Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengumpulkan jajaran birokrasi tiga kementerian mulai dari Kemenkum, Kemen Imipas dan Kemen HAM.

Pengumpulan jajaran birokrasi tiga kementerian itu dilakukan di Gedung Kementerian Hukum atau tepatnya di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Yusril mengatakan tujuan dikumpulkannya jajaran birokrasi tiga menteri ini untuk konsolidasi pasca kejadian dugaan korupsi tinggal WNA di RI yang menyeret eks Wamen Imipas Silmy Karim.

"Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, konsolidasi ini dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang tugas-tugas birokrasi terutama dalam melakukan pelayanan publik dan menciptakan sistem yang baik.

Pasalnya, menurut Yusril, meski saat ini sistem yang digunakan untuk pelayanan publik sudah membaik, namun hal tersebut harus ditopang oleh pekerja yang berintegritas.

"Intinya tetap harus ditopang oleh orang-orang, oleh ASN, oleh PNS yang bekerja dengan penuh untuk pengabdian kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Di samping itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas peristiwa yang menyeret wakilnya itu.

Evaluasi itu misalnya, meningkatkan pemantauan, pengawasan serta perbaikan sistem khususnya di keimigrasian agar perkara dugaan rasuah ini tidak berulang.

"Mentunya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang berjalan karena sistem sudah dibangun," ujar Agus

Adapun, mantan Wakapolri itu menegaskan pihaknya siap mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentunya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami akan kooperatif dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPK," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Adapun, kata Yusril, pelarangan di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram, UIN Mataram hingga di salah satu daerah Lombok hanya persoalan administrasi. Sementara itu, nobar di kampus lain Bandung dan Sukabumi masih bisa digelar tanpa halangan apapun.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Sekadar informasi, film Pesta Babi diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Menjelang berlakunya delisting saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, sebanyak 39% investor ritel masih belum keluar atau nyangkut. Padahal Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut delisting atau menghapus saham emiten raksasa tekstil itu akan efektif per 10 November 2026.

Di tengah kondisi itu, investor kawakan Lo Kheng Hong tercatat masih menggenggam saham SRIL 209,33 juta atau setara dengan 1,02% dari total saham SRIL yang beredar.

Sebelum saham SRIL disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), harganya sempat berada di level 152 pada 11 Mei 2021. Setelah itu, saham tersebut disuspensi dan terakhir tercatat di level 146. Apabila dikalkulasikan berdasarkan harga saham SRIL kini di level Rp 146, ia kini nyangkut sekitar Rp 30,56 miliar.

Selain Lo, terdapat beberapa nama lain yang memiliki saham SRIL di atas 1%, di antaranya adalah PT Huddleston Indonesia memiliki 59,03%, Chesney International Pte Ltd memiliki 4,52%. Juga ada Cassell Internasional Pte Ltd memiliki saham Sritex sebanyak 4,40% dan Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited memiliki 2,14%.

Langkah yang diambil otoritas BEI untuk mendelisting SRIL sebab perusahaan disuspensi dari perdagangan selama lebih dari 50 bulan dan juga dinyatakan pailit.

Ketentuan delisting karena pailit berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N. Dari aturan tersebut, terdapat syarat delisting dalam ketentuan III.1.3.1 terkait emiten mengalami suatu kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan III.1.3.2 saham perusahaan tercatat telah disuspensi di pasar reguler dan tunai selama 24 bulan terakhir. Meski begitu, otoritas BEI menegaskan sebelum melakukan delisting, BEI mewajibkan emiten untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Adapun masa pelaksanaan buyback mulai dari 11 Mei 2026–9 November 2026.

"Bursa memutuskan delisting efektif 10 November 2026," tulis BEI, dikutip Senin (13/4).

Sejatinya, ancaman delisting tersebut sudah bergulir sejak tahun lalu karena Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama SRIL periode 2005 - 2022 Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan akan menghapus pencatatan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, menyusul kondisi pailit yang dialami perseroan.

Saham emiten tekstil tersebut dijadwalkan efektif delisting pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga terhadap puluhan ribu investor ritel yang masih memegang saham SRIL.

Struktur kepemilikan saham Sritex didominasi kuat oleh pemegang saham pengendali, dengan konsentrasi kepemilikan yang cukup tinggi di tangan investor utama.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), per 13 April 2026, PT Huddleston Indonesia sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan mencapai 12,07 miliar saham atau setara 59,03 persen.

Di bawahnya, kepemilikan saham tersebar pada sejumlah investor institusi asing.

Chesney International Pte Ltd menguasai sekitar 925 juta saham atau 4,52 persen, diikuti Grafton Capital Resources Pte Ltd 900 juta saham atau 4,4 persen, serta Cassell International Pte Ltd sebanyak 733,73 juta saham atau setara 3,59 persen.

Kemudian Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited mengempit 437,59 juta saham atau 2,14 persen.

Selain itu, investor kakap Indonesia, Lo Kheng Hong juga masuk dalam daftar pemegang saham di atas 1 persen. Ia tercatat menggenggam 209,34 juta saham atau setara 1,02 persen dari total saham beredar.

Sementara itu, dari jajaran manajemen, eks Komisaris Iwan Setiawan memiliki 109,12 juta saham atau sekitar 0,53 persen, sedangkan eks Direktur Iwan Kurniawan Lukminto menguasai 107,64 juta saham atau setara 0,52 persen.

Di tengah kondisi ini, pertanyaan utama yang muncul adalah nasib para investor setelah saham resmi dihapus dari bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menyebut kebijakan delisting mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N.

Dalam ketentuan tersebut, bursa berwenang menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum, serta tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No I-N, bursa melakukan delisting atas saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/4/2026).

Selain itu, perusahaan juga telah mengalami suspensi efek di pasar reguler dan pasar tunai paling singkat selama 24 bulan.

Ia menegaskan, sebelum keputusan delisting diambil, bursa telah melalui berbagai tahapan pembinaan.

Dalam proses tersebut, emiten didorong dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, dengan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Sebelum memutuskan delisting, bursa telah melakukan berbagai tahapan proses pembinaan, mendorong dan memberikan kesempatan perusahaan tercatat untuk melakukan perbaikan kinerjanya sambil terus melakukan pemantauan,” paparnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, bursa juga telah menyampaikan pengumuman potensi delisting sejak perusahaan mengalami suspensi selama enam bulan, yang kemudian diperbarui secara berkala setiap enam bulan.

Mekanisme itu diharapkan menjadi pengingat bagi perusahaan tercatat sekaligus early warning bagi investor terhadap potensi risiko delisting.

“Hal kita harapkan menjadi reminder bagi Perusahaan Tercatat sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting,” tukas Nyoman.

Lebih lanjut, dalam proses pembinaan tersebut, bursa turut berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal munculnya permasalahan going concern hingga perusahaan memenuhi kriteria delisting.

Termasuk di dalamnya memastikan pemenuhan kewajiban buyback saham pasca-delisting sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Senada, Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Ahmad Faris Mu’tashim, menilai dampak delisting pada dasarnya hanya dirasakan oleh investor yang masih memiliki saham emiten terkait.

Risiko yang dihadapi pun sejalan dengan prinsip dasar investasi di pasar modal, yakni potensi kerugian maksimal sebesar dana yang telah diinvestasikan.

“Dampak hanya akan terjadi kepada investor yang memegang saham tersebut dengan mempertimbangkan risiko maksimum investasi di pasar modal sebesar modal yang ditransaksikan,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Senin malam (13/4/2026).

Menurutnya, kebijakan delisting justru mencerminkan langkah manajemen risiko yang dilakukan BEI untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan pasar.

Emiten dengan likuiditas rendah dan kinerja yang tidak memadai perlu disaring agar investor dapat lebih fokus pada saham-saham yang memiliki fundamental kuat.

Ia menilai kebijakan delisting terhadap saham dengan likuiditas rendah dan kinerja yang lemah merupakan upaya manajemen risiko untuk menjaga kualitas pasar.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengarahkan investor agar lebih fokus pada emiten yang memiliki fundamental kuat, serta tingkat likuiditas yang baik.

Dengan demikian, investor ritel didorong untuk lebih selektif dalam menyusun portofolio, untuk meminimalkan potensi penurunan (downside) yang berlebihan.

Saham-saham dengan likuiditas tinggi, struktur keuangan yang sehat (clean balance sheet), serta didukung kondisi makroekonomi yang kondusif dinilai lebih mampu memberikan imbal hasil yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang.

“Untuk mencegah downside berlebih, investor diharapkan fokus pada emiten yang memiliki likuiditas tinggi, clean balance sheet, dan didukung oleh kondisi makroekonomi agar returnportofolio lebih optimal,” paparnya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mencoret saham PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) terhitung November 2026. Emiten tekstil tersebut dihapus dari papan pencatatan saham karena pailit alias bangkrut.

"Bursa memutuskan penghapusan pencatatan efek (delisting) kepada perusahaan tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI, Vera Florida melalui surat pengumuman, Sabtu (11/4/2026).

Bursa sebelumnya juga telah mengumumkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Sritex dengan porsi di atas 1 persen. Selain pengendali PT Huddleston Indonesia yang memiliki 59,03 persen saham, sejumlah nama, baik investor institusi maupun individu muncul.

Investor institusi yang muncul dalam deretan pemegang saham Sritex seluruhnya entitas asing, yakni Chesney International Pte Ltd 4,52 persen, Grafton Capital Resources Pte Ltd 4,40 persen, Cassel International Pte Ltd 3,59 persen, dan Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 2,14 persen.

Selain itu, ada juga nama investor kawakan, Lo Kheng Hong (LKH). Pria paruh baya yang kerap disapa Pak Lo terungkap menggenggam 209.339.500 saham atau setara 1,02 persen dari total saham beredar.

Tak diketahui berapa harga rata-rata saham SRIL yang dibeli oleh LKH. Namun, berdasarkan harga terakhir saham SRIL di level Rp146, nilai portofolionya tercatat sebesar Rp30,56 miliar.

LKH selama ini tak pernah menyebut saham SRIL secara langsung di publik. Namun, dia pernah mengakui dirinya bukan "dewa" yang selalu benar dalam memilih saham.

"Ya pasti ada (salah beli saham), kan saya bukan dewa. Meskipun saya sudah menjadi investor saham 36 tahun, bisa saja salah (beli). Tapi salahnya mungkin kalau saya beli 10, salahnya 1," katanya, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya SRIL, LKH juga mengatakan, kesalahannya juga terjadi pada beberapa saham yang pernah dibelinya. Namun, dia tak menyebut secara spesifik saham apa yang dimaksud.

Saham SRIL saat ini disuspensi oleh Bursa tidak dapat dijual. Namun, BEI mengingatkan bahwa emiten-emiten yang sahamnya dihapus tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Bursa. Selain itu, BEI mengimbau kepada emiten untuk melakukan buyback saham seiring keputusan delisting tersebut.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Investor kawakan Lo Kheng Hong (LKH) kembali menjadi sorotan setelah data kepemilikan saham di atas 1 persen dirilis oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026.

Berdasarkan laporan tersebut, dirilis pada Selasa (3/3/2026), Lo Kheng Hong tercatat memiliki posisi signifikan di 13 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini mencerminkan kepemilikan saham scripless yang tercatat melalui Sub Rekening Efek (SRE) dalam sistem C-BEST.

Menariknya, seiring keterbukaan data tersebut, sang Warren Buffett Indonesia itu tidak hanya mengoleksi saham dengan kepemilikan besar di atas 5 persen.

Ia juga memegang sejumlah saham dengan porsi di bawah 5 persen namun tetap di atas 1 persen, level yang sebelumnya relatif tidak mudah dipantau publik secara rinci.

Untuk kepemilikan di atas 5 persen, ia tercatat menggenggam 6,71 persen saham PT Intiland Development Tbk (DILD) atau sekitar 696,03 juta saham.

Di PT Global Mediacom Tbk (BMTR), porsinya mencapai 6,44 persen atau 1,06 miliar saham. Sementara di PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), ia menguasai 6,02 persen atau sekitar 209,89 juta saham.

Selain itu, ia juga memiliki 5,62 persen saham PT ABM Investama Tbk (ABMM) setara 154,83 juta saham, serta 5,03 persen saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) sebanyak 779,20 juta saham.

Sementara, pada kelompok kepemilikan di bawah 5 persen namun di atas 1 persen, LKH tercatat memegang 2,16 persen saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) sebanyak 153,25 juta saham. (Lihat tabel di bawah ini.)

Di PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN), kepemilikannya mencapai 1,58 persen atau 63,14 juta saham.

Ia juga tercatat memiliki 1,29 persen saham PT Polychem Indonesia Tbk (ADMG) sebanyak 50,31 juta saham, 1,24 persen saham PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) sekitar 27,65 juta saham, serta 1,23 persen saham PT Paninvest Tbk (PNIN) sebanyak 50,19 juta saham.

Di sektor perkebunan dan properti industri, Lo Kheng Hong memegang 1,21 persen saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) sekitar 82,59 juta saham dan 1,16 persen saham PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) sebanyak 111,86 juta saham.

Ia juga masih tercatat memiliki 1,02 persen saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) sebanyak 209,33 juta saham.

BEI dan KSEI Rilis Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi menerbitkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen kepada publik.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 yang menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Melalui ketentuan tersebut, informasi kepemilikan saham di atas 1 persen akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs resmi BEI.

"Penyajian data dilakukan secara terstruktur guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi terkait struktur kepemilikan saham emiten di pasar modal Indonesia," tulis keterangan resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dikutip pada Selasa (3/3/2026).

BEI menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal nasional.

Penyediaan data kepemilikan saham diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi pemegang saham perusahaan tercatat kepada investor dan pemangku kepentingan. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyebut Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra merupakan tokoh serba bisa.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri peluncuran delapan buku rekam jejak Yusril Ihza di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (07/02/2026).

“Bagi saya, Prof. Yusril ini seorang tokoh yang serba bisa. Kiprahnya di berbagai bidang, baik keagamaan, hukum, tata negara, maupun politik," ujae Gibran.

Dia menambahkan Yusril telah berkontribusi untuk bangsa di sejumlah bidang strategis, mulai dari keagamaan, hukum, tata negara, hingga politik. Pengabdian itu, kata Gibran, telah menjadi teladan bagi dirinya.

"Sebagai anak muda, saya harus banyak belajar dari beliau, dari pengalaman-pengalaman beliau,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Yusril merupakan pejabat yang memiliki pengabdian lintas rezim. Oleh sebab itu, Yusril dinilai telah memiliki pengalaman dalam menghadapi dinamika pergantian kepemimpinan nasional.

Berbekal hal itu, Gibran meyakini gagasan, pemikiran, dan pengalaman Yusril selama tujuh dekade akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda di Indonesia.

“Lintas rezim yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki integritas, kejernihan berpikir, dan kesetiaan pada negara, bukan pada kekuasaan sesaat,” pungkasnya.

Sekadar informasi delapan yang diluncurkan ini meliputi autobiografi, kajian pemikiran politik dan hukum, kumpulan putusan landmark, refleksi akademik, hingga novel biografis.

Delapan buku itu memiliki judul The Untold Stories of Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Testimoni Kolega; The Autobiography of Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra; Islam, Democracy, and Human Rights in Contemporary Indonesia; Pemikiran Politik Yusril Ihza Mahendra: Islam, Negara, dan Demokrasi; Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra: Keadilan yang Memulihkan; The Landmark Cases of Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra; Lebih Dekat dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra: Pandangan Tokoh dan Sahabat; Di Mana Bumi Dipijak: Novel Biografi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pun memberi pesan kepada Adies Kadir yang akan dilantik jadi hakim MK.

Adapun Adies Kadir akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026). Menurutnya, Adies Kadir dilantik sebagai Hakim MK seiring dengan kekosongan di posisi Hakim MK usai ditinggal Arief Hidayat yang pensiun pada Februari 2026.

"Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena hakim konstitusi kan salah satu syaratnya adalah negarawan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/2/2026).

Dia mengatakan Hakim MK mesti mempunyai tingkat keilmuan yang mumpuni dan juga diharapkan bersikap kenegarawanan dalam mengutus setiap perkara yang diajukan ke MK.

"Saya salut Pak Adies Kadir bersedia menanggalkan jabatan di DPR dan kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Kalau saya sendiri, saya enggak minat jadi hakim," kata Yusril.

Adies telah terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

Sebagai informasi, Adies Kadir memiliki latar belakang akademik di bidang teknik dan hukum. Dia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma pada 1992.

Adies menempuh program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka, sebelum akhirnya menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.

Karier politik Adies dimulai dari tingkat daerah. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada 2014, dia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada periode selanjutnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada 2024, ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Harta Kekayaan Adies Kadir

Berdasarkan laporan elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) tahun 2024, Adies Kadir tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp14,39 miliar.

Kekayaan tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp6,49 miliar yang tersebar di Surabaya dan Bekasi. Selain itu, Adies melaporkan kepemilikan empat kendaraan pribadi, yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp150 juta, BMW Rp750 juta, Toyota Alphard Rp600 juta, serta Land Rover JIP keluaran 2021 senilai Rp1,55 miliar. Seluruh kendaraan tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.

Di luar itu, Adies juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,64 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp3,2 miliar.

IDXChannel - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan BUMN Tekstil di bawah BPI Danantara untuk menangani masalah tekstil dan garmen.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya karena di bawah Danantara,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah bakal memiliki BUMN yang diminta fokus menangani persoalan industri garmen dan tekstil nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai permasalahan yang terjadi di sektor tekstil, termasuk kasus yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

“Kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang fokus, diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa Sritex,” paparnya.

Menurut Prasetyo, proses pembentukan dan penguatan peran BUMN Tekstil saat ini masih berjalan. Ia berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

“Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan. Sehingga Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo.

Ia pun menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pasalnya, perusahaan tekstil tersebut memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

JUMLAH pengguna Kereta Api Bandara Srilelawangsa di Kota Medan sepanjang 2025 melonjak menjadi 4,1 juta orang atau meningkat 33,4 persen dibanding 2024. Pada 2024, jumlah penumpang kereta bandara hanya 3 juta penumpang.“Pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayakan perjalanannya kepada transportasi publik berbasis rel,” kata Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Januari 2026.Menurut Porwanto, pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya peran KA Srilelawangsa sebagai moda transportasi publik andalan masyarakat Sumatera Utara, baik untuk mobilitas perkotaan maupun akses menuju Bandara Internasional Kualanamu.

Pada 2025, penumpang KA Srilelawangsa relasi Medan-Kualanamu sebanyak 1,5 juta penumpang, melonjak tajam dibanding 2024 yang hanya 700 ribu penumpang. Relasi Medan-Binjai-Kualabingai juga mencatat pertumbuhan dengan total 2,5 juta penumpang pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 2,3 juta penumpang.

Menurut Porwanto, PT Railink akan terus melakukan optimalisasi operasional serta peningkatan layanan KA Srilelawangsa sebagai bagian dari upaya mendukung sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan kereta api jarak jauh dan berkelanjutan di Sumut.Pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 kemarin, KA Srilelawangsa mengangkut 234.750 penumpang di wilayah Sumatera Utara. Ada 106.040 penumpang tercatat tiba di Stasiun Medan, sisanya melakukan perjalanan meninggalkan Kota Medan menuju Kota Binjai dan Bandara Internasional Kualanamu.

Untuk layanan relasi Medan-Binjai-Kualabingai, sebanyak 147.707 penumpang terangkut. Relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Kualanamu mengangkut 87.043 penumpang. Angka tersebut merupakan hasil kesiapan operasional dan komitmen pelayanan selama masa libur akhir tahun.“Kami memastikan seluruh layanan berjalan aman, nyaman dan tepat waktu. Mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pengguna jasa penerbangan di Bandara Kualanamu,” ucap Porwanto.KA Srilelawangsa adalah kereta api bandara yang dioperasikan PT Railink. Bagian dari program subsidi Public Service Obligation (PSO) di Sumatera Utara.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan 70 emiten berpotensi menghadapi delisting atau penghapusan pencatatan saham pada 2026. Emiten-emiten tersebut tercatat telah mengalami suspensi perdagangan saham selama enam bulan atau lebih hingga akhir 2025.

Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor, termasuk emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya seperti PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), serta PT PP Properti Tbk (PPRO).

Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Bursa Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 yang dirilis pada Desember 2025. BEI menyatakan bahwa per 30 Desember 2025, saham puluhan perusahaan tercatat telah berada dalam status suspensi yang mencapai atau melampaui batas waktu enam bulan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Adi Pratomo Aryanto, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan bursa, saham yang disuspensi dalam jangka waktu tersebut masuk kategori yang wajib diumumkan kepada publik sebagai calon emiten berpotensi delisting.

“Per tanggal 30 Desember 2025, suspensi efek atas perusahaan tercatat berikut ini telah mencapai jangka waktu enam bulan atau lebih,” ujar Adi dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (30/12).

Mengacu pada Aturan Delisting BEI

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Dalam aturan itu, BEI berwenang melakukan delisting apabila perusahaan tercatat:

• Mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha,
• Tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan,
• Atau sahamnya disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maupun di seluruh pasar, selama paling singkat 24 bulan.

Namun, aturan yang sama juga mewajibkan BEI untuk mengumumkan potensi delisting lebih dini, yakni ketika saham emiten telah disuspensi selama enam bulan berturut-turut. Pengumuman ini disampaikan secara berkala setiap Juni dan Desember hingga status suspensi dicabut atau delisting resmi dilakukan.

BEI mencatat, hingga akhir Desember 2025, emiten yang masuk dalam daftar ini berasal dari beragam sektor, mulai dari industri dasar, properti dan real estat, energi, sektor siklikal dan non-siklikal, teknologi, infrastruktur, hingga keuangan. Durasi suspensi yang dialami pun bervariasi, dari enam bulan hingga bahkan lebih dari 80 bulan.

BEI mengimbau investor dan pemangku kepentingan untuk mencermati kondisi masing-masing emiten dan mengakses informasi resmi melalui keterbukaan informasi perusahaan.

“Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan, dapat menghubungi sekretaris perusahaan masing-masing. Informasi profil dan keterbukaan terakhir dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia,” kata Adi.

Daftar 70 emiten yang berpotensi delisting oleh BEI:

1. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI)
2. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
3. PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)
4. PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)
5. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA)
6. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
7. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
8. PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF)
9. PT Cowell Development Tbk (COWL)
10. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
11. PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL)
12. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
13. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
14. PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
15. PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)
16. PT Aksara Global Development Tbk (GAMA)
17. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
18. PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
19. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
20. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
21. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
22. PT Indofarma Tbk (INAF)
23. PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
24. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
25. PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
26. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
27. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
28. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
29. PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH)
30. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
31. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP)
32. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI)
33. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT)
34. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
35. PT Metro Realty Tbk (MTSM)
36. PT Asia Pacific Investama Tbk (MYTX)
37. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
38. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
39. PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)
40. PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL)
41. PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL)
42. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
43. PT PP Properti Tbk (PPRO)
44. PT Master Print Tbk (PTMR)
45. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
46. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
47. PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK)
48. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
49. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
50. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
51. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)
52. PT SMR Utama Tbk (SMRU)
53. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
54. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
55. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR)
56. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
57. PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
58. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
59. PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)
60. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)
61. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
62. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
63. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
64. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
65. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)
66. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
67. PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
68. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
69. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP)
70. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta beberapa menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu malam (11/10/2025). Dalam pertemuan itu membahas isu terkini yang menjadi perhatian nasional.

Dalam rapat itu dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kepala BIN Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain itu nampak hadir, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, hingga Wamenpora Taufik Hidayat.

"Malam minggu ini, Presiden Prabowo mengundang Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdikusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis.

Teddy mengatakan, pada kesempatan itu Ketua MPR memberikan beberapa pendapat & masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan - masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua.

"Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia," tuturnya.