Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan tidak melarang operasional platform layanan penginapan online travel agent (OTA) seperti Airbnb di tengah proses penertiban akomodasi ilegal.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menggencarkan pendataan terhadap akomodasi tak berizin yang terdaftar di platform OTA.

“Bukan platformnya yang dilarang. Mereka harus men-delist atau tidak boleh menjual lagi atau mempromosikan akomodasi pariwisata yang tidak berizin,” kata Widiyanti saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kemenpar memberikan batas waktu bagi pelaku usaha akomodasi alternatif tersebut agar segera melengkapi perizinan sebelum 31 Maret 2026 mendatang.

Menjelang tenggat waktu tersebut, pihaknya saat ini tengah aktif menggelar pelatihan kepada pemilik properti yang mengalami kendala dalam mengurus izin resmi.

Widiyanti menuturkan bahwa proses ini turut melibatkan asosiasi pemilik vila hingga platform OTA itu sendiri, dengan harapan agar makin banyak akomodasi yang memiliki izin resmi.

“Kami akan memberikan deadline tanggal 31 Maret 2026. Apabila merchant-merchant atau pemilik villa ini belum berizin, harus di-delist oleh travel agent pada 1 April,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti perkembangan masif akomodasi alternatif sebagai salah satu penyebab tren penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani menyampaikan, dalam ekosistem OTA, pemilik properti dapat memanfaatkan aset pribadi berstatus idle seperti vila, apartemen, maupun rumah singgah untuk dikomersilkan. Hal ini disebut berbeda dengan tata kelola perhotelan pada umumnya yang wajib memenuhi persyaratan administratif hingga pajak.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah turun tangan mengatur secara spesifik platform akomodasi tersebut guna tercipta iklim usaha yang lebih adil.

“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah bahwa pemerintah akan melarang operasional layanan penginapan oleh online travel agent (OTA) seperti Airbnb di Bali.

Pernyataan tersebut dirilis Kemenpar untuk menanggapi informasi adanya pelarangan terhadap layanan penginapan alternatif tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa hari lalu.

“Yang saat ini dilakukan pemerintah adalah penataan terhadap akomodasi pariwisata ilegal, yaitu unit usaha akomodasi pariwisata yang beroperasi tanpa izin usaha akomodasi pariwisata yang resmi, bukan pembatasan terhadap platform OTA,” tulis Kemenpar dalam pernyataan di laman resminya, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Kemenpar menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, pemerintah telah mengambil langkah pendataan, pembinaan, edukasi, serta pengawasan pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali dan beberapa daerah lainnya.

Hal tersebut dilakukan seiring dengan temuan bahwasanya banyak akomodasi pariwisata yang dinilai belum memiliki izin. Tak hanya di Bali, hal ini juga berlaku di kawasan lainnya seperti DI Yogyakarta (Jogja), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Jawa Barat.

“Penataan yang dilakukan saat ini bertujuan menjaga keberlanjutan destinasi, melindungi wisatawan, serta memastikan usaha akomodasi pariwisata, baik besar maupun kecil beroperasi secara legal,” lanjut Kemenpar.

Selain itu, pemerintah telah mengirimkan surat kepada OTA di Tanah Air agar para merchant segera melakukan pendaftaran perizinan. Sejumlah poin pun telah disepakati dengan OTA, salah satunya bahwa seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform terkait wajib memiliki izin paling lambat 31 Maret 2026.

“Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OTA,” tegas Kemenpar.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan bahwa okupansi hotel klasifikasi bintang yang mengalami tren negatif pada paruh pertama tahun ini turut dipengaruhi oleh pergeseran pola wisatawan yang cenderung memilih opsi akomodasi lain seperti vila.

“Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” kata Widiyanti saat ditemui Bisnis usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dia menjelaskan strategi yang ditempuh atas hal tersebut mencakup imbauan agar pemilik vila yang belum memiliki izin di kawasan wisata strategis dapat mendaftarkan diri dalam platform yang dimiliki Kemenpar.

Harapannya, pemerintah juga dapat mendata lebih lanjut mengenai tingkat penghunian kamar di berbagai akomodasi alternatif tersebut, sehingga data yang dihimpun dapat lebih komprehensif.