Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi soal vonis bebas terhadap delapan bankir daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Sritex.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan upaya kasasi itu dilayangkan pada Senin (11/5/2026) kemarin.

"Terhadap jajaran direksi dari pihak bank, baik itu Bank Jabar, Bank DKI, Bank Jateng ya, itu diputus bebas. Per hari kemarin tanggal 11 Mei, tim JPU telah melakukan, menyatakan kasasi terhadap putusan bebas tersebut," ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan, alasan pihaknya mengajukan kasasi terhadap vonis delapan bankir daerah ini lantaran perkara Sritex disidangkan dengan aturan KUHAP lama.

Sebagaimana diketahui, pelimpahan perkara kasus Sritex terjadi sebelum KUHAP baru yang ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahannya ke pengadilan dilakukan pada Desember 2025.

"Dan perkara ini disidangkan dan dilimpah pada saat menggunakan KUHAP lama dan dalam pertimbangan majelis juga dinyatakan bahwa ini masih menggunakan KUHAP lama," pungkasnya.

Secara terperinci, delapan bankir yang divonis bebas itu mulai dari di Bank BJB yang terseret kasus Sritex adalah mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi, mantan Senior Executive Vice President Bisnis Benny Riswandi, dan mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Dicky Syahbandinata.

Kemudian, pada Bank Jateng mulai dari mantan Direktur Utama Supriyatno, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta.

Sementara, pada Bank DKI terdiri atas mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto dan mantan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi.

Adapun, Anang juga mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan banding terhadap bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto.

"Dan paralel dengan kegiatan pernyataan kasasi juga, kemarin di hari yang sama, tim penasehat hukum dari Iwan Lukminto dan kawan-kawan juga menyatakan banding, dan jaksa pun hari itu juga menyatakan banding terhadap perkara Sritexnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk melayangkan kasasi karena perkara ini masih ditangani menggunakan KUHAP lama.

"Yang jelas, terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas. Tapi kan waktu itu diproses tetap menggunakan masih KUHAP yang lama," kata Anang, di Kejagung, Jumat (13/3/2026.

Anang menegaskan, penuntut umum masih memiliki waktu untuk menganalisis seluruh fakta persidangan sebelum mengajukan upaya hukum kasasi.

"Kita tunggu sikap penuntut umum dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan. Kita tunggu saja nanti sikap penuntut umum dalam waktu dekat," pungkas Anang.

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi terkait dengan vonis bebas Tian Bahtiar dkk dalam kasus perintangan penyidikan sejumlah perkara korupsi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengajukan kasasi usai mempertimbangkan sejumlah hal.

"Terkait dengan perkara yang perintangan yang divonis bebas, penuntut umum kemarin menyatakan pikir-pikir dan menyatakan kasasi," ujar Anang di Kejagung, Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan salah satu pertimbangan korps Adhyaksa mengajukan kasasi yaitu hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Tian Bahtiar dkk merupakan bagian dari koridor korupsi.

Selanjutnya, menurut Anang, kasasi diajukan karena proses pengusutan dan persidangan terhadap Tian Bahtiar dkk masih menggunakan KUHAP lama.

"Selama ini perkara terhadap perkara yang persis sama terhadap perintangan banyak terbukti dan itu masih menggunakan KUHAP yang lama," imbuhnya.

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa dirinya tetap menghormati keputusan vonis yang dikeluarkan oleh hakim.

"Kami tetap menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dan kami juga menyatakan upaya hukum kasasi penuntut umum," pungkasnya.

Sekadar informasi, tiga terdakwa yang divonis bebas dalam kasus perintangan perkara korupsi adalah Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar; Ketua Cyber Army Adhiya Muzakki; dan Advokat sekaligus Akademisi Junaedi Saibih.

Dalam pertimbangan vonis Tian Bahtiar, hakim berpendapat bahwa pemberitaan negatif tidak masuk dalam ranah pidana. Sebab, pemberitaan tersebut masih dalam koridor kejurnalistikan yang dimuat berdasarkan fakta yang ada.

Melalui putusan ini, Tian Bahtiar Cs juga telah dilepaskan dari semua tuntutan dan dibebaskan dari sel tahanan putusan diketok hakim pada Selasa (3/3/2026).