Bisnis.com, JAKARTA — Industri sawit nasional tengah menghadapi tekanan di berbagai lini. Di tingkat hulu, produktivitas petani swadaya masih tertahan oleh persoalan peremajaan kebun, akses pembiayaan, legalitas lahan, hingga rendahnya adopsi praktik budidaya yang baik. Di sisi hilir, pelaku usaha dan petani kini juga menghadapi ketidakpastian baru terkait rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Studi terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa tanpa perbaikan terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani swadaya, Indonesia berisiko kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton, potensi peningkatan ekspor hingga US$718,5 juta, serta tambahan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp70,3 triliun.

Temuan tersebut menjadi sorotan mengingat petani swadaya mengelola sekitar 41% lahan sawit nasional dan menyumbang 35%–40% produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia. Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5% dari potensi maksimal.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto menilai rendahnya produktivitas petani swadaya mencerminkan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.

“Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit. Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit,” ujar Rahmad, dikutip Kamis (25/6/2026).

Menurut CIPS, sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola kebun sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tidak lagi produktif. Sementara itu, realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih belum mampu mengejar kebutuhan di lapangan.

Selain persoalan usia tanaman, petani juga menghadapi keterbatasan akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, pendampingan teknis, serta sertifikasi keberlanjutan yang makin penting untuk menjaga akses pasar.

Head of Smallholders Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Guntur Cahyo Prabowo menilai sertifikasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tuntutan pasar, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan daya saing petani.

Menurut dia, banyak petani swadaya tertinggal bukan karena tidak memiliki kemauan untuk berkembang, melainkan karena terjebak dalam kondisi yang disebut passive exclusion.

“Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan,” ujarnya.

Kekhawatiran di Tingkat Petani

Di tengah tantangan produktivitas tersebut, industri sawit juga menghadapi dinamika baru terkait pembentukan DSI yang disiapkan pemerintah sebagai eksportir satu pintu sejumlah komoditas strategis, termasuk sawit.

Pemerintah menilai DSI dapat memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan, mengoptimalkan devisa hasil ekspor, serta menekan praktik underinvoicing.

Namun, sebagian petani menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah mata rantai perdagangan dan menekan harga yang diterima di tingkat kebun.

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan hingga saat ini belum terlihat manfaat langsung yang diterima petani dari pembentukan DSI.

“DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional. Yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit,” katanya.

Menurut Darto, apabila tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan pengawasan ekspor dan devisa negara, maka penguatan seharusnya dilakukan terhadap lembaga yang telah ada, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menilai tantangan utama industri sawit saat ini bukan pembentukan lembaga baru, melainkan peningkatan efisiensi rantai pasok, transparansi perdagangan, standar keberlanjutan, serta nilai ekonomi yang diterima petani.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah Kobar Sembiring. Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat di desa-desa sawit saat ini sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan tingginya biaya transportasi.

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan makin menekan pendapatan mereka,” ujarnya.

Dia mengingatkan terdapat sekitar 16.000 desa sawit di Indonesia yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada komoditas tersebut.

“Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat,” katanya.

Meski demikian, kedua organisasi petani tersebut menyatakan tetap mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit. Mereka mengusulkan agar DSI lebih difokuskan pada fungsi administrasi, pengawasan, koordinasi, dan pengelolaan data dibanding terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan.

“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya fokus pada fungsi administratif, pengumpulan data, koordinasi, pengawasan, mekanisme pengaduan, dan mengelola tata niaga. DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan,” kata Darto.

Antara Posisi Tawar dan Risiko Baru

Dari sisi ekonomi, sejumlah kalangan menilai konsep ekspor satu pintu memiliki potensi memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sentralisasi ekspor secara teori dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia melalui penyatuan data perdagangan, penguatan pengawasan, dan perbaikan pencatatan harga.

Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila tata kelolanya berjalan transparan dan efisien.

“Jika DSI berubah menjadi pembeli dan pengekspor tunggal yang menentukan harga, margin, jalur ekspor, serta alokasi secara sepihak, maka yang muncul bukan peningkatan posisi tawar, tetapi risiko monopoli baru,” kata Josua kepada Bisnis.

Menurut dia, kekhawatiran petani muncul karena peningkatan devisa negara tak secara otomatis meningkatkan pendapatan petani. Harga TBS tetap dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga CPO global hingga kondisi pasar domestik. Karena itu, setiap ketidakpastian kebijakan berpotensi langsung tecermin pada harga di tingkat petani.

“Jika penurunan terjadi beriringan dengan ketidakpastian aturan, maka pasar sedang memberi pesan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian,” ujarnya.

Josua menilai DSI sebaiknya lebih dahulu berfungsi sebagai pusat data, pengawasan, verifikasi, dan integrasi perdagangan. Sementara aktivitas ekspor tetap dilakukan pelaku usaha yang telah memiliki jaringan pasar.

“Dengan model seperti ini, pemerintah tetap bisa menutup kebocoran tanpa merusak ekosistem ekspor,” katanya.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menambahkan bahwa sentralisasi ekspor memang dapat membantu pengawasan devisa, memperkuat posisi tawar internasional, serta meningkatkan transparansi perdagangan.

Kendati demikian, kebijakan tersebut juga membawa risiko berkurangnya kompetisi, meningkatnya birokrasi, dan potensi inefisiensi apabila tidak dirancang dengan baik.

Perdebatan mengenai DSI juga muncul karena model serupa diterapkan secara berbeda di sejumlah negara. Malaysia melalui Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) lebih berfokus pada promosi perdagangan dan dukungan ekspor bagi perusahaan nasional.

Sementara itu, Arab Saudi mengoperasikan Saudi Export Development Authority yang berfungsi meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dan mempertemukan perusahaan domestik dengan pembeli global. Negara-negara seperti Qatar dan Kuwait juga tercatat menggunakan perusahaan milik negara untuk mengendalikan ekspor komoditas energi strategis guna memastikan penerimaan devisa dan memperkuat posisi geopolitik.

Di Indonesia, DSI dibentuk dengan mandat sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam strategis, termasuk minyak sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Karena itu, tantangan terbesar kebijakan tersebut bukan hanya memastikan devisa negara meningkat, melainkan juga menjamin bahwa manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat negara, tetapi mengalir hingga ke petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan pengecualian tarif kepada Amerika Serikat (AS) untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan di tengah penyelidikan dagang berbasis Pasal 301 Trade Act 1974. Komoditas yang diajukan antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet, kopi, hingga suku cadang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyampaikan usulan pengecualian kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah berupaya mengamankan akses pasar ekspor Indonesia di tengah penyelidikan AS terkait dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dan kapasitas produksi berlebih (excess capacity). Jika hasil penyelidikan menyatakan terjadi pelanggaran, produk Indonesia berpotensi dikenai tarif tambahan di luar tarif yang berlaku saat ini.

Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS. Kebijakan tersebut berlaku sejak Februari 2026 dan akan berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku tarif global berakhir, AS berencana menerapkan tarif berbasis Pasal 301 yang disusun berdasarkan hasil investigasi terhadap negara mitra dagang.

Indonesia tetap menjadi subjek penyelidikan meski telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS pada Februari 2026. Dalam investigasi awal terkait kerja paksa, Indonesia termasuk enam negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok tersebut adalah Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Pakistan, dan Meksiko. Keenamnya dikenai tarif kerja paksa sebesar 10%.

Sementara itu, 54 negara lain, termasuk China dan India, dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5% karena dianggap belum menerapkan larangan impor produk hasil kerja paksa secara memadai.

Pemerintah memperkirakan total tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai sekitar 18% hingga proses investigasi Pasal 301 selesai. Indonesia masih memiliki kesempatan menyampaikan bantahan atas temuan awal terkait isu kerja paksa.

Di luar itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 16 negara yang sedang diselidiki AS terkait dugaan kapasitas produksi berlebih.

Meski demikian, pemerintah optimistis sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam dan pertanian tetap dapat memperoleh perlakuan tarif yang lebih rendah. Saat ini pemerintah memproyeksikan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah-rempah berpotensi memperoleh tarif 0%. Perlakuan serupa juga diharapkan berlaku bagi produk tekstil dan pakaian jadi.

Selain mengupayakan 18 pengecualian utama, pemerintah juga mengusulkan pembebasan tarif untuk sekitar 1.700 pos tarif lainnya yang mencakup berbagai produk ekspor unggulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan investigasi Pasal 301 menjadi instrumen utama AS dalam menyusun rezim tarif baru setelah berakhirnya kebijakan tarif global.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi melalui keterangan tertulis.

Adapun dalam investigasi kapasitas berlebih, Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, dan Jepang.

Hasil akhir penyelidikan tersebut akan menjadi salah satu penentu struktur tarif baru yang dikenakan AS terhadap produk ekspor Indonesia mulai paruh kedua 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendalami dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya pada komoditas minyak sawit mentah (CPO). Pemerintah menemukan indikasi selisih harga signifikan antara data ekspor Indonesia dan harga di negara tujuan, dengan fokus pemeriksaan pada 10 eksportir besar.

Dugaan tersebut mengarah pada pola penjualan melalui perusahaan perdagangan di Singapura sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir. Pemerintah membandingkan data ekspor domestik dengan data negara tujuan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan nilai transaksi.

“Jadi harga di sini, ekspor ke sana, itu setengah harga dari sini ke sana, tujuan di Amerika sana. Jadi ada under invoicing sekitar 50 persen,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, dari sekitar 20 perusahaan yang diperiksa, perhatian utama diarahkan pada 10 eksportir berskala besar. Pemerintah menilai pola yang sama ditemukan pada kelompok perusahaan tersebut. “Yang kita fokus ke yang besar, semuanya begitu yang besar itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, indikasi yang ditemukan menunjukkan adanya perbedaan harga jual meski volume ekspor tetap sama. “Kalau volume, sama. Harga beda,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menemukan dugaan keterlibatan skema transfer pricing melalui perusahaan dagang di Singapura. Dalam pola tersebut, CPO dijual ke perusahaan perantara sebelum diteruskan ke pembeli akhir di negara lain.

“Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura, trading company. Di sini jual ke sana, sana jual ke situ,” ujarnya.

Data awal hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung dalam pendalaman kasus tersebut.

“Kami yang menjalankan awal dari data-data itu. Kemudian kami kerja sama dengan BPKP dan Kejaksaan,” kata dia.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penarikan kewajiban perusahaan untuk beberapa tahun ke belakang, mengingat dugaan praktik tersebut berlangsung dalam periode yang cukup panjang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan langkah penindakan tidak ditujukan untuk menghentikan operasional perusahaan.

“Tapi yang jelas, kita tidak akan membuat perusahaan itu tutup. Tapi dia harus bayar kewajiban sesuai hasil pemeriksaan biasa,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indo Premier Sekuritas memperkirakan dampak kebijakan baru pemerintah berupa transaksi ekspor Sumber Daya Mineral atau SDM melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) masih bersifat terbatas terhadap sejumlah emiten kelapa sawit (CPO).

Analis Indo Premier Sekuritas Halima Yefany mengatakan kondisi tersebut dikarenakan untuk saat ini, pemerintah belum mengenakan biaya tambahan dalam skema tersebut.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat potensi munculnya biaya tambahan pada tahap kedua ketika DSI mulai mengambil alih penuh transaksi ekspor, meskipun detail kebijakannya masih belum jelas.

"Untuk saat ini, perubahan regulasi tersebut dinilai belum memberikan dampak langsung yang besar terhadap sejumlah emiten yang dicakup analis," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, sejumlah emiten yang dicakup yakni PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP), pendapatan mereka mayoritas berasal dari pasar domestik.

Meskipun begitu, risiko tetap ada apabila nantinya muncul tambahan biaya ekspor dan pengalihan margin keuntungan dari produsen akibat sistem sentralisasi ekspor tersebut.

Dia melanjutkan apabila nantinya biaya ekspor meningkat, maka selisih harga CPO Indonesia terhadap acuan Malaysia berpotensi semakin lebar demi menjaga daya saing di pasar CIF.

"Kondisi ini dapat berdampak pada seluruh perusahaan sawit yang dicakup dalam analisis, mirip seperti dampak kenaikan pungutan ekspor pada Maret 2026 dari 10% menjadi 12,5%," lanjutnya.

Saat itu, diskon harga CPO Indonesia terhadap Malaysia melebar menjadi 18% dibandingkan 15% pada Januari-Februari 2026.

Dia memperkirakan setiap kenaikan biaya terkait ekspor sebesar Rp100.000 per ton dapat menurunkan laba tahun buku 2027–2028 sekitar 1% hingga 4%. Emiten yang paling rentan terdampak adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), karena sekitar 36% penjualannya pada 2025 berasal dari ekspor.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan mekanisme ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas. Tahap awal kebijakan ini akan mencakup produk sawit, batu bara, dan logam ferro, lalu secara bertahap diperluas ke komoditas lainnya.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki pengawasan ekspor, mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam mekanisme baru tersebut, seluruh transaksi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah BUMN baru yang ditunjuk untuk mengelola aktivitas ekspor.

Pelaksanaannya akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi dan penyesuaian sistem.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Indonesia seharusnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap penetapan harga komoditas strategis, khususnya minyak sawit, mengingat posisi Indonesia yang dominan dalam pasokan global.

Namun, mekanisme yang dimaksud masih belum dijelaskan secara rinci. Menurut analis, inisiatif ini berpotensi mendukung harga CPO dalam jangka menengah karena Indonesia menguasai sekitar 50% perdagangan minyak sawit dunia melalui jalur laut, di tengah pasokan minyak nabati global yang saat ini relatif ketat.

Meski demikian, intervensi yang terlalu agresif dikhawatirkan dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia. Pembeli global berpotensi mulai beralih ke pasokan dari Malaysia atau minyak nabati alternatif lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan adanya 10 perusahaan crude palm oil (CPO) besar yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

Hal itu akan disampaikan Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Diundang makan siang. [Akan melaporkan] jaga-jaga jangan sampai kalau ditanya tidak bisa. 10 perusahaan CPO mana saja yang melakukan manipulasi harga. Kalau ditanya saya akan jawab," ujarnya.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor."Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya.

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Prabowo Singgung Praktik Under Invoicing

Dalam pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna, Prabowo menyinggung praktikunder invoicingatau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang menurutnya telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebutunder invoicing. Under invoicingadalah sebenarnyafraudatau penipuan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Prabowo menyebut, praktik tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan modus manipulasi laporan ekspor dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi sulit ditutupi ketika barang telah masuk ke negara tujuan.

“Kita kirim 10.000 tonbatu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton bisa di Indonesia, di sana tidak bisa karena dicatat,” ujarnya.

Menurut dia, praktik serupa terjadi di berbagai komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit dan komoditas ekspor lainnya. “Itu terjadi pada kelapasawit, itu terjadi hampir semua komoditas,” kata Prabowo.

Selain manipulasi dokumen ekspor, Kepala Negara juga menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang disebut masih terjadi hingga kini.

“Di atas kertas ada lagi penyelundupan, ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan impor minyak sawit mentah (CPO) oleh Uni Eropa di tengah tekanan isu lingkungan dinilai belum mengganggu volume ekspor Indonesia, namun berpotensi menekan nilai ekspor serta posisi strategis di pasar global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kontribusi ekspor ke Eropa saat ini hanya sekitar 10% dari total ekspor nasional atau setara 3,2 juta ton, jauh di bawah China yang mencapai 5,9 juta ton.

"Eropa masih membutuhkan minyak sawit Indonesia dan potensinya tetap ada untuk ditingkatkan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Eddy menambahkan penurunan permintaan dari Eropa tidak serta-merta memicu kelebihan pasokan, mengingat serapan domestik masih kuat, terutama melalui program mandatori biodiesel B50. Keseimbangan pasokan dan permintaan, menurutnya, lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai tren penurunan impor Uni Eropa merupakan fenomena struktural yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan energi dan lingkungan yang makin ketat di kawasan tersebut.

"Ini bukan soal kehilangan pasar utama, melainkan kehilangan pasar premium yang selama ini memberikan nilai tambah," ujarnya.

Meski volume ekspor Indonesia terjaga melalui diversifikasi ke India, China, dan Pakistan, nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi tertekan karena pasar-pasar tersebut tidak menawarkan harga premium.

"Secara volume terlihat aman, tetapi margin sebenarnya menyusut," katanya.

Pergeseran tujuan ekspor juga meningkatkan risiko konsentrasi pasar pada segelintir negara, yang memperbesar kerentanan terhadap perubahan kebijakan di negara tujuan. Risiko penumpukan stok domestik masih relatif terkendali berkat program biodiesel, tetapi tekanan dapat meningkat apabila pelemahan harga global terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan ekspor.

Dalam jangka panjang, dampak paling signifikan diperkirakan dirasakan di tingkat petani. Petani yang belum memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran berisiko menjual produk dengan harga lebih rendah dibandingkan pelaku yang telah terintegrasi dalam rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia menguasai lebih dari 60% pasar sawit global, seiring lonjakan kinerja ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) dan produk turunannya sepanjang awal 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dominasi Indonesia di pasar global tidak terlepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah.

Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.

“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60% pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Amran menyampaikan bahwa Kementan akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.

Menurutnya, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, melainkan juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari—Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar, melonjak 26,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$3,71 miliar. Dari sisi volume, ekspor juga meningkat signifikan dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton.

Kinerja ekspor yang menguat turut ditopang peningkatan produksi nasional. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau meningkat 7,18%.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit sepanjang 2025 mencatatkan volume mencapai 32,34 juta ton atau tumbuh 9,51%, sementara nilainya menembus US$35,87 miliar atau naik 29,23% secara tahunan.

Produksi CPO 2026

Dalam catatan Bisnis, Gapki sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan produksi CPO pada 2026 hanya berkisar 1%—2% di tengah potensi El Nino serta meningkatnya konsumsi domestik untuk program bauran biodiesel 50% (B50).

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono menyatakan kinerja industri sawit sepanjang 2025 masih mencatatkan pertumbuhan, baik dari sisi produksi, ekspor, maupun konsumsi domestik.

Meski demikian, dia memperkirakan produksi sawit pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain potensi El Nino pada pertengahan tahun serta pembenahan tata kelola perkebunan sawit yang masih menjadi tantangan bagi industri.

“Di tahun 2026, sebenarnya kami ini juga sangat khawatir ya, tapi tetap berusaha untuk naik. Kalaupun [produksi sawit] naik itu nggak lebih dari 5%, mungkin 1–2% lah,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain dari sisi produksi, peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel juga diperkirakan akan memengaruhi ketersediaan pasokan ekspor. Saat ini pemerintah masih melanjutkan implementasi mandatori biodiesel B40, dengan tingkat serapan pada 2026 yang diproyeksikan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk konsumsi biodiesel, sampai hari ini masih B40 sehingga kemungkinan juga masih sama dengan tahun lalu serapannya, 13–14 juta, kemudian untuk ekspornya juga demikian,” ujarnya.

Untuk diketahui, konsumsi biodiesel pada 2025 naik menjadi 12,70 juta ton atau 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Adapun, kenaikan biodiesel ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% (B35) menjadi 40% (B40).

Lebih lanjut, Sugeng juga mengingatkan rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50 dapat berdampak pada penurunan volume ekspor sawit Indonesia.

“Ada bicara katanya mau B50, nah ini tentunya akan terdampak lagi kalau B50 diterapkan, volume ekspor akan menurun, nah nanti takut saya nanti itu ada tambahan-tambahan, biaya yang levy dan sebagainya,” imbuhnya.

Dari sisi harga, dalam jangka pendek hingga kuartal I/2026, harga minyak sawit diperkirakan masih bertahan tinggi, dengan kisaran sekitar US$1.050–US$1.125 per ton.

Meski demikian, Gapki tetap optimistis industri sawit masih mampu mencatat pertumbuhan pada 2026, meskipun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapki Eddy Martono memperkirakan total produksi sawit nasional pada 2026 akan berada di kisaran 57 juta ton, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

“Produksi tahun ini kemudian masih mendekati, kalau ada kenaikan pun kira-kira masih di bawah 5%. Tapi masih mendekati tahun 2025,” kata Eddy.

Eddy juga mengingatkan potensi dampak fenomena iklim El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut Eddy, dampak El Nino pada 2026 kemungkinan belum terlalu terasa, namun efek kekeringan berpotensi memukul produksi pada 2027–2028.

“Kalau El Nino seperti kejadian tahun 2015 dan 2019, itu di tahun ini mungkin tidak terlalu kelihatan dampaknya sekali, karena yang terjadi hanya pelambatan panen. Tetapi di tahun 2027 dan 2028 itu akan terjadi dampak daripada kekeringan tadi,” ujarnya.

Untuk menjaga produktivitas, industri saat ini juga mengembangkan program pelepasan serangga penyerbuk baru yang diharapkan mampu meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS). Program tersebut masih dilakukan secara terbatas oleh konsorsium anggota GAPKI di sejumlah wilayah di Sumatra.

Di sisi lain, Gapki menyoroti lambatnya pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit nasional.

“PSR itu sebenarnya sekarang bisa dikatakan stagnan, jalan tapi lambat sekali. Nah, kemarin saya sampaikan di Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kalau perlu Pak Menteri dibuat jadi mandatori PSR, tetapi tetap harus diberikan jalan keluarnya,” terangnya.

Menurutnya, banyak petani enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa tunggu tanaman baru berproduksi yang bisa mencapai sekitar 2,5–3 tahun. Selain persoalan pendapatan, hambatan lain dalam pelaksanaan PSR adalah masalah legalitas lahan yang sebagian masih berada di kawasan hutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah program biodiesel B50 jadi penyebab mahalnya minyak goreng. Ia menegaskan pasokan bahan baku sawit justru melimpah.

Di tengah kenaikan harga di pasar, pemerintah memastikan stok CPO nasional jauh di atas kebutuhan domestik.

Amran mengatakan produksi CPO nasional kini mendekati 50 juta ton, naik dari sebelumnya sekitar 44 juta ton. Kenaikan ini juga diikuti lonjakan ekspor dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton.

“Enggak, kita kan ekspor ke luar negeri. Ini ekspor kita dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Berarti bahan baku melimpah. Jadi janganlah naik,” kata Mentan saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan program B50 tidak mengganggu pasokan minyak goreng dalam negeri. Kebijakan tersebut memanfaatkan alokasi ekspor, bukan konsumsi domestik.

Menurutnya, tambahan produksi sawit bahkan lebih besar dari kebutuhan program energi tersebut. Kondisi ini membuat pasokan dalam negeri tetap aman.

“Lebih. Sekarang kita punya produksi sekitar 45 juta ton, bahkan mendekati 50 juta ton. Dulu 44 juta ton. Artinya lebih,” ujarnya.

Kebutuhan minyak goreng nasional diperkirakan sekitar 20 juta ton. Angka ini jauh di bawah total produksi nasional, sehingga dinilai tidak ada alasan harga melonjak.

“Kita ini berlebih. Masa bahan bakunya mau dinaikkan, lalu harga minyak goreng dihubungkan dengan B50? Apa hubungannya?” kata Amran.

Namun Amran mengakui ada faktor lain yang memicu kenaikan harga. Biaya kemasan dan distribusi disebut ikut berpengaruh di pasar.

“Janganlah naik-naiklah, boleh sedikit, tapi jangan banyak sekali,” katanya.

Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Opsi penguatan peran BUMN dalam distribusi juga disiapkan untuk menjaga stabilitas harga.

Amran bahkan menyebut kenaikan harga di tengah pasokan melimpah sebagai kondisi yang tidak wajar. Ia menduga ada praktik yang mengganggu pasar.

“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, tapi harga naik. Berarti apa? Ada mafia di tengahnya,” kata Amran.

Pemerintah akan terus memantau distribusi dan harga di lapangan untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Thailand menahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk meredam tekanan harga domestik dinilai belum tentu relevan diterapkan di Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, pembatasan ekspor justru berisiko menekan harga domestik dan mengganggu penerimaan devisa.

Kebijakan Thailand muncul di tengah produksi yang relatif terbatas dan meningkatnya kebutuhan energi domestik. Dengan produksi sekitar 3,8 juta ton per tahun, pembatasan ekspor dari negara tersebut dinilai tidak akan banyak memengaruhi keseimbangan pasar global.

Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memproduksi sekitar 56 juta ton CPO per tahun. Skala produksi yang besar membuat setiap intervensi terhadap ekspor berpotensi memengaruhi pasar minyak nabati global secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mencapai US$4,69 miliar pada Januari–Februari 2026, naik 26,40% secara tahunan. Dari sisi volume, ekspor naik 36,26% menjadi 4,54 juta ton dan berkontribusi 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai pengetatan ekspor oleh Thailand tidak akan berdampak besar terhadap pasar global karena volume produksinya relatif kecil.

“Total produksi Thailand tidak besar, hanya 3,8 juta ton setahun dibandingkan dengan Indonesia 56 juta ton. Apabila mereka mengetatkan ekspor kemungkinan tidak terlalu berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurut Eddy, Indonesia justru berpeluang mengisi ruang pasar yang ditinggalkan Thailand, selama pasokan domestik tetap mencukupi. Namun, peluang itu juga dibayangi peningkatan kebutuhan dalam negeri seiring implementasi program biodiesel.

“Apakah Indonesia berpeluang mengisi pasar ekspor Thailand? Mungkin saja selama produksi kita mencukupi, sebab Indonesia juga akan menerapkan B50 itu akan menambah kebutuhan bahan baku CPO,” kata Eddy.

Di sisi lain, pembatasan ekspor dinilai bukan pilihan yang aman bagi Indonesia. Sebagai pemasok utama global, langkah tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit.

“Kalau Indonesia yang melakukan pembatasan ekspor akan sangat berdampak karena Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini akan berakibat harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit akan naik,” ujarnya.

Namun, dampaknya terhadap pasar domestik justru berpotensi sebaliknya. Dengan produksi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri, harga CPO domestik berisiko tertekan apabila ekspor dibatasi.

“Justru harga di dalam negeri akan tertekan, karena produksi kita jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri,” kata Eddy.

Dia menegaskan ekspor masih menjadi saluran utama untuk menyerap kelebihan produksi nasional.

“Karena produksi surplus maka kelebihannya harus diekspor,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan pembatasan ekspor tidak bisa disamakan antara Thailand dan Indonesia karena perbedaan struktur pasar dan posisi kedua negara dalam rantai pasok global.

Menurutnya, kebijakan Thailand lebih merupakan bentuk pengendalian melalui mekanisme persetujuan pemerintah di tengah tekanan energi dan kebutuhan biodiesel domestik, bukan pelarangan total ekspor.

“Ketika kita tarik ke Indonesia, konteksnya berbeda. Skala produksi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama dunia membuat setiap kebijakan pembatasan ekspor memiliki dampak yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Yusuf menilai risiko utama pembatasan ekspor terletak pada penurunan devisa dan terganggunya neraca perdagangan. Selama ini, sawit masih menjadi salah satu penopang utama surplus nonmigas.

“Ketika ekspor ditekan, penerimaan devisa ikut turun dan ini berpotensi memengaruhi stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar,” kata Yusuf.

Selain itu, penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor juga berpotensi menurun. Padahal, instrumen tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan sejumlah program strategis, termasuk peremajaan sawit rakyat.

“Artinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga oleh petani di level bawah,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan domestik justru terus meningkat seiring perluasan program biodiesel. Kenaikan konsumsi dalam negeri dinilai mempersempit ruang antara pasokan dan kebutuhan.

Meski demikian, Yusuf menilai pembatasan ekspor belum tentu efektif untuk menurunkan harga domestik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan harga tidak otomatis turun karena persoalan juga berkaitan dengan distribusi dan tata niaga.

“Kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan distorsi baru, mengganggu kepastian usaha, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok,” kata Yusuf.

Dia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah kebijakan yang lebih presisi, termasuk penguatan kewajiban pasokan domestik melalui skema berbasis insentif.

Selain itu, kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor juga dinilai perlu dirancang lebih fleksibel agar dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Dalam jangka menengah, peningkatan produktivitas sektor hulu dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan. Peremajaan kebun dan efisiensi rantai pasok disebut menjadi kunci untuk memperluas pasokan tanpa mengorbankan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju positif kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia pada Februari 2026 perlu dipertahankan dengan melakukan diversifikasi pasar. Jika konflik di Timur Tengah berjalan secara berkepanjangan, berisiko menggerus ekspor CPO pada bulan-bulan berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya naik 26,40% menjadi US$4,69 miliar pada Januari—Februari 2026, dengan volume melonjak 36,26% menjadi 4,54 juta ton. Pada periode tersebut, komoditas ini berkontribusi sebesar 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan tren positif ini memiliki tantangan yang lebih berat ke depan seiring meningkatnya tekanan global. Peneliti Indef Afaqa Hudaya memperkirakan permintaan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah berpotensi terganggu jika negara-negara importir bersikap defensif.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas saat ini lebih dipicu oleh gejolak geopolitik yang mendorong lonjakan harga energi global, bukan karena peningkatan permintaan riil. Kondisi ini tercermin dari harga minyak yang menembus US$100 per barel dan lonjakan harga LNG Asia hingga hampir 40% dalam sehari.

“Dalam kondisi ini, negara-negara importir cenderung bersikap defensif dengan menahan konsumsi dan mengoptimalkan stok,” kata Afaqa kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/4/2026).

Afaqa menilai konflik yang berkepanjangan justru berpotensi menekan permintaan ekspor. Hal ini karena tekanan terhadap ekonomi negara tujuan akibat inflasi dan pelemahan daya beli.

Menurutnya, lonjakan harga energi memicu efek imported inflation yang berdampak luas terhadap konsumsi, termasuk produk berbasis CPO. Untuk di Indonesia, kata dia, sekitar 74% pengeluaran rumah tangga sensitif terhadap komponen pangan, energi, dan transportasi.

“Sehingga pelemahan ekonomi akibat konflik akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi CPO. Dengan demikian, konflik tidak memperkuat permintaan, melainkan justru meningkatkan risiko kontraksi permintaan,” jelasnya.

Di sisi lain, Indef menilai kenaikan harga CPO belum cukup untuk menutup lonjakan biaya logistik yang ikut terdorong akibat konflik geopolitik.

Dia menjelaskan gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz meningkatkan biaya pengiriman, premi asuransi, hingga risiko distribusi energi global. Lonjakan harga energi, sambung dia, juga meningkatkan biaya logistik secara umum.

“Meskipun harga CPO naik, tambahan pendapatan tersebut tidak sepenuhnya menjadi margin karena terserap oleh kenaikan biaya distribusi. Dengan demikian, kompensasi yang terjadi bersifat parsial dan tekanan terhadap eksportir tetap tinggi,” terangnya.

Pungutan Ekspor CPO

Di sisi lain, Indef menilai kebijakan pungutan ekspor (PE) CPO sebesar 12,5% yang berlaku efektif per 1 Maret 2026 berisiko menambah beban bagi eksportir di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Menurutnya, dalam kondisi normal, kebijakan PE CPO berfungsi sebagai instrumen stabilisasi. “Dalam kondisi krisis, kebijakan ini bersifat pro-siklikal karena memperbesar tekanan ketika biaya logistik dan risiko pasar sedang meningkat,” lanjutnya.

Di sisi lain, sambung dian, lonjakan harga energi berpotensi menambah beban fiskal hingga Rp45–50 triliun, bahkan bisa mencapai ratusan triliun dalam skenario terburuk akibat subsidi energi.

Alhasil, kondisi ini membuat ruang kebijakan semakin terbatas dan berisiko menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Malaysia.

Untuk itu, Indef mendorong pemerintah mengambil langkah adaptif guna menjaga kinerja ekspor. Dalam jangka pendek, Indef menilai relaksasi sementara PE CPO dan dukungan terhadap sektor logistik penting untuk meredam tekanan biaya.

Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar, pengendalian dampak kenaikan harga energi, serta perlindungan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial (bansos) juga perlu diperkuat.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, Afaqa menilai pemerintah perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksi kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia tetap meningkat meski dibayangi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan harga komoditas utama seperti CPO dan batu bara yang sempat turun masing-masing sekitar 16% dan 19% pada tahun lalu kini mulai meningkat.

Budi optimistis kenaikan tersebut akan mendorong nilai ekspor Indonesia, meskipun sebagian harus dikompensasi dengan kenaikan biaya logistik.

“Sekarang harga komoditas keduanya [CPO dan batu bara] tahun ini kan mulai naik. Artinya kalau naik, berarti nilai ekspor kita pasti meningkat. Nanti mungkin kita kompensasi dengan biayanya. Tapi kalau negara-negara yang ekspor CPO kan tidak banyak juga ke Timur Tengah,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Untuk itu, Budi memperkirakan ekspor CPO akan tetap meningkat, baik dari sisi nilai maupun volume. Terlebih, sambung dia, kebutuhan komoditas energi dan bahan baku di berbagai negara masih tinggi, bahkan cenderung meningkat di tengah gangguan pasokan dari negara lain.

“Permintaannya [CPO] bakal meningkat, termasuk batu bara kan kalau sekarang batu bara kan juga mulai banyak yang minta misalnya kayak Filipina yang sekarang mereka tergantung selama ini bukan batu bara pasti akan semakin banyak permintaannya, termasuk CPO,” lanjutnya.

Selain itu, peluang ekspor Indonesia juga semakin terbuka karena adanya hambatan produksi dan distribusi dari negara pesaing, sehingga Indonesia berpotensi mengisi kekosongan pasokan global.

“Kemungkinan juga karena negara-negara penyuplai yang lain kan juga terhambat juga misalnya substitusi dari CPO ya sehingga kalau itu kami optimis ya kalau ekspor CPO akan meningkat baikvaluemaupun volumenya,” jelasnya.

Pungutan Ekspor CPO Tetap Berjalan

Selain itu, Budi memastikan pungutan ekspor (PE) CPO tetap mengacu pada keputusan sebelumnya dan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha di tengah tren harga yang menguat.

Hal itu sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 (PMK 9/2026) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan.

Dalam beleid tersebut, tarif PE produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya naik menjadi 12,5% dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Menurut Budi, kebijakan PE CPO tersebut tidak membebani eksportir di tengah eskalasi Timur Tengah yang masih berlanjut. “Enggak [membebani eksportir], apalagi kan sekarang harga CPO juga sudah mulai sudah bagus,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah mengatakan nilai ekspor CPO masih berpotensi bertahan karena tertopang harga tinggi, meski ada tambahan beban dari kebijakan domestik.

Imaduddin menuturkan harga CPO (CIF Rotterdam) naik dari sekitar US$1.300/MT pada awal Januari menjadi mendekati US$2.000/MT pada awal Maret, seiring pergerakan harga minyak Brent yang sempat menyentuh US$130 per barel.

“Tekanan tambahan datang dari kebijakan domestik, pemerintah menaikkan tarif pungutan ekspor CPO mulai 1 Maret 2026 yang menambah beban eksportir di saat biaya logistik sudah tinggi,” kata Imaduddin kepadaBisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, risiko terbesar bagi ekspor CPO jika konflik berlanjut jangka panjang adalah gangguan sistemik pada jalur pelayaran global. Terlebih, jalur ini krusial bagi rute ekspor CPO ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Selain itu, risiko lainnya adalah perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Menurutnya, kenaikan biaya energi berpotensi menekan aktivitas industri dan mengurangi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia di China dan India.

“Jika perlambatan ini bersifat struktural, bukan hanya harga yang terkoreksi, tetapi volume permintaan global terhadap CPO bisa turun,” ujarnya.

Di samping itu, Indef menyebut risiko lainnya adalah bersifat domestik, yakni produksi sawit Indonesia cenderung stagnan di kisaran 54–56 juta ton per tahun selama lima tahun terakhir. Serta, adanya ancaman El Nino di paruh kedua 2026 yang bisa menekan produksi lebih jauh.