PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam latihan perang gabungan AS-Jepang yang sedang berlangsung, mengecam Tokyo karena menggunakan situasi global yang "membingungkan" untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang."

Dalam editorial yang diterbitkan pada hari Senin di Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Pyongyang mengkritik keras Pasukan Bela Diri Jepang karena berpartisipasi dalam latihan Resolute Dragon bersama Marinir AS.

Latihan militer gabungan yang sedang berlangsung antara Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Korps Marinir Amerika Serikat pada 20 Juni di Okinawa dan Kyushu, pulau-pulau utama di barat daya Jepang, dijadwalkan berakhir pada hari Selasa.

Korut Tuding Jepang Berubah Jadi Negara Perang, Apa Pemicunya?

1. Jepang Mempertajam Kemampuan Perangnya

Editorial KCNA mengatakan, dengan bantuan pasukan Amerika, Pasukan Bela Diri Jepang mempertajam "kemampuan invasi" mereka.

Editorial tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

"Jepang telah memperburuk situasi (keamanan) di kawasan tersebut dengan memperdalam hubungan militernya dengan AS."

2. Terus Menerus Menggelar Latihan Perang dengan AS

Editorial tersebut mengutip latihan perang militer gabungan AS-Jepang lainnya yang diberi kode nama Iron Fist, yang telah diadakan pada bulan Februari, sebagai langkah serupa yang bertujuan untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Disebutkan bahwa uji tembak rudal jarak jauh dalam kapasitas "preemptif" untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga selama partisipasi pertama Jepang dalam latihan militer multinasional yang dipimpin AS di kawasan Asia-Pasifik pada bulan April dan Mei merupakan bukti adanya rencana untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Editorial KCNA menyuarakan kekhawatiran tentang para pendukung perang di Tokyo yang memanfaatkan situasi global yang "membingungkan" saat ini untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang".

Editorial tersebut memperingatkan Jepang terhadap langkah tersebut, mengingatkannya tentang "akhir tragis" bagi negara-negara yang secara "sembrono" mengejar militerisasi.

3. Berlatih Menenggelamkan Kapal Musuh

Selama latihan gabungan Jepang-AS Resolute Dragon selama 10 hari, tentara Jepang dan Marinir AS melakukan latihan tembak langsung selama latihan perang pulau.

Dengan mengintegrasikan tembakan mereka, Jepang dan Amerika berlatih operasi pangkalan maju ekspedisi.

Operasi pangkalan maju ekspedisi melatih tentara untuk merebut dan mempertahankan pulau serta menenggelamkan kapal musuh.

Latihan militer gabungan multinasional terpisah dengan partisipasi pasukan Jepang, yang diberi kode nama Valiant Shield, dipimpin oleh Komando Indo-Pasifik AS, dimulai pada 22 Juni dan akan berakhir pada 1 Juli 2026.

China juga melihat latihan militer gabungan AS dengan sekutu regional sebagai upaya yang gagal untuk mempertahankan hegemoni Amerika yang semakin menipis.

SEOUL - Korea Utara melakukan uji coba prajurit drone dan senjata besar sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat kemampuan militernya dan memperkuat perbatasan selatannya di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.

Seoul mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka sedang membangun pasukan "prajurit drone" setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengamati uji coba tersebut sehari sebelumnya dan menyerukan agar negara itu mengadopsi "sikap ofensif yang mematikan dan destruktif," lapor kantor berita negara KCNA.

Korut Masih Andalkan Senjata Besar, Korsel Beralih ke 500.000 Prajurit Drone, Siapa Lebih Unggul?

1. Korut Membuat Musuh Korut Mengalami Ketakutan

Kim menuntut agar militer memastikan “musuh negaranya merasakan ketidaknyamanan dan ketakutan yang konstan” – aspek penting dari pencegahan perang – dan tidak berani menyerang.

Senjata yang diuji termasuk hulu ledak rudal balistik “misi khusus”, peluncur roket yang ditingkatkan dengan jangkauan tembak yang diperpanjang, dan meriam-howitzer swa-gerak, lapor kantor berita AP.

2. Rudal Korut Mampu Menimbulkan Kerusakan Fatal

KCNA mengatakan hulu ledak tersebut bertujuan untuk menimbulkan “kerusakan fatal pada target utama termasuk lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas listrik musuh”.

Kim mengatakan Pyongyang sedang mencari kemampuan “sangat presisi” dan jarak jauh dalam program senjatanya. Dia mengatakan hasilnya menunjukkan kemajuan yang telah dicapai Korea Utara dalam kemampuan menembaknya di sepanjang perbatasan selatannya.

Para analis menduga bahwa peningkatan tersebut bertujuan untuk memberi Korea Utara kemampuan untuk menyerang seluruh wilayah Korea Selatan.

Pyongyang telah berupaya memperkuat militernya sejak pembicaraan dengan AS terhenti pada tahun 2019.

Awal pekan ini, Kim mengatakan angkatan laut akan dilengkapi dengan senjata nuklir dan kapal perang yang lebih besar, dengan mengatakan ini akan memastikan negara tersebut siap untuk operasi yang "beragam dan efisien".

Kim Jong-un menanggapi upaya AS untuk memulai kembali diplomasi dengan mengatakan bahwa AS perlu mencabut tuntutannya agar Korea Utara membuang senjata nuklirnya.

3. Korsel Selalu Waspada dengan Ancaman Korut

Percepatan pengembangan militer Korea Utara yang diperintahkan telah membuat Korea Selatan waspada, dan berharap akan peningkatan dukungan dari AS.

Pekan lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengatakan kepadanya bahwa “sudah saatnya untuk memperhatikan masalah Korea Utara”.

Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk memperluas kapasitas drone secara besar-besaran, baik dari segi jumlah maupun jangkauan, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman militer dari Korea Utara.

4. Menyiapkan 500.000 Prajurit Drone

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back mengatakan militer berencana untuk melatih 500.000 “prajurit drone” yang akan mampu menggunakan drone seperti “senjata api pribadi”.

Ia mencatat ada kebutuhan mendesak untuk menanggapi lingkungan yang terus berkembang, dan mengatakan Pyongyang menerima bantuan teknologi dari Rusia.

Sementara itu, Presiden Lee mengumumkan rencana untuk mengembangkan lima perusahaan pertahanan senilai $650 juta pada tahun 2030.

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah berjanji untuk mempersenjatai kapal-kapal perang Pyongyang dengan senjata nuklir. Upaya ini akan menambah masalah bagi Amerika Serikat (AS) yang sudah lama ingin melucuti senjata nuklir rezim Kim.

Menurut laporan media pemerintah Korut, KCNA, janji Kim Jong-un disampaikan pada upacara peresmian kapal perusak Choe Hyon berbobot 5.000 ton di sebuah galangan kapal di pelabuhan barat Nampo baru-baru ini.

"Angkatan Laut ini berkembang menjadi Angkatan Laut yang lengkap, yang dilengkapi dengan sarana strategis karena program mempersenjatai Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan," kata Kim Jong-un.

Korea Utara meresmikan ambisinya untuk menjadi kekuatan nuklir pada tahun 2023 dengan menuliskannya ke dalam konstitusi. Pyongyang telah menolak seruan dari AS dan sekutunya; Korea Selatan, untuk denuklirisasi penuh Semenanjung Korea, yang menempatkan Kim Jong-un secara langsung bertentangan dengan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk kawasan tersebut.

Trump diduga telah meminta bantuan Presiden China Xi Jinping dalam masalah ini selama kunjungan kenegaraannya ke Beijing pada bulan Mei. Laporan media-media AS tentang pembicaraan tersebut menyatakan denuklirisasi sebagai tujuan bersama, tetapi ringkasan China tentang pertemuan puncak itu tidak mencantumkan posisi tersebut.

Awal bulan ini, selama kunjungan ke fasilitas pengayaan nuklir yang baru dibangun, Kim Jong-un berjanji akan memperluas kekuatan strategis Korea Utara secara eksponensial.

Dia juga mengungkapkan bahwa para ilmuwan nuklir Korea Utara telah menggandakan produksi material yang diperkaya dalam lima tahun terakhir.

Korea Utara memiliki setidaknya 60 hulu ledak nuklir, menurut perkiraan yang tersedia untuk umum, masih jauh di bawah persediaan Rusia dan AS, yang keduanya melebihi 5.000. Tetapi para peneliti percaya Korea Utara telah menghasilkan cukup material untuk hingga 90 hulu ledak.

"Saya percaya perkataan Kim Jong-un dan saudarinya, Kim Yo-jong, ketika mereka mengatakan tidak akan menyerahkan senjata nuklir mereka. Dan saya tidak yakin seberapa realistis komitmen Donald Trump terhadap denuklirisasi Korea Utara," kata Sean King, wakil presiden senior di perusahaan konsultan Park Strategies di New York, kepada Newsweek, Jumat (26/6/2026).

"Saya pikir yang terbaik yang dapat diharapkan Amerika saat ini hanyalah mengelola masalah ini. Selama rezim Kim berkuasa, senjata nuklir Pyongyang akan tetap ada," kata King.

Korea Utara mengumumkan pembangunan kapal perang Choe Hyon 18 bulan lalu dan meluncurkannya pada April 2025. Kapal kedua dari kelas kapal perusak tersebut, Kang Kon, terbalik bulan berikutnya selama peluncuran di galangan kapal Hambuk di Chongjin di pantai timur Korea Utara. Kapal itu kemudian ditegakkan kembali oleh para insinyur.

Pyongyang akan mendanai setidaknya empat kapal perusak kelas Choe Hyon untuk Angkatan lLaut, tetapi Kim Jong-un menginginkan kapal yang lebih besar dan lebih kuat, termasuk kelas kapal penjelajah 10.000 ton, katanya kepada para pelaut pada upacara di Nampo.

“Sekarang kita dapat menegaskan bahwa tidak ada hambatan teknologi yang tidak dapat diatasi bagi kita dalam membangun dan meluncurkan kapal perusak dan kapal penjelajah dari berbagai kelas,” katanya.

Namun, Kim Jong-un menambahkan bahwa kurangnya pangkalan untuk menambatkan kapal perang besar saat ini merupakan suatu kekhawatiran.

“Di masa lalu tidak ada kebutuhan akan pangkalan seperti itu,” kata Kim Jong-un, menambahkan; "Sekarang membangun pangkalan Angkatan Laut modern adalah tugas yang mendesak dan penting.”

Angkatan Laut yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir dan Angkatan Darat yang dilengkapi dengan rudal hipersonik telah lama menjadi daftar keinginan Kim Jong-un, bersamaan dengan satelit mata-mata dan rudal balistik antarbenua.

Amerika Serikat (AS) mengizinkan kembali penjualan minyak Iran di tengah berlangsungnya negosiasi menuju perjanjian damai permanen antara Washington dan Teheran.

Kementerian Keuangan AS pada Senin (22/6) mengeluarkan lisensi umum yang memperbolehkan penjualan minyak mentah, produk petrokimia, dan produk minyak bumi asal Iran hingga 21 Agustus 2026.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam pelonggaran sanksi AS terhadap Iran dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai imbalannya, Iran disebut berkomitmen membuka akses inspeksi nuklir internasional dan menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dunia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan kemajuan pembicaraan yang sedang berlangsung di Swiss.

"Dalam kerangka kesepakatan ini, Kementerian Keuangan menerbitkan lisensi umum sementara selama 60 hari yang mengizinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran," ujar Bessent melalui media sosial X, melansir Reuters.

Lisensi tersebut juga memungkinkan minyak Iran masuk ke wilayah AS jika diperlukan untuk menyelesaikan proses penjualan, pengiriman, atau pembongkaran muatan. Padahal, AS praktis tidak lagi mengimpor minyak Iran sejak sanksi diberlakukan pascarevolusi Iran pada 1979.

Berdasarkan nota kesepahaman yang diteken pekan lalu antara Washington dan Teheran, AS juga sepakat memberikan pengecualian terhadap ekspor minyak mentah Iran, produk turunannya, hingga berbagai layanan pendukung seperti transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi.

Bahkan, pembayaran untuk transaksi tersebut diperbolehkan menggunakan mata uang dolar AS.

Meski demikian, lisensi itu tidak berlaku bagi sejumlah wilayah dan negara yang masih berada dalam pembatasan AS, termasuk Korea Utara, Kuba, dan Crimea.

Kebijakan tersebut muncul di tengah upaya kedua negara mencapai kesepakatan damai permanen setelah konflik yang berlangsung selama hampir empat bulan.

Mediator internasional menyebut putaran pertama perundingan yang digelar di Swiss menghasilkan kemajuan yang cukup positif. Pembicaraan itu berlangsung berdasarkan nota kesepahaman yang disepakati pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen Iran untuk menjamin lalu lintas kapal tetap terbuka di Selat Hormuz serta memberikan akses kepada inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pengawasan terhadap program nuklirnya.

Selat Hormuz menjadi isu krusial dalam negosiasi karena jalur tersebut merupakan salah satu rute pelayaran energi paling penting di dunia.

Ketegangan sempat meningkat ketika Iran melakukan blokade di kawasan tersebut yang kemudian direspons AS dengan memblokade sejumlah pelabuhan Iran.

Hal tu sempat mendorong lonjakan harga minyak global. Namun setelah tercapainya kesepakatan sementara antara kedua negara, harga minyak kembali turun ke level terendah sejak sebelum perang pecah pada akhir Februari lalu.

Sebelum sanksi diperketat kembali pada 2018, sejumlah negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, Italia, Yunani, Taiwan, dan Turki merupakan pembeli utama minyak Iran.

Dalam beberapa tahun terakhir, kilang-kilang independen di China menjadi pembeli terbesar minyak Iran karena mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan minyak dari negara lain.

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengatakan bahwa menjalankan posisi negaranya sebagai negara nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi keamanan global yang tidak dapat diprediksi dan rumit. Pernyataan tersebut dipublikasikan kantor berita negara Korut, KCNA, pada Selasa (23/6/2026).

“Insiden dan peristiwa yang tak terbayangkan dan mengejutkan terjadi karena keserakahan seperti gangster dari kekuatan hegemonik, yang membuat konfrontasi di seluruh dunia menjadi lebih keras," kata Kim Jong-un, menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas memburuknya pertumpahan darah di Eropa dan Asia Barat.

Kim Jong-un, menurut KCNA, menyampaikan pernyataannya dalam pertemuan Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa, yang dimulai pada hari Sabtu dan berakhir pada hari Senin.

Kim Jong-un menuduh AS dan Korea Selatan membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea semakin berbahaya dengan terus meningkatkan postur nuklir gabungan mereka, yang satu-satunya tujuannya, katanya, adalah untuk menyerang Korea Utara.

“Untuk terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir...dan untuk sepenuhnya menjalankan posisi negara senjata nuklir adalah cara yang paling tepat dan unik untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi dan semakin rumit dalam berbagai cara,” tulis KCNA, mengutip pernyataan Kim Jong-un.

KCNA tidak menjelaskan tindakan spesifik terkait persenjataan nuklir negara itu yang mungkin akan diambil.

Kim Jong-un juga memerintahkan peningkatan senjata konvensional dan percepatan pembangunan kapal penjelajah rudal strategis berbobot 10.000 ton.

Korea Utara telah menentang serangkaian sanksi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan AS antara tahun 2006 dan 2017 yang melarang Pyongyang mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik untuk mengirimkannya. Sikapnya telah membuat khawatir kekuatan-kekuatan regional.

Korea Utara telah menyatakan dirinya sebagai negara nuklir dan mengatakan tidak ada yang akan meyakinkannya untuk meninggalkan senjata atomnya, meskipun telah bertahun-tahun dilakukan upaya diplomatik oleh AS, China, dan Korea Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan kembali memusatkan perhatian pada isu nuklirKorea Utara setelah Washington mencapai kesepakatan terkait Iran.

Dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026), sinyal tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan dimulainya kembali diplomasi antara Washington dan Pyongyang yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kebuntuan.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengungkapkan, Trump menyampaikan secara langsung keinginannya untuk kembali menangani masalah Korea Utara saat pertemuan makan malam para pemimpin negara G7 pada Jumat (20/6/2026).

Menurut Lee, Trump menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali membahas program nuklir Pyongyang.

“Telah tiba waktunya untuk memperhatikan masalah Korea Utara,” kata Lee menirukan pernyataan Trump dalam konferensi pers.

Dalam pertemuan tersebut, Lee juga menyampaikan kepada Trump bahwa efektivitas sanksi terhadap Korea Utara semakin berkurang, terutama setelah hubungan militer Pyongyang dan Moskow semakin erat. Menurut Lee, dukungan Rusia telah memberikan keuntungan strategi bagi rezim Kim Jong Un.

“Bahkan bantuan kecil dari Rusia sudah sangat membantu Korea Utara,” ujar Lee.

Perkembangan geopolitik di Semenanjung Korea belakangan memang menunjukkan perubahan yang signifikan. Kim Jong Un mempererat hubungan dengan Rusia dengan mengirimkan pasukan dan amunisi untuk mendukung perang di Ukraina.

Pada saat yang sama, Pyongyang juga meningkatkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi terbaru, isu denuklirisasi Korea Utara bahkan tidak lagi menjadi fokus utama, sesuatu yang oleh sejumlah analis dipandang sebagai bentuk penerimaan diam-diam terhadap status nuklir Pyongyang.

Korea Utara telah menyatakan dirinya sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah" sejak kegagalan perundingan antara Trump dan Kim di Hanoi pada tahun 2019.

Sejak saat itu, Pyongyang terus meningkatkan kapasitas persenjataannya, termasuk dengan membangun fasilitas baru untuk memproduksi bahan bakar senjata nuklir.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump tercatat tiga kali bertemu Kim Jong Un dalam upaya mencapai kesepakatan denuklirisasi. Meski hubungan pribadi keduanya sempat mencair, termasuk ketika Trump menyatakan dirinya dan Kim 'jatuh cinta', diplomasi tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang konkret.

Upaya Trump untuk kembali membuka dialog juga belum menghasilkan hasil. Tahun lalu, Trump menyatakan dirinya '100%' terbuka untuk kembali bertemu Kim. Namun, hingga kini, tawaran tersebut belum mendapat tanggapan dari Pyongyang.

Pada Sabtu (20/6/2026), Trump bahkan mengunggah foto lama pertemuannya dengan Kim di Singapura pada 2018 tanpa menyertakan keterangan apa pun, memicu spekulasi mengenai kemungkinan dimulainya kembali diplomasi AS-Korea Utara.

JAKARTA - Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Utara (Korut) pekan lalu dinilai memiliki makna strategis yang lebih luas dibanding sekadar pertemuan bilateral antara dua negara bertetangga.

Analis geopolitik yang berbasis di Taipei, Aadil Brar, menilai kunjungan pertama Xi ke Pyongyang dalam sekitar tujuh tahun terakhir merupakan upaya Beijing untuk memperkuat kembali pengaruhnya terhadap Korea Utara di tengah semakin eratnya hubungan Pyongyang dengan Rusia.

Kunjungan yang diumumkan hanya beberapa hari sebelumnya itu diawali dengan penyambutan meriah, termasuk penghormatan militer, anak-anak yang memberikan bunga, serta spanduk bertuliskan “persahabatan yang tak terpatahkan".

“Simbolisme tersebut menunjukkan pentingnya kunjungan Xi bagi kedua negara,” ujar Brar, seperti dikutip dari Taipei Times, Senin (15/6/2026).

Dia menilai tekanan politik yang mendorong pertemuan itu sebenarnya telah berkembang selama berbulan-bulan.

“Semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan Rusia, termasuk kerja sama militer yang membantu menopang ekonomi Pyongyang di tengah tekanan sanksi, secara bertahap mengurangi pengaruh Beijing terhadap Kim Jong-un,” tutur Brar, merujuk pada pemimpin tertinggi Korut.

Karena itu, kunjungan Xi disebut sebagai upaya untuk membalikkan tren tersebut dan menegaskan kembali posisi China sebagai mitra paling penting bagi Korea Utara.

Aliansi AS di Asia Timur

Menjelang kedatangannya di Pyongyang, Xi juga menerbitkan artikel di surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun.

Dalam artikel tersebut, Xi menyerukan perlawanan terhadap hegemoni, otoritarianisme, dan berbagai upaya yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

“Kita harus menentang hegemoni, otoritarianisme, dan segala upaya maupun konspirasi untuk menghidupkan kembali militerisme yang membahayakan keamanan dan stabilitas regional,” ujar Xi.

Menurut Brar, pernyataan tersebut secara langsung ditujukan kepada meningkatnya postur pertahanan Jepang, tetapi juga mencerminkan pandangan Beijing terhadap sistem aliansi Amerika Serikat di Asia Timur.

Dia menilai China semakin melihat Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Taiwan sebagai bagian dari satu tantangan strategis yang saling terkait.

Meski Taiwan bukan agenda utama dalam pertemuan Xi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Brar menilai pulau tersebut tetap menjadi bagian penting dari konteks regional yang sedang dibentuk Beijing.

Dia mengutip pandangan Sydney Seiler dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menilai Xi ingin menunjukkan peran kepemimpinan global yang dinamis, terutama dalam kelompok negara yang terdiri dari China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Hubungan Bilateral dan Dimensi Nuklir

Menurut Brar, pertemuan tersebut juga mengirimkan pesan yang lebih luas mengenai siapa yang sedang membangun dan mengoordinasikan aliansi politik di Asia.

Selama bertahun-tahun, pengaruh China terhadap Korea Utara sebagian besar bertumpu pada status Beijing sebagai pendukung utama Pyongyang.

Namun posisi tersebut, menurut Brar, kini mulai menghadapi tantangan.

Kim Jong-un disebut berhasil memanfaatkan hubungan dengan Rusia untuk memperoleh bantuan ekonomi dan pengakuan politik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada persetujuan China.

“Beijing ingin menunjukkan bahwa bahkan Korea Utara yang lebih independen tetap melihat manfaat untuk tetap dekat dengan China,” ungkap Brar.

Dia menilai hal itu penting karena Beijing memandang Asia Timur bukan sebagai kumpulan hubungan bilateral yang terpisah, melainkan sebagai arena persaingan strategis yang lebih besar dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Brar juga menyoroti dimensi nuklir yang berkembang menjelang pertemuan tersebut.

Beberapa hari sebelum kunjungan Xi, Korea Utara mengungkap fasilitas pengayaan uranium baru, sementara Kim Jong-un mengumumkan rencana memperluas kekuatan nuklir negaranya secara eksponensial.

Menurut Brar, apabila China secara diam-diam menerima status nuklir Korea Utara sebagai harga politik untuk menjaga hubungan yang erat, hal itu dapat menunjukkan kesediaan Beijing untuk mengakomodasi realitas yang berpotensi mengganggu stabilitas demi mempertahankan kohesi politik dengan sekutunya.

“Kalkulasi seperti itu tidak terbatas pada Semenanjung Korea,” katanya.

Kepentingan Strategis China

Brar juga menyoroti urutan agenda diplomatik Xi yang datang ke Pyongyang setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut dia, urutan tersebut kemungkinan bukan kebetulan.

“Hal ini memungkinkan Beijing menampilkan dirinya sebagai pusat dari tatanan diplomatik alternatif yang mampu berinteraksi dengan Washington, berkoordinasi dengan Moskow, dan sekaligus memperkuat hubungan politik dengan Pyongyang,” sebut Brar.

Dia menilai pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa China mampu mengelola berbagai hubungan strategis secara bersamaan dan melakukannya dari posisi yang lebih proaktif.

Dalam konteks Taiwan, Brar mengatakan setiap langkah Beijing untuk memperkuat lingkungan strategis regionalnya memiliki implikasi tersendiri.

Menurutnya, hubungan yang lebih stabil dengan Rusia dan Korea Utara dapat memberi China ruang politik yang lebih besar untuk memusatkan perhatian pada isu Taiwan.

Meski demikian, Brar menegaskan bahwa perkembangan tersebut tidak serta-merta membuat konflik militer menjadi lebih dekat.

“Ini tidak membuat perang menjadi lebih dekat atau mengubah keseimbangan militer secara langsung,” ucapnya.

Namun, Brar menilai pola yang muncul menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar bereaksi terhadap perkembangan kawasan, melainkan secara aktif membentuk lingkungan politik dan diplomatik yang mendukung kepentingan strategisnya.

“Kunjungan Xi ke Pyongyang berakhir dalam dua hari. Namun pekerjaan politik yang menjadi bagian dari kunjungan itu masih terus berlangsung,” pungkas Brar.

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) yang dipimpin Kim Jong-un marah setelah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan rudal canggih ke Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai "ekspor perang", memperingatkan bahwa langkah tersebut akan memperdalam ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan KCNA, Sabtu (13/6/2026), seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Washington dan Seoul secara sistematis memperketat kolusi dan hubungan militer mereka untuk mendorong ketegangan di Semenanjung Korea dan sekitarnya ke titik ekstrem.

“Ekspor senjata AS adalah ekspor perang, dan impor senjata Amerika berarti menumpuk ketegangan dan konfrontasi,” kata pejabat itu, mengecam apa yang digambarkan Pyongyang sebagai upaya AS dan Korea Selatan untuk memperluas kemampuan militer dengan mengorbankan stabilitas regional.

Pernyataan tersebut menyusul persetujuan Departemen Luar Negeri AS atas penjualan paket senjata senilai hampir USD300 juta ke Korea Selatan, yang mencakup 70 rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih AIM-120C-8 dan peralatan terkait. Washington mempromosikan penjualan tersebut sebagai upaya memajukan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan AS, meskipun kesepakatan tersebut masih menunggu peninjauan Kongres.

Pyongyang mencatat bahwa Washington telah menyetujui beberapa paket senjata lain untuk Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk helikopter Angkatan Laut, helikopter serang, dan bom berpemandu senilai miliaran dolar, dan menunjuk pada perjanjian pertahanan 2025 di mana Seoul berjanji untuk membeli peralatan militer AS senilai USD25 miliar pada tahun 2030.

Menurut Pyongyang, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengubah Korea Selatan menjadi "pos terdepan konfrontasi yang intens" dan mengeklaim bahwa penjualan senjata AS di seluruh wilayah, termasuk ke Jepang dan Taiwan, memicu ketegangan di Asia-Pasifik.

“Mengingat upaya provokatif AS dan sekutunya untuk membangun angkatan bersenjata mereka, posisi jelas DPRK adalah untuk menghilangkan ancaman baru dengan terus meningkatkan dan memperkuat pencegahan pertahanan diri,” kata pejabat itu, yang menggunakan singkatan nama resmi Korut; Democratic People's Republic of Korea.

Dia memperingatkan bahwa Pyongyang akan mengintensifkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan militer regional dan menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.

Korea terpecah pada akhir Perang Dunia II, dan keretakan tersebut menjadi permanen setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian perdamaian, sehingga kedua pihak secara teknis masih dalam keadaan perang.

AS mempertahankan hampir 30.000 tentara di Korea Selatan, memberikan perlindungan nuklir kepada sekutunya, dan secara teratur melakukan latihan militer gabungan dengan Seoul. Washington dan Seoul menggambarkan langkah-langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan dan pencegahan.

Pyongyang memandang kehadiran militer AS, latihan gabungan, dan penempatan regional sebagai tindakan permusuhan dan telah lama berpendapat bahwa kerja sama militer AS-Korea Selatan sama dengan persiapan perang.

Korea Utara secara rutin menguji dan meluncurkan senjata baru, menggambarkan peningkatan kekuatan militernya sebagai respons terhadap tekanan dari Washington dan sekutu regionalnya. Mereka menggambarkan program nuklir dan rudal mereka sebagai pencegahan penting terhadap campur tangan asing, dengan bersikeras bahwa program tersebut murni defensif dan dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima kredensial sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, mulai dari Korea Utara hingga Qatar di Istana Negara pada hari ini Selasa (9/6/2026).

Deretan duta besar negara-negara sahabat yang diterima kredensialnya oleh Prabowo hari ini antara lain:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;
2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Negara Qatar untuk Republik Indonesia;
3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;
4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;
5. Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;
6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Portugal untuk Republik Indonesia;
7. Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Panama untuk Republik Indonesia;
8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;
9. Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa secara tradisional, dalam penyerah kredensial para duta besar masing-masing negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu terdapat ramah tamah secara informal.

"Jadi yang kami lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar, yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa Presiden, bisa Raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing," ujarnya.

Sementara, dalam ramah tamah itu menurut Havas, Prabowo menyampaikan rasa senangnya atas kehadiran para duta besar negara sahabat.

"Beliau [Presiden Prabowo] juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri, bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini, agar-agara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan," ujarnya.

Adapun, Havas menjelaskan bahwa secara tradisi, duta besar tidak menyampaikan substansi. Biasanya, para duta besar itu menyampaikan salam dari kepala negaranya.

"Jadi, satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia," tuturnya.

Sehari sebelumnya, pada Senin (8/6/2026), Prabowo pun telah menerima kredensial delapan duta besar negara-negara sahabat, mulai dari Filipina hingga Palestina di Istana Negara.

Sebanyak delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Prabowo pada kemarin, antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;
2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;
3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;
4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;
5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;
6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;
7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan
8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

PYONGYANG - Bagi pemimpin China Xi Jinping, Korea Utara adalah tetangga yang tidak dapat dikendalikan oleh China dan tidak mampu untuk dilepaskan. Kedua pihak sering menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan yang "ditempa dalam darah", merujuk pada Perang Korea.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpercayaan telah memper strained hubungan. Dan sekarang Beijing mencoba untuk menegaskan kembali pengaruhnya atas mitra yang vital secara strategis namun sangat tidak dapat diprediksi.

Menjaga Persahabatan atau Menebar Pengaruh, 6 Alasan Xi Jinping Berkunjung ke Korut

1. China Ingin Stabilitas

China menginginkan stabilitas di perbatasannya dan pengaruh di Pyongyang, tetapi tanpa terseret ke dalam krisis yang dipicu oleh ambisi nuklir Korea Utara.

Jadi kunjungan Xi minggu ini - ia tiba di Pyongyang pada hari Senin - kemungkinan besar bukan tentang persahabatan, tetapi lebih tentang pengaruh.

Seoul yakin Xi Jinping mungkin akan mencoba memposisikan China sebagai mediator antara Korea Utara dan Amerika Serikat, tetapi Beijing mungkin memiliki motif lain.

2. Korut Makin Mesra dengan Rusia

Sumber diplomatik Barat mengatakan kepada BBC bahwa China semakin khawatir tentang kemitraan yang berkembang antara Pyongyang dan Moskow.

Setelah bertemu dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin pekan lalu, Xi mungkin ingin memastikan bahwa ia juga mengendalikan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, terutama karena Beijing meningkatkan kehadirannya di panggung global.

3. Mencairkan Hubungan yang Dingin

Pendinginan hubungan antara Beijing dan Pyongyang terlihat, meskipun halus.

Mereka hampir tidak memperingati ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik pada Oktober 2024. Pesan publiknya pun minim.

Duta Besar China tidak menghadiri perayaan pendirian Korea Utara bulan sebelumnya. Tidak ada pertukaran tingkat senior sepanjang tahun, sebuah kontras yang mencolok dengan hubungan Pyongyang yang semakin hangat dengan Moskow.

Kedekatan yang semakin meningkat dengan Rusia telah membuat Beijing gelisah.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Korea Utara telah memperluas kerja sama militer dengan Putin, yang berpuncak pada pakta pertahanan bersama yang ditandatangani selama kunjungan Putin ke Pyongyang pada tahun 2024.

Menurut investigasi BBC, sekitar 2.300 tentara Korea Utara telah tewas dalam pertempuran untuk Rusia melawan Ukraina. Pyongyang juga dituduh memasok amunisi untuk upaya perang Rusia sebagai imbalan atas minyak dan bantuan, sebuah perkembangan yang telah membuat Washington dan sekutunya khawatir, dan diam-diam membuat China gelisah.

"China ingin memastikan bahwa kepentingannya terhadap Korea Utara terlindungi pada saat konvergensi cepat antara Moskow dan Pyongyang," tambah Ankit Panda, seorang spesialis kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace.

4. Mengurangi Dominasi Rusia di Korut

China hanya memiliki satu perjanjian pertahanan formal, dan itu dengan Korea Utara.

Jadi Beijing tidak mungkin menyambut skenario di mana Rusia menjadi pengaruh dominan di Pyongyang. Kim yang lebih percaya diri dan kurang bergantung akan berarti berkurangnya pengaruh China.

Beijing telah menanggapi dengan mencoba mengatur ulang hubungan tersebut. Akhir tahun lalu, Xi mengundang Kim ke parade militer di Beijing, menempatkannya secara menonjol di sisinya bersama Putin.

Itu adalah pertemuan puncak formal pertama mereka dalam enam tahun. Xi memuji keduanya sebagai "tetangga yang baik, teman yang baik, dan rekan seperjuangan yang terikat oleh takdir bersama", dan menyerukan koordinasi strategis yang lebih erat. Yang sangat mencolok adalah tidak adanya penyebutan persenjataan nuklir Korea Utara dalam pernyataan publik.

Beijing memiliki "perasaan campur aduk" tentang kemitraan yang berkembang antara Pyongyang dan Moskow, kata Lee Seong-hyon, seorang sarjana tamu di Pusat Asia Universitas Harvard.

Di satu sisi, kemitraan tersebut "mengalihkan perhatian Washington dan mempersulit strategi AS di berbagai bidang, yang secara tidak langsung menguntungkan China," kata Lee.

Namun, ia menambahkan, perluasan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara dapat memicu respons militer trilateral yang lebih kuat dari AS, Jepang, dan Korea Selatan, yang akan membuat Beijing khawatir.

Itulah juga mengapa China tidak mendukung program nuklir Pyongyang - karena itu akan meningkatkan keterlibatan AS di kawasan tersebut dan aliansinya di sini.

Tetapi China juga tidak menghadapi masalah ini secara langsung. Pada tahun 2022, China dan Rusia memveto resolusi PBB yang dipimpin AS untuk memberlakukan sanksi baru atas uji coba rudal Korea Utara.

Jika China mengambil sikap tegas terhadap program nuklir Pyongyang, "ini hanya akan mendorong Korea Utara lebih dekat ke pelukan Putin," kata Victor Cha, presiden departemen kebijakan luar negeri di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

5. Meningkatkan Hubungan Ekonomi

Namun Kim juga tidak mampu mengasingkan sumber bantuan terbesarnya.

Sekitar USD2,3 miliar (£1,7 miliar) tahun lalu, level tertinggi dalam enam tahun. Layanan kereta penumpang antara Beijing dan Pyongyang dimulai kembali awal tahun ini setelah jeda enam tahun.

Para analis mengatakan ini juga merupakan upaya terencana oleh Beijing untuk menarik Pyongyang kembali ke orbitnya.

Bagi Kim, ini adalah pilihan pragmatis. Jika perang di Ukraina berakhir, kebutuhan Rusia akan dukungan Korea Utara dapat berkurang. Dan tidak seperti Putin yang terisolasi, Xi telah menyambut para pemimpin dunia ke Beijing.

Jadi Kim perlu memastikan dia tidak bergantung pada mitra yang melemah.

Tetapi hubungan ini bermasalah sejak awal.

Kim mewarisi kekuasaan dengan prioritas yang berbeda dari ayahnya. Sementara Kim Jong Il berulang kali mengunjungi China dan mengandalkan dukungan Beijing, putranya bergerak cepat untuk mempercepat program nuklir Korea Utara. Dalam enam tahun pertamanya berkuasa, Kim mengawasi sekitar 90 uji coba rudal balistik dan empat ledakan nuklir—lebih banyak daripada gabungan uji coba ayah dan kakeknya.

Hal ini membuat Beijing khawatir. Kemudian eksekusi paman Kim, Jang Song Thaek, yang dipandang China sebagai tokoh penstabil, memperdalam keretakan.

Xi menanggapi dengan sinyal diplomatik yang jarang terjadi, mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2014 sebelum bertemu Kim: sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai penghinaan.

Korea Utara menanggapi dengan menyebut China sebagai "pengkhianat dan musuh kami."

Baru pada tahun 2018, ketika sanksi atas program nuklirnya mulai terasa dampaknya, Kim melakukan perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui.

Ia menaiki kereta lapis baja dan menuju Beijing. Pertemuan itu menandai awal dari penyesuaian yang hati-hati.

Kim kemudian bertemu dengan para pemimpin AS dan Korea Selatan, tetapi selalu setelah berkonsultasi dengan China. Pesannya jelas: Pyongyang tidak akan bernegosiasi tanpa dukungan Beijing.

6. Menjaga Penyangga Utama

Saat ini, Korea Utara berfungsi sebagai penyangga sekaligus beban bagi China. Negara itu menjaga jarak dengan pasukan AS, tetapi uji coba senjatanya meng destabilisasi kawasan tersebut.

Sementara itu, Kim menginginkan perlindungan China - tanpa kendali China.

Kedua pihak tidak sepenuhnya mempercayai satu sama lain. Tetapi untuk saat ini, mereka berdua percaya bahwa mereka membutuhkan satu sama lain dan itu cukup untuk membuat mereka terus berbicara.

Bisnis.com, JAKARTA - China dan Korea Utara dikabarkan tengah memperkuat hubungan kedua negara dengan kedatangan Presiden China Xi Jinping di Pyongyang pada hari Senin, waktu setempat.

Dilansir dari Fox News, ini adalah kunjungan pertama Xi ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir.

Para ahli mengatakan kunjungan ini kemungkinan bertujuan untuk menegaskan kembali pengaruh unik China atas Korea Utara sebagai imbalan atas pemberian manfaat ekonomi dan politik.

Laporan menyebut bahwa Xi dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan puncak pertama mereka sejak September.

Saat itu, mereka bertemu di Beijing setelah menyaksikan parade militer bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin asing lainnya.

Tidak ada agenda spesifik yang disebutkan, tetapi para ahli asing memperkirakan pertemuan tersebut akan berdampak signifikan pada hubungan bilateral dan banyak hal lainnya.

Hal tersebut lantaran kedua pihak berupaya untuk sepenuhnya memulihkan aliansi tradisional mereka di tengah perselisihan terpisah dengan pemerintah AS.

Kunjungan Xi ini dilakukan setelah pertemuan puncak berturut-turutnya dengan Presiden AS Donald Trump dan Putin di Beijing bulan lalu. Xi berencana bertemu Trump lagi untuk kunjungan ke AS pada bulan September.

Hubungan China dan Korut

Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah menjadi jalur ekonomi vital dan pendukung diplomatik utama bagi Korea Utara.

Tiongkok telah menahan diri untuk tidak sepenuhnya menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara dan mengirimkan bantuan rahasia untuk mendukung negara tetangganya yang miskin tersebut.

Tahun ini menandai 65 tahun sejak kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan bersama.

Meskipun demikian, muncul pertanyaan tentang hubungan mereka dalam beberapa tahun terakhir, karena Korea Utara memprioritaskan kerja sama dengan Rusia dengan memasok pasukan dan senjata untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

Para ahli memperingatkan bahwa memulihkan pengaruh eksklusif China atas Korea Utara akan memberi Xi pengaruh terhadap Trump, yang telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk memulai kembali diplomasi dengan Kim.

Para analis mengatakan Xi kemungkinan akan menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Kim seperti pengiriman beras dan pupuk.

Menurut para ahli, Xi mungkin juga menghindari isu denuklirisasi Korea Utara, yang ingin mencapai pengakuan internasional sebagai negara pemilik senjata nuklir, sebagai cara untuk menyerukan pencabutan sanksi PBB terhadap Korea Utara.

PYONGYANG - Hubungan antara China dan Korea Utara berada pada "titik awal sejarah baru," kata Presiden Xi Jinping pada hari Senin dalam sebuah komentar yang diterbitkan di media pemerintah negara tetangga tersebut sebelum kedatangannya di Pyongyang untuk pertemuan puncak yang jarang terjadi dengan pemimpin Kim Jong Un.

Kebijakan China yang teguh adalah mengembangkan hubungan dengan Korea Utara dan keduanya akan memperkuat pertukaran di semua bidang, kata Xi di surat kabar Rodong Sinmun menjelang kunjungan yang dianggap penting karena ini adalah perjalanan internasional pertamanya tahun ini.

"Kita harus menentang hegemoni, otoritarianisme, dan semua upaya serta konspirasi untuk menghidupkan kembali militerisme yang membahayakan keamanan dan stabilitas regional," tambah Xi dalam upaya Beijing untuk mendekatkan Pyongyang, dilansir CNA.

Xi diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Kim selama kunjungan dua hari tersebut, kunjungan pertamanya dalam tujuh tahun ke negara tetangga China yang tertutup itu, pada saat ekonominya, yang diperkuat oleh pertumbuhan perdagangan dan hubungan militer dengan Rusia, dapat meningkatkan kepercayaan diri Kim dalam pembicaraan.

"Kunjungan beliau adalah tentang menjaga tradisi tetap hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari kunjungan terakhirnya," kata John Delury, seorang peneliti senior di Asia Society, dalam sebuah unggahan di X.

Komentar Xi merayakan "persahabatan tradisional" antara Beijing dan Pyongyang, dan menekankan kerja sama strategis dan sosialisme di seluruh acara, tambah Delury.

Xi juga berjanji untuk bekerja sama dengan Korea Utara untuk mempromosikan multilateralisme yang adil dan tertib serta globalisasi ekonomi inklusif untuk memberi manfaat bagi dunia, menambahkan bahwa perdamaian dan stabilitas regional jangka panjang adalah tujuan bersama kedua negara.

Bendera kedua negara berjejer di jalan-jalan utama ibu kota Korea Utara dalam sebuah video singkat yang dirilis oleh kantor berita resmi Xinhua, yang menambahkan bahwa spanduk selamat datang untuk Xi menghiasi bangunan-bangunan penting.

Xi terbang keluar dari ibu kota China dengan pesawat khusus pada hari Senin, kata Xinhua, didampingi oleh istrinya Peng Liyuan, kepala stafnya Cai Qi, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Xi menjamu Kim dan para pemimpin lainnya tahun lalu dalam parade militer besar-besaran di Beijing, di mana ia berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sejak itu Pyongyang telah melanjutkan penyeberangan di perbatasan China dan meningkatkan pertukaran yang dibekukan selama pandemi COVID-19, sementara Air China memulihkan penerbangan antara kedua ibu kota pada bulan Maret.

Menjelang kedatangan Xi, Pyongyang berusaha menunjukkan kekuatannya dengan mengungkap rencana pembangunan kapal perusak angkatan laut berbobot 10.000 ton dan menegaskan kembali statusnya sebagai negara bersenjata nuklir.

Kunjungan kenegaraan Xi selama dua hari ke Pyongyang adalah perjalanan pertamanya ke ibu kota Korea Utara dalam hampir tujuh tahun, karena Beijing berupaya memperkuat hubungan antara sekutu tradisional tersebut.

Kunjungan ini dilakukan setelah ia menjadi tuan rumah pertemuan puncak terpisah dengan para pemimpin Rusia dan Amerika Serikat.

Pembicaraan antara Xi dan Kim diperkirakan akan mencakup hubungan ekonomi dan isu-isu internasional, serta cara-cara untuk berkoordinasi antara Pyongyang, Beijing, dan Moskow.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pertemuan puncak tersebut akan menyaksikan pertukaran pandangan antara kedua pemimpin tentang isu-isu bilateral dan bersama.

Ketegangan di Asia Barat meningkat akibat perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran dan sekutunya.

Presiden Rusia Putin dan Presiden China Xi Jinping bersama-sama mengecam perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran.

Presiden Rusia dan China telah mengutuk perang agresi AS-Israel baru-baru ini terhadap Iran.

Namun, tidak ada agenda spesifik yang disebutkan.

Para ahli asing memperkirakan pertemuan tersebut akan memiliki dampak besar pada hubungan bilateral dan di luar itu, karena keduanya berupaya untuk sepenuhnya memulihkan aliansi tradisional mereka dalam menghadapi konfrontasi terpisah dengan AS.

Sebelum kunjungan Xi, Korea Utara pada hari Minggu dengan tegas menolak klaim AS bahwa Washington dan Beijing memiliki tujuan bersama untuk melucuti senjata nuklir Semenanjung Korea.

Saudari Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengatakan negara itu akan terus memperluas persenjataan nuklirnya dalam menghadapi ancaman yang dipimpin AS.

Ia menepis sebagai “informasi palsu” pengumuman AS bahwa Presiden AS Donald Trump dan Xi Jinping telah mengkonfirmasi tujuan bersama mereka untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara dalam pertemuan puncak mereka di Beijing bulan lalu.

“Beberapa pejabat di Amerika Serikat gagal terbangun dari mimpi-mimpi pelarian dan anachronistik mereka.”

Korea Utara telah berfokus pada perluasan persenjataan nuklirnya sejak diplomasi berisiko tinggi pemimpin Korea Utara dengan Trump gagal pada tahun 2019.

Militer Korea Utara telah memperkuat diri, meningkatkan kemampuannya melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutu regionalnya.

Mereka telah mengembangkan teknologi nuklir dan rudal mereka dengan bantuan Rusia dan sebagai imbalannya menyumbangkan pasukan untuk kampanye militer Moskow di Ukraina.

Mereka juga mengumumkan rencana untuk memperluas kapasitas produksi rudal mereka hingga dua setengah kali lipat selama 5 tahun ke depan serta memodernisasi armada kapal perusak mereka sebagai bagian dari peningkatan rencana pencegahan secara keseluruhan.