akan berdemo selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29-30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta. Agenda utamanya menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 dan menolak Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Serikat buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. UMP DKI 2026 dipatok Rp5,73 juta, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang Rp5,95 juta.

"Mari kita lihat fakta di lapangan, apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Minggu (28/12).

Menurutnya, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang. Namun, kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh.

Kedua, penetapan UMP DKI 2026 Rp5,73 juta lebih rendah dibandingkan hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp5,89 juta per bulan. Terdapat selisih sekitar Rp160 ribu dibandingkan upah minimum yang ditetapkan.

Said Iqbal menambahkan BPS juga menyebutkan biaya hidup di Jakarta mencapai Rp15 juta per bulan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH).

"Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

Ketiga, Gubernur DKI Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Padahal, ketiga insentif tersebut tidak berimplikasi terhadap upah minimum karena dinikmati oleh masyarakat umum dan tidak menjadi bagian dari komponen upah minimum.

Selain itu, kata Said Iqbal, insentif tersebut telah diberlakukan sejak lima tahun lalu, tepatnya pada masa Gubernur Anies Baswedan, sehingga tidak relevan dijadikan dasar penetapan UMP 2026.

KSPI mengklaim bertanya langsung kepada buruh di perusahaan-perusahaan di Jakarta, di antaranya di kawasan Cilincing dan Pulogadung, terkait penerimaan insentif pangan, transportasi (Jaklingko dan Transjakarta), serta air bersih. Hasilnya, para buruh menyatakan tidak menerima insentif tersebut. Dari total sekitar 300 karyawan, hanya sekitar 15 orang yang menerima.

"Artinya, hanya sekitar 5 persen buruh yang menerima insentif tersebut, sementara upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja. Ini jelas tidak masuk akal," ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi setara dengan KHL, yakni Rp5,89 juta per bulan.

KSPI juga menuntut kenaikan UMSP DKI 2026 sebesar 2-5 persen di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri.

Adapun terkait penetapan UMSK 2026 se-Jawa Barat, serikat buruh mengatakan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSK dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut Said Iqbal, rekomendasi tersebut justru dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan oleh Dedi Mulyadi. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK.

Menurutnya, alasan potensi PHK yang digunakan dinilai tidak berdasar. Sebab pada tahun sebelumnya, setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan. Contohnya, UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret dengan alasan perusahaan tidak mampu, meskipun perusahaan-perusahaan raksasa seperti Epson dan Panasonic beroperasi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Jawa Barat menuntut agar Dedi Mulyadi menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat dan merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK 2026.

Terkait langkah lanjutan, KSPI menyiapkan dua langkah utama. Pertama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan penetapan UMSK Jawa Barat, serta mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatera Utara.

Kedua, melakukan aksi besar-besaran. Aksi akan dilakukan serentak selama dua hari, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara atau DPR RI.

Jika aspirasi besok dan lusa tidak didengar, KSPI menegaskan demo berjilid-jilid akan dilanjutkan pada Januari, Februari, dan seterusnya.

"Bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional," pungkas Said Iqbal.

Jakarta: Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Kenaikan UMP ini menjadi kabar baik bagi para pekerja, seiring upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan data yang dirilis, UMP 2026 mengalami kenaikan di seluruh 36 provinsi. Namun, besaran upah minimum antarwilayah masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

DKI Jakarta masih jadi UMP tertinggi 2026

Pada 2026, DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876, naik dari sebelumnya Rp5.396.760.

Posisi Jakarta masih sulit tergeser, mengingat tingginya biaya hidup serta aktivitas ekonomi yang padat di wilayah ibu kota.

Daftar Lengkap UMP 36 Provinsi Tahun 2026

Berikut daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876
Papua Selatan: Rp4.508.850
Papua: Rp4.436.283
Papua Tengah: Rp4.295.848
Bangka Belitung: Rp4.035.000
Sulawesi Utara: Rp4.002.630
Sumatera Selatan: Rp3.942.963
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
Kepulauan Riau: Rp3.879.520
Papua Barat: Rp3.840.947
Kalimantan Utara: Rp3.770.000
Papua Barat Daya: Rp3.766.000
Kalimantan Timur: Rp3.759.313
Riau: Rp3.780.495
Kalimantan Selatan: Rp3.686.138
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
Maluku Utara: Rp3.552.840
Jambi: Rp3.471.497
Gorontalo: Rp3.405.144
Maluku: Rp3.334.499
Sulawesi Barat: Rp3.315.935
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
Sumatera Utara: Rp3.228.701
Sumatera Barat: Rp3.214.846
Bali: Rp3.207.459
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
Banten: Rp3.100.881
Kalimantan Barat: Rp3.054.552
Lampung: Rp3.047.734
Bengkulu: Rp2.827.250
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898
Jawa Timur: Rp2.446.880
DI Yogyakarta: Rp2.417.495
Jawa Barat: Rp2.317.601
Jawa Tengah: Rp2.317.386

Jawa Tengah jadi UMP terendah 2026

Di sisi lain, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah pada 2026, yakni Rp2.317.386. Meski demikian, angka ini tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbedaan UMP antarprovinsi umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas, serta kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah.

(ANN)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 perlu dicermati secara sangat hati-hati.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, tidak semua sektor usaha berada dalam kondisi yang cukup kuat untuk menyerap tambahan biaya akibat kenaikan upah minimum. Maka itu, dia menilai kenaikan UMP harus dijalankan secara proporsional.

“Dunia usaha memahami bahwa kebijakan pengupahan memiliki tujuan fundamental untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional, agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Shinta menyebut tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia masih besar, dengan jumlah pengangguran sekitar 7,47 juta orang, sekitar 11,56 juta orang setengah menganggur, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang rentan dan minim perlindungan.

"Perlu dicermati secara sangat hati-hati karena tidak seluruh sektor usaha saat ini berada dalam kondisi yang cukup kuat untuk menyerap tambahan biaya, khususnya sektor padat karya yang masih menghadapi tekanan permintaan, biaya operasional, dan ketidakpastian ekonomi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan, sektor padat karya saat ini menghadapi tekanan tambahan, khususnya bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen dinilai turut memberatkan pengusaha karena adanya permintaan pembagian beban biaya antara pembeli dan eksportir.

“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” kata Bob.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876. Angka ini naik Rp333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

(Dhera Arizona)