Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak bergerak variatif pada perdagangan Selasa (26/5/2026) di tengah operasi militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran serta pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait negosiasi Washington-Teheran yang dinilai belum memberikan kepastian bagi pelaku pasar.

Berdasarkan data Tradingview, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Juli naik 1,6% menjadi US$97,72 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni justru turun 5,4% ke level US$91,38 per barel.

Militer AS menyatakan telah melakukan “serangan untuk membela diri” di wilayah selatan Iran dengan menargetkan kapal-kapal yang diduga hendak memasang ranjau serta lokasi peluncuran rudal. Komando Pusat AS (US Central Command) menyebut langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pasukan AS dari ancaman yang berasal dari militer Iran.

Di sisi lain, proses perundingan damai turut dibayangi pernyataan Trump di media sosial pada Senin (25/5/2026). Trump mengatakan dirinya mendorong Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania untuk bergabung dalam Abraham Accords, kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.

Trump juga menyebut negosiasi dengan Iran “berjalan dengan baik”, tetapi memperingatkan bahwa AS dapat kembali melancarkan aksi militer apabila pembicaraan gagal mencapai kesepakatan.

“Kesepakatan ini harus menjadi kesepakatan besar bagi semua pihak, atau tidak ada kesepakatan sama sekali,” tulis Trump dikutip dari CNBC International.

Sementara itu, laporan UBS menyebut pasar minyak global menunjukkan tekanan yang makin besar seiring terus menurunnya persediaan minyak dunia akibat gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz.

UBS mencatat persediaan minyak global turun sebesar 246 juta barel secara kumulatif sepanjang Maret hingga April 2026. Pada saat yang sama, akumulasi kehilangan produksi minyak diperkirakan dapat melampaui 1 miliar barel hingga akhir Mei 2026.

Menurut UBS, penurunan tajam persediaan tersebut menunjukkan pasar minyak masih berada dalam kondisi kekurangan pasokan yang signifikan. Hal itu tercermin dari terus menurunnya stok minyak mentah dan produk olahan di fasilitas penyimpanan darat, meskipun cadangan minyak di kapal tanker meningkat akibat pengalihan rute ekspor minyak AS ke Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi membantah tudingan bahwa Riyadh telah membuka wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik kawasan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Penegasan itu muncul ketika tensi geopolitik di Teluk masih tinggi akibat blokade Selat Hormuz dan mandeknya negosiasi gencatan senjata.

Stasiun televisiAl Arabiyamelaporkan Arab Saudi saat ini berupaya meredakan eskalasi konflik dan mendukung langkah mediasi Pakistan guna mendorong kesepakatan penghentian perang antara AS dan Iran.

“Kerajaan tidak mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif. Ada pihak-pihak yang mencoba memberikan gambaran yang menyesatkan tentang posisi Arab Saudi karena alasan yang mencurigakan,” kata sumber yang dikutipAl Arabiya, sebagaimana dilaporkanAntara, Jumat (8/5/2026).

Sanggahan itu mencuat setelahThe Wall Street Journalpada Kamis (7/5/2026) melaporkan Arab Saudi dan Kuwait disebut telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara mereka oleh militer AS. Pembatasan tersebut sebelumnya diterapkan setelah operasi militer AS untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dimulai.

Mengutip pejabat AS dan Arab Saudi, laporan itu menyebut pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan kembali operasi pengawalan angkatan laut terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Operasi tersebut akan melibatkan dukungan penuh angkatan laut dan angkatan udara AS setelah sempat dihentikan sementara pada awal pekan ini.

Ketegangan di kawasan meningkat tajam sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu memicu aksi balasan Iran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.

AS kemudian mengumumkan gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April dan melanjutkan negosiasi dengan mediasi Pakistan. Namun, pembicaraan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan permanen.

Trump selanjutnya memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas. Pada saat bersamaan, AS tetap melanjutkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April 2026.

Pada Selasa (5/5/2026), Trump mengatakan militer AS untuk sementara menghentikan “Project Freedom”, operasi yang diluncurkan untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menegaskan blokade terhadap Iran tetap berjalan dengan kekuatan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menekankan bahwa kedaulatan negara harus tetap dihormati, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menghentikan sementara operasi untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Selasa (5/5) bahwa "Proyek Freedom," operasi militer AS yang bertujuan untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz, akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dapat tercapai antara Washington dan Teheran.

"Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dikutip dari Antaranews, Kamis (7/5/2026).

Trump mengatakan meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom (Pergerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani

Trump menuturkan bahwa keputusan itu didasarkan pada permintaan Pakistan dan negara-negara lainnya, serta kemajuan besar menuju kesepakatan yang menyeluruh dan final dengan perwakilan Iran.

"Kekhawatiran yang wajar dari negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius, dan kepentingan sah komunitas internasional harus dilindungi," tuturLin Jian.

Lin Jian kembali menyebut posisi China mengenai situasi di Selat Hormuz sudah jelas.

"Kami berharap pihak-pihak terkait akan bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, dan segera memulihkan perdamaian dan ketenangan di Selat Hormuz. China akan terus berupaya untuk meredakan situasi di sana," ungkap Lin Jian.

Pada Rabu ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Dalam pembicaraan itu, Lin Jian mengatakan China mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya dan memuji kesediaan Iran untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik.

"China menganjurkan agar negara-negara Teluk dan Timur Tengah perlu mengambil nasib mereka sendiri. Kami mendorong Iran untuk berdialog dengan lebih banyak negara Teluk untuk mewujudkan hubungan bertetangga yang baik dan persahabatan," tambah Lin Jian.

Pertemuan kedua menlu itu hanya berselang kurang dari dua minggu dari rencana pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan operasi militer AS terhadap Iran, yang dilancarkan bersama Israel pada 28 Februari telah berakhir.

Hal itu seiring Washington mengalihkan fokusnya pada "Project Freedom" dalam upaya untuk membuka kembali jalur perairan yang sangat penting bagi energi global tersebut.

"Project Freedom" disebut bersifat defensif, terbatas dalam cakupan, dan sementara, serta bahwa AS menganggap gencatan senjata dengan Iran yang disepakati sekitar sebulan lalu belum berakhir.

Sebelumnya pada Jumat (1/5), Presiden AS, Donald Trump menyampaikan surat kepada Kongres yang menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir, meskipun Pentagon tetap memperbarui postur militer di kawasan karena ancaman masih ada.

Sementara pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap target-target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil. Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun “proposal terpadu.”

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya tengah mempertimbangkan untuk mengurangi operasi militer AS terhadap Iran setelah menilai sejumlah target utama dalam konflik yang memasuki pekan keempat hampir tercapai.

Dalam unggahan di media sosial yang dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (21/3/2026), Trump mengatakan AS semakin dekat dengan pencapaian tujuannya di kawasan Timur Tengah.

“Kami semakin dekat untuk mencapai tujuan kami seiring mempertimbangkan pengurangan upaya militer besar kami di Timur Tengah,” ujar Trump.

Trump menjelaskan tujuan tersebut antara lain melumpuhkan sepenuhnya kemampuan rudal Iran, menghancurkan basis industri pertahanan negara itu, meniadakan kekuatan angkatan laut dan udara Iran, memastikan Teheran tidak pernah mendekati kemampuan nuklir, serta melindungi sekutu-sekutu AS di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah Trump menolak kemungkinan gencatan senjata dan tetap membuka peluang pengerahan pasukan darat. Sikap itu menyoroti sinyal yang saling bertolak belakang mengenai arah kebijakan AS dan Israel dalam perang melawan Iran.

Di sisi lain, belum jelas bagaimana respons Iran jika AS secara sepihak memutuskan menghentikan serangan, setelah rangkaian serangan terbaru menargetkan infrastruktur energi negara tersebut dan menewaskan sejumlah pejabat penting, termasuk kepala keamanan Ali Larijani.

Pejabat Iran bahkan disebut semakin enggan membahas kembali pembukaan Selat Hormuz, sementara Teheran terus melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara Arab di Teluk.

Trump juga menyinggung jalur pelayaran strategis tersebut. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia yang mengangkut sekitar seperlima aliran minyak dan gas alam global, dan praktis tertutup sejak konflik pecah.

Trump sebelumnya menekan sekutu-sekutu AS untuk membantu mengamankan jalur tersebut secara militer, namun pada Jumat mengindikasikan bahwa tanggung jawab itu akan diserahkan kepada negara-negara lain.

“Selat Hormuz harus dijaga dan diawasi, bila diperlukan, oleh negara-negara lain yang menggunakannya—bukan Amerika Serikat. Jika diminta, kami akan membantu negara-negara tersebut dalam upaya mereka di Hormuz, tetapi hal itu seharusnya tidak diperlukan setelah ancaman Iran dieliminasi," ujar Trump.

Pernyataan Trump yang menyarankan negara-negara pengguna jalur tersebut untuk bertanggung jawab menjaga keamanan Selat Hormuz menyoroti kompleksitas pasar minyak global.

Meski produksi minyak AS saat ini berada pada level rekor, harga minyak tetap ditentukan oleh pasar global. Gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi berdampak luas, mulai dari Beijing hingga Washington, dan tetap memengaruhi konsumen di AS.

Dengan kata lain, meskipun AS relatif lebih terlindungi dari dampak fisik jika jutaan barel minyak gagal mencapai pasar, perekonomian negara itu tetap tidak terlepas dari dampak lonjakan harga energi.

Komentar Trump tersebut menutup perdagangan yang bergejolak di pasar keuangan pada Jumat, setelah munculnya laporan yang menyebut pemerintahan Iran yang semakin mengeras menolak bernegosiasi terkait Selat Hormuz. Sementara itu, juga dikabarkan AS tengah menyiapkan opsi pengerahan pasukan darat.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Hampir separuh warga Amerika Serikat (AS) menyalahkan kebijakan Presiden AS Donald Trump atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), demikian dilaporkan Axios pada Kamis (12/3/2026), mengutip jajak pendapat yang diperoleh dari Morning Consult.

Survei tersebut menemukan 74 persen warga Amerika mengatakan harga BBM meningkat pada 2026. Dari jumlah tersebut, 48 persen menilai pemerintahan Trump bertanggung jawab atas kenaikan harga tersebut.

Sementara itu, 16 persen responden menyalahkan perusahaan minyak dan gas, 13 persen menyebut faktor pasar global sebagai penyebab, dan 11 persen menunjuk mantan Presiden AS Joe Biden. Jajak pendapat tersebut dilakukan secara daring, pada Rabu (11/3/2026), terhadap 1.002 orang dewasa di Amerika Serikat dengan margin kesalahan sekitar tiga poin persentase, demikian laporan tersebut.

Pada 12 Maret, rata-rata harga BBM di Amerika Serikat mencapai 3,6 dolar AS (sekitar Rp 61 ribu) per galon atau sekitar Rp 16 ribu per liter, naik dari 2,9 dolar AS (sekitar Rp 49 ribu) sebelum serangan AS terhadap Iran.

Dilansir laman Sputnik, Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pekan lalu penghentian pengiriman energi melalui Selat Hormuz merupakan "peristiwa sementara". Ia menyatakan kenaikan harga energi adalah "harga kecil" yang harus dibayar untuk operasi militer yang menurutnya "akan mengubah arah sejarah."

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat mengumumkan tiga personel militernya tewas dalam operasi serangan terhadap Iran. Ketiganya menjadi korban pertama di pihak AS sejak dimulainya rangkaian serangan yang masih berlangsung.

Melansir Al Jazeera pada Senin (2/3/2026) pengumuman tersebut disampaikan pada bertepatan dengan hari kedua serangan gabungan AS dan Israel yang sebelumnya menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta memicu serangan balasan Iran ke berbagai target di kawasan Timur Tengah.

Komando Pusat AS atau United States Central Command (CENTCOM) dalam pernyataannya mengonfirmasi tiga personel militer tewas dan lima lainnya mengalami luka serius dalam operasi tersebut.

“Beberapa lainnya mengalami luka ringan akibat serpihan dan gegar otak, dan saat ini sedang dalam proses kembali bertugas. Operasi tempur besar masih berlangsung dan respons kami terus berjalan,” demikian pernyataan CENTCOM.

Pihak militer menyebut situasi masih dinamis. Atas pertimbangan menghormati keluarga korban, identitas prajurit yang gugur belum diumumkan hingga 24 jam setelah keluarga terdekat menerima pemberitahuan resmi.

Pada hari kedua kampanye militer tersebut, AS dan Israel kembali melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Iran. Sebagai respons, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan aset-aset AS di Timur Tengah, memicu kekhawatiran meluasnya perang regional.

Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mengklaim telah menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln dengan empat rudal balistik. Namun, seorang pejabat AS menyatakan serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan.

CENTCOM menyebut kapal induk tersebut tetap meluncurkan pesawat tempur guna mendukung operasi militer yang disebut sebagai upaya tanpa henti untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman rezim Iran.

Dalam pembaruan terpisah, CENTCOM menyatakan telah menyerang lebih dari 1.000 target di Iran sejak operasi dimulai. Sasaran tersebut termasuk markas Garda Revolusi Iran serta kapal selam angkatan laut Iran.

Sementara itu, dikutip dari CNN International, Presiden AS Donald Trump menyatakan pemerintahannya memperkirakan jumlah korban bisa lebih tinggi dari tiga personel yang telah gugur, merujuk pada proyeksi Pentagon.

“Tiga saja sudah terlalu banyak menurut saya. Jika melihat proyeksi yang dibuat, angkanya bisa jauh lebih tinggi dari itu," ujarnya.

Adapun, Iran juga menegaskan akan melakukan pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei serta serangan yang terus dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk pembelaan diri dalam menghadapi agresi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menggelar pertemuan untuk membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dan legalitas dari tindakan tersebut. AS diperkirakan tak akan menghadapi kritik keras dari negara-negara sekutunya.

Melansir Reuters, DK PBB yang beranggotakan 15 negara dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (5/1/2026) waktu setempat, menyusul operasi Pasukan Khusus AS yang menangkap Maduro pada Sabtu (3/1/2026) lalu.

Operasi tersebut dilaporkan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas serta serangan terhadap instalasi militer. Otoritas Venezuela juga menyebut operasi itu menimbulkan korban jiwa.

Saat ini, Maduro ditahan di New York dan dijadwalkan menjalani sidang pengadilan pada Senin atas dakwaan kasus narkotika.

Rusia, China, serta sejumlah sekutu Venezuela menuding Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional. Namun, negara-negara sekutu AS, yang sebagian besar selama ini menentang pemerintahan Maduro, relatif tidak lantang menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan militer tersebut.

“Dilihat dari reaksi para pemimpin Eropa sejauh ini, saya menduga sekutu AS akan bersikap ambigu secara ekstrem di Dewan Keamanan,” ujar Direktur Isu Global dan Institusi International Crisis Group, Richard Gowan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memandang operasi AS tersebut sebagai preseden berbahaya. Sejumlah pakar hukum internasional juga menilai langkah AS melanggar hukum, meskipun Washington memiliki kemampuan untuk memblokir upaya pertanggungjawaban melalui Dewan Keamanan PBB.

Pascaoperasi tersebut, negara-negara Eropa umumnya hanya menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara eksplisit menyalahkan Washington. Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa AS telah melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang menjadi fondasi hukum internasional.

Piagam PBB menegaskan bahwa negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz pada Minggu (4/1/2026) merujuk Pasal 51 Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa hak membela diri secara individu maupun kolektif tetap berlaku apabila terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota.

“Dalam kasus ini, Anda berhadapan dengan seorang gembong narkoba, pemimpin tidak sah yang telah didakwa di Amerika Serikat, berkoordinasi dengan China, Rusia, Iran, serta kelompok teroris seperti Hizbullah, yang menyelundupkan narkoba, preman, dan senjata ke Amerika Serikat serta mengancam negara-negara tetangganya,” ujar Waltz kepada Fox News.

Namun, para pakar hukum menilai operasi AS tersebut ilegal karena tidak memperoleh mandat Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan membela diri atas serangan bersenjata.

“Tindakan itu melanggar hukum internasional,” ujar Profesor Hukum Stanford, Tom Dannenbaum. Menurutnya, keberatan hukum serius terhadap rezim Maduro tidak menghapus kebutuhan akan dasar hukum untuk menggunakan kekuatan militer di Venezuela.

Hak Veto AS

Meski demikian, Amerika Serikat nyaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. AS memiliki hak veto, bersama Rusia, China, Inggris, dan Prancis, sehingga dapat menggagalkan setiap resolusi yang merugikannya.

Maduro sendiri telah didakwa oleh AS sejak 2020 atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi narco-terorisme. Dia selama ini membantah seluruh tuduhan tersebut.

Profesor Hukum Cleveland State University, Milena Sterio, menilai bahwa sekalipun Maduro terlibat dalam penyelundupan narkoba ke AS, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai serangan bersenjata yang membenarkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.

Sterio juga menegaskan bahwa AS tidak dapat menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangkap individu di mana pun sesuai kehendaknya.

Pandangan serupa disampaikan Profesor Hukum Rutgers University, Adil Haque. Dia menilai penangkapan Maduro oleh AS merupakan pelanggaran ilegal terhadap prinsip kekebalan dan inviolabilitas kepala negara yang sedang menjabat, yang meskipun mungkin tidak memiliki legitimasi demokratis, tetap menjalankan fungsi resmi atas nama negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengutuk serangan Amerika Serikat dan mendesak Washington segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya.

Anwar mengatakan operasi militer yang digelar AS di Venezuela adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan menganggap Donald Trump telah menyalahgunakan kekuasaan.

"Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, penggulingan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya," kata dikutip dari akun X pribadinya, Minggu (4/1/2026).

Menurutnya langkah Trump telah melampaui batasan kekuasaan dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.

Di samping itu, dia menyampaikan rakyat Venezuela akan menentukan masa depan politik negara tersebut. Kendati demikian, Anwar menegaskan perubahan kepemimpinan tidak menjamin bahwa sistem negara berjalan dengan baik.

"Perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan," paparnya.

Terlebih, kata Anwar, Venezuela memiliki masalah ekonomi dan sosial yang masih berlangsung sampai saat ini. Anwar mengemukakan bahwa penghormatan hukum internasional harus dijunjung tinggi.

Tak hanya itu, penyelesaian konflik melalui dialog seharusnya menjadi solusi utama agar hubungan antar negara berjalan damai.

"Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-ekskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi," tandasnya.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang disampaikan melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric.

Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khususnya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane, dikutip dari laman resmi PBB pada Minggu (4/1/2026).

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

"Dia [Antonio] sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," ujarnya Stéphane.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026).

Selain penangkapan ini, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela.
Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan.

Kemudian Unit Delta Force Angkatan Darat AS dikirim ke pangkalan militer tempat Maduro bermalam.

Menurut laporan Bloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Setelah ditangkap, Presiden Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa oleh AS dengan helikopter ke sebuah kapal perang AS menuju pengadilan di New York.

Proses penangkapan Maduro ini pun disaksikan secara langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui siaran langsung. Ia baru mengumumkan penangkapan Maduro melalui media sosial setelah helikopter yang membawa pemimpin Venezuela itu dipastikan aman, meskipun laporan ledakan di Caracas telah lebih dulu beredar.

Operasi militer tersebut menandai puncak dari upaya bertahun-tahun Trump, yang dimulai sejak masa jabatan pertamanya, untuk menggulingkan Maduro.

Lantas, apa alasan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro?

Nicolas Maduro ditangkap setelah berbagai tuduhan kriminal berat seperti narkoterorisme atau perdagangan gelap narkotika.

Melansir Bloomberg, Maduro dituding menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Presiden Venezuela itu bersekongkol dengan kelompok-kelompok termasuk Kartel Sinaloa dan Tren de Aragua, yang semuanya telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris asing. Kasus ini pun akan dipersidangkan perdana pada Senin (5/1/2026) waktu setempat.

Apabila tudingan ini terbukti benar, maka Maduro terancam menghabiskan sisa hidupnya, atau penjara seumur hidup di balik jeruji besi berdasarkan aturan hukum di AS.

Selain itu, Maduro juga dituding melakukan kejahatan lain seperti penggunaan dan kepemilikan senapan mesin dan alat peledak dalam kegiatan narkoterorisme.

Bisnis.com, JAKARTA – Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mengganggu arus penerbangan di wilayah Karibia, tepat pada puncak musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Aktivitas militer ini memicu pembatalan dan penundaan sejumlah penerbangan di destinasi wisata populer seperti Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua, Barbuda, dan Trinidad dan Tobago.

Otoritas pariwisata Puerto Rico mencatat wilayah udara pulau itu ditutup oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sekitar pukul 02.00 waktu setempat pada Sabtu (3/1/2026).

“Setidaknya 307 penerbangan telah dibatalkan hingga saat ini. Jumlah pembatalan total diperkirakan akan terus bertambah,” ujar pihak berwenang, dilansir dari Bloomberg, Minggu (4/1/2025).

Di Aruba, yang hanya berjarak beberapa mil dari pantai Venezuela, Amy McDonagh (56), wisatawan asal New Jersey, mengaku penerbangannya dibatalkan dan harus menunda kepulangan.

“Ketika ada perang yang terjadi hanya 30 menit penerbangan dari sini, rasanya tidak menyenangkan,” katanya.

Antrean panjang untuk perpanjangan kamar hotel menjadi pemandangan umum di hotel-hotel setempat.

Momen Natal dan Tahun Baru merupakan waktu puncak kunjungan ke Karibia, dengan wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa memadati destinasi ini untuk menikmati cuaca hangat dan pantai yang masih alami.

Aktivitas militer AS di Venezuela menimbulkan ketidakpastian bagi perjalanan wisatawan, khususnya di kawasan yang berada dekat zona konflik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan AS akan memimpin Venezuela hingga proses transisi dapat dilakukan, beberapa jam setelah operasi militer AS menangkap Presiden Nicolas Maduro.

“Kami akan menjalankan negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana. Jadi kami tidak ingin terlibat dengan orang lain yang masuk dan kemudian mengalami situasi yang sama seperti yang terjadi selama bertahun-tahun terakhir,” ujar Trump dalam konferensi pers di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Sabtu (3/1/2026), dilansir dari Bloomberg.

Trump menambahkan, administrasi sementara AS di Venezuela akan melibatkan perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat.

“Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak terbesar di dunia untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara ini,” jelasnya.

Presiden AS juga memastikan bahwa Maduro dan istrinya kini sedang dalam perjalanan menuju New York untuk menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba, senjata, dan konspirasi. Trump menegaskan tidak ada warga Amerika yang tewas maupun peralatan militer AS yang hilang selama operasi penangkapan tersebut.

Langkah ini menjadi demonstrasi dramatis kesediaan Trump, jika kembali menjabat, untuk mengerahkan kekuatan militer demi mencapai tujuan kebijakan luar negeri, dengan dampak signifikan bagi Venezuela yang memiliki cadangan minyak melimpah serta stabilitas kawasan.

Dalam wawancara dengan Fox News Sabtu pagi, Trump menyebut pemerintahannya tengah memutuskan langkah selanjutnya di Venezuela dan berjanji AS akan “sangat terlibat di dalamnya.”

“Kami ingin mewujudkan kebebasan bagi masyarakat, dan membangun hubungan yang baik,” tambah Trump.

Presiden AS juga menekankan kepada pendukung Maduro yang masih berada di Venezuela agar mengubah kesetiaan mereka.

“Jika mereka tetap setia, masa depan akan sangat buruk bagi mereka,” tegasnya.

Namun, Trump enggan menjawab pertanyaan mengenai dukungan terhadap pemimpin oposisi María Corina Machado, yang lokasi keberadaannya tidak diketahui, untuk memimpin negara itu.

Machado melalui akun X menegaskan oposisi siap mengambil alih kekuasaan, menyerukan agar Edmundo Gonzalez, kandidat penggantinya dalam pemilihan baru-baru ini menjabat, dan mendesak angkatan bersenjata Venezuela untuk mengakuinya sebagai pemimpin sah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat Amerika Serikat (AS) mengakui telah melakukan serangan yang menyebabkan ledakan keras yang disertai suara mirip deru pesawat terdengar di Caracas, Venezuela, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Laporan dari Reuters, Sabtu (3/1/2026) pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak memberikan rincian.

Sementara itu, dikutip dari ABS-CBN, Sabtu (3/1/2025) bunyi ledakan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan gugus tugas angkatan laut ke wilayah Karibia.

Pada saat yang sama, Trump juga kembali mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya serangan darat terhadap Venezuela.

Sekitar 15 menit setelah ledakan pertama, suara dentuman masih terdengar di sejumlah titik. Namun hingga kini, lokasi pasti sumber ledakan tersebut belum dapat dipastikan oleh pihak berwenang maupun media.

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Senin, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menyerang dan menghancurkan area sandar yang diduga digunakan oleh kapal-kapal penyelundup narkoba Venezuela.

Pernyataan itu semakin memicu spekulasi terkait eskalasi militer di kawasan tersebut. Pemimpin Partai Republik itu enggan menjelaskan secara detail operasi tersebut.

Namun, dia menolak menyebut apakah serangan itu dilakukan oleh militer AS atau badan intelijen CIA, serta tidak mengungkapkan lokasi spesifiknya, selain mengatakan bahwa aksi tersebut terjadi di sepanjang pantai.

Menurut dia, jika benar, serangan itu berpotensi menjadi operasi darat pertama yang diketahui dilakukan Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai dampak maupun target serangan tersebut.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga belum secara tegas membenarkan atau membantah klaim serangan yang disampaikan Trump.

Pada Kamis sebelumnya, Maduro menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan Washington setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump selama ini menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan menyatakan tengah meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan narkoba.

Tuduhan tersebut dibantah Maduro, yang menilai Washington berusaha menggulingkan pemerintahannya karena Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar yang diketahui di dunia.

Tekanan AS terhadap Caracas terus meningkat, mulai dari penutupan wilayah udara Venezuela secara tidak resmi, penambahan sanksi ekonomi, hingga perintah penyitaan kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump berulang kali mengancam akan melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba di kawasan tersebut, dengan menyebut aksi itu akan dimulai segera. Pernyataan pada Senin lalu dinilai sebagai indikasi awal dari ancaman tersebut.

Selain itu, sejak September, pasukan AS dilaporkan telah melakukan puluhan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur yang diklaim sebagai bagian dari operasi anti-narkoba.

Namun, pemerintah AS belum membeberkan bukti keterlibatan kapal-kapal tersebut, sementara militer AS menyebut sedikitnya 107 orang tewas dalam sedikitnya 30 serangan maritim yang telah dilakukan.