REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil evaluasi, sejak kebijakan WFH diterapkan, penggunaan BBM jenis Pertalite tercatat turun hingga mendekati 9 persen pada April 2026.

“Kita evaluasi terkait WFH, dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/5/2026)

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini resmi melanjutkan penerapan WFH untuk dua bulan ke depan. Terkait pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan surat edaran baru mengenai perpanjangan WFH bagi ASN.

Hal serupa juga akan diikuti oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN melalui surat edaran tersendiri. Sementara, untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menerbitkan surat edaran terkait imbauan WFH.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi lanjutan, termasuk penerapan WFH selama dua bulan mendatang sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertamina Patra Niaga mengajak komunitas otomotif untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas berkualitas sesuai spesifikasi kendaraan guna menjaga performa kendaraan sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan tepat guna.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, edukasi mengenai penggunaan energi yang tepat sasaran perlu terus diperkuat melalui kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas otomotif.

“Edukasi penggunaan energi secara bijak menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat dan komunitas otomotif untuk turut berkolaborasi menyebarkan pemahaman mengenai penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan, pemanfaatan energi yang tepat guna, serta pentingnya menjaga kualitas performa kendaraan melalui produk yang berkualitas,” ujar Roberth dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI Ilustrasi BBM, penyaluran BBM di SPBU. Harga BBM April 2026 Stabil, Bagaimana Kondisi Cadangan BBM Indonesia?

Menurut dia, kolaborasi dengan komunitas otomotif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi yang lebih bijak.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi yang lebih bijak dapat terus meningkat,” kata dia.

Pentingnya BBM sesuai spesifikasi kendaraan

Pakar otomotif Rifat Sungkar menilai komunitas otomotif memiliki peran penting sebagai agent of change dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait penggunaan bahan bakar, pelumas, dan perawatan kendaraan.

Menurut Rifat, penggunaan bahan bakar dengan research octane number (RON) yang tepat serta pelumas sesuai spesifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga performa kendaraan.

“Tema utamanya adalah bijak berenergi dan teman-teman dari komunitas menurut saya mereka adalah agent of change yang terbaik. Mereka pelaku langsung, mereka bisa memberikan masukan, dan mereka juga merasakan produk yang mereka pakai,” ujar Rifat.

Selain penggunaan BBM yang sesuai spesifikasi kendaraan, edukasi mengenai efisiensi energi dan pemanfaatan layanan digital juga dinilai penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan energi yang tepat guna.

Pertamina tingkatkan layanan SPBU

VP Marketing Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, komunitas otomotif menjadi salah satu kelompok konsumen yang aktif menggunakan produk dan layanan Pertamina.

Karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat kedekatan dengan konsumen melalui berbagai forum edukasi dan dialog bersama komunitas.

“Melalui forum tersebut, para peserta mendapatkan berbagai informasi seputar penggunaan bahan bakar yang tepat sesuai spesifikasi kendaraan, pentingnya penggunaan pelumas berkualitas, efisiensi energi, hingga berbagai manfaat aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.

VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, Windrian Kurniawan menyampaikan, Pertamina terus melakukan peningkatan layanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi konsumen.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga menggelar kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan anggota dari 10 komunitas roda dua dan roda empat sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan komunitas otomotif dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan tepat guna.

Melalui kegiatan tersebut, Pertamina Patra Niaga berharap komunitas dapat menjadi perpanjangan informasi positif kepada masyarakat dalam memilih produk energi yang tepat, menggunakan kendaraan secara bijak, serta memanfaatkan layanan digital MyPertamina untuk pengalaman transaksi yang lebih mudah dan bernilai tambah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan delapan butir kebijakan dalam Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi kerja, menjaga stabilitas fiskal, serta memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Stok bahan bakar minyak (BBM) dipastikan aman, sementara stabilitas fiskal negara tetap terjaga. Transformasi ini disebut sebagai langkah adaptif untuk membangun budaya kerja yang lebih efisien di berbagai sektor.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah, dengan aturan teknis yang akan diatur melalui Surat Edaran Kementerian terkait.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan langkah efisiensi lainnya, seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen. Program Car Free Day (CFD) di berbagai daerah juga akan diperluas, baik dari sisi waktu maupun wilayah.

Di sektor swasta, pemerintah mendorong penerapan WFH melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan serta kebijakan efisiensi energi dalam operasional perusahaan.

Kendati demikian, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, dan administrasi kependudukan tetap bekerja normal dari kantor maupun lapangan. Sektor strategis seperti industri, energi, transportasi, logistik, hingga keuangan juga tetap beroperasi seperti biasa.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka (luring) di semua jenjang, mulai dari TK hingga SMA. Kegiatan non-akademik seperti olahraga dan ekstrakurikuler juga tetap berjalan tanpa pembatasan. Sementara itu, perguruan tinggi diberikan fleksibilitas untuk mengatur sistem daring atau luring.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi serta memprioritaskan penggunaan transportasi publik guna menekan konsumsi BBM nasional. Meski ada perubahan pola kerja, masyarakat diminta tetap produktif dan menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan pada Rabu, 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara menyeluruh setelah dua bulan pelaksanaan.

Dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan memberikan penghematan signifikan. Penghematan dari kompensasi BBM dalam APBN diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun, sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat mencapai Rp59 triliun.

Selain itu, pemerintah juga melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Dalam rangka memperkuat kemandirian energi, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan *B-50* pada 1 Juli 2026, yang diproyeksikan mampu menghemat konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter atau senilai Rp48 triliun.

Distribusi BBM subsidi juga akan diperketat melalui penggunaan barcode MyPertamina mulai 1 April 2026, dengan batas maksimal pengisian 50 liter per kendaraan, kecuali untuk kendaraan umum.

Terakhir, pemerintah juga mengatur pelaksanaan program MBG fresh food selama lima hari, dengan pengecualian untuk daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, dan sekolah berasrama. Program ini diperkirakan memberikan penghematan tambahan sekitar Rp25 triliun.

Melalui delapan butir kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja baru yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Berikut 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional:

1. Pesan Utama:

Masyarakat Tetap Tenang, Stok BBM Aman, Stabilitas Fiskal terjaga.

Kebijakan ini merupakan bentuk perubahan perilaku secara adaptif untuk transformasi budaya kerja yang lebih efisien.

2. Arah Kebijakan

A. Transformasi Budaya Kerja Sektor Pemerintah

- Implementasi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

Penerapan WFH dilakukan sebanyak 1 Hari Kerja dalam seminggu pada Hari Jum’at, bagi ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah. Teknis pelaksanaan tertuang dalam SE MenpanRB dan SE Mendagri.

- Efisiensi Kendaraan Dinas: pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan Listrik, serta mendorong penggunaan transportasi umum.

- Efisiensi Perjalanan Dinas: Perjadin Dalam Negeri 50% dan Perjadin Luar Negeri 70%.

- Pengaturan Kendaraan Bermotor Masyarakat: penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan wilayah Program Car Free Day (CFD) di daerah, diatur melalui SE Mendagri.

B. Tranformasi Budaya Kerja Sektor Swasta

- Implementasi WFH bagi Sektor Swasta: diatur melalui Surat Edaran (SE) Menaker.

- Kebijakan Efisiensi dalam penggunaan energi.

C. Sektor yang Dikecualikan (Tetap Bekerja dari Kantor/ Lapangan)

- Unit Layanan Publik:

Kesehatan, Keamanan, Kebersihan, Kependudukan, serta Unit yang memiliki sifat Kedaruratan atau kesiapsiagaan.

- Sektor Swasta Strategis:

Kesehatan, Industri & Produksi, Energi, Air Bersih, Bahan Pokok, Makanan dan Minuman, Perdagangan, Transportasi, Logistik, dan Sektor Keuangan.

D. Sektor Pendidikan (Kegiatan Belajar Mengajar) Tetap Luring:

Seluruh jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan Madrasah) tetap berjalan seperti biasa, tatap muka (Luring) secara normal

- Ketentuan Hari Belajar:

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan 5 Hari Kerja seminggu. Bagi sekolah yang menerapkan pola Asrama, tetap berjalan seperti biasa.

- Kegiatan Non-Akademik:

Tidak ada pembatasan untuk Olahraga, Kompetisi Prestasi, atau Kegiatan Ekstrakurikuler lainnya.

- Pendidikan Tinggi: Semester 4-5 ke atas, pengaturan daring/ luring sesuai SE Mendiktisaintek.

3. Himbauan untuk Seluruh Masyarakat:

• Efisiensi Energi:

Menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, di rumah maupun di tempat kerja.

• Mobilitas Cerdas:

Memprioritaskan penggunaan Transportasi Publik untuk mengurangi beban konsumsi BBM nasional.

• Masyarakat diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

4. Kebijakan WFH

Kebijakan Work From Home (WFH) akan dimulai pada 1 April 2026, dan akan dilakukan evaluasi secara komprehensif setelah 2 (Dua) Bulan.

5. Potensi Penghematan dari Kebijakan WFH

Potensi penghematan yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 Triliun (dari penghematan Kompensasi BBM), sedangkan penghematan dari Belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 Triliun.

6. Kebijakan Prioritisasi dan Re-focusing

Anggaran belanja Kementerian/Lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp121,2 Triliun - Rp130,2 Triliun

7. Kemandirian Energi dan Penyaluran BBM yang Adil dan Merata bagi seluruh masyarakat:

A. Kebijakan B-50 mulai berlaku 1 Juli 2026, Pertamina siap mengimplementasikan. Berpotensi menghemat penggunaan BBM berbasis Fosil sebesar 4 Juta Kilo Liter senilai Rp48 Triliun.

B. Pengaturan Distribusi BBM yang lebih adil dan merata yakni mulai 1 April 2026, penggunaan Barcode MyPertamina untuk pengisian BBM Subsidi yang lebih praktis, dengan batas wajar 50 Liter per Kendaraan (tidak berlaku bagi Kendaraan Umum untuk orang dan barang).

8. Pelaksanaan Program MBG fresh food untuk 5 Hari

Dikecualikan untuk Daerah 3T, Daerah Stunting Tinggi, dan Sekolah Asrama (tetap berjalan seperti biasa) dengan potensi penghematan hingga Rp25 Triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai 1 April 2026 menerapkan delapan kebijakan baru sebagai respons atas dinamika global sekaligus mendorong efisiensi di dalam negeri. Kebijakan ini menyentuh langsung aktivitas masyarakat, mulai dari pola kerja hingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional agar lebih adaptif dan produktif di tengah tekanan global.

“Situasi ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (31/3/2026) malam.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), baik di instansi pusat maupun daerah. Aturan ini akan dituangkan melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Airlangga menjelaskan, skema tersebut sekaligus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan serta efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya.

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas juga dipangkas, masing-masing hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Untuk sektor swasta, pemerintah mengimbau penerapan WFH secara terbatas melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian pada kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Namun, sejumlah sektor tetap bekerja normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan dikecualikan dari kebijakan WFH. Begitu pula sektor strategis seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka untuk jenjang dasar hingga menengah selama lima hari dalam sepekan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak dibatasi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengevaluasi dan menyesuaikan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan kuota konsumsi BBM jenis tersebut akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per orang per bulan.

"Pemerintah akan menyesuaikan batas kelayakan (kuota) RON 95 dari 300 liter per bulan menjadi 200 liter per bulan, mulai 1 April 2026," kata Anwar dalam pernyataan yang dipantau di Kuala Lumpur, Kamis (26/3/2026) malam.

Keputusan ini dilakukan setelah pemerintah Malaysia meneliti bahwa rata-rata penggunaan BBM jenis RON 95 per bulan adalah 100 liter per orang. Hampir 90 persen rakyat Malaysia menggunakan BBM RON 95 kurang dari 200 liter per bulan.

Atas dasar itu kuota pembelian BBM tersebut dikurangi dari maksimal 300 liter per orang per bulan, menjadi 200 liter per orang per bulan.

Keputusan ini juga diambil untuk mengukuhkan kemampuan Malaysia dalam menghadapi potensi krisis. Keputusan juga diambil di tengah beberapa insiden viral di media sosial yang menunjukkan adanya penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Berdasarkan ketentuan, BBM RON 95 bersubsidi seharga 1,99 ringgit (Rp8.437) per liter, hanya diperuntukkan bagi masyarakat Malaysia pemegang kartu tanda kependudukan yang sah.

Sedangkan bagi warga asing dikenakan harga RON 95 normal yakni sekitar 3,87 ringgit (Rp16.389) per liter, dan bagi kendaraan bernomor polisi non-Malaysia, misalnya Singapura, wajib membeli BBM jenis RON 97 seharga sekitar 5,15 ringgit (Rp21.812) per liter.

Insiden viral di media sosial di antaranya kendaraan bernomor polisi non-Malaysia membeli RON 95, serta seseorang warga Malaysia membeli RON 95 subsidi dan mengisinya ke dalam tong atau jeriken.

Sementara itu khusus untuk pengemudi transportasi daring, pemerintah Malaysia tetap memberikan kuota pembelian BBM RON 95 subsidi maksimum hingga 800 liter per bulan.