JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” ujar Qodari saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan rincian paket stimulus tersebut. Untuk periode libur sekolah pada Juni–Juli 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi darat dan laut dengan target penerima manfaat mencapai 3,07 juta orang.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk transportasi kereta api dan kapal laut, serta diskon 100 persen atas tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,4 miliar untuk stimulus tarif transportasi nonudara dengan target sekitar 2,87 juta pengguna.

Di periode yang sama, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi transportasi udara yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, stimulus tersebut dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri transportasi dan pariwisata.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

JAKARTA - Sebanyak 108 kebijakan dan terobosan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 18 bulan pertama masa kepemimpinan didokumentasikan dalam buku Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto. Buku tersebut diluncurkan di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Buku yang ditulis Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari bersama Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra itu berupaya memetakan berbagai solusi yang telah dihadirkan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, industrialisasi hingga digitalisasi.

Peluncuran buku diawali dengan penandatanganan buku oleh ketiga penulis dan dilanjutkan dengan diskusi publik yang dimoderatori Budi Adiputro dan Arie Putra. Dalam sambutannya, Qodari menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan transformasi nasional.



"Saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo ini adalah bapak transformasi bangsa, dari gelap menuju terang ya, dari masalah menjadi solusi. Kalau di sebelah sana ada tadi mungkin diskusi 'Presiden Masalah', ya kita jawab bahwa sebetulnya ini 'Presiden Solusi' yang menyelesaikan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia," ujar Qodari.

Menurut Qodari, penyebutan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan didasarkan pada rekam jejak kebijakan yang telah dihasilkan pemerintah sejak Prabowo menjabat Presiden Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tim penulis mencatat sedikitnya 108 solusi yang telah dilahirkan pemerintah dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun pertama pemerintahan.

"Bapak Transformasi Bangsa itu rekam jejaknya titik-titiknya itu kita catat di buku 'Presiden Solusi' ini. Jadi solusi-solusi ini ada 108, nanti terus akan bertambah karena ini kan baru catatan sekitar satu setengah tahun," ujarnya.

Qodari menuturkan, buku tersebut lahir dari proses panjang pengumpulan data, pemetaan persoalan, serta dokumentasi berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahan. "Saya pernah di KSP, kemudian di Bakom, bekerja sama erat dengan Pak Yuza dan Agung dalam mengolah data, mengolah informasi, mengidentifikasi masalah, dan mencatat solusi-solusi yang dibuat Presiden," kata Qodari.

Ia menegaskan bahwa pendekatan Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan tidak hanya berfokus pada persoalan yang tampak di permukaan, melainkan berupaya menyentuh akar persoalan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan nasional.

"Presiden hadir untuk masyarakat, untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. Bahkan lebih jauh, Presiden Prabowo melihat persoalan bukan hanya di permukaan, tetapi sampai ke akar yang sangat fundamental, termasuk masalah-masalah yang selama ini mungkin diabaikan dan tidak terlihat oleh sebagian orang," ujarnya.

Menurut Qodari, berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan selama satu setengah tahun terakhir perlu dicatat secara sistematis agar dapat dipahami masyarakat secara lebih utuh.

"Dalam satu setengah tahun ini, berbagai solusi atas permasalahan tersebut terasa perlu untuk dicatat dan diketahui masyarakat. Sekaligus memberikan gambaran yang mudah dipahami publik dan media mengenai masalah apa saja yang muncul serta bagaimana jawabannya diberikan. Karena itu, buku ini diberi judul Presiden Solusi, yang kebetulan jika disingkat menjadi PS, sama dengan inisial nama Presiden kita, Prabowo Subianto," tuturnya.

Qodari juga mencontohkan sejumlah program yang telah menunjukkan progres nyata di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan hingga peningkatan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin.

"Sebetulnya, soal pangan misalnya, bukan hanya sudah dikerjakan, tetapi juga sudah dicapai, khususnya swasembada beras. Tentu pangan memiliki sangat banyak aspek. Kemudian, untuk masyarakat miskin desil 1 dan desil 2, program sekolah bukan hanya sudah ada, tetapi juga sudah berjalan pada tahapan yang lebih lanjut, yaitu menuju Sekolah Rakyat permanen yang pembangunannya sedang diselesaikan," jelasnya.

Menurut Qodari, berbagai solusi yang dihadirkan pemerintah terus berkembang seiring kemajuan pelaksanaan program di lapangan. Dikatakannya, program kampung nelayan juga sudah dilakukan di berbagai tempat.

“Jadi, apa yang disampaikan dalam buku ini tentu mengikuti perkembangan dan progres masing-masing program. Namun yang penting adalah agar publik mengetahui bahwa Presiden membawa solusi bagi masalah-masalah yang dirasakan masyarakat," ungkap Qodari.

"Secara keseluruhan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan, maupun berbagai persoalan lain yang dihadapi bangsa ini," pungkasnya.

BOGOR - Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari merespons positif atas terpilihnya Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari Kepala BGN.

Ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Qodari menaruh harapan besar agar estafet kepemimpinan ini membawa perubahan signifikan bagi program unggulan pemerintah.

Menurut dia, kehadiran pimpinan baru di BGN harus dibarengi dengan penguatan tata kelola, khususnya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kita harapkan agar pimpinan baru membuat tata kelola MBG menjadi semakin baik," ujar Qodari.

Fokus utama ke depan bukan sekadar membagikan makanan melainkan memastikan standar gizi yang diterima masyarakat, terutama anak-anak benar-benar terjaga. "(Harapannya) kualitas gizi makin baik," ucapnya.

Dampak program MBG ini memiliki efek domino bagi masyarakat. Selain kesehatan, BGN mampu menggerakkan roda ekonomi nasional secara optimal.

Qodari memberikan ucapan selamat bertugas kepada Nanik S Deyang yang kini memikul tanggung jawab besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pemenuhan gizi.

Diketahui, Rapat Konsolidasi Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadiri oleh sejumlah pejabat. Mereka di antaranya Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman, Kepala Bakom RI M Qodari, Kepala Badan Karantina Abdul Kadir Karding, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa Tertinggal Yandri Susanto, Kepala BPS Amalia, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Rapat konsolidasi kali ini juga dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi seluruh Indonesia, Koordinator regional seluruh Indonesia, dan 38 Kepala SPPG yang berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi BGN juga dijadwalkan hadir untuk membuka langsung kegiatan. Sayangnya, rapat digelar secara tertutup.

JAKARTA - Istana melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, selama empat hari pada 26-29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya, termasuk Italia.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Dengan demikian, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.

Pada kesempatan ini, Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Prancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.

“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.

Kedua, yaitu kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.

Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memang memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron. Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Prancis.

“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.

Tak hanya dengan Macron, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping.

“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya.

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari .

Qodari menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir," kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Di sektor hulu, pemerintah telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit. Selain itu, nilai penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah mencapai sekitar Rp45 triliun.

Sementara di sektor hilir, pemerintah kini memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. "Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden," ucap Qodari.

Langkah itu diambil setelah Presiden menemukan adanya praktik misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, dan praktik lainnya yang dinilai merugikan bangsa Indonesia.

Menurut Qodari, seluruh kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara.

"Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya," ujar Qodari.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan perkembangan terkait progres pemulihan pascabencana Sumatera. Salah satunya progres terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Progres pembangunan ini dilaporkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari saat menyampaikan data Satgas Percepatan Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana atau Satgas PRR per tanggal 12 Mei 2026 kemarin.

"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Qodari juga melaporkan terkait pembangunan huntap di tiga provinsi. Dimana, dari total komitmen akan dibangun 39.335 unit yang bersumber dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat seperti BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Baznas, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kemenko Polkam, dan Danatara.

"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari menyebut 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberhentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar. Hal itu merupakan bagian dari komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas SPPG.

Menurut Qodari BGN sudah melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," kata Qodari dalam konferensi persnya di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, kata Qodari, BGN juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Tercatat, sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara," ujarnya.

Lihat video; NASIB PROGRAM MBG! 1.700 SPPG Kena Sanksi Berhenti Beroperasi Sementara

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,9 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut berdasarkan data pada tanggal 12 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari dalam konferensi pers update PHTC di Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2026).

“Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8% dari total target 82,9 juta penerima,” kata Qodari.

Dia menyebutkan, jumlah dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 28.390. "Dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS," ujarnya.

Qodari menegaskan MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut dia, terus melakukan penyempurnaan program ini mulai perencanaan menu hingga pengawasan distribusi makanan.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden,” jelasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membangun tim komunikasi pemerintahan yang solid atau dream team di lingkaran Istana. Ini dapat memperkuat orkestrasi komunikasi publik di tengah tantangan derasnya arus informasi dan disinformasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif.

“Ini keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo. Penempatan Pak Qodari menunjukkan pemerintah ingin membangun orkestrasi komunikasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan efektif,” ujar Iwan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, rekam jejak Qodari selama memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi modal penting dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Bakom. “Pak Qodari selama menjadi Kepala Staf Kepresidenan sukses mengelola berbagai isu strategis nasional dan mengawal narasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Itu menjadi modal penting untuk memimpin Bakom,” katanya.

Selama berada di KSP, Qodari dinilai mampu menghadirkan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika isu publik, khususnya dalam pengelolaan isu strategis nasional.

Selain memiliki pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, Qodari juga dinilai memiliki keunggulan dalam membaca opini publik didukung latar belakangnya sebagai peneliti politik dan pendiri lembaga survei.

Menurut Iwan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan program, tetapi juga memastikan publik memahami substansi kebijakan secara utuh, terutama di tengah meningkatnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.

Karena itu, pengalaman Qodari dalam mengelola komunikasi strategis di KSP diyakini akan memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Bakom.

“Harapannya di bawah kepemimpinan Pak Qodari komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, cepat merespons isu, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas presiden,” kata Iwan.