Bisnis.com, PADANG — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang menyebut normalisasi sungai terdampak bencana alam di Sumatra Barat masih dilakukan secara bertahap dan bersifat darurat.

Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Sumatra V Padang Iwan Hernawan mengatakan penanganan permanen masih memerlukan pembahasan lanjutan, termasuk kesiapan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Sekarang itu pengerjaan yang dilakukan bersifat darurat, seperti yang ada di Batang Kuranji yakni di Gunung Nago, normalisasi sudah dilakukan dan air telah kembali mengalir, tetapi masih bersifat darurat,” katanya usai rapat bersama sejumlah satuan kerja Kementerian PU dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Senin (11/5/2026).

Menurut Iwan, progres normalisasi sungai di Kota Padang untuk paket I telah mencapai sekitar 80%, mencakup wilayah Batu Busuak hingga Gunung Nago. Adapun titik lain yang membutuhkan normalisasi masih dalam tahap penyiapan anggaran.

Dia mengatakan prioritas penanganan difokuskan pada sungai yang menyebabkan genangan, berada dekat permukiman, serta lokasi dengan kondisi jalan terkikis.

“Jadi yang ditangani untuk normalisasi ini yang penting-penting dulu, seperti sungai yang menyebabkan genangan air, berada dekat dari rumah, jalan yang terkikis, dan kondisi tertentu lainnya, sehingga kami nilai butuh penanganan prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kawasan Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang masih menyiapkan paket pekerjaan. Iwan menjelaskan kawasan tersebut memiliki sedimentasi cukup tebal hingga mencapai 3 meter sehingga membutuhkan lokasi khusus untuk pembuangan material sedimentasi.

“Kalau di dekat Muaro Penjalinan Padang itu, tidak kami tumpukan di tepi sungainya, karena banyak rumah warga. Solusinya memang harus diangkut dan dibuang. Nah, tempat penampungan pasir sedimen ini yang masih dicari solusinya,” katanya.

Dia memperkirakan normalisasi di Muaro Penjalinan dapat dimulai pada 2026 setelah proses kajian dan persetujuan anggaran rampung.

Selain Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang juga memetakan titik normalisasi lain di Kecamatan Nanggalo yang dinilai rawan karena berada dekat kawasan permukiman.

“Kami berharap pada tahun 2026 ini, secara bertahap normalisasi sungai bisa dilakukan untuk wilayah Padang ini,” ujarnya.

Untuk mendukung mitigasi banjir, BWS Sumatra V Padang juga merencanakan pembangunan empat unit sabo dam, masing-masing dua unit di Sungai Kuranji dan kawasan Air Dingin.

“Untuk satu unit sabo dam ini diperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 miliar, hal ini menghitung dari kondisi harga material bangunan yang kini mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta percepatan normalisasi sungai di Sumatra Barat mengingat tingginya risiko banjir saat curah hujan meningkat.

"Saya minta kepada BWS Sumatra V Padang, normalisasi sungai ini penting untuk disegerakan, karena saya melihat masih banyak titik-titik aliran sungai terjadi pendangkalan akibat banjir, yang hingga saat ini belum tersentuh penanganan," tegasnya.

Andre mengatakan dukungan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra Barat akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PU.

"Normalisasi sungai ini pengerjaan yang mendesak, dan saya memahami perlu dikerjakan secara bertahap. Tetapi, keselamatan masyarakat dari ancaman bencana banjir juga harus jadi pertimbangan," tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung fokuskan penanganan bencana banjir, selain pembangunan infrastruktur fisik baru, normalisasi aliran sungai secara juga dimasifkan.

Langkah ini diambil menyusul temuan tumpukan sampah yang menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air di sejumlah titik vital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan cuaca ekstrem belakangan ini diperparah oleh penyumbatan saluran air. Berdasarkan data lapangan, volume sampah yang menyumbat aliran sungai mencapai angka mengkhawatirkan, yakni hampir 300 meter kubik dalam satu hari pengangkutan.

“Banjir kemarin itu selain karena cuaca ekstrem juga karena saluran pembuangan banyak tersumbat sampah. Jumlahnya sangat besar,” kata Farhan.

Farhan menegaskan infrastruktur pengendali banjir eksisting, seperti kolam retensi, sebenarnya beroperasi dengan optimal. Namun, kapasitas tampung tersebut menjadi tidak berarti ketika aliran sungai menuju kolam terhambat oleh sedimentasi dan tumpukan limbah domestik.

“Kolam retensi berfungsi tapi yang meluap itu sungainya. Karena rata-rata tersumbat sampah,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Bandung memprioritaskan evakuasi sampah dari badan sungai guna mengembalikan kapasitas aliran. Farhan mencatat, penurunan muka air berlangsung cukup signifikan segera setelah penyumbatan dibersihkan, yang mengindikasikan bahwa sistem drainase kota masih memadai jika aliran tidak terganggu.

Guna memperkuat strategi ini, Pemkot Bandung berencana merevitalisasi peran petugas kebersihan di lapangan. Skema penguatan personel akan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih kompetitif dalam APBD untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan sungai.

“Kita akan berdayakan gober ditambah tugasnya dan tentu kita upayakan ada penambahan insentif. Ini sedang kita hitung dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan penambahan kolam retensi baru belum menjadi prioritas utama dalam jangka pendek. Ia menilai efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada manajemen aliran sungai yang bersih dan terjaga.

“Percuma bikin kolam retensi sebanyak mungkin kalau sungainya tidak dikelola. Air tetap meluap karena pendangkalan dan sampah,” katanya.

Melalui rencana revitalisasi sungai secara menyeluruh, Pemkot Bandung berharap dapat menekan risiko banjir secara sistemik. Farhan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah kita lakukan bisa mengurangi risiko banjir dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai,” tuturnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang mengaku telah meminta kepada pemerintah pusat untuk mendukung program mitigasi bencana banjir, salah satunya lewat proyek pengerukan sungai.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan wilayahnya menjadi langganan banjir karena sungai-sungai mengalami pendangkalan atau tersedimentasi. Hal ini yang menyebabkan sungai cepat meluap saat intensitas hujan meningkat.

"Kami memang cukup sulit untuk memitigasi masalah banjir ini. Saya sudah minta ke pemerintah pusat proyek pengerukan Sungai Tamiang karena bencana ini akibat luapan sungai yang sedimennya memang cukup tebal," ucap Armia Pahmi di Tamiang, Jumat (9/1/2026).

Dikatakan Armia, pemerintah merespons positif permintaan untuk memitigasi bencana banjir di Aceh Tamiang.

Pada Februari mendatang proyek pengerukan sedimentasi di Sungai Tamiang yang merupakan sungai terbesar di wilayah ini dijadwalkan akan mulai dilakukan.

"Pertengahan Februari nanti sungai itu akan dikeruk dari muara sampai hulu. Harapannya upaya itu bisa mengurangi banjir di Tamiang," ujar Armia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan pada bencana banjir besar pada akhir November 2025.

Jumlah korban meninggal dunia di Aceh Tamiang mencapai 101 orang, menduduki posisi kedua setelah Aceh Utara yang berjumlah 230 orang.

Tamiang juga menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir besar, mencapai 74,7 ribu jiwa.

Polri Selidiki Penyebab Banjir Aceh Tamiang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turun langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengusut dugaan pembalakan liar yang disebut jadi pemicu banjir bandang di kawasan ini.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengatakan, penyelidikan difokuskan pada aliran sungai yang membawa gelondongan kayu hingga ke kawasan permukiman.

Tim penyelidik disebutnya akan melakukan identifikasi dan pencocokan kayu-kayu yang ditemukan di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin guna memastikan sumber material kayu tersebut.

"Kami mencocokkan kayu-kayu yang ada di lokasi terdampak dengan kondisi di daerah hulu untuk mengetahui asal muasalnya," ujar Irhamni dikutip dari laman resmi Polri, Jumat (9/1/2026).

Dia mengungkapkan, penyelidikan juga menemukan sedimentasi yang sangat tinggi di kawasan terdampak yang memperparah dampak banjir, bahkan hingga merusak rumah warga dan fasilitas umum di Aceh Tamiang.

Lebih jauh, Tim Dittipidter juga menelusuri sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Aceh Timur, salah satunya Kecamatan Simpang Jernih.

Irhamni mengatakan, dugaan sementara pemicu banjir bandang bersumber dari kerusakan lingkungan dari kawasan hulu di Kampung Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, serta Desa Lokop di Kabupaten Aceh Timur.

"Kemungkinan identifikasi kami mengarah pada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, termasuk hutan lindung serba guna dan hutan lindung Simpang Jernih," ungkapnya.

Dia menegaskan Polri hingga saat ini masih berupaya mengumpulkan informasi untuk meningkatkan status penyelidikan penyebab bencana banjir Aceh ini ke tahap penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki penyebab banjir yang melanda AcehTamiang.

TKP yang diselidiki Bareskrim itu berlokasi d Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kuala Simpang. Area ini oleh dipenuhi oleh temuan gelondongan kayu.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan penyelidikan ini dimulai dengan proses identifikasi kayu di area pesantren itu.

"Kami mencocokkan atau mengidentifikasi kayu-kayu yang ada di Darul Mukhlisin. Kemudian kami cocokkan ke daerah hulu, itu sumbernya dari mana," ujar Irhamni kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, gelondongan kayu itu berasal dari kegiatan pembalakan di Hutan Lindung Serba Jadi dan Hutan Lindung Simpang Jernih.

Selanjutnya, penyelidik menemukan adanya endapan lumpur di TKP diduga disebabkan oleh sedimentasi dan longsoran dari aliran sungai di Tamiang.

"Di Kuala Simpang masyarakat bisa kita lihat rumahnya masuk itu lumpur-lumpur yang dari hulu ini dan di sungai terjadi sedimentasi yang sangat tinggi sehingga banjir," imbuhnya.

Lebih jauh, Irhamni mengungkapkan sedimentasi ini menjadi parah karena disebabkan adanya ketidaktaatan saat kegiatan pembukaan lahan oleh pihak tertentu.

Pembukaan lahan itu juga diduga tidak memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

"Sedimentasi itu disebabkan adanya tidak taatan pada saat pembukaan lahan apalagi kalau ilegal tentunya tidak ada UKL-UPL. Tapi kalau itu legal tentunya dia harus taat kepada UKL-UPL," pungkasnya.