Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni seolah beriringan datangnya Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day) pada 7 Juni lalu. Dua momen ini belum tentu berkaitan, namun dapat menjadi titik balik dalam penguatan keamanan pangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pergantian kepemimpinan di BGN ini salah satunya didasari persoalan kualitas makanan dalam MBG (Katadata, 2/6). Keamanan pangan diarahkan agar dilaksanakan secara nyata dan merata, bukan sekadar formalitas.

Itu selaras dengan tema Hari Keamanan Pangan Sedunia pada 2026, yakni “From burden to solutions, safe food everywhere.” Setiap negara didorong agar membawa isu keamanan pangan untuk bergerak dari sekadar kesadaran menuju tindakan nyata.

Pemberian makanan secara massal dan masif dalam MBG memang memiliki tantangan keamanan pangan. Makanan bergizi yang tidak aman justru dapat berubah dari solusi menjadi sumber risiko. Alhasil, kesehatan penerima MBG menjadi taruhannya.

Ribuan siswa sudah menjadi korban. Apakah jumlah itu banyak atau sedikit? Tentu tergantung perspektif. Namun, berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG mencapai 16.109 orang per 31 Oktober 2025.

Keracunan makanan (food poisoning) terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Kontaminasi ini bisa terjadi pada berbagai tahap, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyajian makanan.

Keracunan makanan ini juga menjadi masalah global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, setiap tahun terjadi 600 juta kasus keracunan makanan atau hampir menimpa 1 dari 10 orang di dunia. Korban meninggal mencapai 420 ribu orang setiap tahunnya.

Dukungan Kebijakan

”Ensuring safe food involves more than washing hands or cooking food to higher temperatures, it involves politics,” begitu kata Marion Nestle, nutrisionis terkemuka penulis Safe Food: The Politics of Food Safety (2010). Hal ini menunjukkan keamanan pangan perlu kebijakan holistik.

Pergantian kepemimpinan BGN dan Hari Keamanan Pangan Sedunia merupakan saat yang tepat untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam perumusan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan bukan hanya tempat untuk membahas anggaran, jumlah dapur, atau jumlah penerima manfaat.

Keamanan pangan juga harus selalu muncul dalam setiap rapat dan diskusi di pucuk pimpinan hingga ke staf paling bawah. Walakin, keamanan pangan juga tidak boleh diperlakukan sebagai isu teknis yang hanya diserahkan kepada petugas dapur atau penyedia makanan.

Kajian da Cunha dkk (2025) menunjukkan, keamanan pangan tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan administratif. Kajian tersebut mengusung konsep budaya keamanan pangan (food safety culture) sebagai konstruksi organisasi yang tertanam dan terus berkembang.

Dalam konteks MBG, ini berarti keamanan pangan tidak cukup dijamin dengan keberadaan SOP, sertifikat, atau inspeksi sesaat. Ia harus menjadi budaya sikap yang hidup di dapur, sekolah, pemerintah, dan lembaga pengelola program. Jadikan sebuah budaya, itu saja dulu.

Untuk menuju ke sana, aspek kepemimpinan memiliki peran penting. Spagnoli dkk (2023) melakukan studi terhadap 20 perusahaan pengolahan pangan dengan 1.410 responden. Hasilnya, aspek kepemimpinan dan komunikasi dalam manajemen keamanan pangan sering terabaikan.

Studi tersebut juga menunjukkan, persepsi terhadap budaya keamanan pangan ternyata berbeda menurut karakteristik perusahaan dan pekerja. Di sinilah peran literasi terhadap keamanan pangan menjadi penting. Dalam program MBG, literasi ini harus dimiliki semua lapisan organisasi.

Pemahaman Kolektif

Pada momen Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 ini, WHO juga mendorong peningkatan literasi pangan. Masyarakat perlu memahami risiko pangan, mengenali praktik penanganan makanan yang aman, dan menggunakan informasi dari sumber terpercaya.

Literasi pangan dalam program MBG tidak dapat dipahami sempit sebagai pengetahuan tentang makanan bergizi. Hal yang lebih mendasar adalah pemahaman filosofi keamanan pangan bahwa makanan aman adalah hak dan risiko dapat muncul di sepanjang rantai pangan.

Selain itu, filosofi penting lainnya adalah setiap orang perlu tahu kapan harus berhenti, waspada, serta melapor. Jika cara berpikir ini sudah terbentuk oleh semua pemangku kepentingan, maka pengetahuan teknis akan lebih mudah mengikuti.

Mari kita ambil contoh di sekolah. Dengan pemahaman konseptual seperti itu, warga sekolah tidak hanya menghafal tanda-tanda makanan rusak. Mereka akan lebih peka terhadap prinsip yang lebih luas, yakni makanan tidak boleh dikonsumsi jika ada keraguan terhadap keamanannya.

Setelah filosofi dan konsep tertanam kuat, pengetahuan teknis menyusul. Misalnya, pengetahuan terhadap ciri-ciri makanan yang aman dan berisiko. Makanan yang datang terlambat, dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, atau disajikan dalam wadah tidak layak juga harus dipahami sebagai risiko.

Literasi ini tidak berarti memindahkan tanggung jawab kepada anak atau sekolah. Tanggung jawab utama tetap berada pada negara dan pengelola program. Literasi juga harus dimiliki semua lapisan organisasi, termasuk pimpinannya.

MBG sebenarnya memiliki peluang menjadi wahana pendidikan pangan terbesar di Indonesia. Bayangkan, jutaan anak berinteraksi langsung setiap hari dengan makanan yang disediakan negara. Interaksi rutin ini seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk membangun literasi dan praktik pangan yang baik.

Pada akhirnya, Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat bahwa pangan aman adalah hak dasar. Penerima MBG tidak hanya membutuhkan makanan yang cukup dan bergizi, tetapi juga makanan yang aman. Kualitas MBG yang sampai ke tangan anak-anak adalah ukuran paling nyata dari keseriusan negara menjaga keselamatan warganya lewat pangan.

Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Pemerintah Indonesia menempatkan pengamanan pangan nasional dan percepatan swasembada sebagai program prioritas untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat posisi domestik di tengah ketidakpastian rantai pasok dunia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5). Penguatan sektor pangan dipandang krusial mengingat proyeksi global menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia pada 2045.

"Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6).

Pengalaman krisis global terdahulu memperlihatkan risiko besar saat negara pengekspor menghentikan distribusi pangan mereka ke pasar internasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan akumulasi cadangan nasional menjadi fokus utama saat ini.

Saat ini, volume produksi pangan Indonesia dilaporkan mencapai level tertinggi baru. Lonjakan pasokan ini berdampak langsung pada kapasitas ruang penyimpanan logistik milik negara.

"Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan," ujar Prabowo.

Data per 10 Mei 2026 menunjukkan volume cadangan beras pemerintah melonjak signifikan hingga melampaui 5,3 juta ton. Angka ini meningkat tajam dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar 3,25 juta ton.

Di samping memenuhi kebutuhan pokok domestik, sektor pertanian dan perkebunan terus memberikan kontribusi besar pada devisa. Indonesia mengukuhkan posisi sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan nilai ekspor US$23 miliar sepanjang 2025.

"Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan," imbuh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian sepanjang tahun lalu tumbuh signifikan mencapai Rp756,59 triliun. Sebaliknya, kinerja impor pada sektor yang sama berhasil ditekan hingga turun sebesar Rp41 triliun.

Kemampuan industri pendukung seperti sektor pupuk nasional juga terus diperkuat untuk menopang produktivitas lahan. Indonesia bahkan mulai memperluas jangkauan pasar dengan melakukan ekspor perdana pupuk urea ke Australia.

"Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain," pungkas Prabowo.

Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen guna memastikan keterjangkauan di tingkat petani. Distribusi subsidi kini diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian untuk mencegah potensi penyelewengan di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar penyerapan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditambah di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah mencatat harga telur di kandang turun hingga sekitar Rp20 ribu-Rp22.500 per kilogram (kg), sementara harga pakan ternak masih tinggi akibat kenaikan harga jagung.

"Kemudian harganya ini agar bisa sesuai HET telur, kita minta BGN, ini lagi saya mau telepon BGN. Karena kalau BGN dua hari aja pakai telur, itu berarti kan 48 juta (butir), satu kali belanja itu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Dalam kesempatan itu, Zulhas langsung menelepon Dadan untuk meminta tambahan penyerapan telur lewat program MBG.

"Ini harga telur di bawah HET. Ada permohonan dari para peternak petelur. BGN beberapa hari ini pakai telur dulu Pak, agar bisa sesuai HET," ujar Zulhas kepada Dadan melalui sambungan telepon.

Permintaan itu langsung direspons Dadan yang menyatakan siap mendorong penggunaan telur dalam menu MBG.

[Gambas:Youtube]

"Iya, didorong," jawab Dadan.

Zulhas mengatakan tambahan penyerapan telur dibutuhkan agar harga di tingkat peternak tidak terus jatuh. Menurut dia, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha peternak.

"HET itu konsumen enggak terlalu berat, tapi peternaknya enggak tutup. Tapi kalau terlalu murah peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah," katanya.

Ia menjelaskan saat ini harga telur di pasar konsumen sebenarnya masih relatif terkendali, yakni sekitar Rp27 ribu per kg. Namun, harga di tingkat peternak sudah turun jauh di bawah harga acuan.

"Harga di peternak itu biasanya kan mereka terima Rp23 ribu per kg, sekarang terimanya ada yang Rp20 ribu per kg," ujar Zulhas.

Di sisi lain, peternak juga menghadapi kenaikan harga pakan karena harga jagung masih tinggi. Untuk menekan biaya produksi, Zulhas mengaku telah meminta Bulog segera melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra-sentra peternak dengan harga subsidi.

"Saya sudah telepon Dirut Bulog (Ahmad Rizal Ramdhani) agar segera dilepas cadangan jagungnya Bulog, ratusan ribu tonnya ya. Dengan harga subsidi, ke sentra-sentra peternak petelur," katanya.

Zulhas juga mengakui penyerapan telur dalam program MBG saat ini belum maksimal karena menu makanan di sekolah dibuat bergantian dan menyesuaikan pilihan masing-masing daerah maupun satuan pendidikan.

Menurut dia, menu MBG tidak hanya menggunakan telur, tetapi juga memakai bahan pangan lain seperti ikan lele, ayam, hingga daging. Ia mengatakan sekolah-sekolah kini dapat menentukan menu MBG sesuai kebutuhan masing-masing.

"Ada macam-macam. Sekolah-sekolah kan sekarang bisa mesen menu," lanjutnya.

Meski demikian, pemerintah mengusulkan penggunaan telur ditambah sementara waktu menjadi dua kali dalam sepekan untuk membantu menstabilkan harga telur di tingkat peternak.

"Tapi kalau ada stabilisasi (harga) begini, kita usul seminggu ini dua (kali pemakaian telur). Kalau seminggu ini dua, minggu depan udah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat harga telur ayam ras di pasar konsumen masih berada di kisaran Rp27 ribu per kg atau sesuai acuan pemerintah. Namun, harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp22.500 per kg, di bawah harga acuan pembelian produsen sebesar Rp26.500 per kg.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan kaum petani dan nelayan lewat berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah ditempuh.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan upaya para nelayan dalam mewujudkan kemakmuran seringkali terhalang oleh praktik-praktik yang dijalankan tengkulak yang sangat merugikan. Ia bahkan mengklaim mayoritas nelayan di wilayah pesisir tanah air sudah tercengkeram oleh jeratan para rentenir.

"Nelayan itu rajin sekali dapat ikan, begitu dia ke darat ikannya ditawar oleh tengkulak. Dia tidak bisa menolak karena kalau ditolak ikannya busuk. Nelayan tambah banyak hasilnya tambah miskin. Oleh karena itu, boleh dicek hampir semua nelayan terjerat kepada rentenir," ungkap Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera membangun Kampung Nelayan, yang dilengkapi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai upaya jangka panjang dalam menyejahterakan kaum nelayan.

Menurutnya, berbagai kemudahan yang akan disediakan bagi nelayan tersebut adalah upaya Presiden Prabowo dalam memangkas akses distribusi terhadap hasil laut yang diperoleh serta kehadiran tempat penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini menjadi persoalan nelayan karena himpitan ekonomi.

"Kalau nelayan datang ditawar harga murah, dia bisa bertahan. Ikannya bisa dikasih es, bisa ditaruh di cold storage. Kalau enggak laku juga, kita punya Koperasi Desa Merah Putih yang akan menampung hasil nelayan kita dengan harga yang sudah ditentukan," bebernya.

Selanjutnya, Zulhas juga memaparkan keberhasilan pihaknya dalam memangkas berbagai aturan dan regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk bagi kaum tani. Ia mengklaim dalam waktu singkat berhasil memangkas hingga sebanyak 145 aturan yang mengatur mengenai pendistribusian pupuk.

"Saya rapat tiga kali. Saya pangkas 145 aturan, tinggal tiga aturan, sodorkan Bapak Presiden, dua hari keluar Perpres," tegasnya.

Berkat kebijakan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa alokasi pupuk berhasil meroket, dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Selain itu, ia mengklaim produksi beras juga melonjak, dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.

Zulhas juga memaparkan bahwa pemerintah pada 2024 lalu melakukan impor terhadap beras sebanyak 4,5 juta ton. Namun, produksi beras nasional pada 2025 berhasil mencapai surplus hingga 4,2 juta ton banyaknya sehingga Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras dapat tercapai.

"Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kalau kita impor 4,5 juta [ton beras], kita kasih kaya Thailand sama Vietnam. Kalau kita tidak impor, kita kasih kaya petani-petani kita. Pangan bukan sekadar pangan. Keberpihakan, swasembada pangan, itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan, menyangkut 30% hampir rakyat Indonesia yang paling susah hidupnya yang ada di desa-desa. Itulah petani, itulah nelayan, itulah peternak," bebernya.

Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti kebijakan penyematan harga terhadap gabah petani. Ia menyatakan bahwa ambang batas atau syarat kadar air yang terkandung dalam gabah telah dihapuskan pemerintah sebagai upaya untuk menyetop penuh praktik-praktik nakal oleh tengkulak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani terkait kandungan kadar air yang terdapat dalam gabah.

"Harga gabah itu Rp6 ribu, tapi ada syarat. Rp6 ribu syarat keringnya, kadar airnya 14 sampai 18%. Petani kita mana bisa mengukur. Begitu dia panen kadar air 14% mana ukurannya, enggak tahu. Di situlah dimanfaatkan tengkulak. Harga Rp6 ribu, petani terima Rp4 ribu, Rp4.500 Rp5 ribu. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil dirinya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hanya berselang satu pekan usai menjabat sebagai Menko Bidang Pangan. Kebijakan menghapus syarat kadar air gabah tersebut, lanjut dia, adalah satu dari sekian bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum tani nasional.

"Satu minggu saya jadi Menko Pangan dengan Menteri Pertanian juga yang luar biasa, kami rapat. Kita pangkas, syarat 14% kadar air kita hapus, any quality. Berapapun asal petani petik padi harus dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang," ujarnya.

Zulhas menjelaskan buah dari bermacam-macam kebijakan yang telah dirumuskan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara nyata berimplikasi pada kenaikan nilai tukar petani secara nasional, dari 116 menjadi 125 pada 2025.

"Itulah bela rakyat bantu rakyat, terukur. Nilai tukar petani tahun 2025 dari 116, langsung naik 125," tambahnya.

Zulhas memastikan pemerintah akan meneruskan reformasi secara masif di sektor pangan dan kelautan demi memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dan pesisir, khususnya para petani, nelayan, dan peternak.

"Tahun ini mohon doanya, kita akan menyelesaikan soal nelayan, ini tidak mudah. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus sudah selesai mengenai nelayan. Tidak mudah, tapi banyak jalan untuk kebaikan. Kalau jahat saja ada jalannya, apalagi kebaikan. Kebaikan lebih banyak jalannya, lebih mudah," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Sejarah dunia mencatat, peradaban dunia muncul dan berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Sebut saja peradaban Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban China. Mereka menjadikan sungai sebagai “pembuluh vena ekonomi” bagi wilayah di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Sungai menjadi saluran raksasa untuk mendukung kolaborasi intra-regional dan internasional.

Sungai merupakan pusat ekonomi—yaitu ruang hidup, ruang produksi, ruang pangan dan gizi. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai dengan panjang sekitar 94.573 kilometer.

Seharusnya sungai di Indonesia menjadi salah satu penyangga utama ekonomi—khususnya, ketersediaan pangan dan gizi. Namun sampai hari, sungai belum serius ditempatkan di pusat kebijakan pangan dan gizi nasional.

Sungai semestinya dipenuhi pangan bergizi: ikan lokal, udang, tanaman air, dan beragam pangan akuatik lainnya. Bukan sebaliknya, dipenuhi oleh spesies ikan invasif, seperti sapu-sapu—yang merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai Pusat Ekonomi dan Sumber Gizi

Sungai merupakan pusat ekonomi dan bagian dari perikanan darat (inland fisheries). Sungai juga menyediakan pangan yang bernilai tinggi—mengandung protein dan mikronutrien penting bagi manusia.

Aktivitas ekonomi di sungai didominasi perikanan berskala kecil (small-scale fisheries). Basurto dan koleganya (2025), mengemukakan bahwa perikanan skala kecil—melalui pendekatan kolaboratif dan multidimensional berbasis data—diperkirakan mampu menyediakan setidaknya 40% (37,3 juta ton) dari hasil tangkapan perikanan global.

Perikanan skala kecil juga memberikan rata-rata 20% asupan pangan—yang mencakup didalamnya 6 mikronutrien utama yang esensial untuk kesehatan—bagi 2,3 miliar penduduk bumi. Satu dari 12 orang (di mana hampir setengahnya adalah perempuan), tergantung mata pencahariannya terhadap perikanan skala kecil.

Perikanan skala kecil (termasuk perikanan sungai), berkontribusi sekitar 44% dari nilai ekonomi seluruh hasil tangkapan perikanan dunia. Secara nasional dan regional, perikanan skala kecil tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga pasokan gizi.

Ikan kecil di sungai (misalnya, ikan wader, nilem, dan bilih) mengandung protein berkualitas tinggi, mikronutrien penting (zat besi, kalsium, dan vitamin B12), dan asam lemak esensial. Dengan begitu, ikan kecil direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Sungai juga menghasilkan tanaman air yang kaya akan serat (dietary fiber) yang bagus untuk pencernaan.

Hicks dan koleganya (2019) melaporkan perikanan skala kecil berperan penting dalam menyuplai mikronutrien pada populasi gizi rentan. Dengan kata lain, sungai dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi penduduk di daerah-daerah pelosok yang masih tradisional. Sungai sering menjadi sumber protein yang paling dekat dan murah bagi mereka.

Namun mewujudkan sistem pangan dan gizi berbasis sungai, itu tidak mudah dan perlu keseriusan. Di perkotaan khususnya, sungai sering hanya dipandang sebagai kanal air, tempat membuang sampah dan limbah, dan identik dengan pemukiman kumuh. Bahkan, di Jakarta misalnya, sungai identik dengan ikan sapu-sapu—populasinya meledak dan meresahkan warga.

Ikan Sapu-Sapu: Indikator Ekonomi dan Ekologi DAS yang Buruk

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu menunjukkan indikator ekonomi dan ekologi DAS sedang tidak baik-baik saja. Indikator ekonomi, yakni kondisi ekonomi masyarakat sekitar DAS; sementara indikator ekologi, yakni ekosistem sungai—termasuk makhluk hidup yang hidup sungai, contohnya ikan sapu-sapu.

Dominasi ikan sapu-sapu mempersempit ruang hidup ikan lokal, kualitas habitat menurun, dan menyebabkan pendapatan dan ekonomi nelayan turun.

Sementara, harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya DAS yang bijaksana, merupakan syarat utama untuk meningkatkan efisiensi ekologis sungai. Itu seperti dikemukakan oleh Wang dan koleganya (2024), dalam “Global river economic belts can become more sustainable by considering economic and ecological processes”.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu, bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat dari kerusakan ekosistem DAS. Sehingga, pemahaman bahwa ikan sapu-sapu adalah akibat yang ditimbulkan (gejala), perlu ditingkatkan.

Ikan sapu-sapu bisa tumbuh dan berkembang pesat di sungai, khususnya sungai yang tercemar. Itu merupakan gejala lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan terkait pengelolaan sungai.

Contohnya, Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020 jelas melarang impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya ke perairan. Bahkan panduan KKP telah memasukkan ikan sapu-sapu, sebagai ikan invasif yang berbahaya. Namun realitanya persoalan ikan sapu-sapu masih ada, bahkan di beberapa wilayah meledak populasinya.

Ledakan populasi ikan sapu-sapu, juga merupakan gejala bahwa persoalan sungai yang lama belum diselesaikan—yaitu: polusi dan modifikasi sungai.

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang serius para pihak terkait (stakeholders), untuk membuat, mengaplikasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang sungai.

Pemetaan kandungan gizi dan keberlimpahan tiap spesies organisme sungai juga diperlukan. Itu penting untuk estimasi potensi pangan lestari di sungai, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan perlindungan ekosistem sungai untuk menjaga produktivitasnya. Khususnya, penegakan aturan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020—tentang larangan impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya, termasuk ikan sapu-sapu.

Perencanaan infrastruktur sungai yang baik juga diperlukan, untuk menjaga kelestarian ekosistem di daerah aliran sungai (DAS). Termasuk, menetapkan standar aliran dan kualitas air sungai, dan mengatur pembangunan bendungan (dam).

Kesimpulannya, ekosistem sungai harus dijaga keseimbangan, keberagaman, dan produktivitasnya. Sehingga sungai mampu menggairahkan ekonomi, dan penuh gizi (bukan sapu-sapu).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi yang terkendali menjaga stabilitas harga pangan nasional meski terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal tersebut pada awal pekan ini.

Ketut menilai kelancaran distribusi menjadi faktor kunci dalam meredam dampak kenaikan biaya energi terhadap harga pangan. Selama tarif angkutan tidak mengalami penyesuaian, tekanan harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

“Kami sudah rapat dengan asosiasi pengelola truk se-Indonesia. Sepanjang BBM bersubsidi tidak dinaikkan, tidak ada kenaikan tarif angkutan. Jika biaya distribusi tidak berubah, harga pangan relatif masih aman,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (22/4/2026).

Stabilitas tersebut tercermin pada pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang cenderung terkendali tanpa lonjakan signifikan. Data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan perbandingan periode 19 Februari–20 Maret 2026 dengan 21 Maret–18 April 2026 masih dalam rentang yang terjaga.

Beras medium tercatat turun tipis dari Rp 13.383 per kilogram menjadi Rp 13.379 per kilogram. Beras SPHP berada di kisaran Rp 12.442–Rp 12.444 per kilogram. Bawang putih turun dari Rp 38.634 menjadi Rp 38.310 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting bergerak dari Rp 44.220 menjadi Rp 43.281 per kilogram.

Sejumlah komoditas lain mengalami fluktuasi terbatas. Telur ayam ras naik tipis dari Rp 31.561 menjadi Rp 31.648 per kilogram, sementara gula konsumsi bergerak dari Rp 18.317 menjadi Rp 18.618 per kilogram. Pergerakan tersebut masih dalam koridor stabilitas.

Perhatian masih tertuju pada cabai rawit merah yang berada di kisaran Rp 75.726 per kilogram atau sekitar 32 persen di atas harga acuan pemerintah. Meski demikian, tren harga mulai menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketut menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah dipicu faktor cuaca yang menghambat panen sehingga memengaruhi pasokan di pasar. “Pada awalnya, harga cabai rawit merah sempat tinggi karena faktor cuaca. Saat Ramadhan justru hujan, petani tidak bisa memetik cabai meskipun stok tersedia. Sekarang harganya masih di kisaran Rp 70 ribuan dan trennya menurun,” jelasnya.

Pemerintah terus menjaga keseimbangan pasokan untuk menopang stabilitas harga. Intervensi dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi oleh BUMN pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan stabilitas harga pangan merupakan mandat yang harus dijaga di tengah dinamika global dan tekanan biaya energi.

“Kestabilan harga pangan pokok merupakan perintah Presiden. Dalam kondisi geopolitik memanas, pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan,” tegas Amran.

Pemerintah telah memanggil para importir untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Evaluasi disiapkan bagi pihak yang melanggar ketentuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah catatan berupa rekomendasi atas sederet persoalan dan juga capaian positif dari kebijakan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat paripurna itu antara lain beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 oleh BPK RI.

Dalam paparannya, Isma Yatun menjelaskan bahwa pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya adalah produksi beras pada 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36% dibandingkan 2024.

“...dan kebijakan Serap Gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton tanpa impor,” ungkapnya.

Di sisi lain, BPK menemukan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pangan nasional.Pertama, jelas Isma Yatun, adalah sistem data dan informasi pangan dinilai belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. Dia memerinci informasi dalam sistem pangan dan gizi masih belum lengkap dan terintegrasi.

Atas temuan ini, BPK merekomendasikan kepada menteri koordinator bidang pangan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan sistem data yang lebih terstruktur.

Selain itu, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta menyempurnakan sistem informasi masing-masing guna mewujudkan ekosistem data pangan yang terintegrasi dan dapat saling berbagi pakai.

“Yangkedua, dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya tersedia,” sambung Isma Yatun.

Dia menjelaskan bahwa BPK mencatat Rencana Pangan Nasional (RPN) serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) periode 2025–2029 belum ditetapkan pemerintah. Untuk itu, menteri koordinator bidang pangan didorong segera mempercepat penetapan kedua dokumen tersebut sebagai acuan kebijakan lintas sektor.

Ketiga, dia mengungkapkan, masih terdapat kelemahan dalam perencanaan dari sisi desain kebijakan ketersediaan pangan, khususnya terkait program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. BPK menilai perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dan kesesuaian lahan.

Untuk itu, menteri pertanian direkomendasikan menyusun perencanaan berbasis kondisi aktual lahan serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama dalam aspek dukungan infrastruktur irigasi.

“BPK merekomendasikan menteri pertanian untuk menetapkan perencanaan berdasarkan kebutuhan dan kondisi real lahan serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi,” tegas Isma Yatun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin importir kedelai yang menaikkan harga secara berlebihan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.

Pemerintah, menurut dia, terus memantau pergerakan harga komoditas strategis, termasuk kedelai, untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan pangan nasional. “Aku minta kemarin kedelai, jangan naik banyak,” kata Amran saat bertemu awak media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan. Namun, kenaikan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak membebani konsumen. Dalam kondisi ekonomi yang masih fluktuatif, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

“Kalau di kedelai, kalau mau naikkan semena-mena, yang impor kedelai, aku pastikan aku cabut izinnya,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, instrumen perizinan menjadi salah satu alat pengendalian yang akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi dan perdagangan komoditas pangan berjalan sehat tanpa adanya praktik penimbunan atau permainan harga.

Amran juga menyinggung penguatan sektor pangan yang dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan efisiensi anggaran. Refocusing anggaran diarahkan ke sektor produktif seperti irigasi, benih, dan pompanisasi untuk meningkatkan produksi.

Produksi nasional, lanjut dia, menunjukkan tren peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), dan United States Department of Agriculture (USDA) mencatat kenaikan produksi hingga sekitar 4 juta ton. Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan stok beras nasional di Perum Bulog yang kini mencapai sekitar 4,8 juta ton dan mendekati 5 juta ton.

Amran menilai ketersediaan pangan yang kuat harus diiringi stabilitas harga di tingkat konsumen. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Stabilitas harga menjadi kunci untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong keberlanjutan produksi pangan nasional.