JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui transformasi bisnis, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang adaptif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Memperingati Harkitnas 2026, Pertamina menggelar Upacara Bendera di Gedung Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (20/5). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para perwira Pertamina Grup di lingkungan holding, subholding, hingga anak perusahaan services Pertamina.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero), Ahmad Siddik Badruddin, bertindak sebagai Pembina Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan generasi penerus bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis, termasuk energi.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.

Menurut Siddik, semangat Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik dalam menjaga keberlanjutan energi nasional.

“Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengelolaan risiko yang adaptif. Bagi Pertamina, pengelolaan risiko yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga,” katanya.

Dia menambahkan, ketahanan energi sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global sekaligus memastikan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang.

“Pertamina terus memperkuat tata kelola risiko di seluruh lini bisnis, penguatan aspek HSSE, transformasi digital, serta pengembangan energi rendah karbon guna menghadapi tantangan energi masa depan,” katanya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menambahkan bahwa Harkitnas menjadi momentum penting bagi seluruh perwira Pertamina untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi bangsa.

“Semangat inilah yang harus terus dipupuk di lingkungan Pertamina. Mari bangkitkan semangat nasionalisme, selain itu Pertamina terus mengembangkan kemampuan untuk menjaga amanah mendukung ketahanan energi nasional,” ucapnya.

Menurut Baron, semangat kebangkitan nasional juga perlu diwujudkan masyarakat melalui dukungan terhadap kemandirian energi nasional, salah satunya dengan menggunakan energi secara bijak.

“Banyak langkah yang bisa kita lakukan, di antaranya bijak dalam menggunakan energi. Kalau ini dilakukan secara bersama-sama, maka dampaknya pasti akan terasa besar. Ini juga adalah bagian dari kebangkitan nasional,” tuturnya.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Editor: Rizqa Leony Putri

HOUSTON, iNews.id - Pertamina menjajaki kerja sama strategis dengan SLB sebagai penyedia teknologi global untuk mempercepat peningkatan produksi migas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi. Penjajakan ini dilakukan dalam rangkaian Offshore Technology Conference (OTC) di Houston.

Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi Pertamina dalam mendukung agenda ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi dan optimalisasi sumber daya domestik.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menegaskan bahwa kolaborasi dengan penyedia teknologi global menjadi kunci untuk membuka potensi produksi yang lebih besar sekaligus menjawab tantangan efisiensi dan keberlanjutan.

“Kolaborasi dengan mitra teknologi seperti SLB merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga memastikan operasi yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penjajakan kerja sama ini mencakup optimalisasi aset dan peningkatan keandalan operasional, peningkatan produksi minyak dan gas, efisiensi biaya, penurunan emisi karbon, serta penguatan pemanfaatan teknologi digital dan data.

SLB sendiri merupakan perusahaan teknologi energi yang menghadirkan solusi terintegrasi di seluruh rantai nilai energi, mulai dari eksplorasi dan produksi migas hingga pengembangan teknologi digital dan energi rendah karbon, dengan fokus pada peningkatan akses energi sekaligus mendorong dekarbonisasi menuju net zero.

Dengan kapabilitas teknologi yang mencakup pengembangan subsurface, sistem produksi, hingga solusi digital dan rendah karbon, SLB menjadi mitra strategis dalam mendukung transformasi dan peningkatan kinerja sektor hulu migas di Indonesia.

Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pengembangan migas yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya, tetapi juga pada integrasi teknologi, efisiensi operasional, dan keberlanjutan. Sinergi antara Pertamina dan mitra global diharapkan dapat mempercepat pencapaian target produksi migas nasional.

Dengan langkah ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi energi sekaligus mendorong terwujudnya ketahanan energi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Rizqa Leony Putri

EKONOM Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan serangan Amerika Serikat ke Venezuela bakal berdampak terhadap ekonomi Venezuela. Dampak ekonomi serangan AS akan langsung terasa lewat penurunan kapasitas ekspor minyak. Hal ini akan berimbas pada kemampuan negara tersebut dalam memperoleh devisa."Serangan tidak harus menghancurkan kilang untuk melumpuhkan kemampuan negara memperoleh devisa; gangguan pada jalur logistik dan kepastian pengapalan sudah cukup untuk menurunkan kapasitas ekspor efektif," kata Syafruddin dalam siaran pers, Ahad, 4 Januari 2026.Amerika Serikat menyerang Venezuela pada Sabtu, 3 Januari 2026. Setelah serangan tersebut, AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan keterlibatan dalam terorisme narkoba. Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan bahwa Amerika akan “memimpin” Venezuela untuk sementara waktu.Trump juga menyatakan bahwa AS akan mengelola cadangan minyak Venezuela. “Kami akan mengerahkan perusahaan-perusahaan besar minyak AS—terbesar di dunia—untuk masuk dan menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara,” ujarnya dalam konferensi pers pada Sabtu, dikutip dari Financial Times dan The Guardian.Infrastruktur produksi dan pengilangan perusahaan migas milik negara Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), tidak mengalami kerusakan besar akibat serangan AS. Tetapi blokade tanker dan penyitaan kargo pada Desember telah memangkas ekspor minyak Venezuela hingga sekitar separuh dari 950 ribu barel per hari pada November. Perusahaan pelayaran menghindari perairan Venezuela, stok minyak menumpuk, dan aktivitas pelabuhan merosot Syafruddin berpendapat komunitas internasional harus segera merespons dengan tegas. Ia berujar, negara-negara Global South perlu memperkuat solidaritas diplomatik agar preseden ini tidak menyebar ke kawasan lain. “Bagi Indonesia, pesan strategisnya jelas: perkuat ketahanan energi dan pangan, diversifikasi sumber devisa, dan bangun kredibilitas institusi ekonomi agar tekanan eksternal tidak mudah menerjemahkan guncangan geopolitik menjadi krisis domestik,” ucapnya.

ANGGOTA Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam acara "Tempo Energy Day" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Satya menjelaskan sejak Konferensi Iklim Glasgow pada 2021, Indonesia didorong agar menghentikan penggunaan energi fosil pada 2040. Namun pemerintah memilih pendekatan hati-hati. “Indonesia tidak mengambil langkah phasing out fossil fuel, tetapi phasing down. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Satya, percepatan energi terbarukan dan pengurangan fosil harus berjalan seiring dengan pemenuhan keandalan pasokan. Ia menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ketahanan energi harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sejajar dengan ketahanan pangan.

Di lain sisi, ia menilai ketahanan energi tidak hanya memastikan pasokan tersedia, tetapi juga mesti didukung infrastruktur memadai serta harga terjangkau. “Untuk apa bertransisi jika biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat” katanya.

Dalam forum tersebut, ia menyebut dua isu yang perlu mendapat perhatian dalam transisi energi, yakni pemanfaatan energi sebagai aset daerah untuk mendorong investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) dan urgensi pembiayaan hijau untuk mendukung komitmen transisi energi.

Pasalnya, Satya melanjutkan, Indonesia tidak dapat membiayai transisi energi sendirian. Pengalaman dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), kata dia, menunjukkan bantuan internasional masih diberikan dengan skema bunga komersial yang tidak memberikan keistimewaan bagi negara berkembang. “Ini very challenging. Transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih adil,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan global dalam pengurangan emisi. Di satu sisi, negara-negara maju mendorong penghapusan energi fosil. Namun di sisi lain, permintaan batu bara tetap meningkat. Tren ini menunjukkan dunia belum sepenuhnya konsisten terhadap target penurunan emisi karbon.

Selain pendanaan, kata Satya, aspek teknologi juga menjadi hambatan dalam transisi energi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon seperti carbon capture dan carbon capture utilization and storage masih sangat mahal.

Satya berpendapat negara maju perlu membantu agar teknologi tersebut menjadi lebih murah dan layak secara komersial sehingga dapat diterapkan negara berkembang. "Transisi energi adalah kebutuhan bersama. Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kolaborasi global," ucapnya.