Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berharap raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bisa diselamatkan.

Sritex diketahui merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

Agus menyayangkan jika sampai aset-aset Sritex dijual untuk membayar tanggungan pembayaran.

"Sritex itu sayang kalau memang harus kita likuidasi. Sayang. Jadi memang kalau bisa kita selamatkan dengan konsep ownership yang berbeda, saya kira itu," kata Agus saat ditemui di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, Agus juga memandang pemerintah memiliki tekad membangun dan mengembangkan kembali industri tekstil dari tingkat hulu hingga hilir.

Hal itu tecermin dari rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dari hulu sampai ke, dari hulu, intermediate sampai ke hilir,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

BUMN tekstil, kata Agus, menjadi upaya pemerintah menghidupkan sektor industri tersebut.

Adapun industri tekstil dalam negeri berjatuhan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya karena gempuran impor pakaian jadi dari luar negeri dengan harga yang sangat murah.

Menurut Agus, rencana pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 100 triliun akan mengisi kekosongan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Ya tentu pemerintah ya berdasarkan arahan dari Pak Presiden menyiapkan dana sekitar Rp 100 triliun itu,” kata Agus.

Arahan Presiden

Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari lalu.

“BUMN baru khusus tekstil akan dibentuk, bukan menghidupkan perusahaan lama,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah juga bakal menyusun peta jalan atau roadmap penguatan industri TPT.

Kajian awal peta jalan itu, menurut dia, sudah selesai.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, BUMN tekstil akan mengelola komoditas garmen dan tekstil.

Menurutnya, rencana tersebut disepakati setelah PT Sritex bangkrut dan tutup pada 1 Maret 2025.

“Kita harapkan dalam waktu dekat prosesnya selesai agar kegiatan ekonomi Sritex tetap berjalan meski statusnya pailit,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, SEMARANG - Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (12/1/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan pekerja terhadap kinerja Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex. Pasalnya, dalam 11 bulan, masalah pembayaran hak eks pekerja masih belum rampung.
Retno Dewi, salah seorang eks buruh Sritex yang ikut dalam aksi tersebut, mengaku terkatung-katung lantaran masih belum menerima pesangon maupun tunjangan hari raya (THR). Perempuan yang telah bekerja di Sritex sejak 33 tahun lalu itu mengaku sudah empat kali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya.
"Di sini [PN Semarang] sudah demo tiga kali, di Sritex satu kali. Harapannya, pesangon sama THR harus cepat dibayarkan. Secepat mungkin, kalau bisa ya sebelum Lebaran," ujar Dewi kepada wartawan.
Dewi betul-betul mengharapkan pembayaran haknya sebagai eks pekerja Sritex. Sebab, suaminya hanya bekerja serabutan, sementara dua orang anaknya masih dalam tanggungan Dewi dan suaminya. Usia yang sudah lebih dari 50 tahun juga membuat Dewi kesulitan untuk mencari pekerjaan lain.
"Dulu pulang-balik [dari pabrik di Sukoharjo ke rumah di Klaten]. Hujan ya kehujanan, masuk malam ya juga kehujanan. Kok [sekarang] pesangonnya enggak cair-cair," keluh Dewi.
Agus Wicaksono, Koordinator Forum Eks-Pekerja Sritex, sempat menemui perwakilan PN Semarang untuk menyampaikan aspirasi Dewi dan ratusan peserta aksi. Dalam pertemuan itu, Agus menyebut bahwa PN Semarang bakal berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dalam kasus kepailitan Sritex guna mengevaluasi kinerja Tim Kurator.
Sebelumnya, Agus menyebut, masih ada 8.475 eks pekerja Sritex yang hingga hari ini nasibnya masih terkatung-katung sejak menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Februari 2025.
“Bulan depan genap setahun hak-hak eks pekerja Sritex belum juga dibayarkan. Sampai kapan ribuan orang ini harus menunggu? Pakai hati nurani, ribuan eks pekerja Sritex punya istri dan anak yang harus dinafkahi,” kata Agus kepada Espos, Minggu (11/1/2026).

KOMPAS.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pernah berdiri sebagai simbol kejayaan industri tekstil nasional.

Berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, perusahaan ini tumbuh dari usaha kecil di Pasar Klewer menjadi raksasa tekstil terintegrasi yang produknya menembus lebih dari 100 negara.

Namun, setelah hampir enam dekade beroperasi, perjalanan panjang Sritex berakhir pahit: pailit, pabrik tutup, ribuan karyawan terkena PHK, hingga salah satu petingginya ditangkap Kejaksaan Agung.

Dari Pasar Klewer ke panggung global

Kisah Sritex bermula pada 1966. Pendiri Sritex, H.M. Lukminto, merintis usaha sebagai pedagang kain kecil di Pasar Klewer, Solo, dengan nama UD Sri Redjeki.

Dua tahun berselang, ia mendirikan pabrik cetak kain sendiri. Ekspansi berlanjut pada 1982 melalui pendirian pabrik tenun, menandai transformasi Sritex dari usaha dagang menjadi industri manufaktur tekstil.

Puncak kejayaan datang pada 1994. Saat itu, Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman, sebuah pencapaian yang mengangkat nama perusahaan ke level global.

Sejak saat itu, Sritex dikenal sebagai perusahaan tekstil terintegrasi, mengelola seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Ribuan buruh saat mengikuti acara perpisahan dengan keluarga Lukminto di kawasan pabrik Sritex Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Mesin produksi raksasa

Sritex mengoperasikan empat lini utama produksi: pemintalan (spinning), penenunan (weaving), penyempurnaan kain (finishing), dan garmen.

Kapasitas produksinya terbilang masif, mulai dari pemrosesan ribuan bale kapas per hari hingga puluhan ribu potong pakaian jadi setiap harinya.

Produk Sritex tak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga diekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Dengan skala itu, Sritex pernah disebut sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Perusahaan publik dan bisnis keluarga

Pada 17 Juni 2013, Sritex resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL.

Struktur kepemilikan saham menunjukkan kuatnya kendali keluarga Lukminto, dengan mayoritas saham dikuasai PT Huddleston Indonesia, sementara sisanya dimiliki publik.

Generasi kedua keluarga Lukminto kemudian memegang kendali perusahaan. Iwan Setiawan Lukminto sempat menjabat Presiden Direktur dan beberapa kali masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Sejak 2022, ia menjabat sebagai Komisaris Utama, sedangkan posisi Direktur Utama dipegang oleh adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto.

Awan gelap sejak 2021

Masalah keuangan mulai menghantam Sritex sejak 2021. Perdagangan saham SRIL disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok Medium Term Notes (MTN).

Beban utang perusahaan terus membengkak, hingga liabilitasnya mencapai sekitar Rp 24,3 triliun pada September 2023.

Tekanan internal ini diperparah kondisi eksternal: pandemi Covid-19 yang merusak rantai pasok dan menurunkan permintaan, persaingan global yang semakin ketat, serta dampak geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina yang menekan ekspor ke pasar utama, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 buruh dan karyawan di empat perusahaan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.

Vonis pailit dan pabrik tutup

Titik balik terjadi pada 21 Oktober 2024. Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex pailit, bersama tiga entitas afiliasinya: PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Putusan ini berawal dari permohonan pembatalan perjanjian damai yang diajukan PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditur, dan diperkuat Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024.

Akibat status pailit tersebut, seluruh operasional Sritex resmi dihentikan per 1 Maret 2025. Penutupan pabrik di Sukoharjo menandai berakhirnya perjalanan industri yang telah berjalan hampir 58 tahun.

PHK 10.669 karyawan

Dampak paling nyata dari kejatuhan Sritex dirasakan para pekerja. Berdasarkan data Disnakertrans Jawa Tengah yang bersumber dari kurator, total 10.669 karyawan Sritex Group terkena pemutusan hubungan kerja.

PHK dilakukan bertahap. Pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang diberhentikan.

Februari 2025 menjadi gelombang terbesar, dengan PHK terhadap ribuan karyawan di Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan memastikan pemenuhan hak pekerja, termasuk upah, pesangon, JHT, dan JKP.

Babak hukum: Bos Sritex ditangkap Kejagung

Belum selesai polemik kepailitan, Sritex kembali menjadi sorotan pada Mei 2025. Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) di Solo.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit perbankan kepada Sritex dengan nilai sekitar Rp 3,6 triliun. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 692,9 miliar.

Kejagung mendalami proses pemberian kredit yang berasal dari tiga bank daerah dan satu bank pemerintah, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan bank lain, termasuk bank swasta.

Dalam kasus ini, Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka bersama dua petinggi perbankan, yakni Direktur Utama Bank DKI Jakarta tahun 2020 Zainuddin Mappa serta Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata.

Kisah Sritex adalah potret lengkap naik-turun industri manufaktur nasional. Dari kios kain di Pasar Klewer hingga pabrik raksasa berorientasi ekspor, lalu runtuh di tengah utang, krisis global, dan persoalan hukum.

Penutupan pabrik Sritex tak hanya menandai akhir sebuah perusahaan, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam bagi ribuan pekerja dan sejarah industri tekstil Indonesia.

Sumber Kompas.com: (Shela Octavia, Muhammad Iqbal Amar/Ardito Ramadhan, Ahmad Naufal, Mela Arnani)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex akan melelang 20 mobil dari berbagai merek setelah dinyatakan pailit bersama anak perusahaanya yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dari dokumen yang diterima Bisnis, tim kurator dari perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta pada 19 Agustus 2025 dan 14 November 2025.

Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025 dan waktu penawaran terhitung sejak tayang di aplikasi lelang sampai batas akhir penawaran.

"Tempat: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta," bunyi isi surat, dikutip Kamis (20/11/2025).

Seluruh kendaraan roda empat yang dilelang merupakan atas nama PT Sri Rejeki Isman dengan nilai limit yang berbeda-beda.Publik bisa mengakses proses lelang dan informasi lainnya melalui www.lelang.go.id

Berikut daftar 20 Mobil Aset Sritex yang Dilelang

1. Toyota Alphard 2.4G A/T tahun 2011 warna hitam

Nilai limit: Rp245.500.000

Uang jaminan: Rp49.100.000

2. Toyota Alphard 2.4G A/T tahun 2011 warna hitam

Nilai limit: Rp232.800.000

Uang jaminan: Rp46.560.000

3. Toyota New Avanza 1.3G M/T tahun 2012 warna silver metalik

Nilai limit: Rp102.500.000

Uang jaminan: Rp20.500.000

4. Toyota Kijang Innova G, DSL tahun 2012 warna hitam metalik

Nilai limit: Rp213.700.000

Uang jaminan: Rp42.740.000

5. Mercedes Benz S500L AT tahun 2000 warna abu-abu muda metalik

Nilai limit: Rp14.800.000

Uang jaminan: Rp2.960.000

6. Toyota Alphard tahun 2003 warna hitam

Nilai limit: Rp113.800.000

Uang jaminan: Rp22.760.000

7. Toyota Alphard 3.0L tahun 2005 warna silver

Nilai limit: Rp157.400.000

Uang jaminan: Rp31.480.000

8. Toyota Alphard 3.0 L 2WD tahun 2005 warna hitam metalik

Nilai limit: Rp102.200.000

Uang jaminan: Rp20.440.000

9. Toyota Alphard 2.4 2WD A/T tahun 2007 warna hitam

Nilai limit: Rp114.500.000

Uang jaminan: Rp22.900.000

10. Toyota Alphard 2.4 2WD A/T tahun 2007 warna hitam

Nilai limit: Rp104.200.000

Uang jaminan: Rp20.840.000

11. Toyota Alphard Vellfire 2.4 V AT tahun 2009 warna hitam

Nilai limit: Rp190.700.000

Uang jaminan: Rp38.140.000

12. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2013 warna merah metalik

Nilai limit: Rp44.700.000

Uang jaminan: Rp8.940.000

13. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna putih metalik

Nilai limit: Rp44.500.000

Uang jaminan: Rp8.900.000

14. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna merah metalik

Nilai limit: Rp44.900.000

Uang jaminan: Rp8.980.000

15. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna abu-abu metalik

Nilai limit: Rp48.900.000

Uang jaminan: Rp9.780.000

16. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna merah metalik

Nilai limit: Rp48.800.000

Uang jaminan: Rp9.760.000

17. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna putih metalik

Nilai limit: Rp48.900.000

Uang jaminan: Rp9.780.000

18. Bentley Brookland CBU tahun 1996 warna biru metalik

Nilai limit: Rp818.000.000

Uang jaminan: Rp163.000.000

19. Toyota Camry ACC 30 R AT tahun 2004 warna hitam metalik

Nilai limit: Rp77.200.000

Uang jaminan: Rp15.440.000

20. Honda City GM2 1.5 E AT tahun 2009 warna hitam merah

Nilai limit: Rp87.100.000

Uang jaminan: Rp17.420.000

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mencoret saham PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) dari papan pencatatan saham karena pailit alias bangkrut.

Penghapusan pencatatan efek (delisting) saham emiten tekstil tersebut efektif per 10 November 2026, sembari menunggu proses penyelesaian likuidasi aset-aset Sritex setelah Komisaris Utama SRIL Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.