Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) menguntungkan seorang trader di Polymarket. Seorang trader yang tidak diketahui identitasnya meraup keuntungan sekitar US$410.000 setelah memasang taruhan jika Maduro akan dilengserkan dari jabatannya.

Melansir Reuters, akun tersebut di Polymarket sebelumnya membangun posisi dalam kontrak yang terkait dengan pelengseran Nicolás Maduro, ketika peluangnya masih dinilai kecil. Akun tersebut memulai taruhan sekitar US$34.000 sebelum penangkapan Maduro.

Nilai taruhan tersebut melonjak tajam setelah munculnya kabar penangkapan Maduro oleh militer AS mencuat ke publik.

Perkembangan geopolitik tersebut turut mengguncang pasar keuangan global. Indeks saham utama dibuka menguat pada awal pekan. Adapun, saham-saham energi mengalami kenaikan besar setelah Maduro ditangkap militer AS pada akhir pekan.

Obligasi pemerintah Venezuela yang terdampak gagal bayar juga mencatat lonjakan, didorong ekspektasi restrukturisasi utang negara yang berskala besar dan kompleks.

Obligasi yang diterbitkan pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara Petroleos de Venezuela (PDVSA) dilaporkan naik hingga 10 sen per dolar, atau hampir 30%, seiring masuknya investor yang berspekulasi atas perkembangan tersebut.

Adapun, transaksi misterius ini berpotensi menarik perhatian para anggota parlemen AS, yang mendorong aturan perdagangan insider yang lebih ketat. Hal ini termasuk larangan bagi anggota parlemen untuk memperdagangkan aset keuangan atau memasang taruhan berbasis informasi sensitif.

Setelah kabar taruhan terakit Maduro muncul awal pekan ini, Anggota Kongres dari Partai Demokrat Ritchie Torres menyatakan akan mengajukan rancangan undang-undang pekan ini yang akan melarang pejabat terpilih, anggota legislatif, serta pegawai federal memasang taruhan pada platform pasar prediksi. Pasalnya, mereka berpotensi memiliki akses ke informasi yang belum dipublikasikan.

Catatan Polymarket menunjukkan akun anonim tersebut baru dibuat bulan lalu. Trader tersebut mulai membeli kontrak senilai US$96 pada 27 Desember, yang akan memberikan imbal hasil jika AS menginvasi Venezuela sebelum 31 Januari. Trader tersebut kemudian memasang beberapa taruhan serupa pada hari-hari berikutnya.

Sebagai informasi, pasar prediksi memungkinkan investor memperdagangkan kontrak “ya” atau “tidak” atas berbagai peristiwa, mulai dari politik, olahraga, hiburan, hingga ekonomi.

Kontrak yang dihargai beberapa sen dapat dibayarkan senilai US$1. Dengan demikian, para trader yang memiliki akses ke informasi non-publik terkait kontrak tersebut dapat meraup keuntungan besar hanya dalam hitungan jam atau hari.

Pada September lalu, Polymarket memperoleh persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk kembali beroperasi di AS setelah mengakuisisi bursa derivatif berlisensi, QCEX senilai US$112 juta.

Hingga berita ini diturunkan Reuters, CFTC belum memberikan komentar terkait kemungkinan investigasi atas transaksi yang berkaitan dengan Maduro.

Meski akses resmi ke platform tersebut masih dibatasi bagi warga AS, penggunaan VPN disebut menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh trader.

Bisnis.com, JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat memicu reaksi hati-hati dari para sekutu Washington. Gelagat sekutu AS itu sekaligus membuka perbedaan sikap global atas penggunaan kekuatan militer dan supremasi hukum internasional.

Melansir Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), di Asia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand memilih tidak mengecam tindakan tersebut. Negara-negara itu menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan stabilitas.

Sementara itu, Filipina merespons dengan menyinggung pertimbangan keamanan mendasar Washington, sembari tetap menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.

Sikap moderat tersebut kontras dengan respons keras dari negara lain, sekaligus memperlihatkan jurang perbedaan antara mitra Washington dan negara-negara yang secara terbuka menentang langkah AS.

China mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan, serta mendesak Washington untuk berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

Negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki hubungan dengan AS dan China, menyatakan keprihatinan mendalam namun tetap menghindari kecaman langsung.

Kritik paling keras datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang pada Oktober lalu sempat menyambut Presiden Donald Trump dalam perundingan perdamaian Thailand-Kamboja.

Anwar menyerukan pembebasan Maduro dan menyebut langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta penggunaan kekuatan yang melawan hukum terhadap negara berdaulat.

Selandia Baru, anggota aliansi intelijen Five Eyes, dalam pernyataan singkat menyatakan berdiri bersama rakyat Venezuela dalam upaya mereka meraih masa depan yang adil, demokratis, dan sejahtera, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Para sekutu AS banyak menyinggung supremasi hukum dan kerangka hukum internasional, mencerminkan kecemasan regional yang lebih luas, terutama risiko konflik di masa depan yang melibatkan China dan Taiwan, serta kekhawatiran atas Korea Utara.

Ketakutan tersebut kian menguat setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal hipersonik tak lama setelah penangkapan Maduro.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut pihaknya akan terus menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Venezuela secepat mungkin.

“Jepang secara konsisten menghormati nilai dan prinsip fundamental seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," ujar Takaichi

Sikap hati-hati tersebut juga mencerminkan pertimbangan praktis. Tahun lalu, sejumlah sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, berhasil mengamankan kesepakatan dagang yang mengurangi ancaman kenaikan tarif AS setelah berbulan-bulan negosiasi.

Pada saat yang sama, negara-negara tersebut sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan. Jepang, khususnya, tengah menghadapi ketegangan yang meningkat dengan China menyusul pernyataan Takaichi terkait potensi aksi militer atas Taiwan, sehingga membuat kritik terbuka terhadap langkah Washington di Amerika Selatan menjadi semakin sulit.

Sikap Negara Eropa

Pola serupa juga terlihat di Eropa, dengan banyak sekutu Trump menghindari kecaman langsung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan kembali dukungan terhadap hukum internasional dan menyatakan Inggris akan membahas situasi tersebut dengan pihak AS.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran Maduro sebagai pihak yang hanya bisa bersukacita.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan tindakan AS sebagai respons yang sah atas apa yang disebut kantornya sebagai ancaman terhadap keamanan AS melalui perdagangan narkoba.

Namun, dia menambahkan bahwa intervensi militer bukanlah jalan yang tepat untuk mengakhiri rezim totaliter.

Menurut Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis SA Alicia Garcia Herrero, sikap enggan tersebut menandai pergeseran yang mengkhawatirkan. Menurutnya, komitmen Barat terhadap tatanan berbasis aturan setidaknya tampak selektif.

Dia menambahkan, meskipun China dan Rusia secara terbuka menentang langkah AS, keduanya berpotensi menyambut melemahnya pembatasan internasional, yang dapat mendorong ambisi geopolitik mereka ketika AS tersita perhatiannya.

“Gejolak ini menandai bukan hanya berakhirnya sebuah rezim, tetapi juga erosi stabilitas global yang lebih luas, ketika kepentingan praktis mengalahkan nilai-nilai yang telah mapan dan meningkatkan risiko kekacauan lanjutan,” ujarnya.