JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII Novita Hardini mengingatkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana agar tidak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan foreign. Kementerian Pariwisata diminta berani memetakan posisi daya saing Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan Novita Hardini saat Rapat Kerja di Gedung Senayan, Jakarta. "Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," tegas Novita, Kamis (4/6/2026).

Oleh karena itu, Novita mendesak agar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kementerian wajib menyuguhkan data komparatif dengan negara-negara kompetitor tetangga. Hal ini krusial agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian (output) yang terukur, dan tidak sekadar habis untuk kegiatan promosi rutin.

Guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita Hardini menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan. Pertama, Akselerasi Konektivitas Udara (Air Connectivity): Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah.

Novita mencontohkan perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung menuju Manado, atau ke Kediri untuk kemudian menyokong destinasi di wilayah daerah pilihannya (Dapil), Trenggalek. Tanpa adanya konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan menumpuk di titik-titik tertentu saja.

Lihat video: Kementerian Pariwisata Luncurkan "Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)"



Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini. Komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, seringkali menemui jalan buntu. Kementerian Pariwisata dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat.

Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke Daerah demi PAD: Para kepala daerah pada dasarnya sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal. Namun, pemerintah pusat harus memberikan timbal balik berupa keluwesan atau kewenangan bagi daerah untuk membuka pos-pos pemasukan baru khususnya dari sektor pariwisata guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Legislator fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII ini mengajak Menteri Pariwisata untuk berkaca pada kesuksesan Dubai. Negara yang awalnya sangat bergantung pada minyak bumi tersebut kini mampu mencetak pendapatan luar biasa melalui sektor pariwisata yang digenjot secara mati-matian oleh pemerintahnya, tanpa hanya mengandalkan tarikan pajak dari rakyat.

"Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menginterupsi Gubernur BI Perry Warjiyo yang menyebut Rupiah stabil saat rapat Komisi XI DPR RI pada Senin, 18 Mei 2026.

“Interupsi, Ketua. Gini, Pak menerjemahkan stabilitas ini, Pak. Tadi kan Bapak bilang stabilitas bukan pada level tapi pada gejolaknya tadi 5,4%,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie.

“Nah, menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu stabil, apa landasannya?” lanjutnya.

Dalam data yang disajikan oleh Gubernur BI, nilai tukar Rupiah selalu berada di bawah nilai fundamental ekonomi yang pas. Hal tersebut lebih lanjut dikritisi oleh Dolfie

"Kalau kita lihat Pak, riwayatnya dari 2014 sampai 2025, Rupiah tidak pernah berada dalam situasi fundamental ekonomi Rupiah yang pas" ungkapnya

"Saya tidak tahu apakah memang BI sengaja menciptakan undervalue atau overvalued, atau tidak. karena kalau kita lihat datanya tidak pernah Pak (menyentuh fundamental ekonomi Rupiah yang pas), kecuali 2019 dan 2022." tuturnya

Lihat video: DPR Semprot Gubernur BI usai Rupiah Anjlok ke Rp17.600



Dolfie menekankan, BI justru baru bisa memastikan nilai tukar Rupiah dalam nilai funamental yang pas hanya ketika ekonomi tidak bergerak

"2022 ketika Covid, saat ekonomi tidak bergerak baru BI bisa memanage Rupiah sesuai dengan nilai fundamental ekonominya. Tapi ketika ekonomi bergerak, BI tidak bisa membuat nilai Rupiah sesuai dengan nilai fundamental ekonominya"

Dolfie juga mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh BI untuk membuat nilai rupiah bisa ada di titik fundamentalnya. "Dari pembelajaran 2025 ketika nilai tukar Rupiah tidak sesuai dengan nilai fundamentalnya, apa saja yang sudah dilakukan BI? berapa biaya yang dibutuhkan agar Rupiah bisa berada di nilai fundamentalnya? dan kenapa hal tersebut tidak bisa terjadi? saya rasa itu yang perlu untuk dipaparkan saat ini," katanya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

JAKARTA - Fraksi PDIP DPR menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL Commuter Line, taksi Green SM di perlintasan sebidang, dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan alarm keras bagi negara untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi publik, khususnya perkeretaapian nasional. Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas meminta Kemendagri dan Kemenhub segera berkoordinasi agar pemerintah daerah lebih responsif dalam pengamanan perlintasan sebidang sesuai Permenhub Nomor 94 Tahun 2018.

Menurutnya, Pemda harus memastikan keberadaan palang pintu, pengawasan, serta regulasi pendukung agar keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta terjamin.

Dari sisi penegakan hukum, Anggota Komisi III DPR Gus Falah mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian yang berujung hilangnya nyawa. Ia menegaskan, jika terbukti ada unsur pidana, siapapun yang bertanggung jawab harus diproses tanpa kompromi.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai akar persoalan utama ada pada belum tuntasnya darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan ribuan titik perlintasan yang belum tertangani dan menegaskan pintu perlintasan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat agar jalur kereta benar-benar steril dan aman.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto dan Sofwan Dedy Ardyanto meminta investigasi menyeluruh, transparan, dan cepat oleh Kemenhub, PT KAI, serta KNKT untuk mengungkap akar masalah, termasuk sistem persinyalan, mitigasi kecelakaan di stasiun padat, hingga kemungkinan gangguan teknis pada taksi yang menjadi pemicu awal kejadian. Mereka juga menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama tanpa hambatan administrasi.

Dari sisi pengawasan BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto dan Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani menegaskan bahwa PT KAI harus melakukan evaluasi total terhadap sistem operasional, standar keselamatan, pengendalian perjalanan kereta, kesiapan SDM, serta perlindungan konsumen. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait kronologi dan penyebab kecelakaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Dewi Juliani, sebagai BUMN, PT KAI tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi wajib menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Sementara Adisatrya memastikan Komisi VI DPR akan memanggil PT KAI untuk meminta penjelasan lengkap dan langkah perbaikan konkret.

Fraksi PDIP juga menaruh perhatian serius pada aspek keselamatan perempuan. Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menegaskan tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan ruang aman bagi perempuan. Menurutnya, keselamatan perempuan tidak cukup hanya dengan pemisahan gerbong, tetapi harus diwujudkan melalui sistem transportasi yang aman secara menyeluruh.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menambahkan bahwa usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian dapat dipahami sebagai mitigasi awal, namun bukan solusi utama. Menurutnya, yang harus dibenahi adalah sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh agar seluruh penumpang, baik perempuan maupun laki-laki, terlindungi secara setara.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa tragedi Bekasi Timur harus menjadi momentum reformasi besar dalam sistem keselamatan transportasi nasional melalui penguatan regulasi, keberpihakan anggaran, audit keselamatan menyeluruh, penegakan hukum tegas, serta kebijakan transportasi yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.

“Keselamatan transportasi publik adalah hak warga negara. Tragedi ini tidak boleh berhenti sebagai duka, tetapi harus menjadi titik balik perubahan nyata,” pungkasnya, Kamis (30/4/2026).

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pihak ketiga yang tidak mengetahui dan tidak terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para ahli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, pihak ketiga yang sering dimaksud adalah individu seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau orang lain yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset tanpa sepengetahuan dan tanpa keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Mercy menegaskan persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat.

Di sisi lain, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar ada pembedaan yang jelas dan tegas terhadap pihak ketiga yang memang ikut terlibat dalam kejahatan, terutama kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tanpa pengaturan yang tegas, kata Mercy, dikhawatirkan pihak tidak bersalah justru menjadi korban, sementara pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum.

“Jangan sampai pihak ketiga yang tidak bersalah harus menanggung beban pembuktian yang berat dan tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang,” tegas Politisi asal daerah pemilihan Maluku tersebut.

Lihat video: DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi



Mercy juga menyoroti ketimpangan posisi hukum pihak ketiga, khususnya terkait beban pembuktian dan mekanisme kompensasi yang dinilai masih kurang memadai. Ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara rinci mekanisme perlindungan tersebut, mulai dari definisi yang jelas, standar pembuktian, hingga prosedur yang adil dan transparan.

Bagi Mercy, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi warga negara. Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mendalami berbagai masukan dari para ahli agar RUU ini tidak hanya kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga tetap adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina menyoroti upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) di tengah tekanan inflasi. Hal itu karena dinamika carut-marut data penerima bansos di masyarakat masih terjadi berkaca dari pengalaman teknis penyaluran bansos di era Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya.

Selly melihat penyaluran bansos dan verifikasi data penerima manfaat bisa dilakukan secara bersamaan. “Desakan inflasi saat ini, maka penyaluran bansos dengan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos jangan dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus mempunyai otoritas memverifikasi dan memvalidasi sebelum diterbitkannya penerima manfaat kepada Bank Himbara,” kata Selly Gantina dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/3/2026).

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berencana menyalurkan bansos demi menjaga daya beli. Skema transfer langsung pun bakal di lakukan kepada para penerima bansos.

Wacana demikian diakui Selly masih memiliki persoalan yakni, kenaikan Desil berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dinilai belum tepat serta dan tak memiliki otoritas menentukan.

“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat, bahkan di hal lain menjadi dana mengendap di bank,” jelas Selly.

Karena itu, peran kemensos harus diperkuat, baik tenaga di kementeriannya; Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN) dan tenaga lapangannya; Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan tenaga penyandang disabilitas dan lansia yang berada di bawah naungan Rehsos.

Artinya, kata Selly, Kemensos merupakan ujung tombak yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh masyarakat, tidak terjadi penyimpangan di lapangan, serta membantu penerima memahami mekanisme pencairan bantuan.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jabar VIII itu mengungkapkan masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, termasuk adanya praktik percaloan dalam pengurusan bansos. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya bersih dan masih membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Penanggulangan inflasi salah satunya melalui bansos, akan tetapi jangan sampai bansos diberikan tapi buat bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” tegasnya.

Selly menilai bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah tidak boleh sekadar respons jangka pendek, melainkan harus berbasis mitigasi dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang baru terdampak tekanan ekonomi.

“Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa yang terdampak dan membutuhkan serta melindunginya,” ujarnya.

Selain itu, Selly juga menekankan pentingnya reformasi data bansos dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Ia menilai masyarakat harus diberi akses untuk terlibat dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan penerima baru, memperbaiki data yang tidak tepat, maupun melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.

“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya.

Untuk memperkuat tata kelola bansos, Selly mendorong keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) secara preventif sejak tahap awal, baik dalam proses pendataan maupun penyaluran.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada sistem distribusi di lapangan dan mekanisme penyaluran melalui perbankan.

Tak terkecuali perbankan yang kerap menjadi hambatan dalam pencairan bansos. Selly menyebut masih banyak penerima yang tidak dapat mengakses bantuan akibat masalah administratif, seperti kesalahan nama, ketidaksinkronan data, hingga rekening yang bermasalah. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diterima justru tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, Selly pernah menemukan kasus dana bansos yang mengendap bertahun-tahun di rekening akibat kesalahan penulisan nama penerima. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara data pemerintah dan sistem perbankan yang berdampak langsung pada hak masyarakat.

“Jangan sampai aturan perbankan justru mempersulit masyarakat. Bantuan itu hak mereka dan harus bisa diakses dengan mudah,” tegasnya.

Karena itu pembenahan bansos harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan pendampingan, perbaikan sistem data, hingga pengawasan distribusi yang ketat.

“Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan,” pungkas Selly.

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harris Turino menyampaikan pesan mendalam dalam perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak mudah bagi sebagian masyarakat, dia menekankan pentingnya menjaga api harapan dan mempererat solidaritas antarsesama.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal, dan Slawi) ini mengakui bahwa perayaan Idulfitri tahun ini dibayangi oleh tantangan finansial yang dirasakan langsung oleh banyak keluarga. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta sulitnya peluang usaha menjadi beban nyata yang harus dihadapi rakyat.

"Banyak keluarga merasa kehidupan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan terasa semakin menekan, dan peluang usaha tidak mudah. Sebagian saudara kita bahkan harus berjuang keras hanya demi memastikan dapur tetap mengepul," ujar Harris dalam pernyataan resminya, Rabu (25/3/2026).

Namun, Harris menegaskan bahwa di balik kesulitan tersebut, makna Idulfitri justru menjadi lebih dalam. Menurutnya, Lebaran bukan sekadar perayaan kemenangan setelah sebulan berpuasa, melainkan momentum untuk saling menguatkan di tengah situasi sulit.

Ia memaparkan bahwa ibadah Ramadan telah mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap keterbatasan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya diimplementasikan pascapuasa untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi.

"Ramadan melatih empati kita agar tidak menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Idulfitri seharusnya tidak hanya menjadi momen saling memaafkan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial," ujarnya.

Harris optimistis bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat untuk bangkit dari masa sulit. Ia meyakini kekuatan terbesar bangsa bukan hanya terletak pada indikator angka ekonomi, melainkan pada semangat gotong royong dan kepedulian antarmasyarakat.

Harris mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun masa depan Indonesia dengan landasan integritas. Ia menekankan bahwa kerja keras yang dibarengi dengan kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat adalah kunci utama kemajuan.

"Mari kita bangun masa depan bersama-sama dengan kerja keras, kejujuran, tanpa korupsi, dan selalu berpihak kepada rakyat. Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H, semoga harapan selalu ada bagi kita semua,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membuka posko pengaduan guna menampung keluhan masyarakat mengenai dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Langkah tersebut ditempuh usai warga yang mendapati status kepesertaan BPJS milik mereka berstatus nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan pembentukan posko itu merupakan upaya pihaknya untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan di tengah rangkaian proses pemutakhiran data nasional.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat,” ujar Renny dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 1,48 juta peserta BPJS PBI JK di Provinsi Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan dampak kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis, lanjut usia, ibu hamil, serta warga lainnya yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran pemerintah.

Banyak warga yang dilaporkan mengalami kebingungan karena perubahan status kepesertaan tersebut baru diketahui saat akan mengakses pelayanan medis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhambatnya layanan kesehatan akibat persoalan administratif.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat, dan transparan agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan publik yang seharusnya bersifat dasar itu hanya karena persoalan pembaruan data.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi,” tegasnya.

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, lanjut Renny, juga mendorong pembentukan posko serupa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.

"Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur juga meminta koordinasi yang intensif tetap terjalin antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan," bebernya.

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama yang mengalami kondisi darurat medis. Persoalan administrasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data tersebut dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

“Pemutakhiran data jangan sampai berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah lebih serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Azis meminta persoalan perempuan dan anak harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut masa depan bangsa.

Dia menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. “Kalau melihat datanya, tiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Azis juga mendorong pemerintah agar lebih serius dalam penanganan perempuan dan anak Indonesia. "Mereka ini adalah masa depan bangsa kita. Harus ada langkah-langkah prioritas yang benar-benar nyata,” tandas Azis.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) ini menilai meningkatnya jumlah kasus setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini belum optimal. Selain itu penurunan anggaran Kementerian PPPA dan KPAI dinilai tidak sebanding dengan besarnya tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di lapangan. “Visinya luar biasa, prioritasnya juga sangat baik. Tapi saya sedih ketika mendengar anggarannya. Setiap tahun kasusnya naik, tapi anggarannya justru turun. Ini kan tidak sejalan,” kata Azis.

Dia menjelaskan keterbatasan anggaran tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, terlebih masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap ke permukaan. “Ini persoalan kepercayaan publik. Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara banyak kasus lain yang tidak dilaporkan,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis, Azis mendorong Kementerian PPPA dan KPAI untuk melakukan kajian mendalam terkait akar persoalan meningkatnya kasus kekerasan serta menyusun strategi penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya pada aspek pencegahan.

“Kalau cakupan penanganannya luas se-Indonesia sementara anggaran terbatas, maka pencegahan harus diperkuat. Apakah melalui sosialisasi, edukasi publik, atau publikasi yang lebih masif, itu perlu dikaji secara serius,” ujarnya.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Senin (26/1/2026), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi melaporkan bahwa alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp214,1 miliar. Turun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar.

Sementara itu, Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000 atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) telah merombak kepengurusan dewan pimpinan daerah (DPD) PDIP di Jawa Tengah.

Perombakan pengurusan ini dilakukan setelah diselenggarakannya konferensi daerah (Konferda) PDIP yang digelar di Semarang pada 27-28 Desember 2025.

Dalam konferda itu, Dolfie Othniel Frederic Palit resmi menjadi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Anggota DPR dari fraksi PDIP ini akan menjabat pada periode 2025-2030.

Selain pemimpin DPD Jateng, Konferda juga menetapkan posisi sekretaris dijabat Sumanto dan bendahara, dijabat oleh Putra Ketua Banggar DPR Said Abdullah yakni Kaisar Kiasa Kasih Said Putra.

"Selamat dan sukses kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah masa bakti 2025-2030," tulis akun Instagram @PDIPJateng, dikutip Senin (29/12/2025).

Adapun, Konferda ini dihadiri langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam arahannya, Megawati menegaskan pentingnya loyalitas kader serta konsistensi kerja politik yang berpihak pada rakyat.

Dia juga menyinggung bahwa komposisi pimpinan daerah partai dengan logo banteng bermoncong putih itu merupakan representasi dari wilayah Jateng itu sendiri.

"Komposisi kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terpilih menunjukkan komposisi representasi wilayah, dan senior- junior. Kader harus solid, disiplin, dan terus bekerja untuk kepentingan rakyat," ujar Megawati.

JAKARTA - Fraksi PDIP menerima audiensi bersama Indonesia Zakat Watch (IZW) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (17/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, PDIP mendukung reformasi pada tata kelola zakat nasional.

"Kami mendukung penuh upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga negara, termasuk pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator untuk mencegah konflik kepentingan (superbody)," kata Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Gantina, dikutip Selasa (18/11/2025).

Terdapat usulan juga untuk insentif bagi para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Dalam pembahasan di audiensi tersebut, terdapat diskusi jika pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak.

"Terkait dengan insentif muzakki, kami mendukung pengkajian serius terhadap usulan bahwa pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak (tax deduction), guna mendorong kepatuhan dan optimalisasi penghimpunan zakat nasional," tuturnya

"Poksi VIII akan mengingatkan pemerintah harus memastikan adanya pemisahan kewenangan yang tegas antara fungsi regulator (pembina), pengumpul/operator, dan pengawas," lanjutnya.

Sally mengatakan terdapat 2 poin penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola zakat

"Satu, BAZNAS harus fokus sebagai operator yang dikelola negara. Fungsi regulasi dan pengawasan tidak boleh berada di bawah kendali BAZNAS untuk menghindari konflik kepentingan (self-auditing dan superbody). Dua, mendesak pembentukan mekanisme pengawasan (Audit) syariah dan keuangan yang independen dan wajib bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZ) untuk menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.

Anggota Komisi VIII PDIP Wibowo Prasetyo juga menambahkan momentum putusan MK juga menjadi landasan terkait reformasi pada BAZNAS

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sistem sentralistik (unified system) dalam pengelolaan zakat, dan sejalan dengan petitum yang diajukan oleh masyarakat sipil, adalah momentum emas untuk segera mengajukan Revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" ujarnya

"Revisi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem pengelolaan zakat yang lebih kolaboratif, adil, dan tidak diskriminatif," tandasnya

IZW adalah organisasi aliansi masyarakat sipil di Indonesia. Fokus IZW adalah pengawasan tata kelola zakat, pengembangan riset ekosistem zakat, optimalisasi edukasi dan literasi zakat, serta advokasi.