Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan seiring adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan.

Hal ini dilakukan melalui stress test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan.

“Fokus utama OJK tentu adalah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modalitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, Selasa.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa ketidakpastian kondisi geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian global.

Hal ini tercermin pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan, tingkat inflasi global, serta aliran dana keluar dari mayoritas emerging market.

Untuk mengantisipasi dampak spillover ketidakpastian global terhadap pasar saham domestik, Kiki menyampaikan bahwa OJK bersama self-regulatory organization (SRO) telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS.

Selain itu, OJK juga menunda implementasi pembiayaan transaksi short selling, menerapkan kebijakan trading halt, serta mempertahankan batasan auto rejection hingga September 2026.

“Kami mengharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan menjaga stabilitas di pasar saham Indonesia,” kata Kiki.

Selanjutnya, Kiki juga memastikan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal terus dilanjutkan sebagai fondasi utama untuk meraih kepercayaan investor dan memperkuat kredibilitas sehingga pasar modal dapat semakin tumbuh secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan perkembangan terkini, OJK telah memperkuat pemantauan aktivitas valuta asing (valas) di lembaga jasa keuangan melalui pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) harian dan kepatuhan terhadap ketentuan valas terkait secara lebih intensif, serta supervisory dialogue dengan lembaga jasa keuangan.

Kiki menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sektor keuangan tetap stabil dan resilien di tengah gejolak global.

“Stabilitas yang kita jaga ini tentunya akan menjadi modalitas utama untuk kita terus mendorong pertumbuhan ke depan,” kata Kiki.

Adapun secara umum, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.

Dari sisi global, kinerja perekonomian dunia pada April 2026 dihadapkan pada berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik meskipun telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan AS dan Israel.

Penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut akibat blokade oleh kedua pihak sehingga gangguan terhadap distribusi energi global belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini mendorong harga minyak tetap volatile dan bertahan pada level tinggi.

IMF dalam World Economic Outlook April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen pada 2026 dan menilai risiko stagflasi meningkat.

Perekonomian AS menunjukkan pelemahan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 diperkirakan menurun. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan pada kuartal I tahun ini sesuai target pada angka 5,0 persen.

Sementara di domestik, ekonomi nasional tumbuh solid pada level 5,61 persen pada kuartal I 2026, ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

"Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Ia menambahkan perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, rolemodel dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia juga menegaskan peran perempuan yang menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Astacita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta Astacita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK pun terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada Senin ini, OJK mengadakan gelar wicara "Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas" di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

OJK harus bersih dari intervensi kepentingan pihak mana pun, baik dari kalangan politisi DPR, maupun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam industri keuangan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP meminta Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru agar menjaga lembaga tersebut bebas dari intervensi pihak manapun untuk memastikan OJK tetap bekerja secara independen.

Ia menekankan, intervensi dapat mengurangi efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan nasional yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“OJK harus bersih dari intervensi kepentingan pihak mana pun, baik dari kalangan politisi DPR, maupun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam industri keuangan dan investasi,” kata Elvi Diana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, independensi regulator merupakan faktor penting agar pengawasan sektor jasa keuangan dapat berjalan objektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Ia pun mengingatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi XI sebagai pengawas sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, serta jasa keuangan, untuk konsisten mengawal dan mengawasi kinerja ADK OJK yang telah mereka pilih dan tetapkan.

Menurut dia, pengawasan parlemen tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga mendorong penguatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

Meskipun OJK sudah berhasil membuat sejumlah terobosan, Elvi meminta para ADK OJK baru untuk bekerja lebih keras untuk menegakkan pengawasan dan membuat kebijakan yang tepat.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap investor-investor bermasalah harus dilakukan secara tegas dan cepat, mengingat masih ada pelaku kejahatan industri keuangan kabur ke luar negeri dan menjadi buron, sehingga belum bisa dihukum oleh pemerintah.

Agar kasus serupa tidak terulang, ia menyatakan OJK harus melakukan pencegahan kejahatan di industri keuangan daripada memberikan hukuman setelah muncul tindakan kriminal, karena lembaga tersebut bukan seperti pemadam kebakaran yang baru bisa bergerak usai kasus terjadi.

Elvi juga mengingatkan OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penguatan kebijakan agar dapat lebih diterima oleh masyarakat luas yang sudah terbiasa dengan produk keuangan konvensional.

"Dan OJK juga harus concern (memerhatikan) pada literasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia yang 60 persen masih belum memahami dan mengetahui fungsi dan peranan OJK," ujarnya.

Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3), menyetujui lima nama anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.

Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua.

Sementara itu, Hasan Fawzi terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga awal tahun ini di tengah dinamika global. Meski demikian, OJK mewaspadai sejumlah risiko eksternal yang berpotensi memicu volatilitas pasar, termasuk konflik di Timur Tengah dan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS).

"Peningkatan tensi geopolitik dan juga fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan di AS menjadi downside risk yang berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan secara global," ujar Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers di Gedung Menara Radius Prawiro OJK, Selasa (3/3/2026).

Friderica menjelaskan, dinamika geopolitik dan ekonomi global menjadi faktor risiko utama saat ini. Kinerja ekonomi AS pada kuartal IV-2025 tercatat tumbuh 1,4%, lebih rendah dari ekspektasi pasar, di tengah tekanan inflasi yang kembali meningkat.

Ia menambahkan, ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS mulai berkurang seiring munculnya kecenderungan kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama atau higher for longer. Kondisi tersebut dinilai dapat memperketat likuiditas global dan memengaruhi arus modal ke negara berkembang.

Tekanan eksternal juga datang dari Asia, terutama China yang masih menghadapi tantangan di sektor properti meski kinerja ekspornya mencatat surplus. Situasi ini turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi kawasan.

Di sisi domestik, OJK mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal IV-2025 tumbuh 5,39% secara tahunan (yoy), sehingga secara kumulatif pertumbuhan sepanjang 2025 mencapai 5,11%. Sejumlah indikator seperti aktivitas manufaktur yang masih ekspansif dan Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di zona optimistis turut menopang stabilitas.

Namun demikian, terdapat peningkatan inflasi headline yang dipengaruhi efek basis rendah pada periode sebelumnya. OJK terus mencermati perkembangan tersebut agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan.

"OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Perekonomian global masih menunjukkan kinerja yang relatif baik, sejalan dengan penguatan kinerja manufaktur global dan tren pemulihan keyakinan konsumen," ungkap Kiki.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus memantau dampak fragmentasi ekonomi global terhadap pasar keuangan domestik. Dengan fundamental ekonomi nasional yang dinilai solid, otoritas optimistis Indonesia memiliki bantalan yang cukup kuat untuk meredam gejolak pasar keuangan global.

Stabilitas kredit, kualitas pembiayaan, hingga penyaluran kredit produktif perlu diawasi secara ketat agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat sektor jasa keuangan nasional secara komprehensif, tidak hanya fokus secara parsial pada segmen tertentu.

Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu mengatakan, perhatian OJK belakangan lebih banyak berfokus pada stabilitas pasar modal, yang disebabkan oleh dinamika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Namun, kata dia, OJK pada hakekatnya memiliki mandat yang lebih luas.

Dia berpendapat, OJK juga perlu memberikan perhatian yang besar terhadap sektor perbankan yang merupakan tulang punggung pembiayaan ekonomi nasional.

“Stabilitas kredit, kualitas pembiayaan, hingga penyaluran kredit produktif perlu diawasi secara ketat agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar dia.

Selain itu, sektor asuransi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen, mengingat peran krusialnya dalam menyiapkan mitigasi risiko bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Jika tata kelolanya lemah, dampaknya bisa sistemik,” tambahnya.

Elvi juga menekankan pentingnya memperkuat fungsi edukasi dan perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan industri jasa keuangan, termasuk digitalisasi layanan, teknologi finansial (tekfin), serta inovasi produk keuangan yang semakin kompleks.

Menurutnya, pertumbuhan sektor keuangan yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat agar konsumen tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi subjek yang memahami hak dan kewajiban.

Sebagai catatan, OJK melaporkan sektor jasa keuangan tumbuh sebesar 7,92 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2025.

Elvi pun menambahkan pendekatan pengawasan yang komprehensif akan memperkuat fondasi sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

“Jadi, OJK harus memperkuat pengawasan perbankan, kredit, asuransi, serta inovasi teknologi keuangan secara seimbang. Dengan begitu, stabilitas sistem keuangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - IAS Support Indonesia jalin kesepakatan strategis dengan ABE UK melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program "Global Standardization for Enhanced Capability". Acara yang berlangsung hari ini turut disaksikan oleh perwakilan British Embassy sebagai bentuk dukungan internasional terhadap upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) nasional.

Penandatanganan MoU ini merupakan komitmen nyata untuk melakukan transformasi mendasar dalam pengembangan dan persiapan SDM IAS Support. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan mengimplementasikan standar pelatihan dan sertifikasi internasional, memperkuat posisinya sebagai pelopor penerapan standar global di industri jasa Indonesia.

Kehadiran perwakilan British Embassy dalam acara penandatanganan memberikan legitimasi dan pengakuan internasional terhadap pentingnya inisiatif ini. Dukungan dari institusi pemerintah Inggris menunjukkan bahwa upaya IAS Support dalam meningkatkan kualitas SDM tidak hanya dipandang sebagai agenda korporat, tetapi juga sebagai kontribusi signifikan terhadap pembangunan kapasitas tenaga kerja nasional.

Mengenal IAS Merdeka dan IAS Terampil, Program TJSL Garapan Sub Holding Injourney



"Dengan langkah ini, kami memastikan setiap insan IAS Support siap bekerja dengan kualitas bertaraf dunia. Kehadiran British Embassy dalam penandatanganan MoU kami menjadi validasi penting bahwa upaya peningkatan kapabilitas SDM IAS Support diakui dan mendapat dukungan internasional," kata Direktur Utama IAS Support, Muhammad Putra Pariadi.

Program ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang mencakup standardisasi kurikulum pelatihan yang diselaraskan dengan framework internasional, implementasi sistem asesmen berbasis kompetensi yang objektif dan terukur, serta penyediaan jalur sertifikasi yang diakui secara global.

Tren Pengembangan Kompetensi SDM

Dengan adopsi standar global, kualitas layanan di berbagai sektor yang dikelola IAS Support diharapkan meningkat secara signifikan. Mulai dari pengelolaan fasilitas publik, operasional gedung perkantoran dan komersial, hingga layanan teknologi dan pemeliharaan peralatan, semuanya akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kompetensi SDM ini.

Kerja sama dengan ABE UK dipilih secara strategis mengingat reputasi lembaga tersebut dalam mengembangkan program sertifikasi profesional yang diakui secara global, menjadikannya mitra ideal untuk mewujudkan visi IAS Support dalam membangun SDM berkelas dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan pertumbuhan konsumsi masyarakat RI masih terbatas. Meski demikian dirinya menegaskan permodalan perbankan masih kuat dan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga.

"Stabilitas sektor jasa keuangan nasional sampai posisi September 2025 tetap terjaga stabil, sekalipun perekonomian global yg mempengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit tetap harus diperhitungkan," jelas Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

OJK menyebut kondisi global yang penuh tantangan, ikut membuat rebound dari konsumsi masyarakat domestik terlihat masih terbatas.

"Jadi di satu sisi ada kondisi global yg memang masih penuh tantangan, dan di lain sisi pertumbuhan kembali atau rebound dari konsumsi dari masyarakat domestik terlihat masih terbatas," ujar Mahendra.

Meski demikian, Mahendra tetap optimis akan perbaikan pertumbuhan konsumsi. Hal ini karena didukung oleh permodalan perbankan yang sebenarnya kuat ditunjukkan oleh capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi 26,15% dan likuiditas yang juga melimpah dengan liquidity coverage ratio (LCR) 205,94%

Total kredit secara menyeluruh tercatat 8.163 triliun dan dibandingkan tahun lalu tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy) yang merupakan peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahunan Agustus 2025 di angka 7,56%

Sedangkan untuk risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross dan net masing-masing 2,24% dan 0,86%

Untuk DPK tercatat secara menyeluruh 9.694 triliun tumbuh 11,16% yoy, meningkat dibandingkan pada bulan Agustus 8,49%.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Bandarlampung (ANTARA) - Sektor pariwisata, saat ini menjadi primadona untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendukung kinerja perekonomian, karena bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja di sektor jasa dan menyumbang pendapatan di daerah.

Bagi wisatawan, menikmati keindahan alam dan budaya di berbagai kawasan wisata bisa menjadi sarana healing, apalagi hasil visual kreatif di media sosial yang muncul selama perjalanan sangat bermanfaat untuk menyimpan kenangan atau menjadi cuan.

Simbiosis mutualisme ini yang menyebabkan beberapa kawasan wisata terkenal di Indonesia menjadi kebanjiran turis, terutama setelah berakhirnya era pandemi, beberapa di antaranya Bali dan Lombok.

Potensi inilah yang dibidik oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang ingin terus mengembangkan potensi kawasan ujung selatan Sumatera, sebagai salah satu objek wisata baru serta wilayah layak investasi.

Lampung yang selama ini mengandalkan pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyadari bahwa pengembangan potensi pariwisata sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Banyak sekali faktor yang menjadikan Lampung sebagai tujuan wisata baru, salah satunya berbagai kawasan pantai yang indah untuk bersantai di sepanjang Teluk Lampung serta pantai untuk surfing bagi pencinta adrenalin di kawasan Pesisir Barat.

Kemudian, wisata pegunungan yang menyajikan hamparan awan yang membentang di bawah bukit juga tersedia di kawasan Lampung Barat, yang selama ini terkenal dengan komoditas kopi, dan bisa dijangkau sekitar lima jam perjalanan darat dari Kota Bandarlampung.

Keseluruhan kawasan wisata itu dibantu oleh ketersediaan akses darat yang relatif mudah dijangkau, seiring dengan membaiknya layanan kapal penyeberangan Merak-Bakauheni serta mulusnya jalan tol Trans Sumatera yang melintasi Bumi Ruwa Jurai ini.

Dampak paling nyata yang dirasakan dengan kehadiran wisatawan tersebut bisa terlihat setiap Sabtu malam di Kota Bandarlampung. Keramaian di ibu kota Lampung itu paling terlihat di tempat-tempat kuliner dan pusat oleh-oleh.

Kendaraan berpelat nomor luar kota Lampung yang hilir mudik setiap malam Minggu turut meramaikan jalanan kota, yang sebetulnya tidak terlalu lebar, sehingga menimbulkan kemacetan.

Para investor pun sudah melihat potensi peningkatan kunjungan wisatawan ini, karena salah satu jaringan hotel internasional telah membuka cabang di salah satu pinggir pantai di Kabupaten Pesawaran.

Kenaikan kunjungan wisatawan, khususnya domestik, bukan isapan jempol. Berdasarkan data dinas pariwisata setempat, pada 2024, terdapat 18 juta wisatawan domestik, dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp1,6 juta per kunjungan.

Pada 2025, jumlah itu diperkirakan melonjak menjadi 28 juta kunjungan wisatawan, dengan belanja rata-rata Rp1,8 juta per kunjungan.

Untuk membidik kedatangan wisatawan yang lebih tinggi, Pemerintah Provinsi Lampung mulai rutin mengadakan kegiatan UMKM, kuliner, maupun festival budaya yang erat kaitannya untuk pengembangan potensi daerah di sektor pariwisata.

Hal yang terbaru adalah perhelatan Lampung Festival, dengan tema "Coffee and Tourism" yang bertujuan untuk menjadikan komoditas kopi sebagai daya tarik wisata serta Festival Lampung Selatan 2025 untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata dan UMKM lokal di Lampung Selatan.

Sinergi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa yang menjadi penopang industri pariwisata turut menjadi penyumbang perekonomian di Lampung pada triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy).

Lapangan usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata tersebut antara lain jasa perusahaan yang tumbuh 1,34 persen di triwulan III berkat meningkatnya aktivitas biro perjalanan wisata, diikuti jasa transportasi dan pergudangan yang tumbuh 4,62 persen seiring peningkatan aktivitas udara, laut dan darat, serta akomodasi, makanan dan minuman yang tumbuh 7,35 persen.

Pencapaian statistik ini membuktikan bahwa pengembangan potensi pariwisata Lampung sudah berada di jalur yang tepat. Hanya saja, optimalisasi pencapaian tersebut harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah segera mengembangkan dua Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dengan memanfaatkan potensi wisata kawasan pantai, yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan, dan Pesawaran pada 2026.

Menurut rencana, pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bakauheni akan mencakup luas kawasan sekitar 5.000 hektare dan kawasan ekonomi khusus di Pesawaran, dengan luasan 1.000-1.400 hektare.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengharapkan melalui kehadiran kawasan ini, maka dalam 10-20 tahun ke depan, Lampung dapat memiliki dua wilayah wisata, dengan fasilitas pendukung yang sangat bagus.

Tentu saja, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi menjadi kata kunci yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemangku kepentingan terkait agar konsep pariwisata berkelanjutan dapat terus diterapkan.

Sinergi ini dapat dimulai dari kolaborasi antara pemerintah daerah yang dapat berkontribusi dari sisi regulasi perizinan dan kebijakan, serta masyarakat lokal, akademisi dan investor swasta yang mendukung dari sisi pemberdayaan, inovasi dan bisnis.

Hal krusial lainnya juga baik untuk dilakukan, seperti pembenahan sarana infrastruktur jalan maupun fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat informasi dan pusat oleh-oleh, agar wisatawan tidak kesulitan dan merasa nyaman selama berwisata.

Kemudian, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan komunikasi, pengetahuan mengenai objek wisata serta pelayanan konsumen harus dilakukan agar mereka lebih terampil dalam melayani wisatawan yang datang.

Selanjutnya, strategi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi menjadi hal penting lainnya, karena konten virtual yang menarik dan informatif dapat membantu memperkenalkan keindahan alam dan budaya setempat.

Terakhir, pengembangan produk dan konsep pariwisata setempat bisa dilakukan dengan menggali potensi lokal yang unik di masing-masing wilayah, dengan tetap menyeimbangkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berbagai inisiatif tersebut juga dapat dikolaborasikan dengan nilai-nilai tradisional serta keberagaman dan keramahan masyarakat Lampung yang bisa menjadi nilai plus untuk menyambut para tamu dengan tangan terbuka.

Streotipe bahwa Lampung merupakan wilayah yang kurang aman dan jalan yang rusak juga perlahan mulai terkikis, seiring dengan pembenahan sistem keamanan dan perbaikan infrastruktur jalan yang terus diupayakan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan secara konsisten, sektor pariwisata Lampung ke depan dapat memperkuat daya tahan perekonomian daerah, karena pariwisata terbukti mampu membuka peluang baru di beragam sektor jasa lainnya.

Harapannya, potensi Lampung tersebut dapat berkontribusi lebih terhadap kapasitas regional di wilayah Sumatera, setelah tercatat mengalami pertumbuhan terbaik ketiga pada triwulan III 2025 di bawah Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Inggris kembali melemah menjelang pengumuman anggaran tahunan pada 26 November mendatang. Produk domestik bruto (PDB) negara itu hanya tumbuh 0,1% pada kuartal III-2025, turun dari 0,3% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Menurut data Kantor Statistik Nasional (ONS) pada Kamis (13/11/2025), pertumbuhan tersebut lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 0,2% dan jauh di bawah laju 0,7% yang tercatat pada kuartal pertama.

Perlambatan ini menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh yang berjuang menumbuhkan ekonomi sejak berkuasa pada Juli 2024.

"Perekonomian sedang berjuang untuk mendapatkan momentum yang layak dalam menghadapi pajak yang lebih tinggi," ujar Ruth Gregory, wakil kepala ekonom Inggris di Capital Economics, seperti dikutip AFP.

Ia menambahkan bahwa lemahnya ekspor juga turut menekan laju pertumbuhan.

Banyak analis menilai kebijakan fiskal ketat menjadi faktor utama perlambatan. Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya menaikkan pajak korporasi dalam anggaran pertamanya tahun lalu, dan kini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak penghasilan untuk mengurangi utang dan mendanai pelayanan publik.

"Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi yang bermanfaat bagi para pekerja," kata Reeves menanggapi data terbaru. "Pada anggaran saya akhir bulan ini, saya akan mengambil keputusan yang adil untuk memperkuat ekonomi."

Data ONS juga mencatat pada September ekonomi Inggris berkontraksi 0,1% setelah serangan siber terhadap produsen mobil Jaguar Land Rover melumpuhkan sektor manufaktur.

"Pertumbuhan melambat lebih lanjut dengan sektor jasa dan konstruksi yang lebih lemah dibanding periode sebelumnya," ujar Direktur Statistik Ekonomi ONS Liz McKeown.

Tingkat pengangguran pun naik menjadi 5% pada kuartal ketiga, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Kondisi ini menambah tekanan bagi pemerintah yang harus menyeimbangkan antara pengetatan fiskal dan dorongan pertumbuhan.

Meski pertumbuhan melambat, Bank of England (BoE) masih menahan suku bunga acuan di level 5,25% karena inflasi tahunan tetap di atas target 2%. Namun, sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral dapat memangkas suku bunga pada Desember mendatang.

"Data pertumbuhan ini hampir memastikan penurunan suku bunga bulan depan, apalagi dengan pasar tenaga kerja yang juga melemah," ujar Rob Wood, kepala ekonom Inggris di Pantheon Macroeconomics.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesi — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tanggal 6 November 2025, mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) yang beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 34 Blok A Persil Nomor 4, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Pencabutan Izin Usaha tersebut terutama karena Crowde melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta memburuknya kinerja perusahaan yang berdampak pada operasional dan layanan kepada masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat. Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Crowde untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Crowde, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dan ditetapkan sebagai Penyelenggara yang tidak dapat disehatkan.

Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Crowde dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Crowde, antara lain:

a. Melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Sdr. Yohanes Sugihtononugroho dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Crowde.

b. Melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Crowde, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Crowde diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai Penyelenggara Pindar, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Crowde untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang- undangan;

3. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Crowde, serta menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat, Kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi Crowde pada nomor telepon: (021) 50858708 atau HP: 081281267233, email: [email protected] dan alamat: Jalan Tebet Raya Nomor 34 Blok A Persil Nomor 4, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Oktober 2025, di tengah perlambatan aktivitas ekonomi di kawasan dan global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perekonomian Indonesia terpantau solid, dengan pertumbuhan ekonomi 5,04 persen year on year (yoy) pada kuartal III-2025, serta indeks manufaktur (Purchasing Managers' index/PMI) tetap berada di zona ekspansi.

“Namun demikian, perlu dicermati bahwa pertumbuhan permintaan domestik masih memerlukan dukungan lebih lanjut, seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta penjualan ritel, semen, dan kendaraan bermotor,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia memastikan OJK berkomitmen terus mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya melalui perluasan akses pembiayaan.

Dalam hal ini, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berfungsi sebagai sumber informasi netral mengenai status pemberian kredit, bukan sebagai satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

Ia menjelaskan, penilaian tersebut tetap perlu mempertimbangkan faktor lain seperti karakter, mentalitas, arus kas, serta kapasitas pembayaran di masa mendatang.

“Dengan demikian, SLIK tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori tertentu,” ujar Mahendra.

Selain itu, OJK terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan ekosistemnya.

Pasca terbitnya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 1 dan 2, OJK saat ini melanjutkan pengembangan TKBI versi 3, yang akan mencakup Technical Screening Criteria (TSC) untuk tiga sektor Nationally Determined Contribution (NDC), di antaranya :

1. Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan (termasuk Kehutanan Sosial, Konservasi, dan Rehabilitasi),
2. Manufaktur atau Industrial Processes and Product Use (IPPU),
3. Water Supply, Sewerage, and Waste Management.

Lebih lanjut, terdapat dua enabling sectors, yaitu Information and Communication, serta Professional, Scientific, and Technical Activities.

“Penyusunan materi ini dilakukan untuk menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional, dalam rangka memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Mahendra.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025