Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pertambangan Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melalui anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DHKB), mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp22 triliun untuk proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Director & Corporate Secretary DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) dengan PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di Area Tambang Pit SSC.

"DHKB dan SSC secara resmi menandatangani SPPK untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di Area Tambang Pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan," kata Mukson dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Mukson menjelaskan, melalui kesepakatan tersebut DHKB akan menjadi kontraktor utama yang secara eksklusif melaksanakan operasional penambangan di Area Tambang Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, pengupasan lapisan penutup, penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta bcm per tahun serta produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, nilai proyek diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

Mukson menambahkan penandatanganan SPPK tersebut akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan.

"Penandatanganan SPPK tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depan," pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak akan diberlakukan pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan pola kontrak serupa migas di sektor tambang.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah tengah mengkaji skema pembagian hasil hingga 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk perusahaan.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aturan yang berlaku di sektor pertambangan tetap dipertahankan. Karena itu, skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diadopsi ke sektor minerba.

"Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan tak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah beroperasi maupun yang akan masuk ke sektor tersebut ke depan.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali, sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri setelah sebelumnya muncul wacana penerapan pola kerja sama mirip migas dalam pengelolaan tambang.

Beberapa waktu lalu, Bahlil sempat mengungkapkan pemerintah sedang mencari formulasi agar penerimaan negara dari sektor tambang dapat lebih optimal.

Saat itu ia menyebut skema seperti cost recovery maupun gross split di sektor migas bisa menjadi salah satu referensi yang dipelajari pemerintah.

Wacana tersebut kemudian memicu berbagai respons dari pelaku usaha pertambangan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai sektor minerba memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas. Perbedaan siklus usaha, struktur biaya, hingga profil risiko membuat mekanisme fiskal di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri migas.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah kini menegaskan tidak ada perubahan mekanisme kontrak maupun pembagian hasil yang berlaku saat ini.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap akan mengikuti perkembangan industri dengan menerapkan berbagai kebijakan secara terukur, termasuk relaksasi apabila diperlukan.

"Atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi, kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," katanya.

Ia juga memastikan pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir terhadap perubahan aturan.

"Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa," ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menjelaskan Undang-Undang Minerba tetap memberikan ruang prioritas bagi kelompok tertentu, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor yang mendukung program hilirisasi.

"Untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga, cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," katanya.

Bahlil berharap penegasan tersebut dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang terkait rencana perubahan sistem kontrak di sektor pertambangan.

"Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

BEIJING - Pemerintah China telah merevisi jumlah korban tewas dalam tragedi ledakan tambang batu bara di Liushenyu, Shanxi, dari awalnya 90 menjadi 82 orang. Ledakan pada Jumat malam tersebut tercatat sebagai tragedi tambang terburuk dalam 17 tahun terakhir di negara tersebut.

Meski telah direvisi, insiden ini tetap menjadi kecelakaan pertambangan paling mematikan di China sejak 2009, ketika ledakan gas di Tambang Xinxing di provinsi Heilongjiang menewaskan 108 orang.

Pejabat setempat mengatakan dalam konferensi pers bahwa jumlah korban tewas awal dari media pemerintah telah dihitung secara keliru.

“Setelah kejadian itu, lokasi kejadian kacau, penghitungan jumlah pekerja oleh perusahaan tidak jelas, yang menyebabkan angka awal tidak akurat,” kata Guo Xiaofang, kepala Qinyuan County, Shanxi, tempat tambang itu berada.

Ada 247 pekerja yang bertugas di bawah tanah pada saat ledakan terjadi.

Menurut Guo, dua orang masih belum ditemukan, sementara 128 orang terluka dan dirawat di rumah sakit dan 35 orang tidak terluka.

Tambang Liushenyu dimiliki oleh Shanxi Tongzhou Coal Coking Group dan keempat tambangnya telah ditutup. Para eksekutif perusahaan ditahan, kata pejabat setempat pada konferensi pers, yang dikutip Reuters, Minggu (24/5/2026).

Surat kabar milik negara, People's Daily, menerbitkan editorial tentang kecelakaan itu di halaman depan pagi ini, menyerukan perhatian yang lebih besar pada keselamatan dalam produksi dan untuk sepenuhnya membalikkan kecenderungan untuk memprioritaskan pembangunan daripada keselamatan.

Presiden Xi Jinping kemarin menyerukan kepada pihak berwenang untuk tidak menyia-nyiakan upaya dalam merawat korban luka dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Dia juga memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut.

Tambang itu memiliki kapasitas produksi 1,2 juta ton batu bara per tahun, kata para pejabat pada konferensi pers. Tahun lalu, China menambang 4,83 miliar ton bahan bakar tersebut, yang merupakan tulang punggung sektor energi negara itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan tambang global Anglo American menyepakati penjualan portofolio tambang batu bara metalurgi di Australia kepada Dhilmar Limited milik Alexander Ramlie dengan nilai transaksi mencapai hingga US$3,875 miliar.

Nilai transaksi tersebut terdiri atas pembayaran tunai awal sebesar US$2,3 miliar yang akan dibayarkan saat penyelesaian transaksi, serta tambahan earnout berbasis harga komoditas hingga US$1,575 miliar.

Chief Executive Officer Anglo American Duncan Wanblad mengatakan hasil penjualan akan digunakan untuk menurunkan utang bersih perseroan.

“Kesepakatan ini merupakan langkah besar lainnya dalam penyederhanaan portofolio kami menjelang penyelesaian merger dengan Teck,” ujar Wanblad dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, melalui transaksi tersebut Anglo American akan sepenuhnya keluar dari bisnis batu bara metalurgi setelah sebelumnya menyelesaikan penjualan kepemilikan di tambang Jellinbah senilai sekitar US$1 miliar.

Secara total, perseroan memperkirakan akan memperoleh dana hingga US$4,9 miliar dari divestasi aset batu bara metalurgi.

Portofolio yang dilepas mencakup kepemilikan mayoritas di sejumlah tambang batu bara metalurgi di Australia, antara lain 88% saham pada joint venture Moranbah North dan Grosvenor, 70% saham Capcoal, serta berbagai kepemilikan lainnya di Dawson, Roper Creek, hingga Moranbah South.

Wanblad menilai Dhilmar memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan aset tambang besar, termasuk batu bara metalurgi di Asia Tenggara dan Kanada.

Perseroan menargetkan transaksi dapat rampung pada kuartal I/2027 setelah memperoleh persetujuan regulator dan memenuhi berbagai persyaratan kompetisi usaha.

Di sisi lain, Anglo American masih melanjutkan proses arbitrase dengan Peabody Energy terkait perjanjian akuisisi portofolio batu bara metalurgi yang diteken pada November 2024.

Anglo American menyatakan tetap yakin bahwa insiden di tambang Moranbah North yang dijadikan dasar penghentian perjanjian oleh Peabody tidak memenuhi kategori material adverse change.

Alexander Ramlie

Dhilmar Limited sendiri merupakan perusahaan tambang swasta baru yang berbasis di Inggris. Perusahaan tersebut dipimpin oleh CEO sekaligus Managing Director Alexander Ramlie dan didukung jajaran direksi yang memiliki pengalaman puluhan tahun di industri pertambangan, baik tambang terbuka maupun bawah tanah, pada berbagai komoditas.

Sebelum berkiprah di industri tambang, miliarder termuda di Indonesia itu meraih gelar sarjana dan magister ekonomi dari University of Boston, dan memulai kariernya sebagai bankir investasi di Lazard Frères & Co.

Sebelum mendirikan Amman pada 2015, Alexander menjabat sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN), produsen batu bara metalurgi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selama masa jabatannya di Borneo, beliau memainkan peran penting dalam mengakuisisi saham pengendali di Bumi PLC yang terdaftar di Bursa Efek London (LSE) pada tahun 2011.

Kemudian dari tahun 2012 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Bumi dan memegang posisi dewan direksi di berbagai anak perusahaan Bumi seperti PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Berau Coal, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia.

Pada 2015 dia menjadi salah satu pendiri PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) dan kemudian diangkat sebagai Komisaris di AMMAN pada Juni 2025. Di bawah kepemimpinannya, entitas AMMAN, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mengalami transformasi yang signifikan dan mencapai pertumbuhan operasional.

Dia juga memainkan peran penting dalam akuisisi saham pengendali AMMAN di Macmahon Holdings Ltd yang terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX) dan menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif dari tahun 2017 hingga 2023.

Melalui Amman, Alexander juga menjadi salah satu orang terkaya dan miliarder termuda di Indonesia dengan kekayaan mencapai US$2,4 miliar atau sekitar Rp39,77 triliun.

Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin.

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

“Jadi ada produktivitasnya. Bukan sekadar dipindahkan, kemudian setelah itu diserahkan kepada masyarakat,” ucap Iftitah.

Selain sektor pertambangan, Iftitah juga menyampaikan ada potensi memanfaatkan HPL transmigrasi untuk perkebunan sawit hingga tebu dalam rangka mendukung realisasi program biofuel atau bahan bakar ramah lingkungan, seperti bioetanol.

Transmigrasi itu, tutur Iftitah, tidak selalu identik dengan pangan atau terbatas di pertanian. Ia ingin Kementerian Transmigrasi berhasil menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sekitar 3,2 juta hektar HPL transmigrasi yang diberikan oleh negara berdasarkan potensi di masing-masing kawasan.

“Dengan demikian, hari ini pula adalah babak penting dari proses transformasi transmigrasi. Alhamdulillah kita bisa mencetak pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Iftitah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menandatangani kesepakatan dengan SKK Migas untuk mengembangkan potensi 13 sumur baru minyak dan gas bumi (migas) di area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

SKK Migas menyampaikan potensi cadangan minyak di 13 sumur tersebut sebesar 0,96 juta barel atau nyaris 1 juta barel, dan cadangan gas sebesar 11,64 miliar kaki kubik.

Di luar 13 sumur tersebut, saat ini, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) telah mengelola 79 sumur yang berlokasi di area HPL transmigrasi Samboja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia diperkirakan 13 kali lebih tinggi dari data resmi karena metode penghitungan yang dipakai.

Laporan perdana Ember mengenai metana dalam Global Coal Mine Methane Review memperlihatkan bahwa Indonesia melaporkan emisi metana yang sangat rendah, yakni di angka 200.000 ton pada 2024. Namun estimasi independen mengindikasikan volume emisi metana bisa jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan.

Global Energy Monitor (GEM) mengestimasi emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia 400% lebih tinggi dari yang dilaporkan, sementara International Energy Agency (IEA) memperkirakan estimasi yang lebih besar, yakni 1.300% lebih tinggi.

Laporan ini juga mencatat bahwa Indonesia masih menggunakan faktor emisidefaultglobal dan sama sekali tidak memperhitungkan emisi dari tambang batu bara bawah tanah. Kondisi ini membuat data Indonesia mendapat skor kepercayaan rendah (low confidence) dan masuk dalam kategori data paling tidak andal di antara produsen batu bara terbesar dunia.

Data satelit pun menunjukkan celah dalam pemantauan. Senior Analyst Climate and Energy Ember untuk Indonesia Dody Setiawan mengatakan pemanfaatan satelit untuk mendeteksi emisi metana di Indonesia terkendala tutupan awan yang persisten dan medan yang berbukit.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pengukuran langsung di tambang terbuka dan tambang bawah tanah berskala besar untuk meningkatkan pelaporan emisi," kata Dody dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Temuan ini muncul di tengah stagnannya emisi metana tambang batu bara global sejak peluncuranGlobal Methane Pledge, meski produksi batu bara terus meningkat. Hampir lima tahun setelah komitmen dengan target pemangkasan emisi metana global 30% pada 2030 itu diluncurkan, belum ada kemajuan berarti yang tercatat.

Secara global, Ember mengestimasi tambang batu bara melepaskan sekitar 35 juta ton metana pada 2023. Minimnya pengukuran membuat emisi sesungguhnya berpotensi jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.

Tercatat hanya 23 dari 73 negara produsen batu bara yang melaporkan data emisi metana tambang pada 2023, sehingga menyisakan sekitar 31 juta ton emisi yang tidak dilaporkan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Metana merupakan gas rumah kaca yang dilepaskan selama dan setelah ekstraksi batu bara, dengan efek pemanasan jangka pendek yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Meski demikian, emisi metana dari tambang batu bara (coal mine methane/CMM) masih minim pemantauan dan hampir absen dari fokus kebijakan global.

Di sisi lain, laporan ini juga mencatat peluang nyata untuk pemangkasan emisi. Lebih dari separuh emisi CMM global berpotensi dipangkas dalam dekade ini menggunakan teknologi yang sudah tersedia, dengan sebagian di antaranya bahkan tidak memerlukan biaya bersih.

Ventilation air methaneyang menyumbang porsi besar emisi dari tambang bawah tanah dapat dikurangi menggunakan teknologi yang sudah terbukti sepertiregenerative thermal oxidizers. Metana yang ditangkap dari sistem drainase juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sekaligus membuka aliran pendapatan tambahan bagi operator.

Coal Mine Methane Data Analyst Ember Rebekah Horner mengatakan emisi metana tambang batu bara sebagian besar tidak dilaporkan sehingga menyembunyikan skala sebenarnya.

"Namun, solusi sudah ada dan siap diimplementasikan secara luas. Ini menciptakan peluang nyata untuk mempercepat kemajuan iklim menggunakan alat yang sudah tersedia," katanya.

Sementara itu, Coal Mine Methane Programme Director Ember Nishant Bhardwaj menambahkan target metana global tidak akan tercapai tanpa penanganan langsung terhadap emisi metana tambang batu bara.

"Ini adalah bagian masalah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, namun telah diabaikan terlalu lama. Mengatasinya sekarang akan memberikan manfaat iklim yang segera dengan kecepatan yang jarang dapat ditandingi oleh langkah lain," katanya.

Jakarta: Transformasi energi di sektor pertambangan mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) bersama SUN meluncurkan Green Mining Innovation Challenge (Greenovation) 2026, kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mendorong solusi rendah karbon, efisiensi energi, dan penguatan daya saing industri tambang nasional.

Inisiatif ini lahir di tengah tekanan global terhadap industri ekstraktif untuk menekan emisi, sekaligus menjaga produktivitas dan ketahanan energi. Bagi Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin relevan seiring agenda hilirisasi dan industrialisasi yang terus dipacu pemerintah.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada produksi. Industri ini juga dituntut bertransformasi agar lebih efisien, modern, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap energi global.

Melalui Greenovation, APBI-ICMA dan SUN membuka ruang kolaborasi bagi pelaku industri untuk menghadirkan gagasan yang bisa diterapkan langsung di lapangan, mulai dari efisiensi energi hingga teknologi dekarbonisasi yang berdampak pada operasional. Kompetisi ini berfokus pada dua area utama yang dinilai krusial bagi masa depan pertambangan Indonesia.

Pertama, optimalisasi bauran energi dan efisiensi operasional tambang. Fokus ini mencakup pengembangan solusi berbasis energi terbarukan, sistem hybrid, efisiensi konsumsi bahan bakar, hingga penerapan manajemen energi cerdas untuk menekan biaya operasional dan emisi secara bersamaan.

Kedua, elektrifikasi kendaraan dan alat berat tambang. Area ini membuka peluang inovasi terkait armada listrik, strategi implementasi, infrastruktur pengisian daya, hingga model bisnis yang memungkinkan adopsi teknologi dilakukan secara bertahap namun terukur.

Executive Director APBI-ICMA Gita Mahyarani mengatakan penguatan daya saing industri menjadi isu penting di tengah perubahan global, termasuk di sektor batu bara yang selama ini menopang ketahanan energi nasional.

Menurut dia, Greenovation diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengembangan teknologi yang dapat membantu industri beradaptasi serta meningkatkan efisiensi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Director of Power SUN Emmanuel Jefferson Kuesar menilai pengelolaan energi kini menjadi faktor strategis, bukan sekadar kebutuhan operasional. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan bauran energi dan menekan biaya secara cerdas dinilai akan memiliki posisi lebih kuat menghadapi dinamika pasar.

Di sisi lain, Director of Mobility SUN Karina Darmawan menyoroti pentingnya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas produksi.

Greenovation 2026 juga menghadirkan panel juri dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan sektor swasta, memperkuat posisinya sebagai ajang inovasi yang menghubungkan ide dengan kebutuhan riil industri.

Penyelenggara menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah. Pemenang kategori Gold Winner juga akan memperoleh kesempatan melakukan kunjungan ke pusat inovasi teknologi energi terbarukan di China, sebagai bentuk apresiasi sekaligus eksposur terhadap perkembangan teknologi global.

Melalui kompetisi ini, APBI-ICMA dan SUN ingin mendorong lahirnya solusi implementatif dari dalam industri sendiri bukan sekadar konsep, tetapi inovasi yang dapat diterapkan untuk mempercepat transisi menuju sektor pertambangan yang lebih tangguh, modern, dan rendah karbon.

Greenovation pun menjadi sinyal bahwa transisi energi di sektor tambang tidak lagi hanya berkutat pada wacana, tetapi mulai bergerak ke tahap eksekusi. Di tengah tuntutan dekarbonisasi dan ketahanan energi nasional, inovasi dinilai menjadi kunci agar industri pertambangan tetap relevan di masa depan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Petrosea tbk Tbk. (PTRO) mengungkapkan alasan penjualan tambang perseroan lewat PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) kepada perusahaan terafiliasi Happy Hapsoro PT Singaraja Putra Tbk. (SINI).

Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto mengatakan rencana transaksi itu dilatarbelakangi oleh inisiatif perseroan dalam melakukan penataan portofolio usaha secara berkelanjutan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memandang perlu untuk melakukan optimalisasi struktur usaha serta meningkatkan skala bisnis melalui penguatan fokus pada kegiatan usaha inti (core business), yaitu lini bisnis jasa pertambangan, EPC, EPCI dan logistik yang terintegrasi, termasuk pengembangan pada sektor pertambangan mineral lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang," tulis Anto dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (22/4/2026).

Adapun, penjualan KMS ini diharapkan memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada PTRO dalam mengelola struktur keuangan dan mendukung pengembangan usaha ke depan.

PT KMS dilepas kepada PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) senilai Rp1,73 triliun, dengan nilai transaksi penjualan KMS ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen.

Dari sisi valuasi, nilai akuisisi KMS sebesar Rp1,73 triliun berada di bawah estimasi nilai pasar sebesar Rp1,84 triliun, sehingga dinilai wajar dari aspek keuangan.

Dana dari transaksi penjualan KMS sebagian besar atau 70% akan digunakan oleh PTRO untuk melunasi pinjaman jangka panjang pihak ketiga. Sisanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan keperluan lainnya.

Sebelumnya, PTRO telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Kemilau Mulia Sakti.

"Berdasarkan PPJB tersebut, Perseroan bermaksud untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada KMS sebanyak 507.380.875 saham, yang mewakili 99,995% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KMS kepada SINI," kata Anto.

Adapun, PT KMS merupakan perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan yang diakuisisi PTRO pada 2023 tersebut memiliki cadangan batu bara dengan sumber daya teridentifikasi sebesar 164,1 juta ton.

Selanjutnya, mineable reserves sebesar 82 juta ton dengan perkiraan volume overburden removal sebesar 549 juta BCM dan long term stripping ratio sekitar 6,7 kali di area seluas 4.776 hektare.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) bersama dengan SUN resmi meluncurkan Green Mining Innovation Challenge (Greenovation) 2026, sebuah inisiatif kompetisi strategis di industri pertambangan Indonesia yang dirancang untuk mempercepat lahirnya operasional tambang yang rendah karbon, lebih efisien, dan berdaya saing global.

Gita Mahyarani, Executive Director APBI-ICMA, menjelaskan, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, industri pertambangan memegang peran vital dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan industri, dan rantai pasok strategis Indonesia. Karena itu, transformasi sektor ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan daya saing Indonesia di masa depan.

Dia menjelaskan, Greenovation hadir sebagai platform kolaborasi bagi para profesional di sektor pertambangan untuk menghadirkan inovasi aplikatif yang mampu menjawab tantangan energi, efisiensi biaya, produktivitas operasional, serta tuntutan keberlanjutan global.

Menurut berbagai kajian, sektor industri, termasuk pengolahan mineral dan smelter, menjadi salah satu kontributor utama emisi nasional. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong agenda hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, dekarbonisasi sektor tambang perlu dilakukan melalui pendekatan yang realistis, aplikatif, dan tetap menjaga produktivitas.

Greenovation menitikberatkan dua area transformasi paling strategis bagi masa depan pertambangan Indonesia yakni optimasi bauran energi dan efisiensi operasional tambang. Transformasi ini mendorong inovasi dalam pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi bahan bakar, hybrid system, serta sistem manajemen energi cerdas untuk menekan biaya energi dan emisi tanpa mengganggu operasional tambang.

Berikutnya, yakni elektrifikasi kendaraan dan alat berat tambang. Cara ini membuka ruang solusi untuk elektrifikasi armada dan alat berat, termasuk strategi implementasi, infrastruktur pengisian daya, serta model bisnis yang scalable untuk masa depan operasi tambang rendah karbon.

“Industri pertambangan batu bara memiliki peran dalam mendukung ketahanan energi, pembangunan, serta perekonomian nasional. Di tengah perubahan lanskap global, penguatan daya saing menjadi hal yang relevan untuk terus diperhatikan. Greenovation kami lihat sebagai salah satu ruang yang dapat mendorong pertukaran gagasan, pengembangan teknologi, dan munculnya berbagai inisiatif dari pelaku industri, agar sektor pertambangan Indonesia dapat terus beradaptasi dan berkembang secara lebih efisien ke depan,”kata Gita.

“Di industri pertambangan, energi bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga faktor penentu daya saing. Melalui Greenovation, kami ingin mendorong lahirnya solusi yang mampu mengoptimalkan bauran energi serta menciptakan efisiensi biaya yang berkelanjutan. Ke depan, perusahaan tambang yang mampu mengelola energi secara lebih cerdas akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan industri global,” ujar Emmanuel Jefferson Kuesar, Director of Power, SUN.

Karina Darmawan, Director of Mobility, SUN, menjelaskan, lewat Greenovation, dia berharap dapat mendorong lahirnya ide kreatif dan aplikatif dari praktisi industri tambang. "Inovasi yang dapat mendukung dekarbonisasi secara nyata dan memberikan dampak pada efisiensi tanpa mengurangi efektivitas produksi layak mendapatkan pengakuan. Dengan Greenovation 2026, diharapkan dapat lahir ide baru untuk mendukung industri tambang yang lebih sustain,"ujar dia.

Dengan jajaran juri dari berbagai institusi, pemerintahan, akademisi, serta sektor swasta, Greenovation menegaskan posisinya sebagai ajang inovasi bergengsi yang mempertemukan gagasan terbaik dengan kebutuhan nyata industri.

Total hadiah lebih dari ratusan juta rupiah telah disiapkan. Selain itu, Gold Winner pada masing-masing kategori akan memperoleh kesempatan eksklusif melakukan kunjungan ke pusat inovasi teknologi energi terbarukan di China, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendorong masa depan pertambangan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.

Melalui Greenovation, APBI-ICMA dan SUN berharap dapat mendorong lahirnya solusi-solusi implementatif dari pelaku industri sendiri, sekaligus memperkuat langkah Indonesia menuju sektor pertambangan yang tangguh, modern, rendah karbon, dan siap menjawab tantangan masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk. (PTRO) mengumumkan perseroan akan menjual PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) kepada perusahaan terafiliasi Happy Hapsoro PT Singaraja Putra Tbk. (SINI).

Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto menjelaskan perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Kemilau Mulia Sakti.

"Berdasarkan PPJB tersebut, Perseroan bermaksud untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada KMS sebanyak 507.380.875 saham, yang mewakili 99,995% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KMS kepada SINI," tulis Anto lewat keterbukaan informasi, Kamis (16/4/2026).

Anto memaparkan penjualan saham PT KMS merupakan langkah strategis bagi PTRO dalam memperkuat fokus di kegiatan usaha inti (core business) sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan alokasi sumber daya guna mendukung pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Adapun, PT KMS merupakan perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan yang diakuisisi PTRO pada 2023 tersebut memiliki cadangan batu bara dengan sumber daya teridentifikasi sebesar 164,1 juta ton.

Selanjutnya, mineable reserves sebesar 82 juta ton dengan perkiraan volume overburden removal sebesar 549 juta BCM dan long term stripping ratio sekitar 6,7 kali di area seluas 4.776 hektare.

Dalam kesempatan terpisah, PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk mendanai akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) senilai Rp1,73 triliun tersebut.

SINI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 721,5 juta saham baru melalui skema rights issue. Dengan asumsi harga pelaksanaan Rp5.000 per saham, SINI berpotensi meraup dana hingga sekitar Rp3,61 triliun.

Secara struktur transaksi, akuisisi ini tergolong sebagai transaksi material dengan nilai mencapai sekitar 110,27% dari total aset perseroan, sekaligus merupakan transaksi afiliasi. Meski demikian, manajemen menegaskan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Dari sisi valuasi, nilai akuisisi KMS sebesar Rp1,73 triliun berada di bawah estimasi nilai pasar sebesar Rp1,84 triliun, sehingga dinilai wajar dari aspek keuangan.

Manajemen SINI menyebut langkah ekspansi ini sejalan dengan strategi perseroan untuk memperkuat portofolio di sektor pertambangan batu bara, yang dinilai masih prospektif di tengah permintaan global yang tetap solid, terutama dari kawasan Asia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Happy Hapsoro, PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk mendanai akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) senilai Rp1,73 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, SINI akan mengakuisisi 507,38 juta saham atau setara 99,995% kepemilikan KMS dari emiten terafiliasi Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO).

KMS merupakan perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan yang diakuisisi PTRO pada 2023 tersebut memiliki cadangan batu bara dengan sumber daya teridentifikasi sebesar 164,1 juta ton.

Selanjutnya, mineable reserves sebesar 82 juta ton dengan perkiraan volume overburden removal sebesar 549 juta BCM dan long term stripping ratio sekitar 6,7 kali di area seluas 4.776 hektare.

Untuk membiayai akuisisi KMS, SINI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 721,5 juta saham baru melalui skema rights issue. Dengan asumsi harga pelaksanaan Rp5.000 per saham, SINI berpotensi meraup dana hingga sekitar Rp3,61 triliun.

“Penggunaan dana HMETD untuk rencana pengambilalihan KMS, pembayaran lebih awal utang kepada kreditur, dan keperluan modal kerja,” papar manajemen SINI dalam keterbukaan informasi, Kamis (16/4/2026).

Secara struktur transaksi, akuisisi ini tergolong sebagai transaksi material dengan nilai mencapai sekitar 110,27% dari total aset perseroan, sekaligus merupakan transaksi afiliasi. Meski demikian, manajemen menegaskan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Dari sisi valuasi, nilai akuisisi KMS sebesar Rp1,73 triliun berada di bawah estimasi nilai pasar sebesar Rp1,84 triliun, sehingga dinilai wajar dari aspek keuangan.

Manajemen menyebut langkah ekspansi ini sejalan dengan strategi perseroan untuk memperkuat portofolio di sektor pertambangan batu bara, yang dinilai masih prospektif di tengah permintaan global yang tetap solid, terutama dari kawasan Asia.

Selain itu, aksi rights issue diproyeksikan memperbaiki struktur permodalan SINI. Perseroan memperkirakan ekuitas akan berbalik dari negatif menjadi positif, seiring masuknya dana segar dari investor.

Rencana transaksi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 26 Mei 2026.

Dalam informasi terpisah, PT Petrosea Tbk. (PTRO) resmi menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (PPJB) dengan PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) terkait rencana pengalihan kepemilikan PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) pada Rabu (15/4/2026).

Manajemen Petrosea menyebut divestasi KMS merupakan langkah strategis untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan optimalisasi alokasi sumber daya.

Setelah transaksi rampung, kepemilikan mayoritas KMS akan beralih dari Petrosea kepada SINI. Proses pengalihan akan dilanjutkan melalui penandatanganan akta pengambilalihan serta pemenuhan ketentuan regulator, termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).