Bisnis.com, JAKARTA - Perlu pergeseran paradigma dan penetapan kriteria peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN lebih dari sekadar mencari keuntungan dan menyetor dividen ke induk, tetapi perlu diwajibkan untuk mengembangkan kinerja bisnis bersama para pelaku usaha di daerah-daerah beroperasinya BUMN.

Paradigma dan kriteria bukan saja penting untuk BUMN, tetapi juga untuk BUMD, BUMDes, serta KDMP atau Koperasi Desa Mearh Putih. Ulasan berikut berfokus pada BUMN, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk badan-badan usaha tersbeut juga.

Sebagai agen pembangunan, sangat disayangkan bila wujud peran tersebut sebatas pada kegiatan amal atau filantropi seperti PKBL. Perlu diakui, beberapa BUMN telah berperan lebih dari itu. Misalnya, pembinaan UMKM dan akses pembiayaan dan pasar, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasita susaha, kualitas produk, akses ke dalam rantai pasok, yang hasilnya berupa peningkatan kinerja UMKM, semakin besar untung, dan bertumbuh. Pembinaan-pembinaan tersebut seperti yang dilakukan dalam format SMEPP atau small medium enterprise partnership program, UMKM go digital, UMKM pangan, dan UMKM kreatif.

Pemberdayaan seperti itu tidak lagi memadai. Tuntutan saat ini berupa bagaimana mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi. BUMN dapat menjalankan peran besar untuk menjadikan UMKM bukan sekadar penerima bantuan. Mereka perlu menjadi bagian aktif sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama BUMN bersama-sama menumbuhkan dan memutar roda ekonomi nasional.

Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk memastikan BUMN memasukkan UMKM di tiap daerah tempat perusahaan milik negara tersebut beroperasi ke dalam rantai ekonomi sehingga UMKM berpartisipasi aktif dalam ekosistem bisnis secara nasional.

Memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi secara terintegrasi menuntut perubahan peran BUMN secara mendasar. Yang saat ini berperan sebagai pendukung pengembangan UMKM, peran tersebut perlu bergeser menjadi integrator UMKM ke dalam sistem pembangunan bisnis dan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, BUMN tidak lagi menempatkan UMKM sebagai pelengkap ekonomi, bukan sekedar berapa banyak UMKM yang dibantu. Lebih dari itu. BUMN dan UMKM bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kolaboratif, atau sharing economy.

Bagaimana mengukur model ekonomi kolaboratif tersebut? Tentu tidak sekedar mengukur banyaknya kegiatan BUMN terkait UMKM. Mengukur jumlah binaan, jumlah pelatihan, jumlah peserta program, nilai dana disalurkan tidak lagi memadai. Mengukur tingkat omzet UMKM maupun tingkat pengembalian pinjaman yang disalurkan juga tidak cukup.

Mengapa semua ukuran tersebut tidak mencukupi? Karena ukuran-ukuran tersebut tidak mencerminkan kolaborasi atau sharing. Ukuran kolaborasi musti menunjukkan kinerja bersama antara UMKM dengan BUMN sebagai motor penggerak.

Ukuran atau metrik ekonomi kolaboratif antara BUMN dan UMKM perlu mengadopsi SMI, social mix index. Ukuran ini menggeser paradigma dari jumlah partisipasi binaan ke kualitas binaan, dari berapa banyak jumlah binaan ke seberapa bagus manfaat yang dirasakan bersama-sama antara perusahaan pembina dan binaannya.

Dengan VS adalah value share dari masing-masing anggota kolaborasi, yaitu BUMN selaku pembina kolaborasi dan para UMKM selaku binaan kolaborasi. VS dapat berupa RS atau revenue share, yang mencerminkan komposisi dari pendapatan seluruh anggota kolaborasi. VS juga dapat berupa PS, profit share, yang mencerminkan komposisi kinerja bersih seluruh anggota kolaborasi.

Simulasi berikut memberi gambaran tentang SMI dengan menggunakan RS. Total revenue share pembina kolaborasi dan para binaanya sama dengan satu atau 100%. Bayangkan sebuah BUMN tidak memiliki binaan. Dampaknya, 100% revenue hanya mencerminkan pendapatan dari BUMN itu sendiri. Dengan demikian, komponen paling kanan persamaan sama dengan satu. Hasil akhirnya, SMI sama dengan NOL. Ini berarti BUMN selaku mpembina tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolaboratif.

Contoh kedua, bila BUMN berhasil membina satu UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN pembina dan pendapatan UMKM binaan adalah 90% dibanding 10%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan adalah 0.82, sehingga SMI menjadi 0,18. Sekarang lebih ekstrim lagi. BUMN pembina berhasil membangun kolaborasi dengan sepuluh UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN dan binaannya adalah 60%, 20%, 5%, 4%, 3% 2%, dan lima UMKM lainnya masing-masing memiliki bagian pendapatan sebesar 1,2%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan sebesar 0,41, maka SMI sebesar 0,59.

Begitu selanjutnya, semakin banyak binaan dan semakin merata pangsa pendapatan anggota kolaborasi maka SMI semakin tinggi menuju SATU, yang berarti semakin besar peran BUMN tesebut dalam membangun ekonomi kolaboratif.

Pola hasil hitungan SMI berlaku juga bila penghitungan menggunakan VS selain revenuew share. Misalnya menggunakan profit share. Tanpa membina, SMI BUMN sama dengan NOL. Semakin banyak binaan dan semakin merata hasilnya, SMI semakin tinggi menuju satu.

Ada beberapa manfaat penting penggunaan SMI dalam konteks nasional. Pertama, mengurangi ketimpangan nasional dengan cara mendorong UMKM naik kelas. Kedua, semakin banyak UMKM naik kelas maka resiliensi atau ketahanan nasional semakin kuat. Ketiga, tuntutan alokasi investasi terhadap BUMN bisa ditekan karena kebutuhan investasi bisa dialihkan dan melibatkan swasta atau UMKM binaan. Dampak dari turunnya kebutuhan investasi tersebut adalah, BUMN bisa fokus investasi ke usaha-usaha yang strategis secara nasional.

Seperti disampaikan di awal, pendekatan penggunaan SMI ini perlu diadopsi oleh BUMD, BUMDes, bahkan koperasi, termasuk KDMP. Masing-masing badan usaha tersebut bergerak sesuai teritori masing-masing, dari tingkat nasional sampai desa. Penerapan SMI mendorong setiap badan usaha tersebut untuk menghidupi UMKM yang sudah ada masyarakat, bukan mematikan atau kanibalisme, dengan membangun kolaborasi yang produktif.

Bila pengelola dan pengambil keputusan badan usaha, baik BUMN, BUMD, BUMDes, maupun KDMP sudah yakin bahwa SMI mampu meningkatkan ekonomi kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional, langkah strategis yang perlu diambil adalah mengadopsi SMI ke dalam IKU, indikator kinerja umata, atau KPI, key performance indicator, untuk memastikan setiap badan usaha tersebut memberi prioritas terhadap pembangunan ekonomi kolaboratif untuk ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan tidak melarang operasional platform layanan penginapan online travel agent (OTA) seperti Airbnb di tengah proses penertiban akomodasi ilegal.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menggencarkan pendataan terhadap akomodasi tak berizin yang terdaftar di platform OTA.

“Bukan platformnya yang dilarang. Mereka harus men-delist atau tidak boleh menjual lagi atau mempromosikan akomodasi pariwisata yang tidak berizin,” kata Widiyanti saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kemenpar memberikan batas waktu bagi pelaku usaha akomodasi alternatif tersebut agar segera melengkapi perizinan sebelum 31 Maret 2026 mendatang.

Menjelang tenggat waktu tersebut, pihaknya saat ini tengah aktif menggelar pelatihan kepada pemilik properti yang mengalami kendala dalam mengurus izin resmi.

Widiyanti menuturkan bahwa proses ini turut melibatkan asosiasi pemilik vila hingga platform OTA itu sendiri, dengan harapan agar makin banyak akomodasi yang memiliki izin resmi.

“Kami akan memberikan deadline tanggal 31 Maret 2026. Apabila merchant-merchant atau pemilik villa ini belum berizin, harus di-delist oleh travel agent pada 1 April,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti perkembangan masif akomodasi alternatif sebagai salah satu penyebab tren penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani menyampaikan, dalam ekosistem OTA, pemilik properti dapat memanfaatkan aset pribadi berstatus idle seperti vila, apartemen, maupun rumah singgah untuk dikomersilkan. Hal ini disebut berbeda dengan tata kelola perhotelan pada umumnya yang wajib memenuhi persyaratan administratif hingga pajak.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah turun tangan mengatur secara spesifik platform akomodasi tersebut guna tercipta iklim usaha yang lebih adil.

“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025) lalu.

Keterbatasan akses layanan perbankan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, mendorong hadirnya alternatif layanan keuangan berbasis masyarakat. BRILink Agen Waisun menjadi tumpuan warga sekitar dalam melakukan berbagai transaksi keuangan harian.

Agen BRILink tersebut dikelola oleh Alfrida Pasongli sejak 2019. Kehadirannya membantu masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor bank.

Keputusan Alfrida membuka usaha BRILink Agen berangkat dari kepekaannya melihat kebutuhan warga di wilayahnya. Jarak yang cukup jauh dari kantor perbankan formal, khususnya bagi masyarakat di kawasan pegunungan, menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat, mudah, dan cepat.

"Awal mula kami memilih usaha Agen BRILink karena ingin menambah penghasilan. Selain itu, kami melihat wilayah ini berada di pusat aktivitas pasar, namun lokasinya cukup jauh dari kantor bank," kata Alfrida bercerita.

Kendati telah berkembang, Alfrida menuturkan, perjalanan BRILink Agen yang dikelolanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keterbatasan masih menjadi tantangan sehari-hari, mulai dari stabilitas jaringan hingga kondisi wilayah yang tidak selalu kondusif dan menuntut kewaspadaan ekstra.

Meski begitu, Alfrida tetap mengelola BRILink Agen yang dimilikinya dengan ketelitian dan kesabaran. Tanpa membedakan latar belakang, Alfrida terus melayani warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar Distrik Dekai.

Bagi Alfrida, peran BRILink Agen bukan sekadar menjalankan transaksi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepastian layanan bagi masyarakat.

Terutama bagi para orang tua, agen ini memungkinkan mereka tetap melakukan transaksi keuangan meski kantor bank tidak beroperasi, termasuk mengirimkan dana bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

"Puji Tuhan, banyak dampak positif yang kami rasakan, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Mama-mama kampung bisa bertransaksi di kios kami saat bank tutup, dengan harapan dapat mengirimkan sedikit rezeki untuk anak-anak mereka yang bersekolah di luar daerah," katanya.

"Hal ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk selalu bekerja dan juga dapat bermanfaat untuk beberapa rumah ibadah maupun sekolah," ucapnya.

Komitmen Alfrida dalam menjaga akses layanan keuangan di wilayah dengan berbagai keterbatasan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu Agen Juragan.

Melalui peran ini, Alfrida yang kini memiliki 4 outlet BRILink Agen merasakan berbagai manfaat dan dukungan dari BRI, mulai dari pendampingan petugas bank, layanan pick up service, hingga fasilitas penyetoran terbatas pada hari libur dan hari raya.

Dukungan tersebut memperkuat peran BRILink Agen Waisun dalam menjaga kelancaran layanan keuangan bagi masyarakat setempat.

"Manfaat yang di dapatkan sangatlah banyak, selain menjadi prioritas di grup atau paguyuban, kami juga mendapatkan layanan yang sangat baik oleh setiap pegawai BRI," ucapnya.

Terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa di wilayah dengan akses layanan yang tidak mudah, keberadaan BRILink Agen seperti Waisun mencerminkan upaya memperluas inklusi keuangan melalui kehadiran layanan yang konsisten dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai kondisi.

"Di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Distrik Dekai, keberadaan BRILink Agen menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi masyarakat. Layanan ini selain membantu memudahkan aktivitas transaksi warga sekaligus turut mendukung penguatan ekonomi lokal melalui peran agen di daerah," ujar Dhanny.

Inisiatif ini juga mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Begitupun pada Asta Cita ketiga, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Agen BRILink milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) kian menegaskan perannya sebagai motor inklusi keuangan dan penggerak ekonomi lokal. Hingga akhir November 2025, BRI mencatat sekitar 1,2 juta Agen BRILink yang menjangkau 66.587 desa atau lebih dari 80 persen desa di Indonesia, dengan 1 miliar transaksi bernilai Rp 1.592 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan perluasan Agen BRILink merupakan penerapan nyata sharing economy di sektor keuangan. “Agen tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi di tingkat lokal. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran BRILink Agen sebagai simpul layanan finansial berbasis komunitas yang mampu mempercepat perputaran ekonomi rakyat,” ujar Dhanny dalam keterangan, Senin (5/1/2026).

Di lapangan, dampak tersebut terasa langsung. Salah satu Agen BRILink aktif berada di Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Toko Shafa yang dikelola Tashadi menjadi tumpuan warga sejak 2019, ketika akses ke unit BRI terdekat mengharuskan perjalanan menyeberangi Sungai Musi dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Kehadiran Agen BRILink mengubah pola transaksi warga desa. Akses perbankan menjadi lebih dekat, cepat, dan efisien. “Tanggapan masyarakat sangat positif, karena dengan adanya BRILink Agen, transaksi keuangan ini tidak perlu jauh sehingga biaya untuk nyebrang dapat diminimalisir. Selain itu, tidak ada antrean dan pelayanan tetap hadir di hari libur, menjadikan warga merasa lebih mudah dan terbantu soal kehadiran BRILink Agen ini,” ujar Tashadi.

Setiap hari, layanan dibuka dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB untuk berbagai kebutuhan, mulai pembayaran listrik, pembelian token, pengiriman uang, hingga cicilan. Tashadi juga kerap menjadi penghubung warga dengan Mantri BRI di unit terdekat saat dibutuhkan akses pembiayaan.

Manfaat sosial-ekonomi pun dirasakan langsung oleh keluarga-keluarga desa. “Salah satu hal yang paling saya rasakan adalah bisa membantu orang lain, khususnya melayani warga Desa Pelangkarya dan wilayah sekitarnya. Banyak warga yang perlu mengirim uang kepada keluarga yang sedang sekolah di luar kota. Sekarang mereka tidak perlu pergi jauh, cukup datang ke tempat kami. Layanan jadi lebih dekat dan bisa diakses kapan saja,” ungkapnya.

Selain mengelola Agen BRILink, Tashadi menjalankan usaha lain seperti bertani, menjual LPG 3 kilogram, dan produk herbal rumah tangga. Kombinasi pendapatan tersebut membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memperkuat denyut ekonomi desa, cerminan bagaimana jutaan Agen BRILink ikut memutar roda ekonomi rakyat dari tingkat paling dekat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui penguatan jaringan BRILink Agen di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil.

Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, salah satu BRILink Agen yang aktif melayani masyarakat berada di Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang. Agen tersebut dikelola oleh Tashadi melalui Toko Shafa yang telah beroperasi sejak 2019.

Tashadi mengungkapkan, keputusannya menjadi BRILink Agen didorong oleh kebutuhan warga desa akan layanan perbankan yang mudah dijangkau.

Sebelum adanya BRILink Agen, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan menyeberangi Sungai Musi untuk mencapai unit BRI terdekat.

Jarak tempuh yang cukup jauh serta biaya transportasi yang tinggi menjadi hambatan tersendiri bagi warga. Dengan keberadaan BRILink Agen, transaksi perbankan kini dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Keberadaan BRILink Agen di Desa Pelangkarya pun mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akses terhadap layanan perbankan kini menjadi lebih dekat dan praktis bagi warga desa.

"Tanggapan masyarakat sangat positif, karena dengan adanya BRILink Agen, transaksi keuangan ini tidak perlu jauh sehingga biaya untuk nyebrang dapat diminimalisir. Selain itu, tidak ada antrian dan pelayanan tetap hadir di hari libur, menjadikan warga merasa lebih mudah dan terbantu soal kehadiran BRILink Agen ini," ujar Tashadi.

Dalam kesehariannya, Tashadi pun membuka layanan BRILink Agen sejak pagi hingga malam hari. Setiap hari, agen tersebut beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

Ia melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, mulai dari pembayaran listrik, pembelian token, pengiriman uang, hingga pembayaran cicilan.Tak hanya itu, Tashadi juga kerap menjadi penghubung warga dengan Mantri BRI di unit kerja terdekat ketika terdapat kebutuhan akses pembiayaan.

Sebagai agen yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, Tashadi turut melihat bahwa layanan perbankan yang mudah dijangkau dan memberi dampak langsung terhadap kebutuhan keluarga.

"Salah satu hal yang paling saya rasakan adalah bisa membantu orang lain, khususnya melayani warga Desa Pelangkarya dan wilayah sekitarnya. Banyak warga yang perlu mengirim uang kepada keluarga yang sedang sekolah di luar kota. Sekarang mereka tidak perlu pergi jauh, cukup datang ke tempat kami. Layanan jadi lebih dekat dan bisa diakses kapan saja," ungkapnya.

Selain mengelola BRILink Agen, Tashadi nyatanya juga menjalankan beberapa kegiatan usaha lainnya seperti bertani, menjual LPG 3 kilogram, serta menyediakan produk herbal untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan pendapatan dari BRILink Agen dan berbagai aktivitas lainnya, Tashadi mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

"Saya juga aktif dalam paguyuban BRILink Agen sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik layanan antar agen," ucapnya.

Terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa perluasan BRILink Agen merupakan bentuk nyata penerapan sharing economy di sektor keuangan, di mana masyarakat turut berperan sebagai mitra dalam menyediakan akses layanan keuangan.

"Agen tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi di tingkat lokal. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran BRILink Agen sebagai simpul layanan finansial berbasis komunitas yang mampu mempercepat perputaran ekonomi rakyat," ujar Dhanny.

Hingga akhir November 2025, BRI sendiri telah memiliki sekitar 1,2 juta BRILink Agen yang tersebar di seluruh Indonesia, menjangkau 66.587 desa atau lebih dari 80% total desa di Tanah Air.

Melalui model bisnis berbasis kemitraan ini, BRILink Agen telah memfasilitasi 1 miliar transaksi finansial dengan total volume mencapai Rp1.592 triliun. Hal ini menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi, termasuk di tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

“Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu (3/12/2025).

Adapun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, vila, hingga rumah secara harian.

Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

“Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian, dan itu sangat efektif,” ucapnya.

Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meskipun harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Merebaknya layanan akomodasi alternatif yang dapat diakses melalui aplikasi menjadi ancaman baru bagi hotel konvensional berbintang. Kalangan pengusaha menilai pemerintah perlu turun tangan membuat regulasi yang mengatur aplikasi berbasis sharing economy tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang yang terkontraksi 4,52% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi 50,16% per September 2025 tak hanya disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan daya beli masyarakat, melainkan juga perkembangan penginapan alternatif.

“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dia melanjutkan, dalam sistem aplikasi tersebut, pemilik properti dapat memanfaatkan aset pribadi berstatus idle seperti vila, apartemen, maupun rumah singgah untuk dikomersilkan.

Hal ini disebut berbeda dengan tata kelola perhotelan pada umumnya. Pelaku usaha perhotelan, kata Hariyadi, wajib menghitung beragam aspek seperti nilai investasi dan kewajiban keuangan seperti pajak, biaya operasional karyawan, dan lain sebagainya.

Terlebih lagi, dia menerangkan bahwa jumlah properti alternatif kian menjamur, tanpa ada data pasti yang dilaporkan oleh aplikator atau online travel agent (OTA). Fenomena ini dinilai menjadi urgensi tersendiri untuk mendata jumlah properti yang ada.

Hariyadi lantas mendorong agar pemerintah mengambil langkah untuk mengatur secara spesifik platform akomodasi tersebut guna tercipta iklim usaha yang lebih adil. Selain itu, pemerintah juga dapat menambah pemasukan negara melalui penerimaan pajak, karena selama ini hanya penjual jasa yang membayar pajak.

“Tidak ada pemasukan buat negara dari online travel agent. Memang mereka tidak membayar PPh [pajak penghasilan] 26, PPh badan untuk komisi yang mereka terima, tetapi kan hotelnya tercatat, hotelnya itu membayar, penjual jasanya membayar ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dengan demikian, Hariyadi memandang bahwa regulasi yang jelas dapat memberikan manfaat baik bagi pengusaha hotel konvensional, pengelola penginapan alternatif, dan konsumen itu sendiri.

Konsumen dinilai dapat diuntungkan dengan banyaknya pilihan akomodasi yang terdata secara resmi, serta terjamin berdasarkan segmentasi pasar dan klasifikasinya.

Disorot Kemenpar

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti bahwa tren negatif okupansi hotel bintang turut dipengaruhi pergeseran pola wisatawan yang memilih opsi akomodasi lain seperti vila.

“Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat ditemui Bisnis usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025) lalu.

Itu sebabnya, Widiyanti menjelaskan strategi yang ditempuh mencakup imbauan agar pemilik vila yang belum memiliki izin di kawasan wisata strategis dapat mendaftarkan diri dalam platform yang dimiliki Kemenpar.

Harapannya, pemerintah juga dapat mendata lebih lanjut mengenai tingkat penghunian kamar di berbagai akomodasi alternatif tersebut, sehingga data yang dihimpun dapat lebih komprehensif.

“Apabila sudah terdata kan bisa masuk semua transaksi, bahwa [vila dan akomodasi alternatif] harus di Indonesia dan membayar pajak. Jadi itu yang kami lakukan,” ucapnya.

Okupansi Hotel Masih Lesu

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan TPK hotel baik klasifikasi bintang maupun nonbintang per September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada September 2025 mencapai 50,16%, yang menurun dibandingkan periode Agustus 2025 (month-to-month/MtM) maupun September 2024 (year-on-year/YoY).

“TPK hotel klasifikasi bintang mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu sebesar 0,35% poin maupun secara tahunan yaitu sebesar 4,52% poin,” kata Pudji dalam rilis BPS secara virtual, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, mengutip Berita Resmi Statistik, mayoritas klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi secara tahunan pada bulan kesembilan tahun ini.

BPS mencatat hanya hotel bintang 5 yang mengalami kenaikan tipis 0,01%. Hotel bintang 4 mengalami penurunan terdalam sebesar 6,36%, disusul TPK hotel bintang 3 yang turun sebesar 5,82% poin, serta bintang 2 dan bintang 1 yang masing-masing minus 4,09% dan 4,44% YoY.

“Sementara itu, TPK hotel nonbintang mengalami penurunan terendah, yaitu sebesar 2,48% poin,” terang BPS.

Dengan demikian, okupansi hotel nonbintang hanya sebesar 25,38% pada September 2025. Jumlah tersebut tergerus 0,41% poin secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari 3 entitas, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebagai induk holding, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani mencatatkan kinerja positif hingga akhir kuartal III/2025.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan perseroan BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan mikro, termasuk redesain peran mantri dan optimalisasi platform BRIspot.

“Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro,” kata Akhmad dalam konferensi pers, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

Perinciannya, BRI Micro menjangkau sebesar 12,6 juta debitur, PNM 13,4 juta debitur, dan Pegadaian sebanyak 8,6 juta debitur. Dengan demikian, total debitur yang berhasil dijangkau Holding UMi mencapai 34,5 juta debitur.

Pada periode tersebut, total pembiayaan ekosistem UMi yang beredar telah mencapai Rp632,1 triliun, tumbuh 0,7% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp627,6 triliun.

Dalam paparan yang disampaikan Akhmad, BRI Micro mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp474,5 triliun, diikuti Pegadaian Rp107,4 triliun, dan PNM yang mencapai Rp50,2 triliun hingga September 2025.

Akhmad menambahkan, perseroan juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% (YoY).

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink.

Tercatat hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% (YoY). Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri.

“Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% [YoY], menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dorongan mewujudkan transformasi hijau kian mendesak. Akademisi menilai Indonesia harus segera meninggalkan sistem ekonomi linear yang boros sumber daya dan beralih menuju ekonomi sirkular agar pembangunan lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

“Indonesia harus bergerak dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah bertanggung jawab,” ujar dosen senior Universitas Mercu Buana (UMB), Diky Firdaus, dalam webinar bertajuk Transformasi Hijau: Strategi Mewujudkan Circular & Sharing Economy di Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Diky menegaskan, transformasi hijau bukan lagi jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab krisis energi, penumpukan limbah, dan perubahan iklim. Ia menilai, tanpa keberanian mengubah paradigma pembangunan, Indonesia akan terus tertinggal dalam transisi ekonomi hijau yang kini digencarkan secara global.

Menurutnya, ekonomi sirkular menjadi solusi konkret agar aktivitas industri tetap produktif tanpa merusak lingkungan. “Kita tidak bisa terus mengeksploitasi alam tanpa batas. Prinsip reduce, reuse, recycle harus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional,” kata Diky.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cometindo Mitra Inti, Sulistyono, menilai sektor industri perlu mengubah cara pandang terhadap keberlanjutan. “Keberlanjutan bukan sekadar program CSR, tapi sudah menjadi strategi inti bisnis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan konsep sharing economy dapat memperkuat daya saing industri melalui efisiensi sumber daya dan kolaborasi antarpelaku usaha. “Perusahaan bisa berbagi teknologi atau jaringan untuk menekan biaya dan mengurangi jejak karbon,” tambahnya.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat MKCU dan MBKM Universitas Dian Nusantara (UNDIRA), Lutfi Alhazami, menilai transformasi hijau harus dimulai dari kampus. “Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium perubahan. Mahasiswa perlu dilatih berpikir efisien dan etis,” ujarnya.

Ia menuturkan, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bisa menjadi wadah efektif menanamkan nilai keberlanjutan lintas disiplin. Menurutnya, dunia pendidikan berperan strategis melahirkan SDM yang tangguh dan peduli lingkungan.

Akademisi Institut Pendidikan dan Teknologi Indonesia (IPTI), Junaedi, menilai hambatan utama penerapan ekonomi sirkular bukan pada teknologi, tetapi pada perilaku masyarakat. “Budaya konsumtif masih kuat. Padahal keberlanjutan menuntut disiplin dan kesadaran kolektif,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar transformasi hijau tak berhenti pada wacana, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. “Regulasi harus berpihak pada inovasi hijau, sementara kampus dan industri perlu bergerak bersama melahirkan solusi yang aplikatif,” kata Junaedi.