Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) memperluas pengembangan kedelai lokal hingga 2.000 hektare.

Program yang dibiayai Kementan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai.

"Ini sangat bagus. Jadi kami langsung minta UGM, rencananya kemampuannya 1.000 hektare, tapi saya memohon kalau bisa 2.000 hektare dan biayanya dari Kementerian Pertanian," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Amran mengatakan pengembangan kedelai tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Pertanian dengan UGM yang mencakup lima hingga enam komoditas dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Menurutnya, kerja sama itu langsung ditindaklanjuti melalui pembelian hasil riset dan inovasi yang dikembangkan UGM, tanpa didahului penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

"Total kerja sama hari ini ada kurang lebih lima atau enam komoditas, itu Rp40 miliar. Kami langsung tindak lanjuti, bukan MoU tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain kedelai, kerja sama tersebut mencakup pengembangan bawang putih, sapi perah dengan julukan Gama alias gagah dan macho, kakao, pakan ternak, serta pupuk berbahan batu bara bernama kali humat.

Untuk pengembangan kedelai, Amran mengatakan pihaknya akan mengawal uji tanam mulai dari 1.000 hektare hingga diperluas menjadi 2.000 hektare. Program itu rencananya dimulai di Jawa Tengah, bersamaan dengan pengembangan bawang putih dan kakao.

"Uji sampai 1.000 hektare, 2.000 hektare untuk kedelai, begitu juga bawang putih kita langsung kawal bersama," katanya.

Amran juga mengklaim kedelai hasil pengembangan UGM memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kedelai impor. Menurutnya, varietas tersebut merupakan kedelai non-genetically modified organism (non-GMO) dengan ukuran biji yang lebih besar.

"Ini kualitasnya lebih bagus karena non-GMO. Jadi ini sangat bagus. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor," ujarnya.

Amran mengatakan anggaran untuk pengembangan kedelai seluas 2.000 hektare diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar. Menurutnya, apabila pengembangan tahap awal tersebut berhasil, luas tanam akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 100 ribu hektare.

"(Target pengurangan impor kedelai) kita lihat dulu 2.000 hektare. Kalau ini berhasil kita tingkatkan kalau perlu sampai 100 ribu hektare," katanya.

Ia berharap kedelai tersebut sudah dapat dipanen pada akhir tahun ini.

Amran mengatakan kolaborasi dengan UGM menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan komoditas yang selama ini masih diimpor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi.

"Menyasar komoditas impor dan menaikkan komoditas ekspor. Hilirisasi kelapa, pala, kopi, kakao, mente, tebu. Jadi cara kita adalah bagaimana produk yang ada kita hilirisasi karena kita sudah unggul seperti CPO. Kemudian yang impor kita hasilkan sendiri," ujarnya.

Menurut Amran, model kerja sama serupa sebelumnya juga dilakukan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kementan membeli benih hasil inovasi IPB senilai Rp250 miliar. Sementara untuk kerja sama dengan UGM, nilai yang disepakati mencapai sekitar Rp40 miliar.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat kolaborasi kita seperti baru-baru ini dengan IPB, nilai benihnya yang kami beli Rp250 miliar. Itu langsung kami beli. Ini UGM hari ini kurang lebih Rp40 miliar kita sepakat. Jadi kalau kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, benih-benih unggul, ngapain kita beli dari luar?" kata Amran.

Amran menambahkan dari 11 komoditas pangan strategis nasional, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas.

Pemerintah kini mulai merintis peningkatan produksi untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, termasuk kedelai dan bawang putih, sembari menjaga keberlanjutan swasembada padi dan jagung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) membeli hasil inovasi Universitas Gadjah Mada (UGM) senilai sekitar Rp40 miliar untuk mempercepat pengembangan komoditas strategis sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Kerja sama tersebut mencakup lima hingga enam komoditas, antara lain kedelai, bawang putih, kakao, pupuk, hingga pengembangan sapi perah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pembelian tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap hasil riset perguruan tinggi yang dinilai siap diterapkan di lapangan. Menurut dia, Kementan akan mengawal implementasi berbagai inovasi tersebut, termasuk pengujian varietas kedelai dan bawang putih pada lahan berskala besar.

"Kami langsung tindak lanjuti, bukan MoU tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama. Uji sampai 1.000 hektare, 2.000 hektare untuk kedelai, begitu juga bawang putih kita langsung kawal bersama. Ini sangat baik, kolaborasi ini sangat baik," kata Amran di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Amran menjelaskan pemerintah melihat banyak hasil penelitian UGM yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional. Karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah sebagai regulator, dan badan usaha dinilai penting untuk mempercepat hilirisasi inovasi.

"Kalau kita ingin melompat secara eksponensial harus kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah sebagai regulator juga dengan pengusaha dalam hal ini BUMN. Insyaallah ke depan kita akan perkuat," ujarnya.

Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah pengembangan varietas kedelai hasil penelitian UGM yang memiliki produktivitas sekitar tiga ton per hektare. Kementan akan memulai uji coba di lahan seluas 2.000 hektare di Jawa Tengah dengan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah.

Menurut Amran, varietas kedelai tersebut memiliki keunggulan karena berstatus non-genetically modified organism (non-GMO) dengan ukuran biji yang lebih besar dibandingkan kedelai impor.

"Ini kualitasnya lebih bagus karena non-GMO. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor. Jadi kami langsung minta UGM, rencananya kemampuannya 1.000 hektare, tetapi saya memohon kalau bisa 2.000 hektare dan biayanya dari Kementerian Pertanian," katanya.

Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebelum memperluas areal tanam. Jika hasilnya sesuai harapan, pengembangan kedelai akan ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu hektare sebagai bagian dari strategi menekan impor.

Selain kedelai dan bawang putih, kerja sama Kementan dengan UGM juga mencakup pengembangan kakao, pupuk Kalium Humat berbahan batu bara, serta sapi perah Gama Gagah dan Maco. Pemerintah juga menyiapkan program hilirisasi sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa, pala, kopi, kakao, mete, dan tebu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Amran menambahkan pola kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperluas. Sebelumnya, Kementan juga telah membeli benih hasil penelitian IPB senilai sekitar Rp250 miliar sebagai bagian dari upaya memperkuat inovasi di sektor pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu dan tempe. Pada tahap awal, kuota yang disiapkan mencapai 250.000 ton kedelai.

Program SPHP kedelai ini menjadi bagian dari klaster bantuan pangan dalam paket stimulus ekonomi semester II/2026. Pemerintah bakal memberikan subsidi hingga Rp2.000 per kilogram (kg) untuk perajin tahu dan tempe di tengah tingginya biaya impor kedelai akibat tekanan global.

Untuk tahap pertama, pemerintah mengalokasikan sekitar 250.000 ton kedelai dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp500 miliar.

"Kami ketahui kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun tetapi kami siapkan 250.000 [ton untuk tahap pertama] dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain SPHP kedelai, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini menyasar 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,54 triliun di luar biaya operasional.

Penyaluran bantuan pangan tersebut telah dikoordinasikan dengan Menko Pangan serta lintas kementerian/lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut rincian stimulus ekonomi semester II/2026 yang disalurkan pemerintah:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II/2026 ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. [Perinciannya] stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat produksi dalam negeri melalui percepatan penanaman bawang putih dan menjaga komitmen swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian impor bawang putih usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran mengatakan pemerintah saat ini fokus melakukan penanaman bawang putih secara masif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, komoditas tersebut menjadi salah satu dari tiga bahan pangan strategis yang masih belum sepenuhnya swasembada.

"Kami melakukan penanaman maraton. Dari komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian pemerintah, sebagian besar sudah swasembada bahkan ekspor. Yang belum sepenuhnya swasembada saat ini adalah bawang putih, daging, dan kedelai," kata Amran.

Dia menjelaskan, total kebutuhan impor dari tiga komoditas tersebut sekitar 3,5 juta ton. Sementara itu, produksi pangan nasional secara keseluruhan telah mencapai sekitar 73 juta ton dengan kebutuhan nasional sekitar 68 juta ton.

"Dari angka itu, porsi yang masih dipenuhi melalui impor hanya sekitar 4% - 5% dari total produksi nasional. Padahal standar swasembada menurut FAO masih memperbolehkan impor hingga 10%," ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Amran menilai Indonesia pada dasarnya telah mencapai swasembada pangan, termasuk untuk komoditas beras yang bahkan menunjukkan kondisi surplus.

"Artinya swasembada pangan dan swasembada beras sudah tercapai, bahkan kita berada dalam posisi surplus. Ini yang perlu dipahami dalam konteks definisi swasembada," katanya.

Strategi Swasembada Bawang Putih

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada bawang putih. Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan fondasi swasembada bawang putih melalui percepatan perbenihan nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan budidaya secara lebih luas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini masih memenuhi lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional.

Dia menjelaskan arah kebijakan pemerintah tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan harga yang lebih murah dari produk impor, melainkan pada upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan, tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” kata Wamentan Sudaryono dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pemerintah berharap pengurangan impor sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2027 seiring meningkatnya produksi dalam negeri.
“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono menyampaikan tantangan pengembangan bawang putih sekarang adalah pembibitan.
“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Kementan bersama Bulog, ID FOOD, dan PTPN membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Bulog dan ID FOOD akan menjadi offtaker hasil perbenihan, sementara PTPN terlibat untuk memanfaatkan lahan-lahan dataran tinggi yang potensial untuk budidaya bawang putih.
“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” jelasnya.

Saat ini Kementan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan potensial, termasuk Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Pemerintah juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk di Jawa Barat.
Wamentan Sudaryono menegaskan, tantangan terbesar menuju swasembada bukan pada minat petani maupun pasar, melainkan pada penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir. Tahun ini, APBN mendukung perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare. Setelah panen, petani mengembalikan benih sebesar satu setengah kali dari jumlah yang diterima untuk kemudian disalurkan kembali untuk perbenihan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6/2026) sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan, kenaikan harga kedelai dipengaruhi kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Tujuannya untuk meringankan dampak kenaikan harga akibat gejolak pasar global dan perang, sehingga perajin tetap bisa memproduksi tempe dengan harga yang ada sekarang," kata Budi.

Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad menilai penguatan cadangan penyangga kedelai nasional penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan pangan domestik dalam jangka panjang.

Ia mengatakan kebijakan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) sebanyak 250 ribu ton dari pemerintah dapat membantu pengusaha tahu dan tempe dalam jangka pendek.

“Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas,” kata Galau kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan sektor produksi dan pasokan nasional mengingat Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai yang tinggi sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya impor.

Ia menyebut impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton dengan sekitar 88 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), sedangkan proporsi ketergantungan impor kedelai nasional mencapai sekitar 79 persen dari kebutuhan domestik.

“Jadi ini menunjukkan ada lebih besar ketergantungan kita terhadap komoditas impor kedelai,” ujarnya.

Galau menilai pemerintah perlu memandang solusi jangka panjang dengan mulai membangun cadangan penyangga kedelai nasional guna menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga global maupun tekanan nilai tukar rupiah.

“Saya rasa membangun cadangan penyangga pasokan kedelai nasional itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan mulai hari ini,” tutur dia.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produktivitas kedelai domestik melalui perluasan lahan tanam dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi petani.

Menurut dia, pembenahan tata niaga dan distribusi kedelai juga penting dilakukan agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mendukung keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe.

"Jadi tidak boleh hanya tolak ukurnya pada stabilisasi harga dalam beberapa bulan ke depan, karena itu menjadi satu solusi yang pragmatis. Yang kita ingin jawab adalah kebutuhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, bagaimana kita mampu menurunkan ketergantungan impor komoditas kita," ucapnya.

Galau menilai penguatan kelembagaan dan asosiasi pengrajin juga perlu didorong agar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendukung pengadaan bahan baku yang lebih merata.

Ia mengingatkan ketergantungan impor yang tinggi membuat kenaikan biaya impor dan fluktuasi nilai tukar rentan diteruskan kepada konsumen akhir maupun pelaku usaha kecil.

“Ini akan lebih menekan pengrajin usaha tahu dan tempe,” ungkap dia.

Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada awal Juni juga mencatat kenaikan harga kedelai impor akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor pada Kamis (11/6) tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram (Kg) atau naik 0,12 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp13.705 per kg.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan izin usaha importir dapat dicabut apabila menaikkan harga kedelai impor secara sepihak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe.

Dari sisi produksi, pemerintah juga terus mendorong penguatan produksi pangan domestik guna mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis, termasuk kedelai.

Komisi IV DPR RI pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, hilirisasi perkebunan, serta pengembangan kawasan pangan guna meningkatkan produksi dalam negeri termasuk kedelai dan bawang putih.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau importir kedelai untuk tidak menaikkan harga dengan semena-mena. Pasalnya, keberlangsungngan usaha para perajin tahu dan tempe sangat bergantung pada stabilitas harga kedelai, khususnya yang impor.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Nah kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran dalam dikutip dari laman resmi Bapanas, Kamis (11/6/2026).

Amran menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun, rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rerata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, Bapanas menilai sebenarnya rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalan koridor. Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

"Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," ucap Amran,

Untuk diketahui, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas (8/6/2026), GAKOPTINDO menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Memang terjadi kenaikan komponen biaya produksi lain antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, Asosiasi Importir menyampaikan bahwa ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450.000 ton. Kondisi ini dinilai masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama perajin tahu dan tempe yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan harga kedelai impor dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan margin usaha para pelaku industri tersebut.

"Sampai saat ini sih kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu tempe kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor, kedelai memang tinggi di situ," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat ditemui di kantornya, Rabu (10/6/2026).

Maman menjelaskan industri tahu dan tempe menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gejolak nilai tukar karena sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat perubahan kurs rupiah langsung memengaruhi harga bahan baku yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah memastikan tidak tinggal diam menghadapi dampak pelemahan rupiah terhadap UMKM. Menurut Maman, berbagai langkah mitigasi terus disiapkan untuk mengurangi tekanan yang berpotensi dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah.

"Kita sadar, kita mengerti dan memahami bahwa tentunya ada dampak. Namun yang terpenting, pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah serta mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berpengaruh kepada UMKM kita," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini juga berupaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya tahan sektor usaha yang masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Menurut Maman, perkembangan pasar dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sinyal yang lebih positif. Rupiah mulai menunjukkan penguatan setelah sebelumnya mengalami tekanan, seiring membaiknya sentimen di pasar keuangan domestik.

Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencatat penguatan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah, kata dia, akan terus mencermati konsistensi pergerakan tersebut dalam beberapa hari ke depan guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan dampaknya terhadap pelaku UMKM dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton pertama melalui Perum Bulog. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi pelaku usaha tahu dan tempe.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah serius menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi diambil karena kedelai yang hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar.

“Oleh karena itu, tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100% impor itu, tentu akan terkait harganya, mungkin gak naik tapi ukurannya kurang,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk volume awal 250.000 ton, yang akan disalurkan melalui Bulog.

“Tadi kita putuskan, disubsidi Rp2.000 per kilo, untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog. Dolar kan Rp16.500 jadi Rp18.000, sebetulnya nggak sampai Rp2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2000 per kilo untuk 250.000 ton pertama. Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa,” kata Zulhas.

Zulhas menyampaikan kebijakan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Selanjutnya, tindak lanjut teknis akan dibahas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pelaksanaan kebijakan masih menunggu perintah resmi pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.

“Kan perlu diperintah. Saya kan belum ada ini, nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelainya, sehingga hasilnya itu maksimal,” kata Rizal saat ditemui.

Terkait volume awal 250.000 ton, Rizal menegaskan hal tersebut merupakan keputusan pemerintah. Rizal juga menjelaskan distribusi kedelai bersubsidi tidak akan melalui pasar umum, melainkan langsung disalurkan kepada pelaku usaha kecil.

“Itu pengusaha-pengusaha langsung nanti perintahnya tidak melalui [pasar], tetapi langsung kepada pengusaha, pengusaha kayak pengrajin tempe, pengrajin tahu, seperti itu. Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke pengrajinnya. Supaya apa, harganya jadi lebih rendah,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Nilai tukar rupiah yang terus melemah merembet ke dapur industri pangan rakyat. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha tahu yang selama ini bergantung pada pasokan kedelai impor sebagai bahan baku utama produksi.

Kenaikan harga kedelai dalam beberapa bulan terakhir membuat margin keuntungan produsen tahu semakin tergerus. Di saat yang sama, pelaku usaha menghadapi dilema karena tidak mudah menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Kondisi itu dirasakan Sutisna, pemilik Pabrik Tahu NN Bandung di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut dia, tekanan biaya produksi tidak hanya berasal dari kenaikan harga kedelai, tetapi juga berbagai bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan, garam, hingga bumbu-bumbu.

“Dengan kenaikan harga kacang kedelai dan beberapa bahan baku hampir semuanya naik, dari plastik, terus garam, kemudian kunyit, ya otomatis berdampak terhadap keuntungan yang semakin menipis,” ujar Sutisna saat berbincang dengan Republika di Pabrik Tahu NN Bandung, Jalan Aridho, Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/6/2026).

Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana pelemahan rupiah mulai dirasakan langsung sektor riil. Berbeda dengan komoditas lokal, industri tahu Indonesia masih sangat bergantung pada kedelai impor, sehingga setiap kenaikan kurs dolar AS hampir selalu berujung pada kenaikan biaya produksi.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 3 juta ton per tahun. Namun produksi dalam negeri masih jauh dari mencukupi sehingga lebih dari 80 persen kebutuhan dipenuhi melalui impor. Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor kedelai Indonesia berkisar 2,4 juta hingga 2,7 juta ton per tahun, dengan sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Brasil.

Ketergantungan tinggi terhadap impor membuat industri tahu dan tempe menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai yang dibeli importir otomatis meningkat meski harga komoditas di pasar internasional relatif stabil.

Bisnis.com, SURABAYA – Impor komoditas kedelai di Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan pada awal 2026. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku industri pangan serta tekanan harga akibat konflik geopolitik global yang masih tinggi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur memaparkan bahwa impor kedelai pada periode Januari hingga Februari 2026 naik hingga 23,8% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur Erivina Lucky Kristian menjelaskan kenaikan impor komoditas protein nabati tersebut terjadi di tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, di mana kenaikan harga kedelai dunia juga berdampak langsung pada harga impor di pasar domestik.

“Impor kedelai pada Januari–Februari 2026 mengalami kenaikan volume sebesar 23,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” beber Lucky, Selasa (2/5/2026).

Ia menjelaskan volume impor kedelaiJatim pada Januari–Februari 2026 tercatat sebesar 188.014.939 kilogram dengan nilai transaksi sejumlah US$89.575.663. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 151.875.612 kilogram.

Negara di kawasan Amerika Utara masih menjadi pemasok utama kedelai bagi Jawa Timur. Di antaranya Amerika Serikat dengan volume impor kedelai ke Jatim tercatat mencapai 186.050.019 kilogram senilai US$88.641.634 dan Kanada sebanyak 1.964.920 kilogram dengan nilai transaksi mencapai US$934.029.

Lucky menerangkan ketergantungan impor dari Amerika Serikat dan Kanada menyebabkan harga kedelai tanah air sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan banderol bahan bakar minyak (BBM) dan logistik distribusi akibat konflik geopolitik.

“Negara utama asal impor kedelai adalah Amerika Serikat dan Kanada, sehingga penguatan dolar terhadap rupiah sangat memengaruhi harga kedelai. Ditambah kenaikan harga bahan bakar dan logistik,” jelasnya.

Meski demikian, harga di tingkat konsumen di Jawa Timur diklaim masih relatif stabil. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo), rata-rata harga kedelai impor per 2 Juni 2026 tercatat Rp12.591 per kilogram. Sementara itu, harga kedelai lokal senilai Rp13.032 per kilogram.

Lucky menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga dan pengawasan distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan kedelai di pasar. Pengawasan dilakukan guna mengantisipasi potensi penimbunan yang dapat memicu gejolak harga di tingkat konsumen.

“Monitoring harga kami lakukan secara rutin melalui Siskaperbapo, termasuk pengawasan stok di lapangan agar tidak terjadi penimbunan oleh distributor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Importir kedelai masih menahan kenaikan harga jual di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan domestik.

Ketua Umum Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga mengatakan pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan tekanan terhadap harga kedelai impor di pasar domestik.

Namun, importir masih berupaya mempertahankan harga sesuai arahan pemerintah agar gejolak harga pangan tidak makin meluas.

“Pada saat ini harga jual kedelai impor di tingkat importir relatif stabil pada kisaran Rp10.200–Rp10.300 per kilogram,” ujar Hidayatullah ketika dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, importir belum dapat memproyeksikan besaran kenaikan biaya impor karena struktur harga kedelai juga dipengaruhi dinamika harga global di Chicago Board of Trade (CBOT) serta biaya logistik dan transportasi internasional.

Dia mengakui ruang importir untuk menahan harga makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlanjut. Jika harga sudah melampaui batas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah, importir akan meminta penyesuaian kebijakan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kalau importir sudah tidak tahan menahan harga sampai batas HAP yang ditentukan pemerintah, nanti akan dilaporkan ke Bapanas untuk meminta penyesuaian,” katanya.

Sebelumnya, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan nasional karena tingginya ketergantungan impor pada sejumlah komoditas strategis.

Indonesia masih mengimpor sekitar 90% kebutuhan kedelai nasional, sementara gandum sepenuhnya impor dan bawang putih mencapai sekitar 95%.

“Karena mayoritas transaksi impor tersebut menggunakan dolar AS, maka ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat dan akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri,” ujar Eliza.

Menurutnya, dampak pelemahan rupiah tidak hanya akan dirasakan pada komoditas mentah, tetapi juga produk turunannya seperti mi instan, roti, tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan pangan lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Eliza menilai tekanan harga juga berisiko menjalar ke biaya produksi pangan domestik karena sebagian bahan baku pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik masih dipengaruhi harga global berbasis dolar AS.

“Itulah mengapa pentingnya kita swasembada pangan dan diversifikasi ke pangan lokal agar tidak rentan terhadap dinamika global,” katanya.

Dia menilai upaya mencapai swasembada pangan membutuhkan dukungan teknologi benih, alat mesin pertanian, perbaikan irigasi, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas petani.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki manajemen pascapanen dan memangkas rantai distribusi agar harga pangan lebih kompetitif di tingkat konsumen.

“Yang paling penting hilirisasinya dibangun, petani diberikan kepastian pasar dan harga agar mendorong minat petani menanam,” ujar Eliza.