JAKARTA, iNews.id - Pertamina memperkuat komitmen dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satunya, dengan menjalankan pengurangan emisi karbon di seluruh lini bisnis sebagai dukungan terhadap target Net Zero Emission (NZE) dan efisiensi energi yang dicanangkan pemerintah.

Hingga Februari 2026, Pertamina mencatat realisasi penurunan emisi sebesar 354.609 ton CO₂e, atau 112 persen dari target periode berjalan, sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi perusahaan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi Pertamina dalam menjalankan berbagai program efisiensi energi di seluruh lini bisnis, mulai dari hulu hingga hilir.

“Realisasi dekarbonisasi yang melampaui target ini menjadi bukti bahwa Pertamina terus bergerak menuju energi yang lebih bersih. Namun, keberlanjutan energi juga membutuhkan peran aktif masyarakat melalui perilaku hemat dan bijak menggunakan energi,” ujar Baron.

Pertamina menegaskan bahwa langkah menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya dilakukan melalui optimalisasi operasional dan inovasi teknologi, tetapi juga melalui edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien dan tepat guna.

Menurut Baron, perilaku bijak menggunakan energi memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi, terutama di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi.

“Penggunaan energi secara bijak, seperti menggunakan BBM sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan energi secara efisien, merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060,” tuturnya.

Secara kinerja, capaian dekarbonisasi Pertamina didorong oleh kontribusi seluruh subholding. Subholding Upstream mencatat kinerja tertinggi dengan capaian di atas target, diikuti Subholding Downstream dan Gas yang juga menunjukkan performa positif melalui berbagai program efisiensi operasional dan optimalisasi energi.

Sementara itu, subholding lain seperti Pertamina New & Renewable Energy, serta Integrated Marine Logistics terus memperkuat implementasi program dekarbonisasi melalui efisiensi energi, elektrifikasi operasional, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Selain menjalankan berbagai program pengurangan emisi, Pertamina juga terus menyempurnakan target Net Zero Emission (NZE), termasuk penguatan kebijakan internal seperti penerapan internal carbon pricing, pengembangan proyek rendah karbon, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan.

Dengan capaian positif pada awal 2026, Pertamina optimistis dapat mencapai target dekarbonisasi tahunan sekaligus memperkuat perannya sebagai perusahaan energi nasional yang tidak hanya andal dan terjangkau, tetapi juga semakin ramah lingkungan.

Pertamina menargetkan pengurangan emisi pada 2026 sebesar 1.962.156 ton CO₂e. Berbagai program strategis dalam pengurangan emisi sekaligus efisiensi energi terus dijalankan di seluruh Subholding. Sementara di Hulu, Pertamina menjalankan efisiensi penggunaan fuel gas dengan optimasi pengoperasian gas turbin dengan efisiensi mencapai 12 MMSCFD.

Sedangkan di Subholding Downstream, Pertamina melakukan upgrade APC Boiler-RU VI, optimasi gas engine, implementasi biofuel, serta optimalisasi penggunaan PLTS di operasional dan kantor.

Pertamina juga terus mengembangkan program energi bersih yang melibatkan masyarakat seperti Desa Energi Berdikari dengan mengoptimalkan sumber energi bersih yang melimpah di pedesaan. Langkah ini menjadi komitmen Pertamina untuk membangun swasembada energi berbasis desa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan berbagai terobosan yang dilakukan, saat ini Pertamina mampu menjaga ESGRisk Rating pada risiko medium berdasarkan analisis lembaga pemeringkat ESG Sustainalytics, menjadikan Pertamina pada peringkat 1 dari 54 perusahaan dunia dalam subindustri minyak dan gas terintegrasi.

Pertamina mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menerapkan gaya hidup hemat dan bijak energi sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga keberlanjutan energi dan bumi untuk generasi mendatang.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Editor: Rizqa Leony Putri

INSTITUTE or Essential Services Reform (IESR) menilai kinerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) sepanjang 2025 belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Secara umum, lembaga ini melihat transisi energi berjalan lambat dan ketahanan energi nasional masih rapuh.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan capaian yang disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kemajuan struktural sektor energi. Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari. Angka ini sedikit di atas target APBN 605 ribu barel per hari.

Namun Fabby menilai capaian tersebut tidak mencerminkan penguatan produksi. Target lifting 2025 justru jauh lebih rendah dibandingkan target 2024 sebesar 635 ribu barel per hari. “Sejak 2020, target lifting minyak terus diturunkan dari 707 ribu barel per hari,” kata Fabby.

Ia juga mengkritik penggunaan NGL dalam perhitungan lifting minyak. Produk tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan minyak bumi. Tanpa NGL, capaian lifting dinilai berpotensi tidak memenuhi target. Kondisi ini membuat target 1 juta barel per hari pada 2030 semakin sulit dicapai.

Soal energi terbarukan, Kementerian ESDM mencatat bauran energi bersih 2025 mencapai 15,75 persen. Angka ini naik dari 14,65 persen pada 2024. Kapasitas terpasang energi terbarukan bertambah sekitar 1,3 gigawatt.

Menurut Fabby, kenaikan tersebut belum sesuai target Kebijakan Energi Nasional yang baru. Selain itu, sebagian besar penambahan berasal dari PLTS atap milik konsumen. Sementara proyek energi terbarukan dalam RUPTL PLN banyak yang tidak terealisasi. “Penambahan pembangkit yang diklaim besar itu sebagian besar datang dari inisiatif pelanggan, bukan proyek yang direncanakan pemerintah,” ujar Fabby.

Padahal, kata Fabby, peningkatan bauran energi terbarukan sangat penting untuk menekan emisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario ambisius, emisi bisa turun hingga sekitar 436 juta ton CO2 pada 2060 jika bauran energi terbarukan mencapai 77 persen.

Dari sisi realisasi investasi energi baru terbarukan dan konservasi energi pada 2025 mencapai US$2,4 miliar. Angka ini melampaui target US$ 1,5 miliar. Meski begitu, IESR menilai kinerja ini masih tertinggal dari tren global.

Fabby mencatat investasi energi bersih global mencapai US$ 2,1 triliun pada 2024. Untuk mengejar target emisi nol pada 2050, Indonesia perlu investasi US$ 30-US$ 40 miliar per tahun. Fabby juga menekankan pentingnya membangun industri energi terbarukan dalam negeri agar tidak bergantung pada impor teknologi.

Adapun produksi batu bara Indonesia pada 2025 mencapai 790 juta ton. Angka ini melampaui target 739,6 juta ton. Pemerintah juga menetapkan target produksi 2026 sebesar 600 juta ton. Fabby melihat tren ini menunjukkan dominasi energi fosil belum berkurang. “Target produksi batu bara selalu terlampaui karena dorongan ekspor dan ketergantungan pada royalti,” ujar Fabby.

Untuk itu, ia mengingatkan risiko penurunan harga batu bara di tengah transisi energi global. Pemerintah harus menyiapkan skenario dampaknya terhadap fiskal dan stabilitas ekonomi.

Di sektor kebijakan biodiesel, pemerintah mengklaim kebijakan biodiesel B40 berhasil menekan impor solar menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025. Namun IESR mengingatkan penggunaan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel punya risiko.

Jika terlalu banyak dialihkan untuk bahan bakar nabati, ekspor dan penerimaan negara bisa tertekan. Ia juga menolak solusi membuka lahan sawit baru karena berisiko merusak hutan dan memperburuk krisis iklim.

Sementara itu, di sektor program listrik desa pada 2025 yang menjangkau 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi, Fabby melihat ada kemajuan. Tetapi, ia menilai kualitas pasokan masih timpang di daerah 3T.

Ia mendorong pemanfaatan PLTS dan baterai agar desa terpencil mendapat listrik yang andal. Menurut dia, pengelolaan listrik desa perlu melibatkan entitas lokal seperti koperasi atau BUMDes. “Tanpa tata kelola yang kuat, proyek PLTS bisa terbengkalai," kata dia.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengoperasikan Hub Biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. Fasilitas ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem biomassa nasional berbasis konsep spoke hub sekaligus mendukung transisi energi dan target Net Zero Emission 2060.

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan hub biomassa ini bertujuan menjamin keamanan pasokan biomassa untuk pembangkit listrik serta meningkatkan kualitas rantai pasok energi terbarukan. “Kami membangunnya secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, BUMDes, koperasi, dan masyarakat lokal,” kata Hokkop dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.

Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis dikembangkan sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan potensi biomassa lokal, seperti limbah kayu dan limbah serbuk aren. Fasilitas ini mencakup proses pengolahan, pengujian kualitas, hingga distribusi biomassa ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Biomassa hasil pengolahan direncanakan untuk mendukung program co-firing di PLTU Adipala dan PLTU Indramayu. Langkah ini diharapkan mampu menekan emisi dari pembangkit eksisting sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Hokkop mengatakan pemanfaatan biomassa juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurut dia, pengelolaan limbah biomassa dapat menciptakan nilai tambah baru sekaligus menekan emisi karbon dan gas metana.

“Bioenergi bukan sekadar soal energi bersih, tetapi juga tentang memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk mendorong ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” katanya.

Pelaksana Harian Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Odi Sefriadi menjelaskan pengembangan Hub Biomassa Ciamis berangkat dari besarnya potensi limbah serbuk aren yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menambahkan kehadiran hub biomasa ini membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat kolaborasi antara PLN Group, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Melalui teknologi dewatering dengan metode screw press, limbah serbuk aren diolah agar memenuhi spesifikasi pembangkit dan siap digunakan sebagai bahan bakar biomassa,” kata Odi.

DIREKTUR Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah, mengatakan transisi energi dapat menjadi mesin baru pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu, daerah yang selama ini bergantung kepada sumber daya alam mentah dapat membuka peluang diversifikasi sumber pendapatannya.

“Di level nasional kita sudah mulai menjadi negara dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Prinsip ini perlu diadopsi di level daerah, apalagi dengan momentum transisi hijau saat ini,” kata Imaduddin dalam acara "Tempo Energi Day" di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Imaduddin berkaca kepada daerah yang punya potensi sumber daya alam melimpah seperti Kalimantan Timur dengan batu baranya. Daerah semacam ini memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Namun ia menilai model ekonomi berbasis eksploitasi SDA tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Imaduddin, hilirisasi yang berbasis energi terbarukan berpotensi memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan peluang karbon kredit yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah yang mampu mengembangkan proyek-proyek berbasis energi bersih.

Pemerintah saat ini telah menetapkan program hilirisasi untuk 18 komoditas dan memetakan proyek-proyek prioritas di berbagai provinsi. Imaduddin menilai kebijakan ini dapat memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer berbasis SDA.

Ia mengatakan Indef melakukan kajian mengenai dampak penggunaan energi terbarukan dalam proses hilirisasi. Hasil awal menunjukkan industri yang lebih hijau memiliki akses pasar lebih luas seperti nikel dalam industri mobil listrik.

Menurut perhitungan Indef, penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,4 persen. “Jika pertumbuhan awalnya 5 persen, maka dengan menginjeksi energi terbarukan, pertumbuhannya bisa menjadi 5,4 persen karena peningkatan daya saing dan perluasan pasar,” ujar Imaduddin.

Untuk itu, ia menekankan masa depan ekonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah memanfaatkan hilirisasi energi dan momentum transisi hijau. “Ini menjadi tulang punggung ekonomi berkelanjutan, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di daerah,” ujarnya.

Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebelumnya sudah menyusun studi kelayakan hilirisasi 18 komoditas sektor energi. Proyek ini diusulkan untuk digarap oleh Danantara.

Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi Bahlil Lahadalia mengatakan proyek itu terdiri dari delapan proyek di sektor mineral dan batu bara (minerba). Lalu tiga proyek pertanian, tiga proyek kelautan dan perikanan, dua proyek transisi energi, serta dua proyek ketahanan energi.

“Total nilai 18 proyek prioritas ini mencapai Rp 618,13 triliun dengan potensi penyerapan lapangan pekerjaan sebanyak 276.636 orang,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Dia menuturkan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas Investasi dan Ketahanan Energi yang diinisiasi langsung oleh Danantara bersama Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. “Kami akan terus intensif bergerak bersama Danantara, termasuk dalam hal pendanaan, penyelesaian hukum, pembebasan lahan, dan dampak sosial-lingkungan,” ucap Bahlil Lahadalia.

ANGGOTA Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam acara "Tempo Energy Day" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Satya menjelaskan sejak Konferensi Iklim Glasgow pada 2021, Indonesia didorong agar menghentikan penggunaan energi fosil pada 2040. Namun pemerintah memilih pendekatan hati-hati. “Indonesia tidak mengambil langkah phasing out fossil fuel, tetapi phasing down. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Satya, percepatan energi terbarukan dan pengurangan fosil harus berjalan seiring dengan pemenuhan keandalan pasokan. Ia menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ketahanan energi harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sejajar dengan ketahanan pangan.

Di lain sisi, ia menilai ketahanan energi tidak hanya memastikan pasokan tersedia, tetapi juga mesti didukung infrastruktur memadai serta harga terjangkau. “Untuk apa bertransisi jika biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat” katanya.

Dalam forum tersebut, ia menyebut dua isu yang perlu mendapat perhatian dalam transisi energi, yakni pemanfaatan energi sebagai aset daerah untuk mendorong investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) dan urgensi pembiayaan hijau untuk mendukung komitmen transisi energi.

Pasalnya, Satya melanjutkan, Indonesia tidak dapat membiayai transisi energi sendirian. Pengalaman dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), kata dia, menunjukkan bantuan internasional masih diberikan dengan skema bunga komersial yang tidak memberikan keistimewaan bagi negara berkembang. “Ini very challenging. Transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih adil,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan global dalam pengurangan emisi. Di satu sisi, negara-negara maju mendorong penghapusan energi fosil. Namun di sisi lain, permintaan batu bara tetap meningkat. Tren ini menunjukkan dunia belum sepenuhnya konsisten terhadap target penurunan emisi karbon.

Selain pendanaan, kata Satya, aspek teknologi juga menjadi hambatan dalam transisi energi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon seperti carbon capture dan carbon capture utilization and storage masih sangat mahal.

Satya berpendapat negara maju perlu membantu agar teknologi tersebut menjadi lebih murah dan layak secara komersial sehingga dapat diterapkan negara berkembang. "Transisi energi adalah kebutuhan bersama. Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kolaborasi global," ucapnya.

MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perkembangan terkini skema pembiayaan transisi energi lewat Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia. Komitmen pendanaan JETP naik dari US$ 20 miliar menjadi US$ 21,4 miliar atau Rp 356,2 triliun (dengan asumsi kurs rupiah 16.646 per dolar AS).Perkembangan itu diungkap Airlangga setelah rapat dengan perwakilan International Partner Group (IPG), negara-negara yang berkomitmen mendukung pendanaan JETP. “Tadi dibahas komitmen kembali JETP, ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia komitmennya US$ 20 miliar dan sekarang sudah meningkat menjadi US$ 21,4 miliar,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, 5 Desember.Airlangga menjelaskan bahwa sumber dana tersebut sebesar US$ 11 miliar berasal dari negara-negara donor yang tergabung dalam IPG. Sedangkan US$ 10 miliar dari GFANZ, koalisi global yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan terkemuka. Melalui program JETP, Indonesia mendapat komitmen bantuan pembiayaan dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi. Komitmen pendanaan ini awalnya disepakati saat Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022. Beberapa proyek yang bakal didanai misalnya pensiun dini PLTU batubara.Dari jumlah komitmen yang diumumkan saat ini, dana yang sudah dimobilisasi adalah US$ 3,1 miliar. Airlangga menyatakan akan menyusul pendanaan US$ 5,5 miliar lagi yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi untuk beberapa proyek konkret.Beberapa proyek yang sudah ada adalah Green Corridor Sulawesi, program dedieselisasi, proyek Geothermal di Sumatera. Lalu ada proyek Waste to Energy bekerja sama dengan Asia Zero Emission Community (AZEC). Selanjunya ada beberapa rencana proses untuk pengadaan tender proyek energi terbarukan. “Ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar. Ketersediaan dana US$ 21,4 miliar adalah sebuah dana yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan,” ucap Airlangga.

JAKARTA, iNews.id – PT Pertamina (Persero) membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025. Di tengah dinamika industri energi global dan tantangan ekonomi, Perseroan terus menjaga ketahanan energi nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan kinerja keuangan yang sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Selasa (23/6/2026), Pertamina membukukan pendapatan sebesar 70,89 miliar Dolar AS atau setara Rp1.167,99 triliun, dengan EBITDA sebesar 11,43 miliar Dolar AS atau setara Rp188,33 triliun, serta laba bersih sebesar 3,35 miliar Dolar AS atau setara Rp55,20 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan fundamental bisnis yang tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga kinerja di seluruh lini bisnis energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar 5,9 miliar Dolar AS atau setara Rp97,20 triliun, serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun yang turut memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan kemampuan kilang dalam mengoptimalkan produksi produk bernilai tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, bisnis gas menunjukkan kinerja positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF atau tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bidang logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional yang diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh atau meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya. 

Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program dekarbonisasi di seluruh lini bisnis yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap target Net Zero Emission (NZE). 

“Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berfokus pada ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberterimaan (acceptability) energi bagi masyarakat. 

“Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan kinerja korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas dukungan yang diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

“Keputusan yang telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah penting bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih kinerja dan prestasi yang semakin baik di masa mendatang,” ujarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri