Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi rancangan resolusi atas perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Indonesia pun memberikan sikapnya di kancah PBB.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nabyl A. Mulachela menyatakan Indonesia memilih untuk tidak menjadi pengusul bersama (co-sponsor) dalam resolusi DK PBB Nomor 2817 itu. Nabyl mengatakan keputusan tersebut diambil karena resolusi tersebut dinilai kurang mencerminkan prinsip keberimbangan.

"Jadi memang kita mengikuti bahwa dalam resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817, Indonesia tidak menjadi co-sponsor," jelas Nabyl dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/3/2026).

DK PBB memang telah mengadopsi Resolusi 2817 yang mengutuk aksi Iran dan menganggapnya sebagai tindakan tercela karena telah melancarkan serangan ke wilayah-wilayah tetangganya seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel.

Dalam resolusi tersebut, DK PBB mengecam serangan Iran di sejumlah negara seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. DK PBB juga mengutuk keras serangan yang menargetkan kawasan permukiman dan objek-objek sipil.

DK PBB juga meminta Iran untuk segera menghentikan ancaman dan provokasi yang mengganggu aktivitas perdagangan maritim.

Nabyl menjelaskan prinsip keberimbangan perlu dijaga agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya konkret tetapi juga adil bagi semua pihak.

Indonesia pun berpandangan bahwa diplomasi tetap menjadi kunci utama dalam mengakhiri konflik di Timur Tengah, khususnya Iran dengan AS-Israel.

"Dalam hal ini, Indonesia berpandangan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik perlu tetap dilakukan secara damai dan melalui jalur diplomasi, tapi juga mengedepankan aspek keberimbangan dan inklusivitas," ujar Nabyl.

Sementara itu, resolusi diadopsi usai 13 dari 15 anggota DK PBB menyetujui draf resolusi. Hanya dua anggota DK PBB yang menyatakan abstain atas resolusi itu, yakni China dan Rusia. Selain itu, resolusi mendapatkan dukungan dari hampir 140 negara anggota PBB. Indonesia tidak tercantum sebagai salah satu negara pengusul bersama.

Dilansir dari Al Jazeera, Duta Besar Iran untuk PBB Amir-Saeid Iravani menyampaikan pidato di hadapan DK PBB. Iravani menyatakan penyesalan mendalamnya atas pengesahan resolusi tersebut.

“Ini adalah hari yang sangat disesalkan bagi Dewan Keamanan dan bagi komunitas internasional. Pengesahan hari ini merupakan kemunduran serius bagi kredibilitas Dewan dan meninggalkan noda abadi pada rekam jejaknya,” kata Iravani.

Iravani juga mengecam AS atas perang barbar melawan rakyat Iran dan atas dimulainya konflik, termasuk pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

"Resolusi ini merupakan ketidakadilan yang nyata terhadap negara saya, korban utama dari tindakan agresi yang jelas. Resolusi ini mendistorsi realitas di lapangan dan sengaja mengabaikan akar penyebab krisis saat ini,” kata Iravani.

Iravani juga mengatakan lebih dari 1.348 warga sipil telah tewas dan lebih dari 17.000 terluka sejak AS dan Israel melancarkan serangan mereka pada 28 Februari 2026.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia juga mengatakan Rusia abstain dari resolusi tersebut karena dinilai sangat tidak berimbang dan tidak akan memenuhi tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan kepada DK PBB bahwa konflik tersebut tidak memiliki legitimasi maupun dasar hukum. Sementara, AS serta Israel harus menghentikan serangan mereka untuk mencegah memburuknya situasi regional lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour di AS. Dalam pertemuan itu, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Pertemuan di Kantor Perwakilan Palestina, New York, AS itu dihelat menjelang partisipasi Sugiono dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Adapun, sidang yang dijadwalkan hari ini, Rabu (18/2/2026) akan membahas mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

Kemudian, Sugiono dan Riyad Mansour bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi DK PBB 2803 (2025), khususnya terkait pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Selain itu, dibahas rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam D-8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

Di sisi lain, Riyad Mansour menekankan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina, dengan ikatan sejarah yang erat antara kedua bangsa, terutama sejak lahirnya Dasasila Bandung pada 1955.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan dampak nyata di lapangan.

Komitmen tersebut menjadi dasar bagi langkah Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

“Indonesia menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” ujar Sugiono.

Menurutnya, dalam momentum delapan dekade PBB, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong agar PBB menjadi organisasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan dampak konkret di lapangan.

“Karena itu, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029–2030. Hal ini bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar,” tegasnya.

Sugiono menilai pencalonan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral.

Dia menekankan bahwa di tengah tatanan dunia yang semakin kompleks atau multiplex, multilateralisme kini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang ditopang oleh beragam platform kerja sama.

“Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di berbagai arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Indonesia aktif berpartisipasi di berbagai forum strategis global seperti BRICS, G20, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sugiono menegaskan keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih kubu tertentu, melainkan untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis Indonesia.

“Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Pendekatan serupa, lanjut Sugiono, juga menjadi landasan Indonesia dalam memimpin Developing Eight (D8) pada periode 2026–2027. Pemerintah menargetkan keketuaan D8 yang lebih berorientasi pada hasil, dengan fokus pada penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama di bidang ekonomi biru, sains, dan teknologi.

“Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia yang semakin transaksional, D8 memberi ruang bagi Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” tuturnya.

Lebih jauh, Sugiono menegaskan bahwa cara pandang tersebut juga membentuk keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam. Ia menyebut dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola secara terencana, lintas sektor, dan berkelanjutan.

“Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat. Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menggelar pertemuan untuk membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dan legalitas dari tindakan tersebut. AS diperkirakan tak akan menghadapi kritik keras dari negara-negara sekutunya.

Melansir Reuters, DK PBB yang beranggotakan 15 negara dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (5/1/2026) waktu setempat, menyusul operasi Pasukan Khusus AS yang menangkap Maduro pada Sabtu (3/1/2026) lalu.

Operasi tersebut dilaporkan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas serta serangan terhadap instalasi militer. Otoritas Venezuela juga menyebut operasi itu menimbulkan korban jiwa.

Saat ini, Maduro ditahan di New York dan dijadwalkan menjalani sidang pengadilan pada Senin atas dakwaan kasus narkotika.

Rusia, China, serta sejumlah sekutu Venezuela menuding Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional. Namun, negara-negara sekutu AS, yang sebagian besar selama ini menentang pemerintahan Maduro, relatif tidak lantang menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan militer tersebut.

“Dilihat dari reaksi para pemimpin Eropa sejauh ini, saya menduga sekutu AS akan bersikap ambigu secara ekstrem di Dewan Keamanan,” ujar Direktur Isu Global dan Institusi International Crisis Group, Richard Gowan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memandang operasi AS tersebut sebagai preseden berbahaya. Sejumlah pakar hukum internasional juga menilai langkah AS melanggar hukum, meskipun Washington memiliki kemampuan untuk memblokir upaya pertanggungjawaban melalui Dewan Keamanan PBB.

Pascaoperasi tersebut, negara-negara Eropa umumnya hanya menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara eksplisit menyalahkan Washington. Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa AS telah melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang menjadi fondasi hukum internasional.

Piagam PBB menegaskan bahwa negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz pada Minggu (4/1/2026) merujuk Pasal 51 Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa hak membela diri secara individu maupun kolektif tetap berlaku apabila terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota.

“Dalam kasus ini, Anda berhadapan dengan seorang gembong narkoba, pemimpin tidak sah yang telah didakwa di Amerika Serikat, berkoordinasi dengan China, Rusia, Iran, serta kelompok teroris seperti Hizbullah, yang menyelundupkan narkoba, preman, dan senjata ke Amerika Serikat serta mengancam negara-negara tetangganya,” ujar Waltz kepada Fox News.

Namun, para pakar hukum menilai operasi AS tersebut ilegal karena tidak memperoleh mandat Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan membela diri atas serangan bersenjata.

“Tindakan itu melanggar hukum internasional,” ujar Profesor Hukum Stanford, Tom Dannenbaum. Menurutnya, keberatan hukum serius terhadap rezim Maduro tidak menghapus kebutuhan akan dasar hukum untuk menggunakan kekuatan militer di Venezuela.

Hak Veto AS

Meski demikian, Amerika Serikat nyaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. AS memiliki hak veto, bersama Rusia, China, Inggris, dan Prancis, sehingga dapat menggagalkan setiap resolusi yang merugikannya.

Maduro sendiri telah didakwa oleh AS sejak 2020 atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi narco-terorisme. Dia selama ini membantah seluruh tuduhan tersebut.

Profesor Hukum Cleveland State University, Milena Sterio, menilai bahwa sekalipun Maduro terlibat dalam penyelundupan narkoba ke AS, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai serangan bersenjata yang membenarkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.

Sterio juga menegaskan bahwa AS tidak dapat menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangkap individu di mana pun sesuai kehendaknya.

Pandangan serupa disampaikan Profesor Hukum Rutgers University, Adil Haque. Dia menilai penangkapan Maduro oleh AS merupakan pelanggaran ilegal terhadap prinsip kekebalan dan inviolabilitas kepala negara yang sedang menjabat, yang meskipun mungkin tidak memiliki legitimasi demokratis, tetap menjalankan fungsi resmi atas nama negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Venezuela meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat usai Amerika Serikat meluncurkan serangan ke negara tersebut.

Dilansir dari Antara, Sabtu (3/1/2026) hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil. “Sebagai respons atas agresi kriminal yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap bangsa kami, kami telah meminta rapat darurat Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab menegakkan hukum internasional,” kata Gil melalui Telegram, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

Dia menambahkan tidak ada serangan yang mampu mengalahkan kekuatan rakyat Venezuela. Menurutnya, rakyat akan tetap bertahan dan menjadi pemenang.

Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di sejumlah negara bagian, serta menetapkan status darurat nasional.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi adanya serangan dalam skala besar melalui platform media sosial Truth Social.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri.

"Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang bersama istrinya, ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri,” tulis Trump di media sosial, sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Sabtu (3/1/2026).

Trump mengatakan akan ada konferensi pers pada pukul 11 ​​​​pagi waktu setempat di Mar-a-Lago, perkebunannya di Palm Beach, Florida.

Penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, menandai intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kejatuhan yang mengejutkan bagi pemimpin Venezuela yang menjadi presiden pada 2013.

Serangan tersebut memicu kecaman dari para pendukung Maduro termasuk Kementerian Luar Negeri Rusia dan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB, sementara sekutu Trump termasuk Presiden Argentina Javier Milei merayakan berita tersebut.

Maduro telah menjadi sasaran kampanye tekanan AS sejak masa jabatan pertama Trump. Pemerintahan Trump menuduhnya memimpin organisasi penyelundup narkoba yang merupakan ancaman keamanan nasional, sementara presiden AS juga merujuk pada cadangan minyak negara yang sangat besar.

Meskipun hanya sedikit perusahaan internasional yang beroperasi di Venezuela karena sanksi AS, Chevron Corp. yang berbasis di Houston adalah mitra utama produsen minyak negara tersebut, di bawah izin khusus dari Departemen Keuangan. Perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - China menolak keras upaya Jepang untuk memperoleh kursi permanen di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dengan menuding pernyataan Tokyo soal Taiwan sebagai bukti bahwa negara tersebut tidak memenuhi syarat dan dianggap mengancam prinsip satu-China.

Dalam debat tahunan Majelis Umum PBB mengenai reformasi DK PBB, Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan bahwa Jepang sepenuhnya tidak layak menjadi anggota permanen Dewan Keamanan.

Fu merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Parlemen, yang menyebut bahwa potensi kontinjensi Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, serta mengindikasikan kemungkinan penggunaan hak bela diri kolektif untuk campur tangan secara militer di Selat Taiwan.

“Pernyataan Takaichi mengenai Taiwan sangat keliru dan berbahaya. Ini merupakan campur tangan serius terhadap urusan internal China dan pelanggaran terhadap prinsip satu-China serta empat dokumen politik antara China dan Jepang," ujar Fu dikutip dari China Daily, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, sikap tersebut mencederai keadilan internasional, merusak tatanan pascaperang, dan meninggalkan komitmen Jepang atas pembangunan damai. Selain itu, Fu juga mempertanyakan motif Jepang.

“Apa niat sebenarnya? Apakah Jepang hendak mengulangi kesalahan masa lalunya terkait militerisme?" Katanya.

Dia mempertanyakan apakah komunitas internasional dapat mempercayai komitmen Jepang terhadap pembangunan damai dan apakah Tokyo dapat diandalkan untuk menjaga keamanan global.

“Pesan kami kepada Jepang jelas: hentikan campur tangan dalam urusan internal China, cabut pernyataan provokatif, dan berhenti bermain api terkait isu Taiwan,” tegasnya.

Peringatan Konsekuensi

Fu menambahkan bahwa langkah Jepang untuk melakukan intervensi militer akan menimbulkan konsekuensi.

“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata di Selat Taiwan, itu adalah tindakan agresi dan pasti akan mendapat respons tegas dari China. Kami akan menggunakan hak bela diri sesuai Piagam PBB dan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial," lanjutnya.

Tak hanya China, Korea Utara juga menyuarakan penolakan terhadap ambisi Jepang memperoleh kursi tetap DK PBB.

Perwakilan Tetap Korea Utara untuk PBB, Kim Song, menyatakan bahwa Jepang tidak boleh diberikan kursi permanen dalam kondisi apa pun.

“Alih-alih meminta maaf dan memberi kompensasi atas kejahatan masa lalu, Jepang kini merevisi Konstitusi Damai dan bergerak menuju kekuatan militer. Upaya negara seperti itu untuk memperoleh kursi permanen merupakan penghinaan terhadap Piagam PBB dan keadilan internasional," ujarnya.

DK PBB terdiri dari 15 anggota dan menjadi satu-satunya organ PBB yang keputusan-keputusannya bersifat mengikat. Jepang telah lama mengincar kursi permanen dengan alasan rekam jejaknya yang 12 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merespons positif pengesahan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) Vahd Nabyl Mulachela menuturkan bahwa resolusi itu juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.

“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," jelas Nabil dalam pernyataan resminya, Selasa (18/11/2025).

Nabil menuturkan, Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati

"Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan," jelas Nabil.

Dia melanjutkan, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober 2025—yang kerap dilanggar Israel dengan sejumlah serangan ke wilayah Palestina.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dikabarkan akan mengirimkan 20.000 prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza.

Hal ini menyusul usulan Amerika Serikat (AS) terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal resolusi perdamaian di Gaza.

Pada Senin (17/11), DK PBB akhirnya menyetujui usulan AS yang mencakup adanya pembentukan pasukan perdamaian.

Melansir Bloomberg, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), sementara Rusia dan China memilih abstain.

“Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi.

Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

Kapan Indonesia Kirim 20.000 Pasukan ke Gaza?

Meskipun sudah disetujui oleh DK PBB, namun tenggat waktu pengiriman pasukan perdamaian tersebut belum diberi arahan resmi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

"Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa," ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11) dikutip dari Antaranews.

Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.

"Semuanya masih dalam koordinasi," katanya.

Sebelumnya, Indonesia mengaku akan mengirimkan 20.000 prajurit yang diturunkan untuk membantu resolusi perdamaian di Gaza.

"Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," kata Menhan Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11). dikutip dari Antaranews.

Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza.

Resolusi tersebut mencakup rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menginginkan adanya pembentukan pasukan perdamaian.

Melansir Bloomberg, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), sementara Rusia dan China memilih abstain.

“Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi.

Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

Indonesia Siapkan 20.000 Pasukan

Sebelumnya, Indonesia mengaku akan mengirimkan 20.000 prajurit yang diturunkan untuk membantu resolusi perdamaian di Gaza.

"Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," kata Menhan Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11). dikutip dari Antaranews.

Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun sudah disetujui oleh DK PBB, namun tenggat waktu pengiriman pasukan perdamaian tersebut belum diberi arahan resmi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza.

Resolusi tersebut mencakup rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menginginkan adanya pembentukan pasukan perdamaian.

Malaysia pun menganggap adopsi Resolusi DK PBB pada 17 November 2025 tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri konflik.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur, Selasa (18/11), menyatakan resolusi tersebut mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza yang diumumkan pada 8 Oktober 2025 di Sharm El Sheikh, Mesir.

Menurut pemerintah Malaysia, keputusan DK PBB tersebut akan membuka jalan bagi pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, untuk memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi, serta demiliterisasi Gaza.

Malaysia berpandangan bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan di kawasan Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui solusi yang inklusif dan komprehensif.

Kemudian Malaysia juga mengimbau Dewan Keamanan untuk memastikan implementasi resolusi tersebut secara cepat dan menyeluruh demi mewujudkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas kenegaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial, serta menjamin hak kembali bagi para pengungsi Palestina.

Pihaknya akan terus mendukung semua upaya yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Adapun diketahui, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

DK PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk Pasukan Stabilitasi Internasional (International Stabilisation Force/ISF) di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut memberi dasar bagi pembentukan ISF yang akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza, langkah yang dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan.

Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 18/11/2025) berikut ini.