REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President of GAC International Wei Haigang mengatakan pihaknya akan membawa kendaraan yang berkualitas ke pasar Indonesia termasuk kendaraan MPV. Langkah ini diambil karena Indonesia saat ini sedang melakukan transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

"Dan Indonesia saat ini dalam transisi yang cepat menuju kendaraan dengan energi baru," kata Haigang di Beijing, akhir pekan lalu.

Ia juga menyebut akan mempercepat kendaraan multifungsi alias multi purpose vehicle (MPV) untuk masuk ke pasar Indonesia.

"Kami juga akan mempersiapkan MPV tujuh seater agar lebih cepat masuk ke pasar Indonesia," katanya.

Menurutnya, kualitas produk merupakan kunci kesuksesan di pasar otomotif. "Jadi, kami akan tetap fokus pada kualitas dan meningkatkan standar mobilitas di Indonesia melalui berbagai tipe produk yang kami tawarkan," ujarnya.

GAC juga melihat potensi lain yakni untuk pangsa pasar fleet atau kendaraan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti taksi daring. Ia mengatakan, GAC sudah masuk ke Grab dan akan bekerja sama untuk masuk ke penetrasi pasar tersebut.

Pada kesempatan yang sama, CEO GAC Indonesia Andy Ciu mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan MPV premium yakni GAC E9 yang ditenagai bensin dan baterai alias plug in hybrid (PHEV) yang bersaing untuk segmen 7 seater.

"Kami akan mulai dari yang rekan-rekan sudah tahu, spill yang pertama adalah E9," katanya.

Menurutnya kehadiran E9 yang memiliki teknologi canggih ini sudah di depan mata.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Magelang dalam waktu dekat untuk meresmikan pabrik kendaraan berbasis listrik.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon I di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Besok Bapak Presiden ada agenda untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, peresmian pabrik tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja dan pola transportasi masyarakat.

“Kita harus bekerja keras mengubah budaya, dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi baru terbarukan, salah satunya berbasis listrik,” katanya.

Dia menjelaskan, langkah percepatan penggunaan kendaraan listrik juga tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang berdampak pada fluktuasi harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah, kata Prasetyo, telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dengan perkembangan geopolitik internasional, harga BBM dunia sangat dinamis. Karena itu, kita harus mulai beralih,” ujarnya.

Prasetyo menyebut kendaraan listrik menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong efisiensi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, termasuk di lingkungan pemerintahan dengan pengurangan penggunaan kendaraan dinas berbasis fosil.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong perbaikan sistem transportasi publik agar masyarakat beralih ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor transportasi nasional secara bertahap.

“Kita berharap ke depan masyarakat mulai bergeser menggunakan transportasi massal,” ujar Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo mengakui bahwa proses transisi energi membutuhkan waktu dan kesiapan infrastruktur yang matang.

Pemerintah menargetkan dalam jangka panjang Indonesia dapat mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan EBT, termasuk kendaraan listrik.

“Harapannya kita bisa mandiri secara energi, tetapi ini memang membutuhkan proses,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan penggunaan EBT seperti fotovoltaik merespons tingginya harga listrik di wilayah timur Indonesia.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah juga menyoroti tingginya biaya listrik berbasis diesel di kawasan timur Indonesia, yang disebut bisa mencapai 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan wilayah Jawa.

Besarnya beban subsidi untuk bahan bakar diesel mendorong pemerintah mempercepat upaya pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.

Menurutnya dengan penggunaan EBT seperti fotovoltaik dapat dibangun di wilayah timur, harga listrik bisa jauh lebih rendah.

"Sekarang kami sedang mengembangkan sistem hybrid antara fotovoltaik dengan baterai untuk mendukung proses dedieselisasi itu,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (23/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam satu dekade ke depan, dengan fokus utama pengembangan di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 62,5 gigawatt (GW), di mana 70% di antaranya berasal dari energi bersih

Porsi besar dalam rencana ekspansi tersebut akan melibatkan investasi swasta, bukan hanya dari pendanaan negara atau PLN.

“Investasinya itu 70% nya adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi berasal dari mitra-mitra swasta,” imbuhnya.

Menurutnya selain potensi tenaga surya, kawasan timur Indonesia juga dinilai memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi, serta potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai akselerasi EBT dapat dimulai dari kawasan timur Indonesia.

Menurutnya dengan kehadiran entitas seperti Danantara pasti telah menyiapkan strategi investasi untuk berpartisipasi dalam program ini, baik melalui kemitraan strategis maupun investasi langsung.

Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek energi hijau di berbagai wilayah, sekaligus mendukung target bauran EBT nasional yang lebih ambisius dalam 10 tahun mendatang.