Bisnis.com, SEMARANG — Tim Kurator dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex beserta tiga anak usahanya masih melanjutkan proses likuidasi aset guna menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur. Rangkaian lelang telah dilakukan sejak Juli 2025, di mana secara bertahap tim kurator menawarkan aset bergerak hingga persediaan bahan baku milik Grup Sritex.

Tim Kurator yang terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin sebelumnya telah melelang kendaraan dan alat berat milik PT Primayudha Mandirijaya (Dalam Pailit) pada November 2025.

Pada periode yang sama, tim juga melelang kendaraan milik PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan PT Bitratex Industries (Dalam Pailit), serta persediaan benang dan bahan baku di PT Primayudha Mandirijaya, PT Bitratex Industries, dan PT Sinar Pantja Djaja (Dalam Pailit).

“Sebelumnya, kami telah melaksanakan lelang kedua untuk kendaraan di PT Primayudha Mandirijaya melalui KPKNL Surakarta. Kami juga sudah mengajukan lelang kedua untuk kendaraan di PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan PT Bitratex Industries (Dalam Pailit). Saat ini masih dalam proses verifikasi oleh KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang,” ujar Nurma Candra Yani Sadikin, dikutip Senin (2/2/2026).

Seluruh proses lelang dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya pengumuman resmi di media cetak. Saat ini, Tim Kurator juga tengah mengajukan lelang atas aset tanah dan bangunan beserta isinya berupa mesin dan inventaris kantor di empat entitas perusahaan. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

“Untuk aset tanah dan bangunan, jumlah itemnya cukup banyak. Di Sritex sendiri terdapat ribuan mesin yang harus diunggah satu per satu ke dalam sistem KPKNL melalui laman www.lelang.go.id. Selain itu, sebagian aset tanah masih terikat Hak Tanggungan,” jelas Nurma.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kurator Fajar Romy Gumilar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Koordinasi intensif terus dilakukan guna mempercepat proses administrasi atas aset yang kompleks.

Romy menegaskan bahwa berdasarkan asas pari passu pro rata parte, pembagian hasil likuidasi kepada para kreditur hanya dapat dilakukan setelah seluruh aset terjual dan dananya tersedia sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.

Sementara itu, Kurator Nur Hidayat menambahkan bahwa timnya juga harus melakukan pendataan ulang secara manual terhadap stok, sisa produksi (waste), serta mesin-mesin di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk. Langkah tersebut dilakukan karena data awal yang disampaikan oleh debitur pailit dinilai belum sepenuhnya pasti.

Meski memakan waktu, Nur menyebut seluruh perkembangan proses likuidasi telah diperbarui secara berkala melalui platform komunikasi resmi Tim Kurator.

Di tengah proses tersebut, tekanan datang dari pihak eks-pekerja yang menuntut percepatan pembayaran hak-haknya. Sebanyak 8.475 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Februari 2025 menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 12 Januari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Semarang Hadi Sunoto menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Kurator sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tim Kurator membantah adanya hambatan komunikasi dengan para kreditur pekerja. Mereka menilai justru kuasa hukum eks-pekerja Sritex tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada kliennya.

“Tim Kurator harus bekerja dari awal untuk mendata seluruh aset yang ada di dalam pabrik, dan proses tersebut memang membutuhkan waktu. Namun seluruh informasi perkembangan sudah dapat diakses melalui situs resmi Tim Kurator. Sebaiknya kuasa hukum eks-karyawan Sritex dari SPSI juga lebih memperbarui informasi tersebut dan menyampaikannya kepada klien,” ujar Nur Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.