Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui besaran bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara dan nikel, yang berpotensi mulai berlaku pada 1 April 2026.

Purbaya menyebut keputusan terkait besaran tarif tersebut kini tinggal menunggu finalisasi dalam rapat lintas kementerian yang diselenggarakan pada Kamis (27/3).

"Yang jelas kita akan putuskan rapatnya besok. Tapi yang jelas Presiden sudah menuju angka tertentu, jadi nggak ada masalah," ujar Purbaya saat ditemui dalam acara Halal Bihalal bersama pewarta, Rabu (26/3).

Ia menjelaskan, meski arah besaran tarif sudah ditentukan oleh Presiden, pemerintah masih perlu mematangkan aspek teknis sebelum diumumkan secara resmi.

"Presiden bilang sekian aja, tapi kan teknisnya mesti dimatangkan, karena begitu matang, kita umumkan," katanya.

Menurutnya, keputusan final tetap akan dibahas bersama kementerian terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

"Angka sudah diputuskan oleh Presiden, tapi kan rapatnya bisa didiskusikan dulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. Tapi yang jelas akan dikenakan biaya keluar sesuai dengan arahan Presiden," ujarnya.

Purbaya juga mengakui kebijakan ini berpotensi mendapat penolakan dari pelaku usaha. Namun, ia menilai kondisi harga batu bara yang saat ini tinggi menjadi pertimbangan utama pemerintah.

"Mereka pasti nggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali sekarang, US$135 lebih," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap industri, khususnya dari sisi profitabilitas.

"Yang kita hitung itu apakah industri bisa menerima, profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung. Kalau mereka pasti nggak mau," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang perubahan target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

"Rencana RKAB mungkin akan diubah. Tapi tergantung nanti Kementerian ESDM seperti apa. Tapi yang jelas akan diubah," kata Purbaya.

Terkait waktu penerapan, ia menyebut kebijakan tersebut bisa mulai berlaku awal April jika seluruh proses pembahasan rampung tepat waktu.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, masih mau saya rapatin dulu. Level teknis seperti apa yang pas," tandasnya.

Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menekankan rencana pemerintah menerapkan Bea Keluar Batu bara pada 2026 berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut.

Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan kebijakan ini dinilai menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik manipulasi nilai perdagangan yang selama ini merugikan penerimaan negara.

“Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat antara volume produksi, penjualan dan ekspor guna menutup celah manipulasi nilai di masa depan,” kata Sandy.

Dijelaskan dia, di balik posisi Indonesia sebagai pemasok batu bara terbesar dunia dengan total ekspor mencapai 1,8 miliar ton sepanjang 2020–2024, terdapat persoalan serius berupa praktik trade misinvoicing atau manipulasi data nilai ekspor.

Praktik ini menyebabkan nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga riil di pasar internasional, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan.

Misinvoicing itu, katanya, bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan skema terencana yang berdampak langsung pada keuangan negara.

Pihaknya menilai pengenaan kembali Bea Keluar Batu bara dapat menjadi instrumen fiskal ganda, selain menambah basis penerimaan negara, kebijakan ini juga berfungsi sebagai alat disiplin perdagangan untuk memastikan kesesuaian antara data produksi, penjualan dan ekspor.

Sebelumnya, Analis kebijakan publik Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Keluar Batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Potensi penerimaan Bea Keluar itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” kata Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12).

Dia menyampaikan riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan Bea Keluar atau Pungutan Ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas Bea Keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan Bea Keluar untuk batu bara pada 2005-2006.

Rencana kebijakan tersebut, kata dia, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jadi desain ini (penerapan bea keluar batu bara) hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi (sebelum UU Cipta Kerja 2020 ketika batu bara masih non-BKP)...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penerapan bea keluar batu bara diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.

“Jadi desain ini (penerapan bea keluar batu bara) hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi (sebelum UU Cipta Kerja 2020 ketika batu bara masih non-BKP), hanya meng-cover loss yang karena perubahan status (dari non-BKP menjadi BKP),” kata Purbaya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Menkeu menjelaskan, perubahan status dari yang sebelumnya non-barang kena pajak (non-BKP) menjadi barang kena pajak (BKP) membuat industri mendapatkan restitusi besar, meskipun merupakan sektor yang sudah mencatatkan keuntungan tinggi dari ekspor.

Ia menilai kondisi ini menciptakan efek seperti subsidi tidak langsung dari negara kepada pelaku usaha besar yang seharusnya tidak lagi membutuhkan dukungan fiskal.

Purbaya menyebut, restitusi PPN kepada industri batu bara mencapai sekitar Rp25 triliun per tahun. Besarnya restitusi tersebut dinilai membuat penerimaan fiskal negara dari sektor batu bara tercatat menurun, bahkan bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban perpajakan lain.

Kebijakan bea keluar, kata dia lagi, bukan ditujukan untuk menurunkan daya saing ekspor batu bara. Ia menjelaskan bahwa sebelum 2020, ketika batu bara masih berstatus non-BKP dan tidak menimbulkan restitusi besar, industri tetap mampu bersaing secara global, sehingga penerapan bea keluar hanya mengembalikan struktur fiskal sektor tersebut ke posisi semula.

Dalam pemaparannya, Purbaya juga menjelaskan bahwa instrumen bea keluar disiapkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang difinalisasi bersama kementerian terkait.

Ketika ditanya wartawan mengenai harga batu bara acuan (HBA) tengah dalam tren penurunan, Purbaya memastikan kebijakan bea keluar atas batu bara tetap dilaksanakan pada 2026 meskipun HBA tengah menurun. Adapun tarif bea keluar yang akan diberlakukan rencanananya di kisaran 1-5 persen.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Agar hilirisasi berjalan lebih efektif, kebijakan bea keluar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada November lalu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu telah mengungkapkan bahwa besaran bea keluar emas berada di kisaran 7,5 persen hingga 15 persen.

Ketika harga mineral acuan (HMA) emas berada pada rentang 2.800 dolar AS hingga di bawah 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif yang dikenakan bergerak naik dari kelompok produk paling hilir hingga paling hulu.

Minted bars dikenai tarif 7,5 persen, diikuti ingot dan cast bar sebesar 10 persen, sementara dore dan granule dikenai tarif 12,5 persen dalam rentang harga ini.

Sementara ketika HMA emas mencapai atau melampaui 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif berada pada level tertinggi.

Minted bars mulai dikenai 10 persen, kemudian ingot dan cast bar dikenai 12,5 persen, dan dore serta granule dikenai tarif tertinggi 15 persen sebagai kelompok produk hulu yang paling besar pungutannya.

Besaran tarif tersebut merupakan kesepakatan bersama kementerian dan lembaga terkait, selaras dengan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025