JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Hal itu disampaikan Nadiem setelah sidang pembacaan duplik terkait kasus tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

"Saya sangat berharap keputusannya adalah bebas, saya bukan (hukuman) ringan dong, tidak melakukan kesalahan apa pun yang terbukti, jadi benar-benar harapannya ya bebas," kata Nadiem.

Diketahui, sidang putusan Nadiem digelar pada Selasa, 30 Juni 2026 atau pekan depan. Nadiem mengaku hanya bisa pasrah setelah melakukan sejumlah pembelaan sebagaimana aturan yang berlaku. "Sekarang tinggal berdoa aja, di tangan Tuhan sekarang," ujarnya.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa penuntut umum, Roy Riadi, Rabu 13 Mei 2026.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri



Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Alwi Alatas (51) dalam sidang putusan yang digelar, Rabu (13/5/2026). Alwi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Sorta Ria Neva, majelis memerintahkan agar pengusaha asal Jakarta ini segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan. "Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya," kata Sorta Ria Neva. Eks Panitera PN Jakut Wahyu Gunawan Divonis 11,5 Tahun terkait Vonis Lepas Perkara CPO

Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan penuntut umum tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Hakim juga memutuskan agar barang-barang bukti berupa dokumen perjanjian dan sertifikat tanah tersebut dikembalikan kepada saksi Gobind Naraindas Tolani.

Kasus ini teregistrasi dengan nomor perkara 156/Pid.B/2026/PN Jkt.Utr. Sebelumnya, Alwi Alatas telah menjalani masa penahanan sejak 9 Desember 2025. Selama proses persidangan, ia didampingi tim hukum dari Salvatos Law Office di bawah pimpinan Akhlan.

Persidangan ini juga mengungkap sejumlah barang bukti yang melibatkan operasional Koperasi Artha Mas Makmur Sejahtera. Mulai dari akta pendirian dan perubahan anggaran koperasi, perjanjian pinjaman kredit dan adendum bernilai ratusan juta rupiah, dan sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Rangkapanjaya Baru.

Keberhasilan Alwi Alatas lepas dari jeratan hukum tak lepas dari peran tim pembelanya yang dipimpin Akhlandari Salvatos Law Office. Dalam perkara ini, Akhlan didampingi rekan sejawatnya, Nur Eka Novi Eliyanti dan Ammardiansyah Amril. Kolaborasi tim hukum ini berhasil mematahkan dalil-dalil penuntut umum melalui pembuktian yang komprehensif di persidangan.

Nama Akhlan sendiri sudah tidak asing di dunia hukum Indonesia. Ia memiliki rekam jejak yang solid dalam menangani kasus-kasus high-profile. Akhlan tercatat pernah menjadi kuasa hukum aktris senior legendaris, Jenny Rachman, dalam sebuah sengketa hukum yang sempat menyita perhatian publik.

Akhlan mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, sejak awal perkara ini memang tampak dipaksakan karena ranahnya lebih ke arah perdata terkait pinjaman koperasi.

"Alhamdulillah, hari ini keadilan ditegakkan. Putusan Majelis Hakim membuktikan bahwa klien kami, Alwi Alatas tidak bersalah. Sejak awal kami meyakini bahwa dokumen-dokumen seperti perjanjian pinjaman kredit dan adendum Koperasi Artha Mas Makmur Sejahtera ini adalah bukti hubungan hukum yang sah, bukan tindak pidana," ujar Akhlan dengan tegas. Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp5,6 T di Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Ia menambahkan langkah selanjutnya adalah memastikan kliennya segera keluar dari rumah tahanan. "Sesuai perintah hakim, klien kami harus bebas seketika. Kami akan mengawal proses administrasi pembebasannya agar beliau bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga," imbuhnya.

Dengan adanya perintah pemulihan harkat dan martabat, nama baik Alwi Alatas kini bersih di mata hukum. Biaya perkara dalam kasus ini diputuskan untuk dibebankan kepada negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus korupsi terkait Sritex.

Tiga terdakwa itu yakni Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno; mantan Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi dan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya menghormati dan menghargai putusan bebas terhadap tiga terdakwa tersebut.

"Kami menghormati dan menghargai putusan majelis hakim," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Anang menambahkan, saat ini jaksa penuntut umum (JPU) belum bisa menyatakan sikap terkait putusan bebas tersebut. Sebab, saat ini jaksa masih mempelajari isi lengkap vonis Supriyatno Cs.

"Tentunya JPU akan mempelajari dulu secara lengkap isi putusan tsb dan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi JPU untuk mengambil sikap sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sekadar informasi, alasan terdakwa divonis bebas lantatan tidak terbukti ikut campur tangan agar permohonan kredit PT Sritex disetujui. Selain itu, terdakwa tidak terbukti memberikan intervensi analisis kredit dalam pengajuan kredit tersebut.

Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dalam permohonan kredit tersebut.

Berbeda dengan Supriyatno Cs, dua terdakwa lain yakni eks Bos Sritex yaitu Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto divonis bersalah. Iwan Kurniawan dihukum 12 tahun pidana, sementara Iwan Setiawan 14 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank DKI yang kini menggunakan nama Bank Jakarta menegaskan transformasi bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan tetap berjalan di tengah vonis bebas mantan pejabat Bank DKI dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex.

Pernyataan itu disampaikan Bank Jakarta menyusul putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang membebaskan empat mantan petinggi bank daerah dalam perkara kredit PT Sritex.

“Bank Jakarta menghormati proses hukum dan putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang terkait permasalahan hukum yang melibatkan mantan Direktur Bank DKI,” tulis manajemen Bank Jakarta dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Bank Jakarta juga menyatakan senantiasa mendukung penegakan hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah proses hukum tersebut, Bank Jakarta menyatakan tetap menjalankan transformasi bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko.

Selain itu, perseroan menyatakan terus menjaga kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Sebagai institusi perbankan, Bank Jakarta berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan Bank Jakarta.

Putusan Hakim Soroti Proses Kredit dan Kewenangan Direksi

Vonis bebas terhadap empat mantan petinggi bank daerah dibacakan secara paralel oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis (7/5/2026).

Mereka yang dibebaskan yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial BJB Dicky Syahbandinata, mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, serta mantan Direktur UMKM dan Syariah Bank DKI Babay Farid Wazadi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Yuddy Renaldi tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex yang disebut merugikan BJB sekitar Rp 670 miliar.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah menurut dakwaan penuntut umum untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon dikutip dari Antara Jateng.

Majelis hakim menilai tidak ada perintah maupun intervensi dari Yuddy dalam proses pengajuan kredit PT Sritex.

“Tidak ada bukti jika terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dalam memutus permohonan kredit,” ujar hakim.

Hakim juga menyebut Yuddy justru meminta proses kredit dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk melawan hukum,” kata hakim.

Majelis hakim kemudian memerintahkan Yuddy dibebaskan seketika dan memulihkan hak serta martabatnya.

Dalam perkara yang sama, Dicky Syahbandinata dinilai menjalankan tugas secara prosedural sebagai pimpinan divisi kredit.

“Terdakwa menjalankan kewenangan secara prosedural,” kata hakim.

Majelis hakim juga menyatakan Dicky tidak mengetahui adanya rekayasa laporan keuangan PT Sritex.

Kredit Bermasalah Sritex Disebut Dipicu Manipulasi Laporan Keuangan

Sementara itu, Supriyatno dibebaskan dalam perkara kredit PT Sritex yang disebut merugikan Bank Jateng Rp 502 miliar.

Hakim menyatakan Supriyatno tidak terbukti melakukan intervensi terhadap tim analis kredit maupun Divisi Kepatuhan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan.

“Pengajuan kredit dianalisis secara bertahap dan dimintakan rekomendasi kepada divisi kepatuhan,” jelas hakim.

Majelis hakim juga menilai tidak terdapat konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut.

Menurut hakim, persoalan gagal bayar kredit justru dipicu manipulasi laporan keuangan yang dilakukan pihak lain.

Di sisi lain, Babay Farid Wazadi juga dibebaskan dari seluruh dakwaan setelah hakim menyatakan ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya,” bunyi amar putusan yang diunggah istri Babay, Siti Yayuningsih, melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (7/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Cs mengajukan kontra memori kasasi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari ini. Langkah ini diambil merespons Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengajukan kasasi atas vonis bebas keempatnya.

Kontra memori kasasi itu diajukan Delpedro bersama staf Lokataru Foundation Muzzafar Salim, admin akun @gejayanmemanggil Syahdan Hussein, dan mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar

"Hari ini mengajukan kontra memori kasasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh penuntut umum," kata Pengacara Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Nabil Hafizhurrahman saat jumpa pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Nabil menyoroti boleh tidaknya jaksa mengajukan kasasi terhadap vonis bebas yang menjadi perbedaan antara KUHAP lama dan KUHAP baru.

"Hukum jangan dipandang sebagai sekadar prosedur saja, tapi moralitas terhadap putusan itu, putusan tingkat pertama itu sendiri karena putusan ini mencakup banyak pengakuan-pengakuan terhadap hak asasi manusia, bahkan hak anak untuk menyatakan pendapat di muka umum," ujarnya.

Lihat video: Kasus Penghasutan Demo, Delpedro Cs Divonis Bebas oleh Pengadilan



Dalam kesempatan yang sama, Muzaffar menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasasi ini ke Mahkamah Agung (MA). "Kami percaya bahwa Mahkamah Agung ini bisa melihat perkara hukum ini secara meluas dan objektif dan jernih," ujar Muzaffar.

Berikut petitum kontra memori kasasi Delpedro Cs:

1. Menerima kontra memori kasasi para termohon kasasi untuk seluruhnya.

2. Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi atau penuntut umum untuk seluruhnya.

3. Menyatakan memori kasasi pemohon kasasi atau penuntut umum tidak dapat diterima.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 742/Pidsus/2025/PN Jkt Pst tanggal 6 Maret 2026.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah terkait kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Kasasi tersebut juga diajukan untuk vonis tiga terdakwa lainnya, yakni staf Lokataru Foundation Muzzafar Salim, admin akun @gejayanmemanggil Syahdan Hussein dan mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar yang juga divonis bebas.

“Alasan JPU mengajukan kasasi karena perkara dilimpah 9 Desember 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Anang menjelaskan, pengajuan kasasi mengacu pada ketentuan peralihan dalam Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan itu menyatakan bahwa perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan mulai diperiksa sebelum berlakunya KUHAP 2025 tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam KUHAP 2025. Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk yang diputus bebas (vrijspraak) dalam masa pemeriksaan untuk Upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan Upaya Hukum Kasasi,” urai Anang.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas empat terdakwa kasus dugaan penghasutan yang berujung kericuhan saat demo pada akhir Agustus 2025. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026) lalu.

Keempat terdakwa yakni Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru), Muzzafar Salim (Staf Lokataru Foundation), Syahdan Husein (Admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (Mahasiswa Universitas Riau) dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan jaksa penuntut umum.

"Menyatakan, mengadili terdakwa I Delpedro Marhaen, terdakwa II, Muzzafar Salim, terdakwa III, Syahdan Husein dan terdakwa IV Khariq Anhar di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, ketiga, dan keempat penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Harika Yova Beri.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tak ada konten yang diunggah oleh para terdakwa yang merupakan berita bohong. Hakim menilai JPU tidak mampu membuktikan unsur berita bohong yang diunggah Delpedro Cs.

Majelis hakim juga menilai konten yang diunggah para terdakwa tidak ada ajakan atau seruan langsung melakukan tindak pidana tertentu. Hakim juga menilai tidak ada saksi yang terhasut.

Majelis hakim juga menilai tidak ada anak yang terhasut melakukan tindak pidana atas unggahan konten para terdakwa. Dengan demikian, hakim membebaskan Delpedro dan tiga aktivis lainnya dari seluruh dakwaan. Hakim juga memerintahkan agar JPU membebaskan dan memulihkan nama baik dan hak para terdakwa.

"Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan," tegas hakim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas aktivis Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang dilihat Bisnis pada Selasa (7/4/2026). Dalam situs tersebut, terlihat penuntut umum yang mengajukan kasasi yaitu Tri Yanti Merilyn pada Senin (16/3/2026).

"Senin, 16 Maret 2026, pemohon kasasi Tri Yanti Merlyn Christin Pardede," dalam SIPP.

Selanjutnya, waktu penyerahan kasasi terhadap termohon Delpedro dkk dilakukan pada Selasa (31/3/2026). Namun, dalam situs tersebut belum mengungkap sosok majelis hakim maupun panitera pengganti Kasasi.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengemukakan bahwa alasan pihaknya mengajukan kasasi karena persidangan kasus Delpedro masih menggunakan KUHAP lama.

Terlebih, pelimpahan perkara kasus Delpedro ke persidangan terjadi sebelum KUHP maupun KUHAP baru ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahan dilakukan pada Desember 2025.

"Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk yang diputus bebas dalam masa pemeriksaan untuk Upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama] sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi," ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta pihak kejaksaan tidak melakukan upaya banding atas vonis bebas yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap Amsal Christy Sitepu. Hal ini tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

"Komisi III DPR RI menegaskan dalam penanganan perkara saudara Amsal Christy Sitepu sesuai dengan semangat ketentuan KUHAP baru bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum banding maupun kasasi," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.

Dalam poin kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo yang menangani perkara Amsal Sitepu .

"Dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu 1 (satu) bulan," ujarnya.



Komisi III DPR RI juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara tuntas terkait intimidasi yang dialami oleh Amsal Christy Sitepu yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang.

Komisi III DPR RI juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk mengusut dugaan pelanggaran oknum Kejaksaan Negeri Karo yaitu tidak melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn dan membangun propaganda seolah Komisi III DPR RI mengintervensi proses hukum perkara saudara Amsal Christy Sitepu.

"Komisi III DPR RI meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara suadara Amsal Christy Sitepu sebagai bahan evaluasi menyeluruh kinerja Kejaksaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu terkait dugaan korupsi pembuatan video profil desa. Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu (1/4/2036), Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu sebagaimana di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan sekunder," ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.

Atas dasar tersebut, Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selain membebaskan terdakwa, hakim juga memerintahkan agar hak-hak Amsal Sitepu segera dipulihkan. "Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan jaksa penuntut umum," katanya.

Putusan hakim ini sekaligus menjadi perintah bagi pihak terkait untuk mengembalikan reputasi dan kedudukan sosial Amsal Sitepu seperti sediakala sebelum terjerat kasus hukum tersebut. "Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa.

Sahroni mengatakan vonis bebas tersebut menunjukkan aparat penegak hukum (APH) akhirnya mendengarkan suara publik yang menilai ada kejanggalan dalam kasus yang menjerat Amsal atas kerja kreatifnya.

"Saya sangat apresiasi aparat penegak hukum yang pada akhirnya mendengar dan mengakomodir suara publik," kata Sahroni dilansir dari Antara.

Dia mengaku memahami setiap sudut pandang yang muncul dalam polemik kasus itu.

"APH mungkin di awal tidak begitu aware (menyadari) mengenai seluk beluk dunia kreatif sehingga penegakan hukum yang diterapkan tidak pas. Namun, setelah mendengar suara dan penjelasan dari pihak-pihak yang kompeten, sudut pandangnya jadi selaras," kata dia.

Menurut dia, diskursus mengenai ketepatan dalam penegakan hukum perlu terus dijalankan.

"Dan saya harap, penegak hukum di Indonesia bisa selalu membuka hati dan pikiran terhadap kritik dan suara rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Amsal Sitepu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, baik dakwaan primer maupun subsider, tidak terbukti dalam persidangan.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan hak-hak Amsal Sitepu dikembalikan serta harkat, martabat, dan nama baiknya dipulihkan.

Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan JPU Kejari Karo yang sebelumnya menuntut terdakwa Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti Rp202.161.980.

MEDAN - Videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara dalam sidang pembacaan putusan yang digelar hari ini, Rabu (1/4/2036). Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu sebagaimana di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan sekunder," kata Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang saat membacakan putusan.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selain membebaskan terdakwa, hakim juga memerintahkan agar hak-hak Amsal Christy Sitepu segera dipulihkan.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," ujarnya.

Putusan hakim ini sekaligus menjadi perintah bagi pihak terkait untuk mengembalikan reputasi dan kedudukan sosial Amsal Christy Sitepu seperti sedia kala sebelum terjerat kasus hukum tersebut.

"Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," tegasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

Sebagai informasi, kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan setelah upaya kerasnya mempertahankan diri dari jeratan hukum lantaran dituding melakukan penggelembungan (mark up) anggaran dalam proyek yang dikerjakannya untuk sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Karo.

Dalam video beredar yang dilihat Bisnis, Amsal yang tampak baru selesai menjalani sidang digiring berjalan sambil menangis dan menyebut hukum di Indonesia tidak baik-baik saja.

Dia mempertanyakan alasan dirinya yang bekerja sebagai profesional videografer dituding melakukan mark up anggaran meski pengajuan proyek telah sesuai prosedur.

"Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan mark up anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada mark up anggaran, tentu saja proposal saya ditolak," ujar Amsal, dikutip Rabu (1/4/2026).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Amsal yang merupakan seorang videografer menawarkan proposal jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Karo tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Nilai video profil tersebut ditawarkan Rp30 juta per desa. Disebutkan ada 20 desa yang kemudian setuju menggunakan jasa Amsal di bawah CV Promiseland miliknya dengan pembayaran dilakukan setelah produksi selesai dan video diserahkan.

Pada November 2025 lalu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka lantaran dituding melakukan penggelembungan anggaran dan tidak melaksanakan proyek sesuai rencana anggaran biaya (RAB) untuk proyek video profil desa tersebut.

JPU menjabarkan poin-poin dalam proposal Amsal yang seharusnya bernilai Rp0 alias gratis, seperti pembuatan ide/ konsep, cutting, editing, dan dubbing video, termasuk penggunaan clip on. Hal ini yang menimbulkan perbedaan taksiran dari pagu yang ditawarkan Amsal di mana auditor menyebut satu video hanya bernilai sekitar Rp24,1 juta.

Adapun Penetapan Amsal sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus korupsi yang ditangani Kejari Karo dengan penyedia jasa yang berbeda. Amsal sendiri sebelumnya hanya berstatus sebagai saksi.

Kasus Amsal terus bergulir hingga sampai ke telinga DPR RI. Dari pemberitaan Bisnis, Senin (30/3/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya mengajukan jaminan atas penangguhan penahanan terhadap Amsal.

Lebih jauh, Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permintaan Komisi III DPR RI yang meminta agar vendor dokumentasi Amsal Christy Sitepu dibebaskan dalam perkara mark up di Desa Kabupaten Karo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permintaan Komisi III DPR RI yang meminta agar vendor dokumentasi Amsal Sitepu agar dibebaskan dalam perkara mark up di Desa Kabupaten Karo.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna memastikan bahwa pihaknya menghormati keputusan DPR RI soal kasus Amsal Sitepu. Sebab, hal tersebut merupakan fungsi dari DPR sebagai pengawasan agar hukum berjalan seadil-adilnya.

"Yang pertama kami menghormati dan memang fungsi dari DPR untuk mengawasi agar penegak hukum berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2015).

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa untuk vonis bebas Amsal tidak bisa serta merta dilakukan. Pasalnya, terkait vonis hukuman tetap berada di koridor majelis hakim yang menangani perkara.

Kemudian, dia juga menyarankan agar pembelaan Amsal terkait kasus dugaan mark up ini bisa dituangkan dalam sidang dengan agenda nota pembelaan.

"Terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini, ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pleidoi pembelaan," imbuhnya.

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga siap menjelaskan kepada anggota DPR terkait kasus Amsal Sitepu ini dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP).

"Terkait dengan RDP, kami siap dan kami menghormati sekali dan kami berterima kasih ini menjadi bagian kontrol bagi kita sebagai penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat," pungkasnya.

Komisi III DPR RI berharap Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan mark up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo memvonis bebas terdakwa Amsal Sitepu selaku pihak vendor.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026). Dia menyampaikan jika tidak diputus bebas, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.