Bisnis.com, JAKARTA — Industri furnitur nasional mulai mengakselerasi transformasi digital seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha untuk menjalankan operasional bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Pertumbuhan pasar furnitur yang terus berlanjut mendorong perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengadopsi teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing usaha.

Di tengah ekspansi bisnis dan tingginya permintaan konsumen, pelaku industri furnitur dihadapkan pada tantangan operasional yang semakin kompleks. Mulai dari pengelolaan bahan baku, penyusunan rencana produksi, pengendalian persediaan, hingga pemenuhan pesanan pelanggan yang memerlukan koordinasi lebih optimal.

Kendati demikian, masih banyak perusahaan yang mengandalkan pencatatan manual maupun sistem yang belum terintegrasi antarfungsi bisnis. Kondisi ini dinilai berisiko menurunkan efisiensi operasional serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Founder & Chief Executive Officer (CEO) Labamu, Emmanuel van de Geer, mengatakan visibilitas dan kontrol terhadap operasional kini menjadi faktor krusial bagi perusahaan yang ingin mengembangkan skala usahanya. Karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai semakin penting untuk menopang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Industri furnitur Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Sehingga kami melihat semakin banyak pelaku usaha yang mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola bisnis mereka dengan lebih baik," ujar Emmanuel di Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).

Guna menjawab kebutuhan tersebut, Labamu menggandeng Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pengembangan Labamu ERP for Manufacturing yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional industri furnitur di Tanah Air.

Solusi tersebut berupa sistem perencanaan sumber daya manufaktur yang memungkinkan perusahaan mengelola berbagai aktivitas bisnis melalui satu platform yang terintegrasi. Implementasi sistem digital itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses operasional.

Melalui platform tersebut, pelaku usaha dapat mengatur perencanaan produksi, mengelola persediaan bahan baku, memantau stok barang, hingga memproses pesanan pelanggan secara lebih sistematis. Berbagai aktivitas operasional lainnya juga dapat dipantau dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Emmanuel menekankan bahwa kehadiran teknologi seharusnya mampu menyederhanakan proses bisnis, bukan justru menambah kerumitan dalam operasional perusahaan. Dengan sistem yang lebih tertata, perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.

"Kami percaya teknologi seharusnya membantu pelaku usaha menyederhanakan proses bisnis, bukan menambah kerumitan. Dengan operasional yang lebih tertata dan visibilitas yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan fokus pada pengembangan bisnis," jelas Emmanuel.

Melalui kampanye #GrowthSimplified, Labamu menegaskan komitmennya dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM) mengurangi kompleksitas operasional bisnis. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih efisien, berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang semakin kuat.

Bisnis.com, JAKARTA - Perlu pergeseran paradigma dan penetapan kriteria peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN lebih dari sekadar mencari keuntungan dan menyetor dividen ke induk, tetapi perlu diwajibkan untuk mengembangkan kinerja bisnis bersama para pelaku usaha di daerah-daerah beroperasinya BUMN.

Paradigma dan kriteria bukan saja penting untuk BUMN, tetapi juga untuk BUMD, BUMDes, serta KDMP atau Koperasi Desa Mearh Putih. Ulasan berikut berfokus pada BUMN, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk badan-badan usaha tersbeut juga.

Sebagai agen pembangunan, sangat disayangkan bila wujud peran tersebut sebatas pada kegiatan amal atau filantropi seperti PKBL. Perlu diakui, beberapa BUMN telah berperan lebih dari itu. Misalnya, pembinaan UMKM dan akses pembiayaan dan pasar, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasita susaha, kualitas produk, akses ke dalam rantai pasok, yang hasilnya berupa peningkatan kinerja UMKM, semakin besar untung, dan bertumbuh. Pembinaan-pembinaan tersebut seperti yang dilakukan dalam format SMEPP atau small medium enterprise partnership program, UMKM go digital, UMKM pangan, dan UMKM kreatif.

Pemberdayaan seperti itu tidak lagi memadai. Tuntutan saat ini berupa bagaimana mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi. BUMN dapat menjalankan peran besar untuk menjadikan UMKM bukan sekadar penerima bantuan. Mereka perlu menjadi bagian aktif sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama BUMN bersama-sama menumbuhkan dan memutar roda ekonomi nasional.

Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk memastikan BUMN memasukkan UMKM di tiap daerah tempat perusahaan milik negara tersebut beroperasi ke dalam rantai ekonomi sehingga UMKM berpartisipasi aktif dalam ekosistem bisnis secara nasional.

Memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi secara terintegrasi menuntut perubahan peran BUMN secara mendasar. Yang saat ini berperan sebagai pendukung pengembangan UMKM, peran tersebut perlu bergeser menjadi integrator UMKM ke dalam sistem pembangunan bisnis dan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, BUMN tidak lagi menempatkan UMKM sebagai pelengkap ekonomi, bukan sekedar berapa banyak UMKM yang dibantu. Lebih dari itu. BUMN dan UMKM bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kolaboratif, atau sharing economy.

Bagaimana mengukur model ekonomi kolaboratif tersebut? Tentu tidak sekedar mengukur banyaknya kegiatan BUMN terkait UMKM. Mengukur jumlah binaan, jumlah pelatihan, jumlah peserta program, nilai dana disalurkan tidak lagi memadai. Mengukur tingkat omzet UMKM maupun tingkat pengembalian pinjaman yang disalurkan juga tidak cukup.

Mengapa semua ukuran tersebut tidak mencukupi? Karena ukuran-ukuran tersebut tidak mencerminkan kolaborasi atau sharing. Ukuran kolaborasi musti menunjukkan kinerja bersama antara UMKM dengan BUMN sebagai motor penggerak.

Ukuran atau metrik ekonomi kolaboratif antara BUMN dan UMKM perlu mengadopsi SMI, social mix index. Ukuran ini menggeser paradigma dari jumlah partisipasi binaan ke kualitas binaan, dari berapa banyak jumlah binaan ke seberapa bagus manfaat yang dirasakan bersama-sama antara perusahaan pembina dan binaannya.

Dengan VS adalah value share dari masing-masing anggota kolaborasi, yaitu BUMN selaku pembina kolaborasi dan para UMKM selaku binaan kolaborasi. VS dapat berupa RS atau revenue share, yang mencerminkan komposisi dari pendapatan seluruh anggota kolaborasi. VS juga dapat berupa PS, profit share, yang mencerminkan komposisi kinerja bersih seluruh anggota kolaborasi.

Simulasi berikut memberi gambaran tentang SMI dengan menggunakan RS. Total revenue share pembina kolaborasi dan para binaanya sama dengan satu atau 100%. Bayangkan sebuah BUMN tidak memiliki binaan. Dampaknya, 100% revenue hanya mencerminkan pendapatan dari BUMN itu sendiri. Dengan demikian, komponen paling kanan persamaan sama dengan satu. Hasil akhirnya, SMI sama dengan NOL. Ini berarti BUMN selaku mpembina tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolaboratif.

Contoh kedua, bila BUMN berhasil membina satu UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN pembina dan pendapatan UMKM binaan adalah 90% dibanding 10%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan adalah 0.82, sehingga SMI menjadi 0,18. Sekarang lebih ekstrim lagi. BUMN pembina berhasil membangun kolaborasi dengan sepuluh UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN dan binaannya adalah 60%, 20%, 5%, 4%, 3% 2%, dan lima UMKM lainnya masing-masing memiliki bagian pendapatan sebesar 1,2%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan sebesar 0,41, maka SMI sebesar 0,59.

Begitu selanjutnya, semakin banyak binaan dan semakin merata pangsa pendapatan anggota kolaborasi maka SMI semakin tinggi menuju SATU, yang berarti semakin besar peran BUMN tesebut dalam membangun ekonomi kolaboratif.

Pola hasil hitungan SMI berlaku juga bila penghitungan menggunakan VS selain revenuew share. Misalnya menggunakan profit share. Tanpa membina, SMI BUMN sama dengan NOL. Semakin banyak binaan dan semakin merata hasilnya, SMI semakin tinggi menuju satu.

Ada beberapa manfaat penting penggunaan SMI dalam konteks nasional. Pertama, mengurangi ketimpangan nasional dengan cara mendorong UMKM naik kelas. Kedua, semakin banyak UMKM naik kelas maka resiliensi atau ketahanan nasional semakin kuat. Ketiga, tuntutan alokasi investasi terhadap BUMN bisa ditekan karena kebutuhan investasi bisa dialihkan dan melibatkan swasta atau UMKM binaan. Dampak dari turunnya kebutuhan investasi tersebut adalah, BUMN bisa fokus investasi ke usaha-usaha yang strategis secara nasional.

Seperti disampaikan di awal, pendekatan penggunaan SMI ini perlu diadopsi oleh BUMD, BUMDes, bahkan koperasi, termasuk KDMP. Masing-masing badan usaha tersebut bergerak sesuai teritori masing-masing, dari tingkat nasional sampai desa. Penerapan SMI mendorong setiap badan usaha tersebut untuk menghidupi UMKM yang sudah ada masyarakat, bukan mematikan atau kanibalisme, dengan membangun kolaborasi yang produktif.

Bila pengelola dan pengambil keputusan badan usaha, baik BUMN, BUMD, BUMDes, maupun KDMP sudah yakin bahwa SMI mampu meningkatkan ekonomi kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional, langkah strategis yang perlu diambil adalah mengadopsi SMI ke dalam IKU, indikator kinerja umata, atau KPI, key performance indicator, untuk memastikan setiap badan usaha tersebut memberi prioritas terhadap pembangunan ekonomi kolaboratif untuk ketahanan nasional.

Jakarta: Memperkuat literasi mengenai keuangan digital sangat diperlukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lewat gelaran UMKM Digital Finance Tour, para pelaku usaha didorong untuk lebih adaptif terhadap teknologi sekaligus memperkuat fondasi bisnis di tengah persaingan digital yang kian ketat.

UMKM Digital Finance Tour, dorong transformasi bisnis

Gelaran "UMKM Digital Finance Tour - Tangerang Edition" sukses menarik perhatian ratusan pelaku usaha di Mall Alam Sutera. Mengusung tema "UMKM Go Digital: Kuatkan Usaha, Luaskan Pasar Online," acara ini menjadi ruang belajar sekaligus kolaborasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM RI Temmy Satya Permana, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI Boni Pudjianto, serta Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley.

Literasi keuangan jadi kunci naik kelas

Dalam sambutannya, Temmy menekankan pentingnya pembukuan dan literasi keuangan sebagai fondasi utama pertumbuhan usaha.

“Melalui UMKM Digital Finance Tour, kami berharap pengusaha UMKM dapat meningkatkan literasi keuangan digital, mulai menerapkan pembukuan digital, serta memanfaatkan pembiayaan secara bijak," ucap Temmy dikutip pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia juga menegaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik akan membuka peluang akses pembiayaan lebih luas, sehingga UMKM bisa berkembang lebih cepat.

Transformasi digital dorong pertumbuhan ekonomi

Hal senada disampaikan Boni Pudjianto yang menilai kemajuan UMKM daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan nasional bermula dari kemajuan usaha Bapak dan Ibu di Kota Tangerang ini. Ketika usaha lokal mampu bertransformasi dan naik kelas, maka akan menjadi daya dorong melesatnya ekonomi secara nasional,” tuturnya.

UMKM Pintar untuk tingkatkan literasi finansial

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyebut platform UMKM Pintar sebagai solusi belajar mandiri bagi pengusaha UMKM.

Menurutnya, keberadaan platform UMKM Pintar menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung penguatan ekosistem UMKM di Indonesia, khususnya dari sisi literasi dan inklusi keuangan.

Menurut Sasmaya, tantangan utama pelaku UMKM tidak hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan mengelola keuangan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

“Melalui platform UMKM Pintar, kami ingin menyediakan sarana pembelajaran yang praktis dan mudah diakses agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya, sehingga memiliki ketahanan finansial, lebih siap untuk tumbuh dan naik kelas di era digital,” jelas Sasmaya.

(ANN)

Bisnis.com, MALANG — Pembiayaan UMKM oleh perbankan di wilayah kerja OJK Malang mencapai Rp36,88 triliun per 30 September 2025 atau menurun 0,1% secara tahunan (year on year/YoY). Meski demikian, penyaluran kredit UMKM khusus di Kota Malang naik 5,55% YoY menjadi Rp11,02 triliun.

Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Keuangan Strategis OJK Malang, Erna Tigayanti, mengatakan secara nasional, total pembiayaan UMKM dari LJK (bank dan nonbank) 2024 menembus Rp1.876 triliun atau 8,48% dari PDB 2024.

“Porsi penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM secara nasional sebesar 18,20%. D wilayah kerja OJK Malang, porsinya sebesar 33,63%, sedangkan di Kota Malang sebesar 37,38% per 30 September 2025,” katanya pada Talk Show Peran Media dalam Mendongkrak UMKM Naik Kelas pada PembukaanUji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-59 PWI Jatim di Malang, Jumat (28/11/2025).

Peran OJK dalam mendukung UMKM, kata dia, yakni meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

Juga, mendorong kemudahan akses penyaluran kredit/pembiayaan UMKM. Apalagi masih terdapat potensi peningkatan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.

Selain itu, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan UMKM.

“Namun dibutuhkan peran aktif direksi PUJK [Pelaku Usaha Jasa Keuangan] dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan UMKM, serta peran aktif dewan komisaris terkait pengawasan atas implementasi strategi tersebut,” ucapnya.

Terbaru, kata Erna, OJK menerbitkan aturan yang berfungsi mendorong pembiayaan UMKM yang cepat, murah, dan mudah dengan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

POJK ini mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan kompetensi SDM internal, serta iterasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi UMKM. Kerja sama Bank dan LKNB dengan perusahaan penjamin, asuransi, securities crowfunding, dan penyelenggara ITSK (Innovative Credit Scoring atau agregator) juga tertuang dalam POJK tersebut, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM.

Erna turut menyinggung bahawa kehadiran pinjaman daring (pindar) atau P2P lending turut mendorong sektor produktif dan UMKM. P2P lending hadir sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM yang tergolong underserved dan unbankable.

Lembaga pembiayaan ini menawarkan bunga yang bersaing dengan industri jasa keuangan umumnya dan menyediakan pendanaan secara cepat dan mudah bagi UMKM.

“Pindar legal bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan,” ucapnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Dedy Prasetyo mengemukakan BI berperan mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan hijau melalui pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan dengan tiga strategi utama yaitu stategi kebijakan, implementasi, serta sinergi yang dilakukan melalui penguatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.

Program kerja utama BI di pengembangan UMKM mencakup klaster pangan, UMKM ekspor, UMKM Hijau, UMKM Pariwisata, dan UMKM Manufatktur.

Pengembangan UMKM Go Digital, kata dia, dilakukan melalui sistem pembayaran dengan membangun infratruktur yang mendukung ekosistem pembayaran digital a.l implementasi QRIS dan BI-Fast. Dari sisi demand, UMKM dipersiapkan untuk go digital melalui berbagai program digitalisasi dari hulu ke hilir.

“Tantangan UMKM, yakni terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran,” ucapnya.

Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, menjelaskan kemauan politik pemerintah, dalam hal ini lewat OJK, dalam mengembangkan UMKM sebenarnya sudah baik. Misalnya, dengan mensyaratkan alokasi kredit UMKM sebesar 30%.

Namun dalam praktiknya, kata dia, realisasi kredit UMKM tidak sampai di atas 19%, sehingga perlu terus didorong.

“Dengan kontribusi usaha yang mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja 96,92% secara nasional, mestinya pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada pengembangan UMKM,” ujarnya.

KOMPAS.com – Optimisme terhadap ekspor nasional terus menguat seiring meningkatnya permintaan dunia terhadap produk bernilai tambah asal Indonesia.

Melihat peluang tersebut, Bank Mandiri memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor melalui digitalisasi, pengembangan pasar baru, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang diselenggarakan pada 15 hingga 19 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang, menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke pasar global.

Dalam pameran yang menargetkan transaksi senilai 16,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dengan lebih dari 1.500 peserta pameran dan 5.000 pembeli internasional itu, Bank Mandiri berperan sebagai mitra utama.

Partisipasi itu mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses ekspor dan memperkuat sinergi lintas instansi demi mendukung ketahanan ekonomi nasional serta memberikan nilai tambah positif kepada masyarakat.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan motor utama perekonomian nasional.

Pasalnya, kontribusi sektor UMKM telah melampaui 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Namun, proporsi UMKM yang menembus pasar ekspor masih punya potensi yang besar. Hal ini pun diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, bank berkode emiten BMRI itu terus mendorong akselerasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai inisiatif.

Sejumlah inisiatif itu, termasuk pendampingan menyeluruh lewat Rumah BUMN, Rumah Ekspor, dan pemanfaatan platform digital yang didesain khusus untuk pelaku usaha, Kopra by Mandiri.

“Sebagai lembaga keuangan nasional dan mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri hadir untuk mempertegas peran sebagai pendorong percepatan ekspor nasional,” ujar Henry dalam siaran pers.

Tidak hanya itu, hingga pertengahan 2025, terdapat 23 Rumah BUMN kelolaan Bank Mandiri yang secara aktif membina lebih dari 15.000 UMKM di seluruh Indonesia.

Program pembinaan tersebut meliputi lebih dari 1.500 pelatihan yang berfokus pada literasi digital, pengelolaan keuangan, strategi ekspor, dan penguatan daya saing produk.

Henry menambahkan, dalam ajang TEI 2025, UMKM binaan Bank Mandiri juga berkesempatan mengikuti business matching dengan pembeli internasional untuk memperluas jaringan serta memperkenalkan produk unggulan ke pasar nontradisional.

“Kami berkomitmen mendorong akselerasi UMKM menuju pasar global melalui pendampingan terstruktur dan membangun sinergi lintas instansi agar ekosistem ekspor Indonesia semakin kuat,” imbuhnya.

Komitmen dan kolaborasi untuk ekosistem ekspor

Komitmen Bank Mandiri dalam penguatan sektor ekspor diwujudkan melalui program “UMKM Melangkah Menuju Pasar Global”.

Inisiatif itu memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang siap memperluas pasar ke luar negeri.

Peserta program diseleksi secara ketat melalui kurasi formulir dan wawancara, lalu dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan ekspor.

Materi pelatihan meliputi manajemen produk, strategi pemasaran digital, tata kelola pengiriman, sertifikasi internasional, serta literasi keuangan yang terintegrasi dengan ekosistem digital Kopra by Mandiri.

Setelah pelatihan, peserta tetap mendapatkan pendampingan berkelanjutan secara daring maupun luring untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan usahanya.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini konsisten memperluas kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan mitra internasional guna membuka akses pelatihan, pendanaan, serta peluang kemitraan.

Kolaborasi itu diharapkan memperkuat jaringan ekspor nasional, mempersingkat waktu distribusi, dan menekan biaya logistik.

Henry menjelaskan, langkah Bank Mandiri dalam mendukung ekspor tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi perdagangan luar negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah.

Dia berharap, dengan semakin banyak UMKM yang mampu menembus pasar global, dampak ekonomi positif dapat dirasakan secara luas masyarakat.

Sejalan dengan semangat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Bank Mandiri yang mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, inisiatif itu menjadi bukti komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung akselerasi ekspor nasional dan memperkuat daya saing Indonesia.

“Bank Mandiri optimistis langkah sinergis ini akan memperluas peluang ekonomi, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara eksportir yang kompetitif di kawasan regional dan global,” katanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang