Bisnis.com, JAKARTA — Emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia diperkirakan 13 kali lebih tinggi dari data resmi karena metode penghitungan yang dipakai.

Laporan perdana Ember mengenai metana dalam Global Coal Mine Methane Review memperlihatkan bahwa Indonesia melaporkan emisi metana yang sangat rendah, yakni di angka 200.000 ton pada 2024. Namun estimasi independen mengindikasikan volume emisi metana bisa jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan.

Global Energy Monitor (GEM) mengestimasi emisi metana dari pertambangan batu bara Indonesia 400% lebih tinggi dari yang dilaporkan, sementara International Energy Agency (IEA) memperkirakan estimasi yang lebih besar, yakni 1.300% lebih tinggi.

Laporan ini juga mencatat bahwa Indonesia masih menggunakan faktor emisidefaultglobal dan sama sekali tidak memperhitungkan emisi dari tambang batu bara bawah tanah. Kondisi ini membuat data Indonesia mendapat skor kepercayaan rendah (low confidence) dan masuk dalam kategori data paling tidak andal di antara produsen batu bara terbesar dunia.

Data satelit pun menunjukkan celah dalam pemantauan. Senior Analyst Climate and Energy Ember untuk Indonesia Dody Setiawan mengatakan pemanfaatan satelit untuk mendeteksi emisi metana di Indonesia terkendala tutupan awan yang persisten dan medan yang berbukit.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pengukuran langsung di tambang terbuka dan tambang bawah tanah berskala besar untuk meningkatkan pelaporan emisi," kata Dody dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Temuan ini muncul di tengah stagnannya emisi metana tambang batu bara global sejak peluncuranGlobal Methane Pledge, meski produksi batu bara terus meningkat. Hampir lima tahun setelah komitmen dengan target pemangkasan emisi metana global 30% pada 2030 itu diluncurkan, belum ada kemajuan berarti yang tercatat.

Secara global, Ember mengestimasi tambang batu bara melepaskan sekitar 35 juta ton metana pada 2023. Minimnya pengukuran membuat emisi sesungguhnya berpotensi jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.

Tercatat hanya 23 dari 73 negara produsen batu bara yang melaporkan data emisi metana tambang pada 2023, sehingga menyisakan sekitar 31 juta ton emisi yang tidak dilaporkan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Metana merupakan gas rumah kaca yang dilepaskan selama dan setelah ekstraksi batu bara, dengan efek pemanasan jangka pendek yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Meski demikian, emisi metana dari tambang batu bara (coal mine methane/CMM) masih minim pemantauan dan hampir absen dari fokus kebijakan global.

Di sisi lain, laporan ini juga mencatat peluang nyata untuk pemangkasan emisi. Lebih dari separuh emisi CMM global berpotensi dipangkas dalam dekade ini menggunakan teknologi yang sudah tersedia, dengan sebagian di antaranya bahkan tidak memerlukan biaya bersih.

Ventilation air methaneyang menyumbang porsi besar emisi dari tambang bawah tanah dapat dikurangi menggunakan teknologi yang sudah terbukti sepertiregenerative thermal oxidizers. Metana yang ditangkap dari sistem drainase juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sekaligus membuka aliran pendapatan tambahan bagi operator.

Coal Mine Methane Data Analyst Ember Rebekah Horner mengatakan emisi metana tambang batu bara sebagian besar tidak dilaporkan sehingga menyembunyikan skala sebenarnya.

"Namun, solusi sudah ada dan siap diimplementasikan secara luas. Ini menciptakan peluang nyata untuk mempercepat kemajuan iklim menggunakan alat yang sudah tersedia," katanya.

Sementara itu, Coal Mine Methane Programme Director Ember Nishant Bhardwaj menambahkan target metana global tidak akan tercapai tanpa penanganan langsung terhadap emisi metana tambang batu bara.

"Ini adalah bagian masalah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, namun telah diabaikan terlalu lama. Mengatasinya sekarang akan memberikan manfaat iklim yang segera dengan kecepatan yang jarang dapat ditandingi oleh langkah lain," katanya.

Negara-negara Asia dilaporkan mulai beralih ke batu bara untuk menjaga pasokan energi dan menekan biaya di tengah terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Reuters pada Kamis (19/3) memberitakan perusahaan utilitas di Asia meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara seiring melonjaknya harga LNG dan terhambatnya distribusi melalui Selat Hormuz.

Harga LNG spot di Asia bahkan dilaporkan melonjak dua kali lipat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dipicu hampir terhentinya pengiriman melalui Selat Hormuz, serta penghentian ekspor oleh Qatar sebagai eksportir LNG terbesar kedua di dunia.

Sejumlah negara di Asia Selatan, seperti Bangladesh hingga Pakistan, mulai meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk mengatasi krisis pasokan.

Bangladesh tercatat meningkatkan pembangkit listrik berbahan batu bara serta impor listrik berbasis batu bara sepanjang Maret, menurut data pemerintah setempat.

Sedangkan Pakistan berencana meningkatkan penggunaan sumber energi domestik, termasuk batu bara lokal, guna mengurangi ketergantungan pada LNG yang harganya semakin mahal dan tidak stabil.

"Dengan berkurangnya pembangkit berbasis LNG, pembangkit berbahan batu bara domestik dapat meningkatkan produksi, terutama di luar jam puncak," kata Menteri Energi Pakistan Awais Leghari.

Analis memperkirakan gangguan pasokan akibat perang akan menekan permintaan LNG di Asia dalam jangka pendek.

Selama hampir satu dekade terakhir, porsi gas alam dalam pembangkit listrik di Asia memang terus menurun, seiring meningkatnya penggunaan energi terbarukan.

Namun, lonjakan harga LNG akibat konflik dinilai akan semakin mempercepat penurunan permintaan tersebut.

Konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan pertumbuhan permintaan LNG Asia pada 2026 akan turun signifikan. Proyeksi impor bahkan dipangkas menjadi sekitar 5 juta metrik ton dari sebelumnya 12,4 juta ton, dengan asumsi gangguan pasokan berlangsung selama dua bulan.

Lonjakan harga LNG juga berpotensi membebani negara-negara berkembang di Asia, terutama yang bergantung pada impor energi.

Ketua Summit Group Bangladesh, Aziz Khan, menyebut kenaikan harga energi sulit dibebankan ke masyarakat.

"Anda sedang menghancurkan tulang punggung ekonomi negara-negara miskin," ujarnya.

Selain itu, laporan Global Energy Monitor menyebut proyek infrastruktur LNG senilai US$107 miliar di Asia Selatan berisiko tertunda atau dibatalkan akibat tingginya biaya dan keterbatasan jaringan distribusi.

Harga batu bara global juga mengalami kenaikan, dengan patokan utama Asia naik sekitar 13 persen bulan ini. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibanding lonjakan harga LNG.

Meski demikian, impor batu bara diperkirakan tetap terbatas dalam jangka pendek. Negara-negara besar, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan masih mengandalkan stok yang cukup serta kontrak jangka panjang.

Di sisi lain, krisis ini justru memperkuat argumen untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Analis dari lembaga energi IEEFA, Sam Reynolds, menilai ketergantungan pada bahan bakar fosil impor semakin berisiko di tengah gejolak geopolitik.

"Guncangan terbaru kembali membuktikan risiko ketergantungan pada energi fosil impor dan membuka peluang lebih besar bagi energi terbarukan," ujarnya.

Konflik di Timur Tengah kini tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga mulai menggeser peta energi global, terutama di kawasan Asia yang menjadi salah satu konsumen energi terbesar dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat data atau data center berbasis kecerdasan buatan (AI) membuat industri gas kembali berjaya khususnya di Amerika Serikat. Tetapi dengan konsekuensi serius bagi lingkungan dan komitmen iklim.

Secara global kapasitas pembangkit listrik tenaga gas yang sedang dikembangkan diperkirakan melonjak sekitar 31% pada 2025. Hampir seperempat dari tambahan kapasitas tersebut berada di Amerika Serikat, menjadikan negara ini melampaui China sebagai penyumbang kenaikan terbesar.

Analisis organisasi nirlaba Global Energy Monitor (GEM) menunjukkan, lebih dari sepertiga pertumbuhan pembangkit gas di AS akan langsung digunakan untuk menyuplai listrik ke pusat data.

Ledakan pusat data khususnya untuk AI generatif, memicu perkiraan lonjakan permintaan listrik yang sangat tinggi. Perusahaan teknologi berlomba-lomba memasang perangkat keras canggih di pusat data baru.

Meski begitu, masih ada ketidakpastian apakah AI benar-benar akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari seperti yang dibayangkan. Tidak sedikit pula proyek pusat data yang berpotensi batal terwujud.

Manajer proyek Global Oil and Gas Plant Tracker dari GEM, Jenny Martos mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas ini justru berisiko menghambat transisi ke energi yang lebih bersih. Semakin banyak gas yang digunakan, semakin besar pula polusi yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap pemanasan global.

“Ada risiko kapasitas ini mengunci emisi di masa depan dan menjadi aset terbengkalai jika permintaan listrik dari AI tidak pernah benar-benar terjadi,” kata Martos, dilansir dari The Verge, Jumat (30/1/2026).

Tahun 2026 bahkan diprediksi menjadi tahun pemecahan rekor bagi industri gas. Jika seluruh proyek yang diusulkan berhasil dibangun, kapasitas baru yang muncul akan melampaui rekor tahun 2002. Padahal, awal 2000-an dikenal sebagai masa “revolusi gas serpih” di AS, ketika teknologi fracking membuka akses ke cadangan gas yang sebelumnya sulit dijangkau.

Gas memang lebih murah dibanding batu bara dan menghasilkan emisi karbon lebih rendah saat dibakar. Namun, proses produksinya melepaskan metana, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida, meski bertahan lebih singkat di atmosfer.

Peningkatan penggunaan gas bertentangan dengan tujuan iklim global yang disepakati lewat Perjanjian Paris untuk menekan pemanasan global dan mencapai emisi nol bersih sekitar 2050. Namun, Amerika Serikat dinilai menjauh dari komitmen tersebut setelah kembali keluar dari perjanjian itu di bawah Presiden Donald Trump.

Pada tahun 2025 emisi gas rumah kaca AS kembali meningkat, sementara kapasitas pembangkit listrik tenaga gas hampir dilipat gandakan. Pemerintahan Trump juga melemahkan riset iklim dan pengendalian polusi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur bahan bakar fosil termasuk untuk mendukung pusat data melalui Rencana Aksi AI. (Nur Amalina)