Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) menyiapkan transformasi bisnis jangka panjang hingga 2034 untuk mengubah struktur bisnis perusahaan dari yang selama ini didominasi apartemen menjadi berbasis hunian tapak (landed house), hunian mahasiswa (student residence), dan retirement house.

Melalui peta jalan tersebut, setelah 2034, PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat fundamental bisnis sekaligus menciptakan model usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Berbagai langkah strategis yang kami lakukan, termasuk optimalisasi portofolio melalui divestasi aset untuk memperkuat arus kas, merupakan bagian dari upaya menciptakan fondasi perusahaan yang lebih sehat," ujarnya dalam paparan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Dyah, agenda transformasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kinerja usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan.

Di tengah proses transformasi tersebut, sejauh ini kinerja keuangan PPRO hingga Maret 2026 belum optimal. Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp10,58 triliun, turun 41,13% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp17,98 triliun. Liabilitas juga menyusut 24,80% menjadi Rp4,52 triliun dari sebelumnya Rp6,01 triliun.

Sementara itu, ekuitas turun 49,33% menjadi Rp6,06 triliun dibandingkan Rp11,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi operasional, pendapatan perseroan mencapai Rp79 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 21,54% dibandingkan Rp65 miliar pada kuartal I/2025.

Namun demikian, EBITDA masih berada di zona negatif sebesar Rp81 miliar. Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan rugi EBITDA Rp209 miliar pada kuartal I/2024.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, PPRO akan menggeser komposisi portofolio bisnisnya secara signifikan. Saat ini sekitar 70% portofolio perseroan masih berasal dari apartemen, 20% student residence, dan 10% landed house. Ke depan, perusahaan menargetkan komposisi tersebut berubah menjadi 70% landed house, 20% student residence dan retirement house, serta hanya 10% apartemen dan service apartment.

Manajemen menilai bisnis apartemen memiliki kebutuhan belanja modal yang tinggi dengan pasar yang relatif terbatas. Sebaliknya, segmen rumah tapak menawarkan basis pasar yang lebih luas dan kebutuhan investasi yang lebih efisien.

Untuk mendukung transformasi tersebut, PPRO juga mengandalkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan pemilik lahan maupun investor. Melalui strategi ini, perusahaan berharap dapat mengembangkan proyek baru tanpa membebani kebutuhan modal secara berlebihan.

"Kami optimis dapat melanjutkan proses perbaikan secara bertahap, menjaga disiplin pengelolaan USAHA. Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan fundamental usaha, peningkatan kualitas TATA kelola, serta pengelolaan bisnis yang prudent," imbuhnya.

Transformasi Bisnis PPRO

Rencananya transformasi bisnis PPRO dibagi dalam empat fase utama yang berlangsung hingga 2034.

Pada fase penyehatan pada 2025, perusahaan fokus membentuk tim pengendali kesehatan keuangan, mempercepat penjualan ready stock dan lahan, pemulihan branding, serta restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya pada fase pemulihan 2026–2027, PPRO menargetkan perbaikan prosedur operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi dan simplifikasi proses, optimalisasi lahan eksisting, konversi aset menjadi service apartment, serta penguatan merek perusahaan.

Memasuki fase transformasi awal pada 2028–2030, perseroan menargetkan peluncuran proyek baru melalui kerja sama dengan pemilik lahan, mendaur ulang aset-aset lama yang mengalami penurunan kinerja, serta memperkuat building management sebagai pusat laba baru.

Adapun pada fase transformasi akhir periode 2031–2034, PPRO membidik lima proyek yang berjalan sukses, peluncuran proyek Prime Permata Puri, penyelesaian sistem manajemen hunian mahasiswa, pengembangan retirement house, dan pembangunan basis data konsumen yang lebih luas.

Setelah itu PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kinerja dua emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PP Presisi Tbk (PPRE) dan PT PP Properti Tbk (PPRO), babak belur sepanjang 2025. Kedua perusahaan di bawah PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ini mencatatkan total kerugian jumbo hingga sekitar Rp 6 triliun. Kinerja PPRE malah berbalik dari laba pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, PPRE mencatatkan rugi bersih Rp 1,46 triliun sepanjang 2025. Angka itu berbalik dari laba pada tahun 2024 yang sempat mencatatkan keuntungan Rp 90,33 miliar. Jika dikalkulasikan rugi BUMN konstruksi itu terkontraksi 1.719% secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi pendapatan, PPRE masih mencatatkan kenaikan 4,09% yoy menjadi Rp 3,94 triliun, meningkat 4,09% dibandingkan Rp 3,79 triliun pada 2024. Namun, beban pokok pendapatan melonjak lebih tinggi, yakni 35,25% yoy menjadi Rp 4,07 triliun dari Rp 3,01 triliun pada 2024. Akibatnya, perseroan berbalik dari laba kotor Rp 778,22 miliar menjadi rugi kotor Rp 128,76 miliar atau anjlok 116,54% yoy.

Dari sisi operasional, beban usaha meningkat 3,95% yoy menjadi Rp 107,09 miliar. Kerugian penurunan nilai melonjak tajam 1.053,49% yoy menjadi Rp 656,03 miliar dari Rp 56,90 miliar. Beban keuangan juga naik 12,83% yoy menjadi Rp 374,27 miliar.

Di sisi lain, pendapatan lainnya tumbuh 34,71% yoy menjadi Rp 84,82 miliar, sementara beban lainnya naik 11,07% yoy menjadi Rp 57,46 miliar. Beban pajak final juga naik 7,61% yoy menjadi Rp102,17 miliar. Alhasil PPRE mencatat rugi sebelum pajak Rp 1,34 triliun, berbalik dari laba Rp 203,63 miliar atau rontok 758,52% yoy.

Setelah pajak, Perseroan membukukan rugi bersih Rp 1,35 triliun, berbalik dari laba Rp 194 miliar atau anjlok 796,55%. Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar tercatat Rp 143,06, berbalik dari laba per saham Rp 8,84.

Bagaimana dengan PPRO?

Tak kalah berat, PPRO mencatatkan kerugian jauh lebih dalam. Sepanjang 2025, rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak menjadi Rp 4,83 triliun, naik 344,72% yoy.

Tekanan terhadap emiten konstruksi BUMN ini mencerminkan masih beratnya sektor properti dan konstruksi, di tengah tingginya beban bunga, tekanan arus kas, serta lambatnya realisasi proyek.

Tak hanya itu, pendapatan PPRO anjlok 29,51% yoy menjadi Rp 323,22 miliar pada 2025, dari Rp 458,50 miliar pada 2024. Sejalan dengan itu, beban pokok penjualan juga turun 30,92% yoy menjadi Rp 300 miliar dari Rp 434,45 miliar.

Sedangkan laba kotor tercatat Rp 23,14 miliar, turun 3,75% yoy dari Rp 24,04 miliar. Di sisi lain, beban usaha justru meningkat menjadi Rp 105,27 miliar dari Rp 84,35 miliar, atau naik 24,39% yoy.

Tekanan terbesar datang dari pos non-operasional. Perseroan membukukan beban penurunan nilai sebesar Rp 1,50 triliun, melonjak drastis dari Rp 51,6 miliar. Sementara itu, pendapatan lain-lain berbalik menjadi positif Rp 1,58 triliun dari sebelumnya negatif Rp 13,47 miliar.

VP Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi menyatakan bahwa langkah penataan yang dilakukan menjadi bagian krusial dalam memperkuat fundamental Perseroan secara menyeluruh.

Dalam upaya tersebut, PPRO juga menempuh sejumlah strategi, di antaranya memperkuat fundamental keuangan dengan menitikberatkan pada perbaikan arus kas operasional serta penurunan liabilitas secara bertahap.

Selain itu, PPRO mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas melalui peningkatan produktivitas dan kinerja operasional, termasuk lewat efisiensi biaya, optimalisasi produktivitas, penguatan pendapatan berulang (recurring income), serta memperluas kerja sama strategis guna mendukung pengembangan proyek-proyek prioritas.

“Percepatan monetisasi aset, dan peningkatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang terintegrasi,” ucapnya dalam keterangan resmi.

Manajemen menegaskan langkah restrukturisasi dan monetisasi aset menjadi kunci untuk memperbaiki fundamental, termasuk melalui efisiensi biaya, peningkatan pendapatan berulang, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Kinerja dua emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PP Presisi Tbk (PPRE) dan PT PP Properti Tbk (PPRO), babak belur sepanjang 2025. Kedua perusahaan di bawah PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ini mencatatkan total kerugian jumbo hingga sekitar Rp 6 triliun. Kinerja PPRE malah berbalik dari laba pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, PPRE mencatatkan rugi bersih Rp 1,46 triliun sepanjang 2025. Angka itu berbalik dari laba pada tahun 2024 yang sempat mencatatkan keuntungan Rp 90,33 miliar. Jika dikalkulasikan rugi BUMN konstruksi itu terkontraksi 1.719% secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi pendapatan, PPRE masih mencatatkan kenaikan 4,09% yoy menjadi Rp 3,94 triliun, meningkat 4,09% dibandingkan Rp 3,79 triliun pada 2024. Namun, beban pokok pendapatan melonjak lebih tinggi, yakni 35,25% yoy menjadi Rp 4,07 triliun dari Rp 3,01 triliun pada 2024. Akibatnya, perseroan berbalik dari laba kotor Rp 778,22 miliar menjadi rugi kotor Rp 128,76 miliar atau anjlok 116,54% yoy.

Dari sisi operasional, beban usaha meningkat 3,95% yoy menjadi Rp 107,09 miliar. Kerugian penurunan nilai melonjak tajam 1.053,49% yoy menjadi Rp 656,03 miliar dari Rp 56,90 miliar. Beban keuangan juga naik 12,83% yoy menjadi Rp 374,27 miliar.

Di sisi lain, pendapatan lainnya tumbuh 34,71% yoy menjadi Rp 84,82 miliar, sementara beban lainnya naik 11,07% yoy menjadi Rp 57,46 miliar. Beban pajak final juga naik 7,61% yoy menjadi Rp102,17 miliar. Alhasil PPRE mencatat rugi sebelum pajak Rp 1,34 triliun, berbalik dari laba Rp 203,63 miliar atau rontok 758,52% yoy.

Setelah pajak, Perseroan membukukan rugi bersih Rp 1,35 triliun, berbalik dari laba Rp 194 miliar atau anjlok 796,55%. Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar tercatat Rp 143,06, berbalik dari laba per saham Rp 8,84.

Bagaimana dengan PPRO?

Tak kalah berat, PPRO mencatatkan kerugian jauh lebih dalam. Sepanjang 2025, rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak menjadi Rp 4,83 triliun, naik 344,72% yoy.

Tekanan terhadap emiten konstruksi BUMN ini mencerminkan masih beratnya sektor properti dan konstruksi, di tengah tingginya beban bunga, tekanan arus kas, serta lambatnya realisasi proyek.

Tak hanya itu, pendapatan PPRO anjlok 29,51% yoy menjadi Rp 323,22 miliar pada 2025, dari Rp 458,50 miliar pada 2024. Sejalan dengan itu, beban pokok penjualan juga turun 30,92% yoy menjadi Rp 300 miliar dari Rp 434,45 miliar.

Sedangkan laba kotor tercatat Rp 23,14 miliar, turun 3,75% yoy dari Rp 24,04 miliar. Di sisi lain, beban usaha justru meningkat menjadi Rp 105,27 miliar dari Rp 84,35 miliar, atau naik 24,39% yoy.

Tekanan terbesar datang dari pos non-operasional. Perseroan membukukan beban penurunan nilai sebesar Rp 1,50 triliun, melonjak drastis dari Rp 51,6 miliar. Sementara itu, pendapatan lain-lain berbalik menjadi positif Rp 1,58 triliun dari sebelumnya negatif Rp 13,47 miliar.

VP Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi menyatakan bahwa langkah penataan yang dilakukan menjadi bagian krusial dalam memperkuat fundamental Perseroan secara menyeluruh.

Dalam upaya tersebut, PPRO juga menempuh sejumlah strategi, di antaranya memperkuat fundamental keuangan dengan menitikberatkan pada perbaikan arus kas operasional serta penurunan liabilitas secara bertahap.

Selain itu, PPRO mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas melalui peningkatan produktivitas dan kinerja operasional, termasuk lewat efisiensi biaya, optimalisasi produktivitas, penguatan pendapatan berulang (recurring income), serta memperluas kerja sama strategis guna mendukung pengembangan proyek-proyek prioritas.

“Percepatan monetisasi aset, dan peningkatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang terintegrasi,” ucapnya dalam keterangan resmi.

Manajemen menegaskan langkah restrukturisasi dan monetisasi aset menjadi kunci untuk memperbaiki fundamental, termasuk melalui efisiensi biaya, peningkatan pendapatan berulang, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

IDXChannel - Sejumlah saham mencatat lonjakan signifikan selama Ramadan, di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi hingga 13,46 persen ke level 7.106,84 dalam sebulan terakhir.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa (17/3/2026), PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) menjadi yang paling mencolok dengan kenaikan 172,48 persen sebulan ke level Rp2.030 per unit.

Disusul PT PP Property Tbk (PPRO) yang melesat 66,67 persen ke Rp35 per unit, serta PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) yang melambung 57,41 persen ke Rp3.400 per unit.

Penguatan juga terjadi pada PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) yang melejit 45 persen ke Rp58 per unit, serta PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) yang melompat 30,14 persen ke Rp9.500 per unit.

Sementara itu, saham ITMG mendaki 26,13 persen ke Rp28.000, diikuti TKIM yang menguat 24,40 persen ke Rp9.050.

Di baris berikutnya, OMED terkerek 21,36 persen ke Rp250 dan ESSA menguat 21,31 persen ke Rp740. TAPG juga mencatat kenaikan 20,76 persen ke Rp1.745, sedangkan AADI tumbuh 20,69 persen ke Rp10.500.

Kinerja ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan pasar, saham-saham tersebut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menjadi outperformer.

Artinya, saham-saham ini memiliki relative strength di atas pasar yang lebih luas, mencerminkan minat beli yang kuat serta adanya katalis spesifik yang mendorong kenaikan harga. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan harga saham PT PP Properti Tbk. (PPRO) kembali mengalami kenaikan pada Rabu (25/2/2026).

Tercatat, harga saham PPRO telah menguat 8,70% ke Rp25 hingga Rabu (25/2/2026) pukul 10:55 WIB. Kenaikan terjadi setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka gembok atau suspensi terhadap perdagangan efek perseroan sejak 24 Februari 2026.

Dari sisi kinerja keuangan, PPRO mencatatkan perbaikan kinerja dengan berhasil memangkas rugi bersih pada kuartal III/2025. Hal ini seiring membaiknya beban keuangan yang ditanggung perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2025, PPRO membukukan rugi bersih sebesar Rp37,02 miliar. Kerugian tersebut mengalami penyusutan 94,86% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp720,23 miliar.

Penyusutan ini disebabkan oleh berkurangnya pos beban keuangan perseroan selama Januari-September 2025. PPRO tercatat membukukan beban keuangan Rp141,41 miliar pada kuartal III/2025, turun 79,71% year on year (YoY).

Di sisi lain, entitas anak BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tersebut menorehkan pendapatan usaha senilai Rp230,97 miliar sepanjang 9 bulan pertama 2025. Capaian ini turun 19,75% dari tahun lalu senilai Rp287,81 miliar.

Pendapatan PPRO disumbangkan oleh segmen usaha realti yang meraih Rp144,22 miliar, sementara segmen properti berkontribusi Rp86,75 miliar.

Sementara itu, perseroan menorehkan beban pokok senilai Rp223,89 miliar pada kuartal III/2025 atau menurun 12,67% YoY. Kondisi ini membuat PPRO menorehkan laba kotor sebesar Rp7,08 miliar, anjlok 77,48% secara tahunan.

Dari sisi neraca keuangan. total aset PPRO tercatat senilai Rp17,75 triliun atau turun 2,70% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp18,24 triliun.

Liabilitas perusahaan juga menurun tajam 62,82% year to date (YtD) menjadi Rp5,97 triliun dari Rp16,05 triliun. Pada saat bersamaan, ekuitas perseroan melonjak 436,53% menuju posisi Rp11,78 triliun pada kuartal III/2025.

Adapun posisi kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp47,10 miliar atau mengalami penurunan sebesar 27,24% YoY dari Rp67,74 miliar pada tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, pencabutan keputusan suspensi saham PPRO tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-UPT-00002/BEI.PP3/02-2026. Pencabutan suspensi dilakukan setelah PPRO memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada 17 Februari 2026.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan menjelaskan bahwa pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PPRO berlaku di seluruh pasar, terhitung sejak sesi I full call auction (FCA) pagi ini.

“Mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban perseroan atas pembayaran bunga pada tanggal 17 Februari 2026, maka Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar,” ucap Lidia dalam pengumuman resmi BEI, Selasa (24/2/2026).

Sebagai informasi, saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. ini telah digembok oleh Bursa sejak 15 Oktober 2024 lalu. Suspensi dilakukan karena perseroan menunda pembayaran bunga obligasi senilai Rp4,33 miliar.

Ditundanya pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PPRO Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke-11 itu karena perseroan dalam kondisi PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada 7 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 10 Februari 2026, telah terjadi perubahan skema penyelesaian kewajiban PPRO berdasarkan putusan homologasi. Hal ini memperkuat dasar bagi Bursa untuk meninjau ulang status perdagangan saham emiten tersebut.

BEI tetap meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan guna memantau perkembangan fundamental dan rencana bisnis ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Angin segar menghampiri para pemegang saham emiten pelat merah, PT PP Properti Tbk. (PPRO) usai Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi membuka gembok suspensi perdagangan saham PPRO.

Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-UPT-00002/BEI.PP3/02-2026. Pencabutan suspensi dilakukan setelah PPRO memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada 17 Februari 2026.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan menjelaskan bahwa pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PPRO berlaku di seluruh pasar, terhitung sejak sesi I full call auction (FCA) pagi ini.

“Mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban perseroan atas pembayaran bunga pada tanggal 17 Februari 2026, maka Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar,” ucap Lidia dalam pengumuman resmi BEI, Selasa (24/2/2026).

Sebagai informasi, saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. ini telah digembok oleh Bursa sejak 15 Oktober 2024 lalu. Suspensi dilakukan karena perseroan menunda pembayaran bunga obligasi senilai Rp4,33 miliar.

Ditundanya pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PPRO Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke-11 itu karena perseroan dalam kondisi PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada 7 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 10 Februari 2026, telah terjadi perubahan skema penyelesaian kewajiban PPRO berdasarkan putusan homologasi. Hal ini memperkuat dasar bagi Bursa untuk meninjau ulang status perdagangan saham emiten tersebut.

BEI tetap meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan guna memantau perkembangan fundamental dan rencana bisnis ke depan.

Seiring dengan keputusan BEI, saham PPRO yang masih mendapatkan notasi X dari otoritas Bursa, terpantau mencatatkan penguatan sebesar 9,52% ke level Rp23 per saham hingga perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (24/2).

IDXChannel - Saham PT PP Properti Tbk (PPRO) bergerak menguat pada perdagangan Selasa (24/2/2026) seiring dengan keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka suspensi atas saham anak perusahaan BUMN tersebut.

Hingga jeda sesi I perdagangan, saham PPRO yang berada di papan pemantauan khusus terpantau menguat 10 persen hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA) ke level Rp23. Transaksi tercatat sekitar Rp436 juta dengan 189 ribu lot saham diperjualbelikan.

BEI memutuskan untuk mencabut suspensi atas saham PPRO setelah perseroan telah menuntaskan kewajibannya membayarkan bunga kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan dan Medium Term Notes pada 17 Februari 2026. Pembayaran ini merupakan bagian dari Putusan Homologasi pengadilan antara perseroan dengan kreditur.

"Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan.

Di samping itu, pencabutan juga merupakan permintaan dari PPRO setelah mengirimkan surat kepada regulator sehari setelahnya. Dengan begitu, Bursa akhirnya mencabut suspensi saham PPRO sehingga bisa diperdagangkan kembali di seluruh pasar dengan skema full-call auction (FCA).

Dengan demikian, saham anak usaha PT PP Tbk (PTPP) itu bisa diperdagangkan pada jam-jam tertentu saja. PPRO masuk papan pemantauan khusus sejak 30 November 2022.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT PP (Persero) Tbk (PTPP) Joko Raharjo mengatakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta nilai Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) merupakan satu kesatuan dan tak dapat terpisahkan dari strategi bisnis.

“Momentum Bulan K3 Nasional menjadi pengingat bahwa penerapan prinsip K3 dan ESG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan,” kata Joko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, Joko mengatakan pihaknya menegaskan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka Bulan K3 Nasional tahun ini.

Adapun kegiatan yang dilakukan di Lagoon Avenue Mall Bekasi, Kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL), Bekasi ini menjadi simbol sinergi antara budaya K3, komitmen keberlanjutan, dan dukungan terhadap mobilitas publik ramah lingkungan.

Joko mengatakan, GKL adalah kawasan terpadu yang dikembangkan oleh anak usaha PTPP, PT PP Properti Tbk (PPRO), juga merupakan salah satu aset komersial unggulan PTPP yang dikembangkan dengan konsep terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

“Perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif hijau yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang,” ujar Joko.

Selain seremoni penanaman pohon, kegiatan ini juga dirangkaikan prelaunching rute Trans Jakarta Bekasi-GKL-Dukuh Atas.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat Bekasi dengan pusat aktivitas di Jakarta.

Direktur Manajemen Risiko & Legal PT PP (Persero) Tbk Tommy Wiranata Anwar menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis bagi perusahaan.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan,” kata Tommy.

“Sejalan dengan tema Akselerasi Peningkatan Budaya QHSE yang Adaptif, Unggul, dan Berkelanjutan, kami menegaskan bahwa aspek keselamatan, kesehatan kerja, mutu, dan lingkungan harus terintegrasi tidak hanya dalam operasional internal, tetapi juga dalam pengembangan kawasan serta sistem mobilitas masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Saham dua emiten badan usaha milik negara (BUMN), PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT PP Properti Tbk (PPRO), terancam delisting atau dihapus pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2026. Potensi tersebut muncul setelah BEI menerbitkan Pengumuman Bursa Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 pada Desember 2025.

Dalam pengumuman tersebut, BEI menyatakan hingga 30 Desember 2025 terdapat lebih dari 70 emiten tercatat, termasuk INAF dan PPRO, yang sahamnya berada dalam status suspensi lebih dari enam bulan. Sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N tentang pembatalan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting), emiten dengan kondisi tersebut wajib diumumkan kepada publik sebagai calon emiten berpotensi delisting.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Nyoman Gede Yetna mengatakan, puluhan emiten tersebut masuk kategori berpotensi delisting karena tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat, salah satunya akibat masa suspensi yang telah melampaui 24 bulan.

Nyoman menyebut, BEI telah memberikan kesempatan untuk emiten tersebut melakukan berbagai tindakan untuk memperbaiki kondisinya agar tetap bertahan di BEI.

“Jadi kita minta maaf nih, ini mesti kita selesaikan. Caranya seperti apa? Kewajiban dari perusahaan tersebut melakukan buyback (pembelian kembali saham) yang dimiliki oleh investor di harga tertentu,” kata Nyoman ketika ditemui di BEI beberapa waktu lalu.

Ia menyebut aksi tersebut dilakukan sebagai bagian perlindungan investor pasar modal. Adapun kedua saham BUMN tersebut telah disuspensi lebih dari satu tahun.

Nasib Emiten INAF dan PPRO di BEI

Saham INAF dihentikan perdagangannya sejak 2 Juli 2024, sehingga telah disuspensi selama sekitar 18 bulan. Suspensi ini dilakukan karena memburuknya kondisi keuangan perseroan, termasuk ekuitas yang tercatat negatif.

Masalah keuangan Indofarma juga diperparah dengan tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 98,93 miliar untuk periode Maret 2024. Selain itu, perseroan terseret kasus dugaan fraud pengadaan alat kesehatan yang melibatkan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM) dengan potensi kerugian mencapai Rp 146,57 miliar. IGM sendiri telah dinyatakan pailit, sehingga sekitar 450 karyawan terancam kehilangan pekerjaan.

Selama masa suspensi, sebanyak 371,73 juta saham milik publik di INAF tidak dapat diperdagangkan. Saham emiten farmasi ini terakhir diperdagangkan pada harga Rp 126 per saham.

Dalam paparan publik yang digelar pada 22 Desember 2025, manajemen Indofarma menyatakan telah melakukan berbagai langkah efisiensi menyeluruh, terutama pada biaya produksi dan sumber daya manusia.

Perseroan melakukan penataan dan penguatan SDM untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan struktur biaya. Selain itu, Indofarma juga mengendalikan biaya operasional dan harga pokok penjualan melalui perbaikan proses dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Struktur organisasi perseroan turut dirampingkan agar lebih agile dan selaras dengan kebutuhan bisnis saat ini.

Sementara itu, saham PPRO disuspensi sejak 15 Oktober 2024 atau telah berhenti diperdagangkan selama sekitar 15 bulan. Selama periode tersebut, sebanyak 12,38 miliar saham milik publik tidak dapat diperdagangkan. Saham PPRO terakhir diperdagangkan pada harga Rp 21 per saham.

Menanggapi pengumuman BEI, PPRO telah menyampaikan laporan perkembangan realisasi rencana pemulihan kondisi atau penyebab suspensi. Pada kuartal I 2025, perseroan mencapai kesepakatan homologasi pada 17 Februari 2025, sehingga status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) resmi dicabut dan berkekuatan hukum tetap. Proses ini telah terealisasi sepenuhnya.

Pada tahap berikutnya, PPRO telah mengajukan surat kepada wali amanat terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Namun, pelaksanaan RUPO masih menunggu hasil diskusi wali amanat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan progres yang tercatat sekitar 50%.

Selain itu, perseroan juga telah berkorespondensi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk penyesuaian nilai serta jadwal pembayaran bunga dan pokok instrumen obligasi dan medium term notes (MTN) sesuai dengan putusan homologasi. Hingga kini, proses tersebut telah berjalan sekitar 60%.

Kinerja Keuangan INAF dan PPRO hingga September 2025

Apabila merujuk laporan keuangan hingga kuartal ketiga 2025, terlihat kondisi keuangan kedua perseroan mulai pulih. INAF membukukan rugi bersih sebesar Rp 179.73 miliar sepanjang periode sembilan bulan pertama 2025. Jumlah tersebut susut 57,39% dari rugi yang perseroan catatkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 421,83 miliar.

Meski laba bersih perseroan mengalami penyusutan, namun penjualan KAEF tercatat turun tipis menjadi Rp 7 triliun dari Rp 7,86 triliun secara yoy. Penjualan perseroan diperoleh dari penjualan lokal sebesar Rp 6,88 triliun dan penjualan ekspor yang meliputi penjualan garam kina dan essential oil serta obat dan alat kesehatan sebesar Rp 126,95 miliar.

Seiring dengan turunnya rugi KAEF, beban pokok penjualan perseroan juga menipis menjadi Rp 4,56 triliun dari Rp 5,51 triliun secara tahunan.

Kemudian, PPRO mencatatkan penurunan rugi bersih sebesar 94,85% dari Rp 720,23 miliar menjadi Rp 37,02 miliar. Sementara itu, pendapatan PPRO justru menurun dari Rp 287,81 miliar menjadi Rp 230,97 miliar. Meski begitu, perusahaan mampu menurunkan beban pokok pendapatan dari Rp 256,37 miliar menjadi Rp 223,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA—PT PP Properti Tbk. (PPRO) mengangkat dua komisaris independen baru dalam RUPSLB yang digelar pada Jumat (28/11/2025).

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) itu, PPRO membahas agenda persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan.

Anak usaha PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) itu dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri dua Komisaris Independen PPRO, yaitu Nurdin Misbah dan Lia Itok Garbianto. Pengunduran diri itu telah diterima dengan baik sebelumnya oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas sesuai prosedur dan ketentuan pada Oktober 2025.

“Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Ronaldy Samuel Sinurat dan Abdul Rahman selaku Komisaris Independen untuk mendukung strategi perseroan,” kata Sekretariat Perusahaan PPRO Afrillia Pratiwi dalam keterbukaan informasi, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, perubahan susunan pengurus perseroan diharapkan semakin memperkuat tata kelola, serta memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di perseroan.

“Dengan susunan manajemen baru ini, kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus melanjutkan strategi bisnis secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Afrillia menyakini langkah ini akan mendukung PPRO dalam merespons dinamika industri properti nasional dengan lebih adaptif.

PPRO, lanjutnya, menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang tangguh serta membuka ruang bagi strategi pengembangan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan dinamika industri properti yang ada di Indonesia.

Berikut Susunan Pengurus PPRO setelah RUPSLB:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Fakhrul Ulum

Komisaris Independen: Ronaldy Samuel Sinurat

Komisaris Independen: Abdul Rahman

Direksi

Direktur Utama: Dyah Rahadyannie

Direktur: Nurjaman

Direktur: Ikhwan Putra Pradhana

IDXChannel - Anak usaha PTPP, PT PP Properti Tbk (PPRO) mengesahkan pengangkatan Ronaldy Samuel Sinurat dan Abdul Rahman sebagai komisaris independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (28/11/2025).

Perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), memastikan kesinambungan manajemen, serta menjaga fokus Perseroan dalam menghadapi dinamika industri properti nasional.

"Dengan susunan manajemen baru ini, perseroan berkomitmen untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus melanjutkan strategi bisnis secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan," kata Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi dalam keterbukaan informasi, Selasa (2/12/2025).

Berikut susunan pengurus baru PPRO

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Fakhrul Ulum
• Komisaris Independen: Ronaldy Samuel Sinurat
• Komisaris Independen: Abdul Rahman

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Dyah Rahadyannie
• Direksi: Nurjaman
• Direksi: Ikhwan Putra Pradhana

(DESI ANGRIANI)

PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP), menyatakan kesiapan mendukung rencana penggabungan usaha (merger) BUMN konstruksi yang digagas Danantara Indonesia.

Direktur Utama PPRO, Dyah Rahadyannie, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda restrukturisasi untuk memperkuat fundamental industri konstruksi nasional, sekaligus memastikan keselarasan perusahaan dengan kebijakan pemegang saham.

“Kami menjalankan langkah-langkah penyesuaian internal untuk memastikan alignment terhadap arah kebijakan pemegang saham,” kata Dyah dalam paparan publik, dikutip Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, PPRO menekankan tiga fokus strategis: penataan portofolio proyek, peningkatan efisiensi operasional, dan perkuatan governance.

Pada portofolio proyek, perseroan menitikberatkan pada segmen dengan perputaran arus kas cepat dan belanja modal yang efektif, seperti proyek rumah tapak (landed house).

Sedangkan efisiensi operasional ditujukan untuk memastikan kesehatan kinerja jangka menengah melalui pengendalian biaya.

Sementara itu, perkuatan governance difokuskan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi proses konsolidasi sesuai ekspektasi regulator dan pemegang saham.

Direktur Keuangan PPRO, Ikhwan Putra P., menambahkan, sepanjang 2025, perseroan telah melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh di kantor pusat dan proyek.

“Dengan penyederhanaan struktur organisasi, fungsi inti perusahaan diperkuat dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat serta terkoordinir,” ujarnya.

PPRO juga menerapkan sentralisasi fungsi pendukung proyek, seperti procurement, pemantauan proyek, legal, dan finance, untuk meningkatkan standar proses serta memperkuat kontrol internal di seluruh proyek.

Sebagai informasi, rencana merger BUMN Karya oleh Danantara Indonesia dilatarbelakangi persoalan utang yang membelit perusahaan konstruksi pelat merah.

COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan, “Kami akan perbaiki dulu dengan Danantara. Kami perbaiki, kami lakukan dulu restrukturisasi,” saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Langkah penyehatan ini dianggap krusial sebelum integrasi berjalan, agar proses merger dapat berjalan lancar dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

Melalui strategi restrukturisasi internal dan kesiapannya menghadapi konsolidasi, PPRO menegaskan posisi sebagai bagian integral dari ekosistem PTPP yang mendukung penguatan sektor konstruksi nasional.