ANGGOTA Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam acara "Tempo Energy Day" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Satya menjelaskan sejak Konferensi Iklim Glasgow pada 2021, Indonesia didorong agar menghentikan penggunaan energi fosil pada 2040. Namun pemerintah memilih pendekatan hati-hati. “Indonesia tidak mengambil langkah phasing out fossil fuel, tetapi phasing down. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Satya, percepatan energi terbarukan dan pengurangan fosil harus berjalan seiring dengan pemenuhan keandalan pasokan. Ia menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ketahanan energi harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sejajar dengan ketahanan pangan.

Di lain sisi, ia menilai ketahanan energi tidak hanya memastikan pasokan tersedia, tetapi juga mesti didukung infrastruktur memadai serta harga terjangkau. “Untuk apa bertransisi jika biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat” katanya.

Dalam forum tersebut, ia menyebut dua isu yang perlu mendapat perhatian dalam transisi energi, yakni pemanfaatan energi sebagai aset daerah untuk mendorong investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) dan urgensi pembiayaan hijau untuk mendukung komitmen transisi energi.

Pasalnya, Satya melanjutkan, Indonesia tidak dapat membiayai transisi energi sendirian. Pengalaman dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), kata dia, menunjukkan bantuan internasional masih diberikan dengan skema bunga komersial yang tidak memberikan keistimewaan bagi negara berkembang. “Ini very challenging. Transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih adil,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan global dalam pengurangan emisi. Di satu sisi, negara-negara maju mendorong penghapusan energi fosil. Namun di sisi lain, permintaan batu bara tetap meningkat. Tren ini menunjukkan dunia belum sepenuhnya konsisten terhadap target penurunan emisi karbon.

Selain pendanaan, kata Satya, aspek teknologi juga menjadi hambatan dalam transisi energi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon seperti carbon capture dan carbon capture utilization and storage masih sangat mahal.

Satya berpendapat negara maju perlu membantu agar teknologi tersebut menjadi lebih murah dan layak secara komersial sehingga dapat diterapkan negara berkembang. "Transisi energi adalah kebutuhan bersama. Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kolaborasi global," ucapnya.

PRESIDEN Prabowo Subianto menyerahkan 16 nama calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku lepentingan (APK) periode 2026–2030 kepada Ketua DPR RI. Langkah ini menjadi awal dari proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan dilakukan oleh DPR untuk menentukan delapan anggota terpilih."Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan fit and proper test oleh para anggota DPR. Kementerian ESDM berharap proses seleksi berjalan lancar dan menghasilkan APK DEN terbaik untuk mengawal kebijakan energi nasional,” ujar Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 30 Oktober 2025.Dadan mengatakan, nantinya akan ada delapan calon terpilih untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota DEN periode 2026–2030. Anggota DEN terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan yang mewakili berbagai sektor strategis di bidang energi.DEN merupakan lembaga yang bertugas merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan energi nasional. Berikut daftar 16 nama calon Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan yang diajukan Presiden Prabowo: