Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kontribusi Bisnis Indonesia, yang memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025, khususnya terhadap perekonomian RI.

Menurutnya, selama empat dekade, Bisnis Indonesia konsisten menyajikan informasi ekonomi dan bisnis yang menjadi rujukan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis.

“Selama 40 tahun, kami menyajikan beragam informasi ekonomi dan bisnis yang menavigasi para pengambil keputusan baik pemerintahan maupun pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya,” katanya membuka BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Agenda BIG Conference merupakan rangkaian jelang ulang tahun Bisnis Indonesia memasuki usia ke-40. Menandai momen bersejarah tersebut, Hariyadi menegaskan bahwa Bisnis Indonesia akan terus berkomitmen memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Dia mengatakan BIG Conference 2025 menjadi semakin bermakna karena dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pembuat kebijakan.

Hariyadi menjelaskan bahwa BIG Conference merupakan forum diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Nantinya, para stakeholders akan mengulas capaian ekonomi sepanjang tahun ini serta memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi pada 2026.

“Perhatian yang kami hormati, BIG Conference atau Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar hari ini merupakan kegiatan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional bisnis dan para pengambil kebijakan untuk mengulas beragam perspektif mengenai beragam capaian pada tahun ini dan mengulas prospek ekonomi pada tahun 2026,” tuturnya.

Tahun ini, kegiatan BIG Conference juga digelar serentak di sejumlah kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

Dia menyoroti bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah dan sinergi dunia usaha menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Hal itu juga diyakini dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengungkapkan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.

Dia menyebut bahwa sejumlah program telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.

“Dari program-program prioritas tersebut tentu saja ada capaian yang positif tapi ada juga catatan kritis yang perlu menjadi referensi dan evaluasi agar dapat ditingkatkan setelah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ucap Hariyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi, termasuk di tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

“Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu (3/12/2025).

Adapun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, vila, hingga rumah secara harian.

Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

“Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian, dan itu sangat efektif,” ucapnya.

Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meskipun harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan daya beli masyarakat masih menekan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang pada September 2025.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pada semester pertama tahun ini tetap berdampak pada semester kedua, tercermin dari permintaan penghunian kamar yang menurun.

“Akibat dari efisiensi anggaran pemerintah di semester I itu sebetulnya masih berdampak ke semester II, walaupun seharusnya semester II ini lebih baik dari semester I,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, hal ini juga tercermin dari pengurangan belanja segmen korporasi. Hariyadi menyatakan bahwa akibat efisiensi, konsumen segmen korporasi juga mengerem kegiatan dan belanja di hotel berbintang.

Sementara itu, dampak dari daya beli masyarakat yang menurun cenderung terasa pada kelompok konsumen individual. Dia menilai terdapat perbedaan antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian, Hariyadi menggarisbawahi bahwa tren penurunan okupansi hotel terjadi, karena pengaruh tiga segmen konsumen perhotelan, mulai dari pemerintah, korporasi, dan individu.

“Sehingga pada September memang harapan kita itu harusnya lebih baik, tetapi kenyataannya memang tidak tumbuh seperti apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga menyampaikan pertumbuhan platform akomodasi yang berprinsip sharing economy seperti Airbnb turut menggerus pasar hotel berbintang.

Oleh karena itu, Hariyadi mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan regulasi atas berbagai platform tersebut, agar tercipta iklim usaha yang adil antara hotel konvensional dengan pelaku usaha akomodasi alternatif.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang kembali terkontraksi pada September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada September 2025 mencapai 50,16%, yang menurun dibandingkan periode Agustus 2025 (month-to-month/MtM) maupun September 2024 (year-on-year/YoY).

“TPK hotel klasifikasi bintang mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu sebesar 0,35% poin maupun secara tahunan yaitu sebesar 4,52% poin,” kata Pudji dalam rilis BPS secara virtual, Senin (3/11/2025).

BPS mencatat, TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 68,17%, yang didorong antara lain oleh banyaknya penyelenggaraan event kesenian.

Menurut Pudji, angka TPK di tingkat nasional mengalami penurunan, tetapi sebagian besar provinsi justru mengalami peningkatan secara bulanan. Sementara itu, 18 provinsi lain mengalami penurunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) hendak menyurati Presiden Prabowo Subianto usai asosiasi dihilangkan dari RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) yang telah resmi disahkan oleh DPR RI.

Ketua Umum DPP GIPI, Hariyadi BS Sukamdani menjelaskan bahwa pihaknya keberatan dengan substansi UU Kepariwisataan yang baru disahkan pada 2 Oktober 2025. Pasalnya, penghapusan GIPI tidak pernah disebutkan sebelumnya selama proses pembentukan RUU.

"Rancangan undang-undang kan harus ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan tentunya juga kami akan tembuskan surat kepada Menteri Pariwisata, Menteri Perekonomian, dan juga DPR pimpinan DPR. Itu yang kita lakukan," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Hariyadi berharap, lewat surat tersebut pemerintah dapat kembali merevisi UU Pariwisata yang baru saja ditetapkan tersebut. Pasalnya, Hariyadi menyebut usulannya bukanlah hal baru yang perlu dirumuskan kembali.

Melainkan, sebuah pasal eksisting yang telah tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya. Pada saat yang sama, Hariyadi juga berharap Kementerian Pariwisata dapat turut memberikan perhatian mengenai hal ini.

"Kita juga berharap bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian untuk bisa memperjuangkan ini. Karena ini, urusannya pemerintah dan DPR, kami tidak bisa mengintervensi lagi proses yang ada. Jadi kami sangat berharap Kemenpar juga memberikan perhatian penuh untuk membantu mengembalikan kembali Bab XI tadi," jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, keberadaan GIPI tercantum dalam UU Pariwisata No.10/2009 tepatnya di Bab XI tentang Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.

Hariyadi menuturkan, asosiasi pariwisata sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Pihaknya menekankan telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah.

"Tidak pernah ada pembahasan terhadap penghapusan BAB XI tentang Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang tertera dalam UU 10/2009 tentang Kepariwisataan dalam berbagai draft RUU Kepariwisataan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa UU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2 Oktober 2025.

"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang - Undang Pariwisata," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," jelasnya.

Pada saat yang sama, Hariyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pariwisata yang sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan GIPI sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah.

Atas hal itu, DPP GIPI berpandangan bahwa penetapan Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 2 Oktober 2025 menimbulkan keprihatinan dan sejarah kelam bagi industri pariwisata Indonesia.

"Rumah besar asosiasi di sektor pariwisata yang selama ini dimanfaatkan untuk kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata secara nasional guna membangun serta mengembangkan pariwisata tiba-tiba hilang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025," tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (2/10/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ini, yang salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisataan.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco dalam rapat paripurna.

Anggota Dewan yang hadir menyambut pernyataan tersebut dengan seruan setuju, dilanjutkan oleh satu kali ketokan palu oleh Dasco.