Bisnis.com, JAKARTA- PT Toba Pulp Lestari Tbk yang dulu bernama Inti Indorayon Utama (INRU) belakangan banyak disorot terkait perusakan hutan di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, penyebab bencana alam pada akhir November lalu.

Di lain sisi, Toba Pulp Lestari (TPL) bukan nama asing bagi sektor kehutanan di Indonesia, wabilkhusus wilayah sekitar Tapanuli, Sumatra Utara. Sebelum berganti nama menjadi TPL, perusahaan berkode saham INRU merujuk Inti Indorayon Utama itupun telah beroperasi sejak puluhan tahun silam.

Keberadaannya pasang surut, ditentang warga, disetop operasi sementara, tetapi selama itu pula perusahaan ini tetap beroperasi. Baru setelah bencana banjir dan longsor menimpa Tapanuli, keberadaan INRU diusik kembali.

Bahkan, orang sekaliber Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merasa wajib memberikan klarifikasi. Maklum, sebagaimana dirasa mantan Menko Marves itu, banyak cibiran bahwa dirinya adalah sosok di balik keberadaan TPL.

Selain menegaskan bahwa tidak selembar pun menggenggam saham TPL, dia menyimpulkan perusahaan telah merusak ekosistem Sumatra sejak lama.

Salah satu kisah yang dinukil sewaktu Luhut mengemban jabatan Menperindag era Gus Dur. “Saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau, belum lagi kawasan hutan kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Perusahaan yang dulu bernama Indorayon, sempat ditutup sementara pada era Presiden B.J Habibie. Namun pada November 2000, setelah berganti baju sebagai TPL, perusahaan mulai beroperasi kembali.

Lewat pernyataan resmi yang diterima Bisnis pada Selasa (13/1/2025), TPL menanggapi pandangan publik sekaligus pernyataan Luhut.

TPL menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur TPL Anwar Lawden menambahkan sejak semula beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha merujuk perizinan resmi pemerintah. Semua dilakukan TPL sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta adanya pengawasan rutin dari instansi terkait.

Di lain sisi, Earthsight dan Auriga Nusantara merilis riset jejak kerusakan alam Batang Toru. Dari riset tersebut, diduga ada aksi ilegal pembukaan hutan alam yang dilindungi, termasuk dalam area konsesi TPL.

Parahnya lagi, wilayah itupun mencakup wilayah hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor. Analisis citra satelit wilayah hutan dataran tinggi DAS Batang Toru dan sekitarnya, teridentifikasi tiga blok besar penggundulan hutan dan pembukaan lahan baru. Salah satu area berada dalam konsesi TPL yang memegang pengembangan hutan tanam monokultur eucalyptus untuk pabrik bubur kertas skala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Sebaliknya, TPL juga membantah temuan itu. Perusahaan mengklaim menjalankan seluruh operasional secara bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

TPL HENTIKAN OPERASI

Dengan dugaan demikian, pemerintah kemudian meminta TPL menyetop operasional, terutama penebangan dan pengangkutan hasil hutan eucyalyptus. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melayangkan surat penangguhan operasional tersebut.

Belakangan Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan perintah presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh operasional TPL.

Raja Juli menegaskan, hasil audit dan evaluasi PT TPL nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah, kata Raja Juli, tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut atau melakukan penataan ulang (rasionalisasi) terhadap wilayah konsesi yang dikuasai.

Di tengah status hukum TPL belum berjuntrung, Satuan Tugas/Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah mengantongi data 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana Sumatra pada November lalu itu.

Jurubicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut seluruh perusahaan tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi.

Barita menyebut ke-12 perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian perpanjangan perizinan, pencabutan perizinan, hingga dikenakan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hanya saja, para pemburu untung dari kerusakan alam seakan tak pernah jera. Terlebih lagi bila aksi ilegal mereka tak pernah terkuak, sebelum alam bersaksi lewat peristiwa bencana. Hukum yang tegas dan pengawasan ketat, itu solusi jangka panjangnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Karya berjudul “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, karya Saabira Chudhuri menyingkap mengurai detail problem di balik limbah sampah plastik yang membanjiri bumi saat ini. Tumpukan sampah plastik tidak begitu saja terjadi secara alamiah, melainkan terdapat desain industri bermotif profit.

Bloomberg baru saja merilis wawancara khusus dengan Saabira Chaudhuri yang merupakan jurnalis The Wall Street Journal. Sosok Saabira memiliki pengalaman panjang meliput berbagai produsen barang konsumen raksasa, seperti Coca-Cola Co., Mc Donald, maupun PepsiCo Inc.

Dari riwayat karier demikian, Saabira pun terlecut menggarap karya otentik, mempertanyakan tanggung jawab perusahaan besar yang menyisakan limbah produk plastik.

Saabira menyodorkan fakta bagaimana botol plastik jadi senjata perusahaan air minum kemasan guna mendulang untung. Begitupun untuk resto cepat saji yang kini seakan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kehadiran popok sekali pakai.

Semuanya, simpul Saabira, memiliki jalan berujung bencana bagi lingkungan hidup. Terdapat tumpukan sampah plastik sekali pakai di mana-mana.

Dia mengakui bahwa persoalan demikian juga telah menyita perhatian perusahaan-perusahaan besar tersebut. Lewat buku “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, Saabira ingin memulai pencarian solusi jangka panjang.

Berikut petikan wawancara khusus Bloomberg bersama Saabira:

Anda berpendapat bahwa asal mula masalahnya adalah pembuangan — bahwa sampah itu sendiri menjadi model bisnis, bukan produk sampingan?

Setelah Perang Dunia II, industri ini melakukan perubahan yang disengaja. Lloyd Stouffer, seorang tokoh industri, secara terbuka mengatakan bahwa plastik harus beralih dari barang tahan lama menjadi barang sekali pakai karena perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual sesuatu seribu kali lipat daripada sekali.

Jadi, industri ini menjual kita dengan higienis, kemudahan, modernitas, bahkan feminisme — lebih sedikit menyetrika, memasak lebih mudah. ​​Beberapa [manfaat] ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup, jadi plastik tidak seharusnya dibenci secara besar-besaran. Namun, perusahaan juga melihat sampah menumpuk dan sebagian besar mengabaikannya.

Dalam buku Anda, Anda menggambarkan perdebatan tentang wadah kerang dan popok sekali pakai. Mengapa hal itu penting?

Kasus McDonald's di akhir 1980-an tampak seperti kemenangan bagi para aktivis: Perusahaan itu menghentikan wadah kerang polistirena. Namun, itu kosong. Mereka hanya mengganti satu produk sekali pakai dengan yang lain — wadah kertas yang masih sulit didaur ulang setelah makanan meresap. Model bisnis "kemudahan" yang mendasarinya tetap ada.

[Dengan popok], popok sekali pakai menjadi begitu mengakar sehingga pilihan popok kain dianggap tidak praktis. Yang sering terlupakan adalah model layanan popok lama, seperti pengantar susu, di mana perusahaan mengumpulkan, mencuci, dan mengembalikan popok kain. Model bisnis penggunaan kembali itu pun lenyap. Plastik turut menghancurkannya, dan setelah hilang, popok sekali pakai menjadi satu-satunya pilihan.

Perusahaan tidak ingin terlihat mengingkari janji. Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini?

Karena mereka membangun bisnis mereka berdasarkan sekali pakai. Membatalkan hal itu berarti memulai dari awal — yang tidak akan mereka lakukan kecuali regulasi memaksa semua orang untuk bergerak bersama.

Para eksekutif mengakui bahwa jika mereka meluncurkan produk yang dapat digunakan kembali atau terkonsentrasi tetapi pesaing tidak, mereka kehilangan pangsa pasar dan harus kembali. Perusahaan publik takut akan reaksi keras dari pemegang saham jika mereka bertindak sepihak. Itulah mengapa regulasi penting: Regulasi menyeimbangkan persaingan.

Apakah Anda melihat material alternatif sebagai solusi?

Sebagian, tetapi tidak sendirian. Kita perlu mengubah model kembali ke arah penggunaan kembali dan pengurangan kemasan, bukan hanya pertukaran material. Kertas memiliki dampak terhadap iklim. Plastik "biodegradable" seringkali merupakan greenwashing. Plastik tersebut tidak terurai di tempat pembuangan sampah, atau jika pun terurai, akan melepaskan metana.

Infrastruktur juga penting. Sistem pengomposan untuk plastik biodegradable belum ada di AS. Oleh karena itu, material baru hanya bermanfaat jika dipadukan dengan sistem untuk memprosesnya.

Bagaimana dengan daur ulang — adakah solusi sederhana?

Salah satu langkah yang terabaikan adalah standarisasi kemasan. Saat ini, plastik berwarna seperti botol sampo merah atau wadah deterjen hijau tidak dapat didaur ulang secara tertutup. Plastik-plastik tersebut "didaur ulang" menjadi produk abu-abu seperti pipa. Jika setiap botol deterjen berwarna putih dan setiap botol sampo berwarna bening, ekonomi daur ulang akan meningkat pesat.

Semua orang di industri ini tahu ini, tetapi perusahaan-perusahaan menolaknya. Pencitraan merek, zat aditif, dan kerahasiaan tentang bahan kimia, semuanya menjadi penghalang. Jadi ya, daur ulang bisa berjalan lebih baik — tetapi hanya jika perusahaan melakukan perubahan kolektif.

Apa yang Anda harap dapat dipahami oleh pembaca?

Tiga hal utama: Fokus pada perusahaan barang konsumsi. Produsen minyak dan resin jauh [dari konsumen biasa], tetapi merek seperti Coca-Cola dan Procter & Gamble berada di garis depan. Mereka memutuskan bagaimana produk dikemas, dan mereka sangat peduli dengan pendapat konsumen. Tekanan publik dapat mendorong mereka.

Regulasi sangat penting. Tanggung jawab produsen yang diperluas, target penggunaan kembali, dan mandat pengurangan limbah semuanya diperlukan. Eropa memang unggul, tetapi bahkan di AS, undang-undang tingkat negara bagian dapat berdampak luas, seperti halnya reformasi lingkungan di masa lalu.

Kesehatan dapat mengubah perdebatan. Orang-orang mungkin menerima harga yang lebih tinggi atau ketidaknyamanan jika mereka melihat plastik dikaitkan dengan infertilitas, kanker, atau risiko lainnya. Tidak seperti "limbah" yang abstrak, kesehatan bergema di seluruh spektrum politik.

Jadi, Anda tidak mengatakan kita bisa hidup tanpa plastik sepenuhnya?

Tidak, plastik terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan modern, terkadang karena alasan yang baik. Namun, narasi bahwa kita tidak bisa hidup tanpa barang sekali pakai, itu rekayasa. Selama beberapa dekade, kita hidup secara berbeda. Mengingat sejarah itu dapat membantu kita membayangkan masa depan yang tidak terlalu bergantung pada budaya sekali pakai.