PT Freeport Indonesia (PTFI) kini memiliki kapasitas fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga hingga 3 juta ton per tahun setelah mengoperasikan dua fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hilirisasi tembaga nasional.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengatakan smelter pertama dibangun sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam perpanjangan Kontrak Karya yang mewajibkan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia.

"Dari kerja sama dengan Jepang, terbangunlah smelter pertama dan dioperasikan di tahun 1998 di Kabupaten Gresik," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Menurut dia, kapasitas smelter pertama yang semula sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun kemudian ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, pembangunan smelter kedua merupakan amanat yang muncul setelah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2018. 

Hal itu sesuai mandat untuk membangun satu smelter lagi dengan kapasitas 2 juta ton.

Freeport kemudian membangun fasilitas baru berkapasitas 1,7 juta ton dan mengombinasikannya dengan ekspansi smelter lama menjadi 1,3 juta ton.

Dengan demikian, total kapasitas pemurnian yang dimiliki perusahaan kini mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

"Kombinasi dari kapasitas kedua smelter ini adalah 3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan," ujar Harry.

Smelter terbaru Freeport diresmikan pada Rabu, 27 Juni 2024 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas kala itu mengungkapkan smelter tembaga single line tersebut merupakan yang terbesar di dunia.

JAKARTA - Raksasa pertambangan dunia, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) mengumumkan pencapaian besar dalam kelanjutan operasionalnya di Indonesia. Freeport resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di distrik mineral Grasberg, Papua, hingga habisnya cadangan sumber daya (life of resource).

Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia sekaligus memberikan kepastian jangka panjang bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Setidaknya beberapa poin utama dalam dokumen resmi yang dirilis pada 18 Februari 2026, dan disepakati antara Freeport serta Pemerintah Indonesia.

Perpanjangan Izin Operasional: Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diamandemen untuk memberikan hak operasi hingga cadangan mineral habis.

Divestasi Saham Gratis: Pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan 12% saham di PTFI kepada kepentingan pemerintah Indonesia tanpa biaya (gratis).

Dengan catatan pihak penerima hanya perlu mengganti biaya investasi prorata berdasarkan nilai buku untuk investasi yang bermanfaat setelah periode 2041.

Struktur Kepemilikan: FCX tetap memegang 48,76% saham hingga 2041, dan akan memegang sekitar 37% saham mulai tahun 2042.Izin Tambang Freeport Diperpanjang 20 Tahun, Pemerintah Amankan Investasi Rp336 Triliun

Komitmen untuk Papua dan Hilirisasi Nasional

Tidak hanya soal angka saham, kesepakatan ini juga mencakup tanggung jawab sosial dan penguatan industri dalam negeri. Untuk fasilitas kesehatan di Papua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, termasuk mendanai pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Hilirisasi tetap prioritas, dimana Freeport berkomitmen melanjutkan penjualan domestik untuk produk tembaga murni, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya guna mendukung ekosistem industri hilir Indonesia.

Freeport-McMoRan juga diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga murni ke Amerika Serikat jika negara tersebut membutuhkan pasokan tambahan. Sedangkan untuk investasi eksplorasi, PTFI akan meningkatkan anggaran eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya jangka panjang baru di wilayah Grasberg.

Kemitraan Enam Dekade

Chairman of the Board, bersama Kathleen Quirk, President & CEO FCX, Richard C. Adkerson menyatakan rasa bangganya atas kemitraan yang telah terjalin selama enam dekade.

"Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Perpanjangan ini memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi semua pemangku kepentingan di salah satu deposit tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Dengan perpanjangan ini, kepastian penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen menjadi lebih terjamin. Selain itu pengalihan tambahan 12% saham di masa depan akan semakin memperkuat kendali Indonesia atas kekayaan alam di bumi Papua.

Saat ini PTFI tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan aplikasi amandemen IUPK agar ketentuan dalam MOU ini dapat segera diimplementasikan secara hukum.

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di kawasan tambang Grasberg, Papua Tengah.

Rosan mengungkapkan, bahwa perpanjangan IUPK tersebut berlaku untuk periode 2041 hingga 2061 atau selama 20 tahun. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi kelanjutan operasional tambang pasca-berakhirnya izin sebelumnya pada 2041.

“Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan," katanya dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Jumat (20/2/2026).

RI dan Freeport Capai Kesepakatan Rp650 Triliun di AS, Ada 6 Poin Termasuk Perluasan Tambang



Menurut Rosan, nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp336,4 triliun (dengan kurs Rp16.820 per USD) untuk periode dua dekade mendatang. Ia menilai tambahan investasi ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun dampak ekonomi turunan lainnya.

"Nilainya itu 20 miliar dolar AS. Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” lanjutnya.

MoU tersebut ditandatangani Rosan mewakili pemerintah bersama President and CEO Freeport-McMoRan Inc Kathleen Quirk serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Kesepahaman ini diproyeksikan memastikan keberlanjutan produksi tambang Grasberg setelah 2041 dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail.

Pemerintah memastikan bahwa kesepakatan ini tidak akan berhenti di level nota kesepahaman saja, melainkan akan segera ditingkatkan menjadi dokumen hukum yang mengikat.

"Ini tentunya akan dinaiklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama," tegas Rosan.

Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus konsisten dalam menjalankan agenda hilirisasi mineral strategis dengan menggandeng mitra global, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi investor besar di tanah air.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan Inc (FCX) menandatangi kesepakatan kerja sama dalam forum US-Indonesia Business Summit 2026. Kesepakatan antara korporasi dengan negara ini bagian dari kesepakatan bisnis senilai USD38,4 miliar atau setara Rp650 triliun dalam pertemuan bisnis yang berlangsung di Washington D.C, Rabu (18/2) tersebut.

Adapun kesepakatan ini berfokus pada pemberian perpanjangan masa operasi bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) di wilayah tambang mineral Grasberg hingga ketersediaan cadangan di kawasan tersebut habis.

6 Butir utama kesepakatan Nota Kesepahaman (MoU) RI dan Freeport:

1. Poin pertama menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PTFI akan mengalami perubahan atau amendemen, yang bertujuan untuk memperpanjang hak operasional perusahaan sesuai dengan sisa umur cadangan tambang.

Freeport Perkuat SDM Papua Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi



2. Pada poin kedua, PTFI diwajibkan untuk memperbesar kontribusinya kepada masyarakat Papua. Salah satu bentuk nyatanya adalah penyediaan dana guna membangun sebuah rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan di bidang kedokteran.

3. Menyusul pada poin ketiga, PTFI berkomitmen untuk menaikkan anggaran eksplorasi sekaligus memacu pelaksanaan studi guna mengenali dan mengembangkan potensi sumber daya jangka panjang beserta berbagai peluang perluasan bisnis.

4. Berlanjut ke poin keempat, program hilirisasi di dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama PTFI. Hal ini diwujudkan lewat penjualan produk seperti tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, hingga produk turunan lainnya di pasar lokal.

Di samping itu, perusahaan juga bersiap untuk mengekspansi pasar tembaga olahannya ke Amerika Serikat (AS) dengan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku, khususnya jika AS memerlukan suplai tembaga tambahan.

5. Poin kelima, pada tahun 2041 mendatang, Freeport-McMoRan sepakat untuk menyerahkan 12% porsi sahamnya di PTFI kepada Pemerintah Indonesia secara cuma-cuma. Namun, hal ini disertai syarat bahwa pihak penerima harus memberikan kompensasi ganti rugi secara proporsional (pro-rata) kepada FCX atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan nilai buku investasi, khusus untuk investasi yang mendatangkan keuntungan pada periode setelah 2041.

Dengan skema ini, Freeport-McMoRan akan tetap memegang porsi kepemilikan sahamnya yang sekarang sebesar 48,76% sampai tahun 2041, dan persentase tersebut akan menyusut menjadi sekitar 37% memasuki tahun 2042.

6. Terakhir, poin keenam memastikan bahwa seluruh sistem tata kelola dan operasional yang berjalan saat ini berikut aturan-aturan yang tertuang di dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, maupun dokumen kesepakatan lain yang masih sah akan terus diterapkan sepanjang umur cadangan tambang tersebut.

Menanggapi pencapaian ini, Richard C. Adkerson selaku Chairman Freeport-McMoRan Inc (FCX), bersama Kathleen Quirk yang menjabat sebagai President dan Chief Executive Officer FCX, mengutarakan apresiasi mereka terhadap kemitraan berkesinambungan yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat secara luas, dan secara khusus warga Papua.

"Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan selama 6 dekade terakhir, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus menciptakan nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkap pihak manajemen Freeport melalui rilis tertulisnya, seperti dikutip Jumat (20/2/2026).

Segala bentuk perpanjangan masa operasi maupun butir-butir kesepakatan yang telah disetujui ini sifatnya masih tunduk pada penerbitan IUPK hasil revisi oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu berbekal penandatanganan MoU tersebut, PTFI akan bergerak cepat untuk merampungkan prosedur pengajuan perpanjangan IUPK agar sejalan dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama.

Momen krusial penandatanganan ini turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara Gala Iftar yang digelar setelah agenda buka puasa bersama dalam forum di Washington.

Acara tersebut merupakan bagian dari forum bisnis inisiatif Kadin Indonesia yang menggandeng US-Asean Business Council serta USINDO. Forum ini berhasil mempertemukan para petinggi negara dan pimpinan perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat dengan tujuan utama memperkokoh relasi di sektor perdagangan dan investasi, yang juga mencakup rencana penerapan Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara RI dan AS.