Bisnis.com, JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat memicu reaksi hati-hati dari para sekutu Washington. Gelagat sekutu AS itu sekaligus membuka perbedaan sikap global atas penggunaan kekuatan militer dan supremasi hukum internasional.

Melansir Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), di Asia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand memilih tidak mengecam tindakan tersebut. Negara-negara itu menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan stabilitas.

Sementara itu, Filipina merespons dengan menyinggung pertimbangan keamanan mendasar Washington, sembari tetap menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.

Sikap moderat tersebut kontras dengan respons keras dari negara lain, sekaligus memperlihatkan jurang perbedaan antara mitra Washington dan negara-negara yang secara terbuka menentang langkah AS.

China mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan, serta mendesak Washington untuk berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

Negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki hubungan dengan AS dan China, menyatakan keprihatinan mendalam namun tetap menghindari kecaman langsung.

Kritik paling keras datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang pada Oktober lalu sempat menyambut Presiden Donald Trump dalam perundingan perdamaian Thailand-Kamboja.

Anwar menyerukan pembebasan Maduro dan menyebut langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta penggunaan kekuatan yang melawan hukum terhadap negara berdaulat.

Selandia Baru, anggota aliansi intelijen Five Eyes, dalam pernyataan singkat menyatakan berdiri bersama rakyat Venezuela dalam upaya mereka meraih masa depan yang adil, demokratis, dan sejahtera, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Para sekutu AS banyak menyinggung supremasi hukum dan kerangka hukum internasional, mencerminkan kecemasan regional yang lebih luas, terutama risiko konflik di masa depan yang melibatkan China dan Taiwan, serta kekhawatiran atas Korea Utara.

Ketakutan tersebut kian menguat setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal hipersonik tak lama setelah penangkapan Maduro.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut pihaknya akan terus menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Venezuela secepat mungkin.

“Jepang secara konsisten menghormati nilai dan prinsip fundamental seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," ujar Takaichi

Sikap hati-hati tersebut juga mencerminkan pertimbangan praktis. Tahun lalu, sejumlah sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, berhasil mengamankan kesepakatan dagang yang mengurangi ancaman kenaikan tarif AS setelah berbulan-bulan negosiasi.

Pada saat yang sama, negara-negara tersebut sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan. Jepang, khususnya, tengah menghadapi ketegangan yang meningkat dengan China menyusul pernyataan Takaichi terkait potensi aksi militer atas Taiwan, sehingga membuat kritik terbuka terhadap langkah Washington di Amerika Selatan menjadi semakin sulit.

Sikap Negara Eropa

Pola serupa juga terlihat di Eropa, dengan banyak sekutu Trump menghindari kecaman langsung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan kembali dukungan terhadap hukum internasional dan menyatakan Inggris akan membahas situasi tersebut dengan pihak AS.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran Maduro sebagai pihak yang hanya bisa bersukacita.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan tindakan AS sebagai respons yang sah atas apa yang disebut kantornya sebagai ancaman terhadap keamanan AS melalui perdagangan narkoba.

Namun, dia menambahkan bahwa intervensi militer bukanlah jalan yang tepat untuk mengakhiri rezim totaliter.

Menurut Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis SA Alicia Garcia Herrero, sikap enggan tersebut menandai pergeseran yang mengkhawatirkan. Menurutnya, komitmen Barat terhadap tatanan berbasis aturan setidaknya tampak selektif.

Dia menambahkan, meskipun China dan Rusia secara terbuka menentang langkah AS, keduanya berpotensi menyambut melemahnya pembatasan internasional, yang dapat mendorong ambisi geopolitik mereka ketika AS tersita perhatiannya.

“Gejolak ini menandai bukan hanya berakhirnya sebuah rezim, tetapi juga erosi stabilitas global yang lebih luas, ketika kepentingan praktis mengalahkan nilai-nilai yang telah mapan dan meningkatkan risiko kekacauan lanjutan,” ujarnya.