Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima Penghargaan Wredatama Nugraha Utama sebagai apresiasi atas keberhasilannya mempercepat swasembada pangan melalui berbagai kebijakan strategis yang memperkuat sektor pertanian nasional.

Penghargaan diberikan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sektor senior sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Mentan Amran dalam mendorong peningkatan produksi pangan, memperkuat cadangan beras nasional, serta menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani.

"Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran yang mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan," kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar PB PWRI Mulia P. Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan PWRI kepada Menteri Pertanian RI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, para purnabakti Kementerian Pertanian, serta tokoh-tokoh senior yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia.

Mulia mengatakan penghargaan diberikan karena Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran berhasil mempercepat pencapaian swasembada pangan, jauh lebih cepat dari target yang telah ditetapkan yakni empat tahun.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian telah memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian nasional, mulai dari peningkatan produksi pangan, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram.

Selain itu penurunan harga pupuk bersubsidi, stok cadangan beras pemerintah yang telah menembus lebih dari 5 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah, hingga meningkatnya kesejahteraan petani.

"Berbagai kebijakan yang diambil juga terbukti berpihak kepada petani dan memberikan hasil nyata bagi sektor pertanian Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan rasa syukur sekaligus penghormatan atas Penghargaan yang diberikan oleh para senior pertanian.

Menurutnya, penghargaan tersebut memiliki makna yang sangat istimewa karena berasal dari insan-insan yang telah meletakkan fondasi pembangunan pertanian Indonesia.

"Kami hanya melanjutkan, menyempurnakan, dan mempercepat apa yang telah dirintis oleh para senior," ujar Amran.

Mentan menegaskan berbagai capaian sektor pertanian saat ini merupakan hasil kerja bersama lintas generasi.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan, memperkuat cadangan beras nasional, hingga meningkatnya kepercayaan dunia terhadap sektor pertanian Indonesia tidak terlepas dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu.

"Banyak negara kini datang ke Indonesia untuk belajar tentang transformasi pertanian kita. Semua itu bukan karena saya semata, tetapi karena fondasi yang telah dibangun para senior. Kami hanya melanjutkan perjuangan tersebut," ujar Amran.

Mentan menambahkan, capaian pertanian Indonesia juga mendapat pengakuan dunia. Berdasarkan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), produksi pangan Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 38 juta ton.

Pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari peningkatan produksi, pembangunan gudang modern, optimalisasi lahan, hilirisasi komoditas pertanian, hingga penguatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri pangan.

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan pertanian lintas generasi.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk terus menjaga semangat kolaborasi sekaligus menghormati para senior yang telah mengabdikan hidupnya bagi pembangunan pertanian Indonesia.

Mentan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga silaturahmi dengan keluarga besar purnabakti Kementerian Pertanian.

Menurutnya, pengalaman, dedikasi, dan nasihat para senior merupakan modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Belarus meminta Indonesia memasok 120 ribu ton kakao dan 14 ribu ton minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) setiap tahun.

Permintaan itu disampaikan usai pertemuan Amran dengan Menteri Pertanian dan Pangan Belarus Yuri Nikolaevich Gorlov serta Putra Kedua Presiden Belarus Dmitry Lukashenko.

"Kami minta, CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang, 'kebutuhan kita 14 ribu ton', diprioritaskan (dari) kita (Indonesia). Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao, itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun," ujar Amran kepada Gorlov dan Lukashenko usai pertemuan di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan permintaan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas pertanian. Khusus untuk kakao, ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendorong penanaman secara besar-besaran agar mampu memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.

Selain perdagangan komoditas, Indonesia dan Belarus juga menyepakati penguatan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian.

Menurut Amran, Belarus memiliki keunggulan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga kedua negara dapat saling melengkapi melalui kolaborasi, termasuk transfer teknologi.

"Kemudian banyak hal lain yang diminta. Kita nanti kerja sama dalam mekanisasi pertanian, dalam peralatan alat mesin pertanian. Itu kan dia ahli, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," terang Amran.

Kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut untuk sementara difokuskan pada komoditas kakao dan CPO.

Amran mengatakan pembahasan mengenai ekspor beras belum menjadi agenda utama dalam pertemuan dengan delegasi Belarus.

Realisasi kerja sama perdagangan itu, lanjut Amran, nantinya dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business-to-business/ B2B).

"Nanti dua-duanya. Bisa B2B, G2G," ujar Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim negara berpotensi kehilangan penerimaan hingga Rp600 triliun per tahun akibat praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tata kelola ekspor komoditas strategis dilakukan melalui satu pintu guna menekan praktik under invoicing.

Adapun skema tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam strategis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Kalau ini kita ambil kembali dan direct ke negara tujuan, artinya apa, bisa dua kali lipat! Baru sawit, itu kita kehilangan peluang Rp500 triliun-Rp600 triliun. Rp600 triliun kehilangan kita satu tahun," kata Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2031 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menjelaskan praktik under invoicing terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan harga jual sebenarnya di pasar internasional, termasuk transaksi yang dilakukan antarperusahaan dalam satu grup usaha.

"Under invoicing artinya ini beli Rp14 ribu (per kilogram), di sana dijual Rp27 ribu padahal ke perusahaannya sendiri. Jadi tidak kena pajak," ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan perbaikan tata kelola ekspor agar transaksi dilakukan lebih transparan.

Dalam paparannya, Amran menampilkan data yang menyebut praktik under invoicing ekspor telah berlangsung selama 34 tahun, yakni periode 1991-2024. Berdasarkan data yang dipaparkan, akumulasi nilai under invoicing mencapai sekitar US$908 miliar atau setara Rp16.255,92 triliun (asumsi kurs Rp17.897 per dolar AS) selama periode tersebut.

"Itu Rp15 ribu triliun kehilangan negara, senilai dengan aset negara BUMN," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dapat meningkat apabila ekspor dilakukan secara langsung ke negara tujuan dengan nilai transaksi yang sesuai harga pasar.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menjelaskan kondisi perdagangan CPO. Menurutnya, kenaikan harga CPO dunia seharusnya diikuti kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di dalam negeri.

"Lihat apa yang dimaksud Bapak Presiden. Ini harga dunia CPO itu Rp27 ribu (per kg). Dolar naik, harusnya TBS naik, tapi CPO TBS turun, ini enggak masuk akal," katanya.

Data Kementan menunjukkan harga CPO dunia telah menembus Rp27.882 per kg pada Mei 2026, naik tajak dari Rp17.111 per kg pada April 2024 atau sekitar 47,01 persen.

Pada periode yang sama, kurs dolar AS terhadap rupiah juga menguat hingga Rp18.039 per dolar AS, meningkat sekitar 10,83 persen dibandingkan April 2024 yang berada di ksiaran Rp16.276 per dolar AS.

Meski demikian, kenaikan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada harga yang diterima petani. Harga CPO nasional (KPBN) hanya berada di level Rp14.938 per kg, sedangkan harga TBS petani mitra mencapai sekitar Rp3.425 per kg dan TBS nonmitra Rp2.734 per kg.

Kementan mencatat harga TBS nasional hanya meningkat sekitar 29-32 persen, lebih rendah dibandingkan lonjakan harga CPO dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Belarus membuka peluang impor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dari Indonesia. Negara Eropa tersebut menyatakan kebutuhan CPO mencapai 14 ribu ton dan siap memprioritaskan pasokan dari Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peluang itu mengemuka dalam pertemuan dengan perwakilan Belarus di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Amran menjelaskan, pembahasan kedua negara juga mencakup peningkatan ekspor kakao serta kerja sama mekanisasi pertanian. Kolaborasi itu diharapkan dapat memperluas perdagangan sekaligus memperkuat transfer teknologi di sektor pertanian.

"Kami minta CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang kebutuhan kita 14 ribu ton, diprioritaskan kita," kata Amran.

Selain CPO, Belarus juga membutuhkan pasokan kakao dari Indonesia. Menurut Amran, kebutuhan kakao negara tersebut mencapai sekitar 10 ribu ton per bulan atau setara 120 ribu ton per tahun.

Pemerintah, kata Amran, tengah mendorong pengembangan perkebunan kakao untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang terus meningkat. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjajaki kerja sama penyediaan alat dan mesin pertanian dengan Belarus.

"Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao, itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun. Dan ini kita dorong, sekarang kita dorong tanamannya kakao," ujarnya.

Amran mengatakan kerja sama dengan Belarus tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pengembangan mekanisasi pertanian. Belarus dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyediaan alat serta mesin pertanian.

"Itu kan dia ahli, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," ucap Amran.

Ia menambahkan, tindak lanjut kerja sama akan dilakukan melalui skema antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B). Langkah tersebut diharapkan mempercepat realisasi ekspor CPO dan kakao serta implementasi kerja sama di sektor pertanian.

Menurut Amran, kedua komoditas tersebut menjadi fokus utama pembahasan karena memiliki potensi untuk memperkuat hubungan perdagangan pertanian antara Indonesia dan Belarus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dugaan praktik under-invoicing dalam ekspor minyak sawit mentah (CPO) membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga Rp600 triliun setiap tahun. Menurutnya, itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tata kelola ekspor sawit dilakukan melalui satu pintu demi menutup celah tersebut.

Amran menilai dugaan praktik itu terlihat dari tidak selarasnya pergerakan harga CPO dunia dengan harga tandan buah segar (TBS) di dalam negeri. Ketika harga CPO dunia dan nilai tukar dolar menguat, harga TBS justru mengalami penurunan.

"Kemarin Bapak Presiden perintahkan, ini ada permainan. Bapak Presiden perintahkan satu pintu. Kenapa? Ada under-invoicing," kata Mentan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah mencermati adanya selisih harga yang cukup besar antara nilai transaksi CPO di dalam negeri dengan harga jual di negara tujuan. Kondisi itu, menurut dia, mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Amran telah memanggil pihak-pihak terkait agar tidak lagi melakukan praktik yang merugikan kepentingan nasional. Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak mempermainkan negara demi keuntungan bisnis.

"Harga dunia CPO itu Rp27.000/kg. Dolar naik Rp18.000 atau Rp17.000, itu naik 10 persen menguat. Harusnya TBS naik, tapi CPO TBS turun. Ini nggak masuk akal. Dan kami panggil, jangan you permainkan negaramu," ujarnya.

Ia menerangkan dugaan under-invoicing terjadi ketika CPO dibeli dengan harga lebih rendah di dalam negeri, lalu dijual jauh lebih tinggi di luar negeri kepada perusahaan yang masih berada dalam kelompok usaha yang sama. Skema tersebut, menurut dia, membuat potensi pajak yang seharusnya diterima negara menjadi hilang.

Amran memperkirakan apabila praktik tersebut berlangsung selama puluhan tahun, nilai kerugian yang ditanggung negara sangat besar. Ia menyebut angka kehilangan selama 34 tahun mencapai sekitar Rp15.000 triliun, setara dengan nilai aset badan usaha milik negara (BUMN).

"Under-invoicing artinya ini beli Rp14.000, di sana dijual Rp27.000 padahal perusahaannya sendiri. Jadi tidak kena pajak berapa, selama 34 tahun berapa? Itu Rp15.000 triliun kehilangan negara," ucapnya.

Ia mengatakan pemerintah melihat peluang meningkatkan penerimaan negara apabila ekspor CPO dilakukan langsung ke negara tujuan tanpa celah praktik tersebut. Menurut dia, potensi nilai ekspor sawit dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Amran menambahkan pemerintah memperkirakan Indonesia kehilangan peluang sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun setiap tahun dari sektor sawit akibat dugaan praktik tersebut. Nilai itu disebut dapat mencapai Rp6.000 triliun dalam satu dekade apabila tidak segera dibenahi.

Pemerintah kini memperkuat tata kelola ekspor sawit sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis. Langkah itu juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen yang siap dikirim sewaktu-waktu.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan. Kami juga sudah stok kalau enggak salah sekarang ada sekitar 200 ribu ton yang sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Selain untuk memenuhi potensi ekspor ke Singapura, stok beras premium tersebut juga disiapkan bersamaan dengan rencana pemenuhan permintaan beras dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Menurut Rizal, tingginya produksi gabah nasional pada tahun ini membuat serapan beras Bulog meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan sebanyak 4 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton, berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor.

Selain Singapura, Bulog juga tengah menjajaki sejumlah peluang ekspor ke negara lain. Salah satunya Malaysia yang disebut memiliki potensi permintaan hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyampaikan minat untuk mengimpor sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Selain itu, terdapat peluang ekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun berarti sampai 600 ribu ton. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah menawarkan ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sehingga Indonesia memiliki ruang untuk mulai memasok kebutuhan beras negara tetangga tersebut.

Amran menjelaskan pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih rinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

"Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen yang siap dikirim sewaktu-waktu.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan. Kami juga sudah stok kalau enggak salah sekarang ada sekitar 200 ribu ton yang sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Selain untuk memenuhi potensi ekspor ke Singapura, stok beras premium tersebut juga disiapkan bersamaan dengan rencana pemenuhan permintaan beras dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Menurut Rizal, tingginya produksi gabah nasional pada tahun ini membuat serapan beras Bulog meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan sebanyak 4 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton, berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor.

Selain Singapura, Bulog juga tengah menjajaki sejumlah peluang ekspor ke negara lain. Salah satunya Malaysia yang disebut memiliki potensi permintaan hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyampaikan minat untuk mengimpor sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Selain itu, terdapat peluang ekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun berarti sampai 600 ribu ton. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah menawarkan ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sehingga Indonesia memiliki ruang untuk mulai memasok kebutuhan beras negara tetangga tersebut.

Amran menjelaskan pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih rinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

"Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) memperluas pengembangan kedelai lokal hingga 2.000 hektare.

Program yang dibiayai Kementan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai.

"Ini sangat bagus. Jadi kami langsung minta UGM, rencananya kemampuannya 1.000 hektare, tapi saya memohon kalau bisa 2.000 hektare dan biayanya dari Kementerian Pertanian," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Amran mengatakan pengembangan kedelai tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Pertanian dengan UGM yang mencakup lima hingga enam komoditas dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Menurutnya, kerja sama itu langsung ditindaklanjuti melalui pembelian hasil riset dan inovasi yang dikembangkan UGM, tanpa didahului penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

"Total kerja sama hari ini ada kurang lebih lima atau enam komoditas, itu Rp40 miliar. Kami langsung tindak lanjuti, bukan MoU tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain kedelai, kerja sama tersebut mencakup pengembangan bawang putih, sapi perah dengan julukan Gama alias gagah dan macho, kakao, pakan ternak, serta pupuk berbahan batu bara bernama kali humat.

Untuk pengembangan kedelai, Amran mengatakan pihaknya akan mengawal uji tanam mulai dari 1.000 hektare hingga diperluas menjadi 2.000 hektare. Program itu rencananya dimulai di Jawa Tengah, bersamaan dengan pengembangan bawang putih dan kakao.

"Uji sampai 1.000 hektare, 2.000 hektare untuk kedelai, begitu juga bawang putih kita langsung kawal bersama," katanya.

Amran juga mengklaim kedelai hasil pengembangan UGM memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kedelai impor. Menurutnya, varietas tersebut merupakan kedelai non-genetically modified organism (non-GMO) dengan ukuran biji yang lebih besar.

"Ini kualitasnya lebih bagus karena non-GMO. Jadi ini sangat bagus. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor," ujarnya.

Amran mengatakan anggaran untuk pengembangan kedelai seluas 2.000 hektare diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar. Menurutnya, apabila pengembangan tahap awal tersebut berhasil, luas tanam akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 100 ribu hektare.

"(Target pengurangan impor kedelai) kita lihat dulu 2.000 hektare. Kalau ini berhasil kita tingkatkan kalau perlu sampai 100 ribu hektare," katanya.

Ia berharap kedelai tersebut sudah dapat dipanen pada akhir tahun ini.

Amran mengatakan kolaborasi dengan UGM menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan komoditas yang selama ini masih diimpor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi.

"Menyasar komoditas impor dan menaikkan komoditas ekspor. Hilirisasi kelapa, pala, kopi, kakao, mente, tebu. Jadi cara kita adalah bagaimana produk yang ada kita hilirisasi karena kita sudah unggul seperti CPO. Kemudian yang impor kita hasilkan sendiri," ujarnya.

Menurut Amran, model kerja sama serupa sebelumnya juga dilakukan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kementan membeli benih hasil inovasi IPB senilai Rp250 miliar. Sementara untuk kerja sama dengan UGM, nilai yang disepakati mencapai sekitar Rp40 miliar.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat kolaborasi kita seperti baru-baru ini dengan IPB, nilai benihnya yang kami beli Rp250 miliar. Itu langsung kami beli. Ini UGM hari ini kurang lebih Rp40 miliar kita sepakat. Jadi kalau kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, benih-benih unggul, ngapain kita beli dari luar?" kata Amran.

Amran menambahkan dari 11 komoditas pangan strategis nasional, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas.

Pemerintah kini mulai merintis peningkatan produksi untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, termasuk kedelai dan bawang putih, sembari menjaga keberlanjutan swasembada padi dan jagung.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.